Gubernur Usulkan Diskresi, Pengamat Politik Bangka Belitung Bilang Begini
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Gubernur Usulkan Diskresi, Pengamat Politik Bangka Belitung Bilang Begini

Gubernur Usulkan Diskresi, Pengamat Politik Bangka Belitung Bilang Begini
Dekan Fisip Universitas Bangka Belitung (Babel), Ibrahim. WARTABANGKA.COM/BAYU

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman mengusulkan dan akan mengambil langkah diskresi (Mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi), karena lambannya pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). 

Langkah diskresi tersebut menjadi polemik dan mendapat sorotan salah satu pengamat politik di Babel, Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, diskresi adalah bentuk penyimpangan prosedur dalam kondisi tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Secara umum lanjutnya, diskresi akan menyangkut kebijakan dan sesuatu yang bersifat darurat dimana keputusan harus segera diambil. 

"Dalam kasus diskresi pembangunan prioritas di daerah yang ingin mendahului Perda RZWP3K, tentu saja pertimbangannya sangat beragam dan telah melalui kajian yang matang. Pembangunan prioritas daerah terhambat karena celah hukum, akibat berlarutnya pengesahan RZWP3K. Sepintas ini logis, tapi hemat saya agar upaya ini dipertimbangkan kembali," kaa Ibrahim kepada wartabangka.com, Rabu (15/5) malam.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung (UBB) itu menjelaskan, langkah diskresi nanti dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi agresi yang lebih luas dan kurang sepadan dengan Perda ketika disahkan. 

Di luar itu imbuhnya, penundaan ini jadi momentum untuk menggenjot pembahasan Perda.

Baca juga: Perda RZWP3K Tak Kunjung Rampung, Erzaldi Ambil Langkah Diskresi

"Lagipula saya tak yakin kementerian akan begitu mudah menyetujui diskresi ini. Meski argumennya adalah soal pembangunan berbasis prioritas, penting melihat dan mengkaji bahwa keselarasan itu penting. Mengapa tidak mempercepat pembahasan Perda? Buntunya pembahasan karena tarik-menarik kepentingan, daerah pengusul diskresi justru harus bergerak aktif mendorong realisasi pembahasan. 

Meski demikian, Pemprov telah mempertimbangkan dengan matang, termasuk resiko penolakan pemerintah pusat," jelasnya. 

"Kalau bicara kebutuhan, jelas kita butuh progres, tapi mengoptimalkan percepatan payung hukum melalui Perda yang memayungi kebutuhan komprehensif jauh lebih penting," tambahnya.

Ia juga menyarankan, agar mendahulukan kepentingan rakyat tanpa adanya tarik-menarik kepentingan.

Baca juga: Ini Kerugian Bagi Pemprov Babel Akibat Perda Zonasi Belum Ditetapkan

"Mari kurangi tarik-menarik kepentingan, pikirkan kebutuhan rakyat banyak. Semua pihak harus saling mengurangi kadar target, saling menahan ego departemental dan kebutuhan sepihak. Bagaimanapun kebutuhan rakyat lebih penting diutamakan. Perda yang baik akan mewariskan kebaikan," tukasnya. (*)

penulis:

Komentar Via Facebook