Perda RZWP3K Tak Kunjung Rampung, Erzaldi Ambil Langkah Diskresi
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Perda RZWP3K Tak Kunjung Rampung, Erzaldi Ambil Langkah Diskresi

 Perda RZWP3K Tak Kunjung Rampung, Erzaldi Ambil Langkah Diskresi
Rakor Gubernur Babel Erzaldi Rosman bersama Kabupaten Bangka, di ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Rabu (15/5).WARTABANGKA.COM/LUR

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG- Akibat belum selesainya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Bangka Belitung (Babel), berbagai investasi dan pengembangan pembangunan menjadi terhambat.

"Berhubungan dengan perda RZWP3K yang belum kunjung selesai, karena ini akan menghambat investasi serta kegiatan kegiatan APBN dan APBD," kata  Gubernur Babel, Erzaldi Rosman dalam rakor bersama Kabupaten Bangka, di ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Rabu (15/5).

Pemprov, lanjutnya, sudah berkonsultasi ke Kemendagri dan atas saran Kemendagri  untuk melakukan usulan agar tidak menyalahi aturan dan usulan tersebut akan dirangkum yang selanjutnya akan diajukan ke Kemenagri untuk mendapat masukan apa yang harus dilakukan.

"Makanya kami mengusulkan diskresi, ini harus selesai dalam dua minggu, perencanaan sudah selesai tinggal pelaksanaan," ujarnya.

Agar diskresi tidak keliru, Erzaldi menambahkan, maka  betul-betul harus diusulkan dari bawah, sehingga betul-betul usulan ini berdasarkan disamping manfaat kepentingan nya pun harus jelas.

"Poin-poin mana saja kegiatan apa saja yang berkenaan dengan wilayah pantai itu segera diusulkan tapi tidak termasuk pertambangan," tegasnya.

Termasuk, usulan berkaitan dengan dermaga pariwisata pulau-pulau kecil  dan Pemprov Babel menunggu poin-poin usulan Kabupaten Bangka yang selanjutnya harus didokumentasikan yang pasti usulan tersebut harus dari pemerintah kabupaten.

"Kalau bisa ada tandatangan dari masyarakat akan lebih bagus lagi, selanjutnya nanti minggu depan kami berencana sudah dapat waktu untuk ketemu kementrian dalam negeri dan ini akan kami usulkan," tandasnya.

Untuk mengusulkan diskresi ini, Pemprov Babel, kata dia, sudah mendengar usulan dari Bupati Bangka, Bangka Tengah dan juga akan diagendakan pertemuan dengan Bupati Belitung.

"Kita minta dukungan para bupati berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di wilayah pesisir sebagaimana yang kita ketahui wilayah tersebut adalah berkaitan dengan RZWP3K," pungkasnya.

Dalam rakor ini, pihak Pemprov Babel dihadiri oleh kepala Bappppeda, Kepala Biro Pemerintah, Disbudpar, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, dan dari Pemkab Bangka dihadiri Bupati Bangka, Sekda, Kepala Bappeda, dan instansi terkait lainnya.(*/LUR)

penulis: LUR

Komentar Via Facebook