Bawaslu Pangkalpinang Gelar Rakor Refleksi Pasca Pemilu 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Bawaslu Pangkalpinang Gelar Rakor Refleksi Pasca Pemilu 

Bawaslu Pangkalpinang Gelar Rakor Refleksi Pasca Pemilu 
Rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder terkait refleksi pengawasan Pemilu 2019 yang digelar Bawaslu Pangkalpinang di Sun Hotel, Pangkalpinang, Selasa (8/10). WARTABANGKA.COM/BAYU

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Pemilu Serentak 2019 telah berakhir dengan beberapa catatan penting, maka dari itu Bawaslu Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder terkait refleksi pengawasan Pemilu 2019 di Sun Hotel, Pangkalpinang, Selasa (8/10).

"Refleksi ini adalah merupakan salah satu cara kami mempertanggungjawabkan dari sisi pengawasan, dari sisi pelanggaran-pelanggaran, kemudian dari sisi sumber daya manusia, bahwa ini yang sudah kami lakukan," kata Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala seusai acara.

Tujuan dari kegiatan ini dijelaskan Ida, pihaknya ingin meminta masukan dari para stakeholder selama penyelenggaraan Pemilu 2019 beberapa waktu lalu. "Kami ingin mendapatkan masukan, tanggapan, penilaian, kritikan untuk menjadi rekomendasi bagi kami, rekomendasi ini nantinya akan diolah, apakah nanti ditindaklanjuti," ujarnya.

Hasil rakor ini lah, dikatakan Ida, nantinya akan menjadi evaluasi Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk melakukan berbagai perbaikan pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Pangkalpinang Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Novrian Saputra menambahkan, pihaknya telah menampung berbagai masukan dari masyarakat, salah satunya terkait electoral law ataupun masalah kerangka hukum.

"Jadi kita juga memang menyadari bahwa kerangka pemilu saat ini sudah baik, tapi masih terdapat celah-celahnya, sebagai salah satu contoh, masalah subjek pelaku di dalam menangani itu, dia tidak menyebutkan asal usulnya setiap orang, sehingga dari sisi formil dan materilnya itu tidak terpenuhi," terangnya.

"Terlepas dari semua itu, kita berharap kedepannya, ada masukan-masukan yang positif nantinya, apakah dalam bentuk kajian ilmiah, yang ujungnya itu masukan kepada pemerintah atau pembuat undang-undang dalam membuat regulasi yang memang mengena dan diinginkan oleh masyarakat," tandasnya. (*/DEI)
 

penulis: DEI

Komentar Via Facebook