Sempat Bersitegang dengan Ketua DPRD, Sekjen KLKH Janji Selesaikan Masalah HTI di Babel
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Sempat Bersitegang dengan Ketua DPRD, Sekjen KLKH Janji Selesaikan Masalah HTI di Babel

Sempat Bersitegang dengan Ketua DPRD, Sekjen KLKH Janji Selesaikan Masalah HTI di Babel
Pertemuan Ketua DPRD Babel, Gubernur, perwakilan mahasiswa dan masyarakat dengan pihak Kementerian LKH di Jakarta, Selasa (8/10). (IST)

WARTABANGKA.COM, JAKARTA- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Sri Gusjaya, Gubernur, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur, Abdul Fattah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bangka Belitung (UBB) dan perwakilan masyarakat mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) di Jakarta, Selasa (8/10). 

Kunjungan ini menindaklanjuti hasil audiensi mahasiswa saat berunjuk rasa di DPRD Babel terkait penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI) bertepatan pada Hari Tani Nasional, 24 September silam.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Babel sempat bersitegang dengan Sekjen KLHK. Hal ini dipicu karena Didit menganggap belum ada keseriusan pihak KLHK untuk menyelesaikan permasalahan HTI di Babel selama ini. 

"Sebenarnya DPRD Babel sudah membentuk Pansus HTI dan hasilnya merekomendasikan kepada gubernur untuk mengehentikan aktivitas HTI di Bangka Belitung," ungkap Didit.

Pada pertemuan tersebut, dia mendesak pihak KLHK untuk membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat. "Harapan kita setelah pertemuan ini, KLHK akan membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat, bukan hanya sekedar lips service," tambahnya.

Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono berjanji pihaknya kedepan akan membentuk tim evaluasi yang akan dipimpin langsung olehnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Percayalah kami akan membuat evaluasi yang terbaik tidak seperti yang lalu, akses legal yang menjadi hak rakyat sudah menjadi prioritas pemerintah,"kata Bambang. (*/)


 

penulis:

Komentar Via Facebook