Kaji Raperda Pengelolaan Zakat, Ini yang Akan Dilakukan Pansus Zakat DPRD Babel
Banner DPRD Babel Panwascam Bawaslu Bateng
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Kaji Raperda Pengelolaan Zakat, Ini yang Akan Dilakukan Pansus Zakat DPRD Babel

Kaji Raperda Pengelolaan Zakat, Ini yang Akan Dilakukan Pansus Zakat DPRD Babel
Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Zakat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dede Purnama. WARTABANGKA.COM/BAYU

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Panitia Khusus (Pansus) Zakat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Zakat dari pihak eksekutif.

Ketua Pansus Zakat DPRD Babel, Dede Purnama mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menerima masukan dan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji  Raperda tersebut.

"Jadi hari Senin (11/11) itu kita undang Baznas, kemudian Kesra, Biro Hukum, kemudian NU, Muhammadiyah pun kita panggil, karena NU, Muhammadiyah kan sudah bergerak juga dalam pengelolaan zakat itu," kata Dede kepada wartabangka.com, Jumat (8/11).

Mengenai zakat ini, dijelaskan dia, memang sudah ada kaitannya dengan Perda Syariah yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Hanya mekanismenya saja, zakat ini semua orang yang beragama Islam, meyakini itu bagian daripada kewajiban," imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Apakah ada peran pemerintah disitu dapat mengelola, Apakah kewajiban zakat ini personality seperti solat, atau memang dia (zakat-red) kolektif, kalau memang dia bentuknya kolektif, bentuknya kesejahteraan, artinya pemerintah bisa ambil bagian disitu," sambungnya.

Oleh karena itu, disampaikan dia, timnya akan melakukan studi banding untuk mempelajari dan meninjau daerah-daerah yang sudah menerapkan Perda Pengelolaan Zakat.

"Kita pernah dengar, Aceh, Lombok sukses menjalankannya, apa salahnya kalau untuk maslahat umat, masyarakat banyak. Kita dapat berkunjung kesana untuk mendapatkan informasi yang banyak untuk kemajuan Babel dari zakat itu," tukasnya. (DEI)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook