Buka Prodi Kedokteran, UBB Minimal Harus Punya 26 Dosen
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Buka Prodi Kedokteran, UBB Minimal Harus Punya 26 Dosen

Buka Prodi Kedokteran, UBB Minimal Harus Punya 26 Dosen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Mulyono

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) merencanakan akan membuka  program studi (prodi) kedokteran di Universitas Bangka Belitung (UBB) tahun depan. Namun, sebelum prodi ini dibuka, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah universitas harus akreditasi B, kemudian memiliki tenaga pengajar minimal 26 orang yang seluruhnya berprofesi sebagai dokter.

"Salah satu persyaratan dan prosedur prodi kedokteran, yaitu tenaga pengajar biomedis, ini sulit karena dosen paling sedikit 26 orang dokter kita harus punya," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, Mulyono, Senin (13/5).

Cabang ilmu, lanjut dia, juga yang berkualifikasi, paling tidak 10 dosen staf biomedis, harus dokter, masing-masing dari berbagai ahli kedokteran, misalnya anatomi, biokimia, farmakologi  dan lainnya dengan gelar S2 atau spesialis.

"Memang disiapkan untuk jadi dosen, terkadang banyak dokter yang enggak mau, minimal 13 dokter kita sekolahkan, begitu lulus kita ambil jadi dosen, ilmu biomedis, yang monoloyalitas," terangnya.

Tak hanya itu, juga harus ada 12 dokter sebagai staf dosen pendidik klinik semua tenaga pengajar ini paling maksimal berusia 56 tahun untuk perguruan tinggi negeri  dan 58 tahun untuk swasta.

Baca juga: Buka Prodi Kedokteran di UBB, Direktur RSUD Soekarno: Saya Rasa Tak Cukup Rp10 Miliar

Selain tenaga pengajar, paling tidak tambah dia, harus terdapat ruang kelas dan laboratorium penunjang untuk praktek kedokteran dengan peralatannya.

Disamping itu, tambah Mulyono, sebagai penunjang, harus ada rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk praktek mahasiswa kedokteran ini setelah mengikuti pembelajaran di kampus, minimal rumah sakit tersebut tipe B.

"Sementara rumah sakit RSUD Soekarno kita masih ada kendala untuk memenuhi persyaratan tipe B, salah satunya subspesialis," tandasnya.

Mulyono berharap, dalam waktu beberapa tahun ini, baik di anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2019 dan tahun 2020 mendatang, sudah dianggarkan untuk prodi kedokteran ini baik dari segi tenaga pengajar dan lainnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Soekarno, Armayani menambahkan untuk tipe rumah sakit, ia optimis bisa memenuhi syarat menjadi tipe B.

"Kalau master plan,kita sudah tipe A, kita ajukan dana DAK untuk gedung C, memang benar pendidikan dokter harus ada rumah sakit untuk pendidikan, memang masih lama prosesnya, pendidikan (mahasiswa) awal di kampus 4 tahun, insyaallah kalau bertahap tahun kelima kita sudah diakui Kemenristek dan Kemenkes, yang penting komitmen bersama sepakat mendirikan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan," tandasnya.(*/LUR)

penulis: LUR

Komentar Via Facebook