Ketua DPRD Babel Minta Tiga Bupati Segera Usulkan IUP yang Mau Dihapus
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Ketua DPRD Babel Minta Tiga Bupati Segera Usulkan IUP yang Mau Dihapus

Ketua DPRD Babel Minta Tiga Bupati Segera Usulkan IUP yang Mau Dihapus
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya meminta kepada Bupati Bangka, Bangka Barat dan Bangka Tengah untuk segera mengusulkan wilayah  Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mau dihapuskan dalam Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Sejauh ini pembahasan Raperda RZWP3K menyisakan masalah berkenaan zonasi pertambangan di tiga daerah. Hingga saat ini sejak rapat terakhir pada 2 Agustus lalu, belum ada kabar secara resmi mana saja IUP yang mau dihapus, baik itu IUP PT Timah maupun milik swasta," kata Didit kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/8).

Menurut Didit, permasalahan  IUP sudah sangat jelas disampaikan pada rapat Raperda RZWP3K yang langsung dihadiri para bupati. Katanya, jika memang ingin IUP dihapuskan, kepala daerah diminta  untuk segera membuat usulan secara resmi ke Gubernur Babel. 

"Kita minta segeralah usulkan ke gubernur. DPRD akan melihat secara objektif, kalau IUP harus dihapus ya dihapus. Jika sudah ada usulan, DPRD bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu koordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan dengan IUP yang  dikeluarkan oleh negara. Begitupun yang swasta, untuk penghapusan IUP adalah wewenang gubernur atas usulan bupati," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pihaknya tidak ada niat untuk menghapus pertambangan di Babel, akan tetapi untuk melakukan penataan wilayah agar sektor lain dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.

"Raperda dibahas sesuai aturan, bukan kepentingan politik. Kalau kita berbicara kepentingan politik akan bahaya. Kita bukan hanya pertambangan saja, tapi ada sektor lain  yang juga harus diakomodir. Masalah ini tidak rumit asal ego sektoral dihilangkan," katanya. (*/NAZ) 

 

penulis: NAZ

Komentar Via Facebook