Pelaku Pembakaran dan Penganiayaan Diusut Polisi, Tapi Masalah Ini yang Belum
Banner DPRD Babel Panwascam Bawaslu Bateng
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Pelaku Pembakaran dan Penganiayaan Diusut Polisi, Tapi Masalah Ini yang Belum

Pelaku Pembakaran dan Penganiayaan Diusut Polisi, Tapi Masalah Ini yang Belum
Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman. Foto: Wartabangka.com

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman tak mempermasalahkan perihal niat kepolisian untuk memproses pembakaran ponton Timah Inkovensional (TI) oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada penertiban 2 November yang lalu.

Di hadapan Kapolda Babel Brigjen Pol Istiono beberapa hari yang lalu, Gubernur Erzaldi juga menginginkan dampak kerusakan dari aktivitas tambang ilegal juga dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian.

Sebab maraknya penambangan di kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Geosite Tanjut Siantu Sijuk, Kabupaten Belitung sudah mendapat perhatian dari Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Saya sudah bicara dengan pak Kapolda, masalah pembakaran ini ditindaklanjuti dan juga masalah pemukulan akan ditindaklanjuti. Dua-duanya ditindaklanjuti tetapi satu yang belum ditindaklanjuti, yaitu masalah hutan. Saya sudah ditelpon Gakkum," ungkapnya kepada Wartabangka.com, Jumat (8/11/2019).

Pembakaran yang disinyalir menyulut emosi penambang hingga berani melakukan penyerangan kepada tim penertiban penambangan ilegal di kawasan HL Geosite Tanjung Siantu Sijuk, Kabupaten Belitung.

Tak hanya personel Satpol PP, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah yang turun saat itu juga menjadi korban penyerangan massa yang diduga berjumlah 50 orang itu.

Ia menegaskan, bahwa proses hukum penyerangan tersebut wajib ditindaklanjut oleh pihak kepolisian meskipun dari individu sudah berdamai.

"Damai, maaf-memaafkan boleh tapi yang namanya hukum harus ditegakan!" tegasnya.

Ke depan, menurut Erzaldi, tak menutup kemungkinan bahwa pihaknya akan mengaktifkan kembali operasi Peti (Penindakan Tambang Ilegal).

Hal ini pun menjadi atensi Mendagri Tito Karnavian pada pertemuannya di Jakarta.

"Penertiban penambangan itu (dilakukan) dengan cara-cara lebih elegan, jangan grasak-grusuk. Insya Allah kita akan merubah cara penertiban dengan pendekatan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ke depan akan kita aktifkan lagi operasi peti," tandasnya.(NAZ)

penulis: NAZ

Komentar Via Facebook