Dosen FISIP UBB : Kepemilikan Saham PT Timah Wujud Komitmen Lokalitas
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Dosen FISIP UBB : Kepemilikan Saham PT Timah Wujud Komitmen Lokalitas

Dosen FISIP UBB : Kepemilikan Saham PT Timah Wujud Komitmen Lokalitas
Dosen FISIP UBB, Ibrahim

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB), Ibrahim menilai keinginan sebagian besar masyarakat Babel agar pemerintah daerah memiliki saham di PT Timah amat rasional.

"Saham ini tidak hanya berupa transfer keuntungan yang lebih besar, tapi juga wujud kedaulatan rakyat atas kekayaan daerahnya dengan tetap memperhatikan asas rasionalitasnya," kata Ibrahim, Rabu (17/7). 

Menurut dia, setelah ratusan tahun ditambang, timah saatnya memberikan dampak lebih besar kepada warga lokal. Apalagi dampak lingkungan akan menyasar warga lokal sebagai penerima dampaknya. 

"Jika selama ini keuntungan kebanyakan dinikmati kalangan terbatas, maka pemerintah daerah diyakini memiliki kapasitas untuk mengelola dan meredistribusi sebagian keuntungan itu ke daerah," katanya. 

Selama ini, menurut Ibrahim, memang ada bagi hasil dan CSR, namun berbeda jika keuntungan dari saham dapat dimiliki. Lagipula dia melihat PT Timah  tidak akan terdampak besar ketika saham dibagikan ke daerah. 

"Dibandingkan dengan pemegang saham yang selama ini berjarak dengan warga lokal, membagi saham adalah hal rasional," kata Ibrahim.

Terkait hal itu, dia menerangkan prinsipnya sederhana yaitu warga di tingkat lokal berhak atas kekayaan daerahnya dan juga akan paling terdampak. Lingkungan yang buruk pasca penambangan akan menjadi beban jangka panjang. 

"Sangat egois jika rakyat dibiarkan menerima dampak ekologis dengan dampak positif yang sangat terbatas," ujarnya.

Ibrahim berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan  PT Timah segera duduk bersama untuk membahas soal kepemilikan saham di perusahaan BUMN itu. 

"Ini adalah wujud komitmen bersama untuk menciptakan perimbangan pusat dan daerah yang proporsional," katanya. (*/) 

penulis:

Komentar Via Facebook