Erzaldi Akan Ambil Langkah Diskresi, Adet Emosi: Harusnya Koordinasi !
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Erzaldi Akan Ambil Langkah Diskresi, Adet Emosi: Harusnya Koordinasi !

Erzaldi Akan Ambil Langkah Diskresi, Adet Emosi: Harusnya Koordinasi !
Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Langkah diskresi yang akan diambil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman terkait belum rampungnya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) membuat emosi Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur.

Dia menyayangkan langkah gubernur tersebut yang seolah-olah menyudutkan pihak DPRD tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Padahal, kata Adet, keterlambatan penyelesaian Perda RZWP3K bukan karena pihak DPRD melainkan di pihak Pemprov Babel.

"Kita sangat sayangkan tak ada koordinasi ini. Maksud kita itu, koordinasi dulu dong! karena draft itu ada di DPRD, bukan sekonyong-konyong mengambil diskresi," kata Adet kepada wartawan, Jumat (17/5).

Dia memaparkan, draft yang disampaikan Pemprov Babel ke DPRD pada Oktober tahun lalu hanya sampai pasal 29 saja, sedangkan pasal 30 dan seterusnya belum disampaikan. Draft yang disampaikan DPRD itu juga, diakui Adet masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, lanjut politisi PDIP ini, banyak data yang dikumpulkan kembali oleh DPRD sampai dengan melakukan inventarisir permasalahan yang ada. Dia mengakui belum ada kesepakatan antara semua pihak yang berkepentingan, termasuk belum adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam draft tersebut. 

"Hal itulah yang menjadi keterlambatan RZWP3K. Bagaimana kita mau menempatkan zona-zona ini kalau tidak ada kajian lingkungan hidup, misalnya kita menempatkan tambang di perairan apa, dengan titik koordinat berapa, kalau disitu adalah perlintasan kapal, ini kan sangat berpengaruh," terangnya.

"Inilah maka diperlukan kajian lingkungan, dan ini sudah ditunggu-tunggu sampai detik ini belum juga ada. Sebab kita tidak bisa untuk membahas zona-zona kalau belum ada kajian, dan harusnya ini sudah ada di saat penyampaian raperda," kata Adet. 

"Adapun untuk 30 persen kekurangan itu yang belum klop. Data luas wilayah kita ini beda. Kemudian pemprov belum pernah melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk menempatkan zona-zona ini. Kalau belum ada kesepakatan dari pemprov dengan pemkab dan kota bagaimana kita mau menyusun?," jelasnya lagi.

Selain itu, Adet membeberkan hingga saat ini Pemprov Babel belum pernah sama sekali melakukan konsultasi publik. "Mereka tidak tahu permasalahan permasalahan di lapangan itu. Tugas di DPRD setelah ada konsultasi publik baru uji publik, bagaimana kita mau uji publik jika konsultasinya belum ada, ini yang menjadi masalah," sebutnya.

Untuk itu, kata Adet, pihaknya menyarankan agar Pemprov Babel dapat mengedepankan koordinasi sebelum memutuskan untuk mengambil langkah diskresi dalam persoalan yang dianggap banyak menghambat investasi baik yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Termasuk ketua pokjanya, tidak pernah koordinasi ke kita untuk melihat apa saja yang menjadi kekurangan. Kita sangat menyayangkan keinginan gubernur (diskresi) yang seolah-olah DPRD yang tidak peduli dan DPRD yang lambat. Ini yang sangat kita sayangkan," ungkapnya.

Pihaknya juga mengaku tak mengetahui alasan apa dari Ggubernur untuk mengambil langkah diskresi tersebut. Meski demikian, Adet memastikan pihaknya akan tetap membahas raperda RZWP3K dengan sesuai prosedur dan tahapan-tahapannya. 

"Bukan kita lambat, tapi ini (pembahasan-red) perlu kehati-hatian. Juga harus ada sinkronisasi antara RTRW kabupaten dan kota dengan draft yang kita buat," terangnya.

Namun Adet tak menampik jika Pansus RZWP3K DPRD akan memanggil Gubernur Babel berkenaan dengan masalah ini.  "Yang jelas pansus akan mengirim surat kepada pimpinan DPRD Babel, pemanggilan (gubernur) tergantung hasil banmus nantinya," pungkasnya.(*/) 

penulis:

Komentar Via Facebook