Tolak Aktivitas KIP di Perairan Bakik dan Teluk Kelabat Dalam, Nelayan Datangi Gedung DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sejumlah nelayan dari Desa Bakik, Kabupaten Bangka Barat mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (14/12).

Mereka menyampaikan aspirasi soal penolakan aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) di kawasan Perairan Bakik dan Teluk Kelabat Dalam. Selain itu, nelayan minta ganti rugi dari PT Timah karena mereka tidak bisa mencari ikan di wilayah itu.

“Nelayan meminta tidak ada operasional tambang di wilayah Teluk Kelabat Dalam. Para nelayan ini menyebutkan tidak bisa lagi mencari ikan dan udang di wilayah Teluk Kelabat Dalam. Mereka juga meminta ada timbal balik dari PT Timah dari aktivitas penambangan dan bertemu dengan pihak PT Timah,”kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan usai menerima aspirasi para nelayan.

Lebih lanjut dikatakan Adet, Komisi II DPRD pada Senin (20/12/2021) akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan di Teluk Kelabat Dalam. “Nelayan ini minta ganti rugi itu sebab ekosistem laut sudah rusak akibat penambangan, sehingga habitatnya ikan dan udang rusak, penghasilan mereka berkurang tadinya sebesar Rp500 ribu per hari. Sudah ada forum-forum disana yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Timah maupun PIP yang beroperasi. Apakah ganti rugi yang mereka minta ini hanya tidak bisa melaut, atau ada alasan lainnya,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, nelayan juga menyebutkan aktivitas tambang ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan terakhir dan meminta segera dihentikan aktivitas tambang di lokasi tersebut.

“Kepada penegak hukum harus ditegakkan, sebab daerah itu kan zero tambang, sehingga mereka minta penegakkan hukum itu dilaksanakan dengan semestinya. Aktivitas PIP ini tidak ada izin, kalau PT Timah mungkin ada izinnya, tapi pada intinya kami akan turun ke lapangan bersama PT Timah dan aparat minggu mendatang,”katanya. (***)

loading...

Check Also

Pemkab Bangka Percepat Validasi Objek PBB-P2

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka mempercepat validasi data objek Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *