DPRD: Honorer Pemkot Pangkalpinang Wajib Dijamin BPJS Kesehatan
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

DPRD: Honorer Pemkot Pangkalpinang Wajib Dijamin BPJS Kesehatan

DPRD: Honorer Pemkot Pangkalpinang Wajib Dijamin BPJS Kesehatan
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menyoroti belum adanya jaminan BPJS Kesehatan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Padahal, kata Rio, BPJS kesehatan sifatnya wajib bagi setiap warga negara terlebih jika bekerja di suatu instansi dengan persentase iuran 3 persen dari pemberi kerja dan 2 persen dari pekerja. 

"Walaupun agak terlambat, saya kira ini harus dianggarkan di 2020 atau di APBD perubahan 2019. Karena dasarnya jelas, tidak perlu di tunda-tunda lagi. Sekarang kalapun ada yang punya BPJS kesehatan, mereka daftar mandiri atau jalur PBI, padahal itu adalah kewajiban pemkot selaku pemberi kerja," kata Rio kepada wartawan, Jumat (29/3). 

Rio menegaskan, permasalahan kesehatan di Pangkalpinang perlahan namun pasti mulai dilakukan pembenahan. DPRD Pangkalpinang, tegasnya, akan sangat mendukung jika BPJS kesehatan  benar-benar diusulkan oleh pemerintah kota.


"Komisi III DPRD akan memanggil mitra terkait, Senin mendatang untuk membahas permasalahan BPJS kesehatan bagi honorer ini. Jika honorer hanya memiliki jaminan BPJS ketenagakerjaan saja, itu tidak cukup. BPJS kesehatan juga harus dijamin," tegas politisi PKS ini. 

Rio menerangkan, pihaknya  pernah berdiskusi dengan tenaga honor dari petugas kebersihan yang notabene adalah pekerja dengan resiko tinggi terkena penyakit. Dia mempertanyakan, siapa yang akan menjamin kesehatan honorer jika terjadi sesuatu. 

"BPJS ketenagakerjaan memang sudah ada, namun belum cukup, karena mereka bekerja rentan sakit, maka pemkot harus melaksanakan kewajiban dengan mendaftarkan mereka semua secara kolektif ke BPJS kesehatan," katanya. (*)
 

penulis:

Komentar Via Facebook