DPRD Basel Sorot Predikat Opini WDP Pemkab Basel
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

DPRD Basel Sorot Predikat Opini WDP Pemkab Basel

DPRD Basel Sorot Predikat Opini WDP Pemkab Basel
Sekretaris Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel), Samsir.

WARTABANGKA.COM, TOBOALI - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) lagi-lagi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP.

Opini WDP tersebut, kali ketiga yang diterima dengan temuan yang sama, yaitu tersandung soal aset daerah.

DPRD Basel melalui Komisi I mengharapkan, Pemkab Basel berkomitmen untuk memperbaiki opini LHP dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kalau dilihat selama tiga tahun mendapatkan predikat dengan WDP dan berkutat dengan temuan material yang sama aset dan ketidak taatan terhadap perundang-undangan. Perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen Pemkab Basel dalam menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya. Kalau masalah yang muncul, tetap masalah yang sama," kata Sekretaris komisi I, Samsir, Sabtu (22/6).

Ia pun meminta Pemkab Basel konsen dan fokus dalam pembenahan serta perbaikan peningkatan Maturity Level, terhadap sistem pengendalian internal.

"Kami dari komisi I meminta Pemerintah Bangka Selatan Concern kepada peningkatan Maturity Level terhadap sistim pengendalian Internal Pemerintah daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," tukas Samsir.

Baca juga: Raih WTP dari BPK, Pemprov Babel Dapat Banyak Catatan

Menurut dia, untuk mencapai opini WDP Pemkab Basel harus meningkatkan kapabilitas APIP, Grand Design, target Maturuty Level, Maturity level SPIP, pengawasan desain dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Sangat tidak mungkin mencapai opini WTP kalau mengalokasikan anggaran biaya untuk Inspektorat tidak lebih dari satu persen, keberhasilan peningkatan maturity level dari APIP sangat dipengaruhi oleh berapa biaya yang dialokasikan untuk melakukan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah," pungkasnya. (*/TRA)

penulis: TRA

Komentar Via Facebook