Ini Rekomendasi DPRD Untuk LKPj Gubernur Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Ini Rekomendasi DPRD Untuk LKPj Gubernur Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018

Ini Rekomendasi DPRD Untuk LKPj Gubernur Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hendra Apollo dan Toni Purnama, menyerahkan rekomendasi dalam sidang paripurna LKPj APBD Tahun Anggaran 2018. (IST)

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman, terkait penggunaan anggaran Tahun 2018, di DPRD Babel, Jumat (29/3).

Dalam sidang paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018, DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi-rekomendasi.

Sebelum memberikan rekomendasi, DPRD Babel melalui komisi-komisi, telah membahas dan turun ke lapangan dalam pengawasan anggaran Tahun 2018.

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk masing-masing OPD di lingkungan Pemprov. Babel yang disampaikan Sekretaris DPRD Syaifudin dalam sidang paripurna yakni:

  • Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel

1. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, dalam publikasi informasi kepada masyarakat, tidak tumpang tindih dengan badan/dinas/biro lain.

  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kami menilai bahwa harus dibangun komunikasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan dinas dengan Gubernur, sehingga seluruh kegiatan yang telah teranggarkan, dapat berkontribusi positif dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

2. Perlu adanya perhatian khusus, terkait gagalnya Dana DAK untuk pembangunan Gedung Perpustakaan, Komisi I melihat bahwa Saudara Kepala Dinas didak dapat membangun komunikasi yang baik dalam mekanisme, tata cara, pengendalian dan manajerial program.

  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlu dibentuk suatu wadah sistem sinergitas promosi wisata dan Produk UMKM babel, sehingga promosi investasi menjadi lebih efektif dan efisien.

  • Biro Humas dan Protokol Setda Babel 

Berkenaan surat edaran Kemendagri Nomor 046.218 tertanggal 17 Januari 2019, maka kedepannya penganggaran untuk biaya publikasi cukup satu pintu di Diskominfo saja.

  • Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)

1. Untuk memaksimalkan peningkatan PAD bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dari sektor pajak, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan intensifikasi pendapatan, terutama daerah yang tunggakan cukup banyak melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa atau kelurahan

2. Melakukan Penyesuaian Tarif Pajak Air Permukaan, karena dari Tahun 2011 SK Gubernur Tentang Penetapan NPA belum pernah di revisi.

  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Sampai saat ini Sistem Resi Gudang hasilnya belum maksimal untuk mendongkrak harga lada putih seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena implementasi dan manajemen pemanfaatannya masih belum baik. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah program resi gudang ini tetap dapat dilaksanakan.

  • Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Potensi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi di PPI Perikanan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan agar dikelola lebih baik lagi untuk lebih berkontribusi mengumpulkan PAD.

  • Dinas Pertanian

1. Harga komoditi pertanian karet selama tahun 2018 masih rendah. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan harga karet dan kesejahteraan petani karet di Bangka Belitung di masa yang akan datang.

  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Agar even-even budaya dan pariwisata, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Saat ini informasi yang disampaikan ke masyarakat masih kurang, sehingga animo masyarakat masih kurang dalam menyaksikan penyelenggaraan even-even budaya dan pariwisata.

  • Dinas Koperasi dan UKM

1. Keikutsertaan UMKM dalam even-even pameran harus lebih selektif dan menampilkan produk-produk yang lebih inovatif. Stand pameran haruslah digunakan secara maksimal untuk dapat mempromosikan produk-produk UMKM agar lebih dikenal oleh pasar lokal, nasional bahkan internasional.

  • Dinas Kehutanan

1. Dalam Tahun Anggaran 2018, SILPA Dinas Kehutanan dinilai sangat banyak, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dianggarkan untuk UPTD di Kabupaten/Kota saat itu belum terbentuk, sehingga anggaran yang telah disiapkan tidak terealisasi. Oleh karena itu, perlu pengendalian perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

2. Agar melakukan pembenahan implementasi program TORA, agar masyarakat lebih dapat memanfaatkan program ini yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan permasalahan yang ada di daerah masing masing.

3. Meningkatkan data-data potensi pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan, seperti madu, rotan, gaharu dan lain-lain agar dapat dikelola menjadi komoditi unggulan dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

4. Agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk merehabilitasi lahan di Daerah Aliran Sungai yang kritis.

  • Dinas Energi dan Sumer Daya Mineral (ESDM)

1. Merekomendasikan untuk penambahan SDM Inspektur Tambang (IT) untuk meningkatkan kinerja dinas dalam sektor pengendalian pertambangan bangka belitung.

2. Lebih disosialisasikan dan dikenalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di kalangan masyarakat termasuk bekerjasama dengan pihak-pihak akademisi untuk pengembangannya.

  • Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif, dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data yang lebih aplikatif dan mudah diakses masyarakat.

  • Dinas Perhubungan

1. Kurangnya penyerapan anggaran pada Program Pengembangan dan Pembangunan Perubungan Darat terutama pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dikarenakan kegiatan tersebut gagal lelang.    Hal ini menyebabkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Di masa yang akan datang, setiap kegiatan yang penyediaannya melalui metode lelang atau lainnya, direncanakan dengan baik agar tidak tertunda dan tetap terlaksana untuk kepentingan masyarakat.

  • Dinas Lingkungan Hidup

1. Segera mereakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kep. Bangka Belitung yang akan berakhir pada bulan 9 Juni 2019  yang tertunda untuk diselesaikan pada 2018.

2. Segera mengupayakan SDM aparatur yang mempuyai kompetensi pemetaan dan kajian spasial yang diperlukan untuk penyusunan Peta daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap KRP yang dikaji dan segera diselesaikan.

3. Mengoptimalkan peran PPNSLH maupun PPLH dalam memahami pengelolaan pengadauan agar penyelesaian aduan Lingkungan Hidup oleh masyarakat dapat difasilitasi dengan baik.

  • Dinas Kesehatan

1. Agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik, sehingga sisa anggaran tidak besar. Seharusnya sisa anggaran dinas kesehatan ini bisa di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui kegiatan lainnya;

2. Agar beasiswa untuk dokter spesialis dan dokter sub spesialis diefektifkan penggunaannya, mengingat tenaga spesialis dan sub spesialis masih sangat  kurang di Rumah Sakit Bangka Belitung.

  • Rumah Sakit Jiwa

1. Agar kekurangan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis, rumah sakit jiwa dapat berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Provinsi terkait pemanfaatannya agar efektif dan efisien. 

  • Rumah Sakit Umum Daerah DR. (Hc.) Ir. Soekarno

1. Serapan Anggaran masih sangat rendah. Untuk selanjutnya agar dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, sehingga SILPA tidak besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lainnya.

2. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi telah beroperasi nya Lantai 5 Gedung A RSUD Dr. (Hc)  Ir.  Sukarno.  Namun hal lain yang harus menjadi perhatian adalah Pembangunan Gedung B yang tahap I telah diselesaikan,  tapi Pembangunan Tahap II tidak bisa dilaksanakan,  karena Anggaran yang sudah ada tidak jadi direalisasikan. Artinya Gedung B yang dibangun senilai lebih dari 30 miliar tersebut belum bisa dimanfaatkan. Ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap Target PAD RSUD tahun 2019 sebesar 15 Miliar dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat. Apalagi RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Rujukan Tipe B yang membawa konsekuensi tidak boleh menolak pasien UGD.  Untuk itu agar mendapat perhatian dalam tindaklanjut program selanjutnya.

4. DPRD mengapresiasi berjalannya Program Sister Hospital RSUD dengan RSCM Jakarta,  RS Harapan Kita Jakarta,  dan RS Mohamad Husin Palembang. Program Sister Hospital,  khusus nya dengan metode Tele Komunikasi (Tele Sugery) akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk melakukan operasi besar di RSUD Dr.  (Hc).  Ir.  Sukarno. Karena banyak kasus,  pasien dari masyarakat Bangka Belitung meninggal di RS Jakarta atau RS Palembang karena lamanya perjalanan dan menunggu Jadual Penanganan (operasi).

  • Badan Penanggulangan Bencana

2. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan untuk menambah SDM aparatur dan Tim URC di BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi banyak Kabupaten/Kota tidak memiliki BPBD, otomatis BPBD Provinsi yang harus langsung menanganinya.

  • Dinas Pendidikan

1. Penyusunan anggaran haruslah dilakukan dengan cermat dan teliti, agar tidak banyak SILPA yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan dan urusan lainnya;

2. Agar dibuat SOP pengendalian mutasi guru SMU dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Masih terdapat beberapa SMU dan SMK yang belum memiliki Kasubbag Tata Usaha. Untuk itu perlu diisi dengan SDM aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik.

  •  Dinas Tenaga Kerja

1. Sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di DInas Tenaga Kerja harus dilakukan dengan lebih baik lagi mengingat besarnya SILPA dan rendahnya realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dan program. Anggaran ini dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

  • Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga harus dilakukan dengan lebih baik lagi mengingat besarnya SILPA dan rendahnya realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dan program. Anggaran ini dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

  • Biro Kesra

1. Penyerapan Anggaran masih kurang baik, dimana banyak Anggaran yang tidak terserap. Seharus nya anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan masyarakat yang lain.

2. Biro Kesra Setda untuk menginformasikan mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban dengan baik kepada calon penerima dana hibah untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari bisa dihindari. 

  • Dinas Sosial

1. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan Penyelesaian Program Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (Kupem)  yang masih bermasalah  dan masih tersisa 1,4 miliar yang belum terselesaikan hingga kini. (*)

penulis:

Komentar Via Facebook