PT Timah Ngotot Mau Menambang di Belitung, Kalau Tak Diizinkan Minta Ganti Rugi
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

PT Timah Ngotot Mau Menambang di Belitung, Kalau Tak Diizinkan Minta Ganti Rugi

PT Timah Ngotot Mau Menambang di Belitung, Kalau Tak Diizinkan Minta Ganti Rugi
Konsultasi publik perda RZWP3K yang digelar di Kantor Gubernur Propinsi Kep. Bangka Belitung, Jumat (20/9/2019). Foto: WARTABANGKA.COM/TWO

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG -- Setelah diputuskan bahwa tidak ada zona tambang di perairan Belitung dalam dokumen antara raperda zonasi laut Babel, PT. Timah, tbk mengancam akan menuntut ganti rugi.

"Pertimbangan sikap PT. Timah, bahwa PT.Timah mendukung program pemerintah. Zonasi ini sifatnya kesepakatan. Kami tak bersepakat dalam penghapusan IUP PT Timah,” kata Ali Syamsuri, Perwakilan PT. Timah, dalam konsultasi publik Perda RZWP3K, di kantor Gubernur Babel, Jumat (20/9).

“Apabila dihapus kami akan melajukan ke langkah hukum," tegasnya.

Keberadaan PT Timah dilindungi oleh undang-undang. Dengan aturan yang ada, mereka meminta untuk kepastian dalam berinvestasi atau berusaha.

"Apabila dalam RZPW3K, IUP masih aktif dihapuskan, kami akan menuntut penggantian terhadap kerugian yang sudah ditimbulkan dalam penerbitan IUP. Karena ini diatur dalam pasal 3, Undang-undang No. 4 tahun 2009," jelasnya.

Lanjut Ali Syamsuri, cadangan timah yang ada di wilayah IUP di perairan pulau Belitung sangat besar.

Ditaksir mencapai Rp 16 triliun. Nilai ini belum termasuk  biaya eksplorasi, CSR dan lain sebagainya.

Bila PT Timah tak menambang timah di perairan Belitung, maka berpotensi merugikan negara.

IUP PT Timah ini sebut Ali, baru akan berakhir hingga 2025. Kalau di dalam RZWP3K tidak lagi diakomodir kepentingan PT Timah, maka akan menabrak aturan lainnya.

"PT. Timah sudah katakan bahwa secara konteks kita support pembangunan. Ketika kehilangan IUP persoalan akan berbeda. Dan kami akan mengkaji langkah apa yang akan diambil," pungkasnya.(*/two)

 

penulis: TWO

Komentar Via Facebook