Ingin Ikut Program Peremajaan Sawit, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Petani 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Ingin Ikut Program Peremajaan Sawit, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Petani 

Ingin Ikut Program Peremajaan Sawit, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Petani 
Kepala Dinas Pertanian Pemprov Babel, Juaidi.WARTABANGKA.COM/LUR

WARTABANGKA.COM, PANGKALANBARU- Petani sawit di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang ingin mengikuti program peremajaan sawit harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka petani bisa mendapatkan suntikan dana Rp25 juta per hektar dari pemerintah. 


"Yang utama mereka memiliki kebun yang tidak produktif, hasilnya kurang dari 10 ton per tahun per hektar," kata  Kepala Dinas Pertanian Pemprov Babel, Juaidi dalam sosialisasi peremajaan kelapa sawit, di Soll Marina Hotel, Pangkalanbaru, Kamis (28/3).

Syarat selanjutnya, kata dia lahan yang diusulkan adalah milik petani, kemudian diajukan bersama dengan kelompok tani ke kabupaten atau kota setempat untuk kemudian diusulkan ke provinsi.

"Tahun ini baru 3 kabupaten yang mendapat Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat. Sementara kabupaten lain kemungkinan ada asalkan ada CPCL (Calon Pemilik Calon Lahan)  dan harus sudah dimantapkan. Kalau sudah ada data baru diusulkan," bebernya.

Juaidi menargetkan dari 3.348 hektar lahan masing-masing kabupaten akan mendapat jatah 1.000 hektar dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sawit petani.

"Kita ingin membantu petani yang kebun sawit tidak produktif dan bibitnya tidak bagus agar menghasilkan buah yang bagus," ujarnya.

Dia menegaskan mulai dari pembongkaran hingga penanaman kembali sawit akan dibantu oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan dana Rp 25 juta per hektar.(*/LUR)

penulis: LUR

Komentar Via Facebook