Terima Aksi Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa, Ini Penjelasan Ketua DPRD Babel
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Terima Aksi Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa, Ini Penjelasan Ketua DPRD Babel

Terima Aksi Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa, Ini Penjelasan Ketua DPRD Babel
Ketua Sementara DPRD Babel, Didit Srigusjaya bersama Wagub Babel, Kapolres dan sejumlah pejabat tampak duduk lesehan bersama mahasiswa di depan Gedung DPRD Babel, Selasa (24/9) sore. (IST)

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya menerima aspirasi dari ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) yang menuntut penjelasan mengenai permasalahan harga komoditi pertanian. Dihadapan massa, dia menegaskan, pihak DPRD  telah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa tersebut.

"Apa-apa yang dituntut satu tahun kemarin telah kami tindak lanjuti, intinya yang kami laksanakan untuk merekomendasikan kepada saudara gubernur (Erzaldi Rosman-red)," tegas Didit saat memberikan penjelasan kepada mahasiswa di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (24/9) sore.

Terkait tuntutan penghapusan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), dijelaskan Didit pihaknya juga sudah merekomendasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup RI agar lahan-lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

"Untuk penghapusan Hutan Tanaman Industri bukan hanya di Bangka Barat saja, tapi se-Bangka Belitung. Surat ini sudah kami sampaikan (ke Kementerian Lingkungan Hidup RI-red) Januari  2018 yang lalu, merekomendasikan untuk mencabut PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS)," jelasnya.

"Intinya jika DPRD mempunyai hak untuk langsung mencabut, adik-adik mahasiswa nggak demonstrasi, langsung kami cabut, tetapi kami tidak punya hak untuk mencabut itu, karena itu wewenangnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat," timpalnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah membenarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. "Kami sudah datang secara langsung ke tataran Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan," tukas Wagub.

Setelah berdiskusi secara singkat antara Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Babel, telah terjalin kesepakatan bahwa eksekutif dan legislatif akan mengadakan pertemuan kembali dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup pekan depan dengan mengajak enam orang perwakilan dari mahasiswa UBB. (*/DEI)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook