Pansus Beri Rekom Seluruh Izin HTI di Babel Dicabut, Ini Alasannya
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Pansus Beri Rekom Seluruh Izin HTI di Babel Dicabut, Ini Alasannya

Pansus Beri Rekom Seluruh Izin HTI di Babel Dicabut, Ini Alasannya
Anggota Pansus HTI DPRD Babel, Deddi Wijaya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG -Pansus Hutan Tanaman Industri (HTI) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberi ultimatum dengan merekomendasikan kepada gubernur untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Adapun pencabutan izin tersebut, diberlakukan bagi sembilan perusahaan yang memegang izin di Babel.

"Pansus merekomendasikan mencabut semua HTI yang ada di Bangka Belitung dan memerintahkan gubernur melalui Inspektorat Bangka Belitung, agar memeriksa Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerbitkan rekomendasi terkait dengan perpanjangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI," kata anggota Pansus HTI, Deddi Wijaya ketika dikonfirmasi wartabangka.com, Jumat (5/7/2019).

Ketua Komisi III DPRD Babel itu juga menjelaskan, Pansus HTI juga merekomendasikan kepada Pemprov Bangka Belitung melalui Dinas Kehutanan provins dan Dinas Lingkugan Hidup untuk dapat lebih tegas lagi dalam menindak sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.

"Dan memerintahkan gubernur untuk membentuk Tim guna mengkaji kembali izin sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, terutama terkait dengan izin amdal perusahaan yang merupakan kewenangan daripada gubernur," ujarnya. "Tim yang dibentuk gubernur diberi kesempatan kerja selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan permasalahan Hutan Tanaman Industri," tambahnya.

Deddi pun menuturkan, alasan dicabutnya IUPHHK-HTI karena ada hak masyarakat atas kepemilikan tanah untuk kesejahteraan. Hal ini lanjutnya, dijamin negara dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa  bumi, airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tukasnya. (*)

penulis:

Komentar Via Facebook