Caleg Terpilih dari Demokrat Basel Sudah Setor LHKPN ke KPK 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Caleg Terpilih dari Demokrat Basel Sudah Setor LHKPN ke KPK 

Caleg Terpilih dari Demokrat Basel Sudah Setor LHKPN ke KPK 
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Basel, Samson Arismono

WARTABANGKA.COM, TOBOALI - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Samson Arismono menegaskan calon legislatif (caleg) terpilih dari partainya telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

"Alhamdulillah, semua caleg terpilih dari Demokrat, khususnya dari Bangka Selatan telah menyampaikan LKHPN. Berkasnya sudah diterima dan diverifikasi," kata Samson Arismono kepada wartawan, Rabu (19/6).

Dia mengatakan penyampaian LKHPN ini dilakukan lantaran untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu," katanya.

Samson mengakui sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019, Partai Demokrat selalu berada di koridor yang sesuai dengan undang undang yang berlaku, baik dalam penyampaian laporan dana kampanye maupun penyampaian LHKPN ke KPK.

"Meskipun belum ada penetapan dari KPU dikarenakan ada gugatan internal kami di MK, akan tetapi sesuai SK KPU Basel tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu DPRD Kabupaten Basel pada 4 Mei 2019, caleg Demokrat dengan suara terbanyak di empat dapil telah menyerahkan tanda terima dari LHKPN kepada DPC dan sudah kami sampaikan ke KPU," terangnya.

Menurut dia, dengan adanya penyampaian LHKPN ke KPK merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan negara lebih bersih dan transparan.

"Aturannya jelas caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN satu pekan setelah penetapan, jika tidak menyerahkan pelantikannya akan ditunda, untuk itu kami dari Demokrat bergerak cepat melaporkan hal tersebut guna mentaati regulasi yang berlaku,"katanya.(*/TRA) 

penulis: TRA

Komentar Via Facebook