DPRD Bangka Barat Sahkan Tiga Raperda 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

DPRD Bangka Barat Sahkan Tiga Raperda 

DPRD Bangka Barat Sahkan Tiga Raperda 
Rapat paripurna pengesahan tiga Raperda di gedung Gedung Mahligai Betason DPRD Bangka Barat, Kamis (11/7).WARTABANGKA.COM/END

WARTABANGKA.COM, MUNTOK- DPRD Kabupaten Bangka Barat mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Gedung Mahligai Betason, Kamis (11/7). Raperda yang disahkan lewat sidang paripurna tersebut yaitu tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pengelolaan Cagar Budaya dan Raperda Pengelolaan Zakat. 

"Perda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Markus mengatakan pungutan retribusi atas pelayan IMB digunakan Pemda untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberi izin," ujar Bupati Bangka Barat, Markus dalam sambutannya.

Kemudian, lanjut dia, Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya untuk menjamin eksistensi cagar budaya, diperlukan pengaturan berupa Perda, mengingat cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbarui.

Sedangkan Perda Pengelolaan Zakat menurut Markus merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu dibutuhkan perlindungan dan pembinaan melalui Perda.

Ketua DPRD Bangka Barat, Drs. Samsir selaku pimpinan rapat berharap Perda yang telah ditetapkan dapat mengakomodir kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat serta dapat dipatuhi.

Selain itu DPRD juga menggelar rapat lanjutkan, yaitu rapat paripurna penyampaian Raperda Komulatif terbuka, penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD 2018 dan penyampaian KUA dan PPAS tahun 2020.(*/END) 

penulis: END

Komentar Via Facebook