Aksan Visyawan Sebarluaskan Perda No. 6 Tahun 2019 Agar Terwujudnya Keterbukaan Informasi

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) H. Aksan Visyawan, sebarluaskan pentingnya Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan informasi Publik, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.

“Perda ini bertujuan untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, sehingga mengetahui tentang mana kewajibannya dan mana hak yang akan diterimanya”,” ungkap Aksan Visyawan saat penyebarluasan Perda, di Sanjaya Hotel, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Minggu (5/12).

Keterbukaan publik tuturnya, bersifat keadilan, keterbukaan, obsesibilitas, cepat, tepat waktu, biaya ringan sederhana, ketat dan terbatas serta partisipatif.

“Adanya sinergi untuk diketahui masyarakat agar tahu dimana masyarakat punya andil, misalkan kewajiban masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan masyarakat tahu apa yang akan diperoleh masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan penjelasan dari pemerintah setempat cara membuat KTP, Kartu Keluarga, SIM, Pembuatan Surat Tanah dengan harga murah dan begitu juga cara untuk melaksanakan pernikahan.

“Adapun lembaga yang diciptakan oleh pemerintah daerah yang dipilih dan digaji oleh negara orang orangya dipilih dibentuk untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi publik didaerah adalah KPID, KID, Ombudsman,” terangnya.

Menurutnya, KID bertugas menyampaikan informasi dan mempublikasikan ke media agar berita dapat diterima oleh masyarakat secara transparan dan tanpa ada ketertutupan informasi.

“Lembaga yang menerima keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik dan bisa melaporkan kepada Ombudsman,” jelasnya

Sementara Itu, narasumber Boy asal Wakil PKS Bangka, menjelaskan, Perda ini dilahirkan karena disaat itu masyarakat sangat sulit mendapatkan informasi, sehingga lahirlah Undang-undang Keterbukaan informasi Publik dari pusat turun ke provinsi.

“Tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dari badan publik yang sebagian dananya berasal dari APBD agar masyarakat tahu tentang informasi dan penggunaan dana dan masyarakat berhak tahu,” tukasnya. (*/rls)

loading...

Check Also

Bupati Bangka Resmikan Perpustakaan Daerah

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Bupati Bangka, Mulkan, S.H M.H meresmikan keberadaan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *