Masyarakat Diminta Paham UU, Jangan Sampai Terjerat Pidana Pemilu 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Masyarakat Diminta Paham UU, Jangan Sampai Terjerat Pidana Pemilu 

Masyarakat Diminta Paham UU, Jangan Sampai Terjerat Pidana Pemilu 
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Brigjen Pol Istiono

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Brigjen Pol Istiono mengingatkan masyarakat jangan sampai terjerat pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).    

"Antara lain  di Pasal 371 ayat 1, bila ada gangguan, terjadi pelanggaran ketertiban dan keamanan, kita harus dengan tegas melakukan langkah-langkah penanganan secara memadai," kata Kapolda kepada sejumlah awak media di Mapolda Babel, Senin (15/4).

Kapolda menambahkan, pada ayat 2 diterangkan bahwa dalam anggota masyarakat dan atau pemantau pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas Kamtibmas, yang bersangkutan diserahkan ke petugas kepolisian.

"Kemudian pasal 510, setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak 24 juta," lanjutnya.

Pada pasal 511, dijelaskan Kapolda, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sorang pemilih dalam pemilu, ini dipidana penjara paling lama 3 tahun.

Selanjutnya, dalam Pasal 517 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan hukuman penjara lima tahun.

"Ada yang menggagalkan pemungutan suara itu, dengan cara mungkin sabotase dan lain-lain, ini akan dipidana lima tahun dan akan kita tangani secara tegas," tegasnya.

Pasal 531, dibacakan Kapolda, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih, melahirkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban, melakukan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara, dipidana penjara 2 tahun.

"Itulah pasal-pasal yang perlu saya sampaikan, yang perlu masyarakat paham. Apabila ada laporan semacam ini, ada pengaduan dan ada kejadian, langsung akan kita lakukan langkah-langkah penanganannya," pungkasnya. (*/DEI)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook