Datangi Gedung DPRD Bateng, Warga Tolak Tambang Laut di Batu Beriga 
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Datangi Gedung DPRD Bateng, Warga Tolak Tambang Laut di Batu Beriga 

Datangi Gedung DPRD Bateng, Warga Tolak Tambang Laut di Batu Beriga 
Audiensi warga Batu Beriga di Gedung DPRD Bateng menolak aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP), Senin (18/11).WARTABANGKA.COM/RN

WARTABANGKA.COM, KOBA - Sebanyak 23 orang warga Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) bersama aparat desa setempat mendatangi Kantor DPRD Bateng untuk menolak aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah mereka, Senin (18/11).

Masyarakat yang dikomandoi Kades Batu Beriga, Abdul Gani dan Ketua BPD, Darius ini langsung diterima Ketua DPRD Bateng, Me Hoa untuk beraudiensi di ruang banmus DPRD.

"Percobaan menambang timah di laut Batu Beriga sudah terjadi sejak tahun 2006 lalu. Kami masyarakat Batu Beriga dari dulu sudah sepakat menolak aktivitas dalam bentuk apapun di laut kami, karena kami mayoritasnya sebagai nelayan," kata Darius saat audiensi.

Dia mengatakan rencana keberadaan PIP di Desa Batu Beriga dapat menganggu stabilitas keamanan, ketertiban lingkungan masyarakat setempat. Darius meminta kepada DPRD segere menyelesaikan keluhan masyarakat.

"Kemana saja kami dibawa kami siap, asalkan tidak terjadi penambangan di laut Desa Batu Beriga. Kami hanya meminta DPRD memfasilitasi keinginan warganya yang hendak menyampaikan aspirasi penolakan tambang laut," katanya.

Darius mengaku di lapangan sudah menyebar selebaran bakal beroperasinya PIP. Bahkan, kata dia, sudah ada bangunan permanen di wilayah mereka yang disebut-sebut sebagai pos pengamanan.

"Di pohon-pohon, di jalanan, seleberan sudah berhamburan, membuat resah. Isi selebaran itu iming-iming kepada masyarakat agar mendukung aktivitas tambang, antara lain isinya 10 persen penghasilan untuk masyarakat Desa Batu Beriga. Sayangnya tidak tahu siapa pelaku penyebar selebaran ini," katanya.

Hal serupa juga di sampaikan Tokoh Masyarakat Desa Batu Beriga, Marzuki. Dia menegaskan menolak semua bentuk aktivitas tambang di laut Desa Batu Beriga.

"Efek negatif ke masyarakat kami banyak, jika PIP ini berjalan. Sudah pasti, TI Apung berusaha masuk kesini. Kalau sudah ada TI Apung, ke depan ada perkampungan yang dibuat sehingga menjadi celah terjadinya tindak kejahatan. Sebab, pendatang dari manapun pasti ada. Kemungkinan terjadinya tempat maksiat, minuman keras, peredaran narkoba berdampak pada masyarakat kami," katanya.

Wakil Ketua IDPRD Bateng, Batianus mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat termasuk mengagendakan pertemuan dengan PT Timah selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Batu Beriga. Pada kesempatan itu, dia menegaskan, warga Batu Beriga jangan mudah terprovokasi dan diadu domba terkait rencana penambangan timah di wilayah mereka.

"Inikan (tambang-red) baru rencana. Kalau sudah sepakat tolak tambang timah di laut Batu Beriga. Setelah ini kita fasilitasi bertemu PT Timah dan Kementrian ESDM RI. Sebab, yang mengeluarkan izin bukan dari Kabupaten Bateng. Tidak ada juga pihak keamanan yang kasih izin, murni ini yang punya izin itu PT Timah rekomendasinya Kementerian ESDM RI," katanya. 

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi III DPRD Bateng, Era Susanto. Dia mengatakan akan menyampaikan penolakan warga tersebut langsung ke perusahaan BUMN tersebut. "Kami agendakan pertemuan selanjutnya hasil audiensi ini," kata Era.

Sementara itu, Kapolres Bateng, AKBP Slamet Ady Purnomo mengatakan pihaknya tetap akan menindaklanjuti hasil audiensi warga dengan DPRD dengan menurunkan anggota ke lapangan. Dia meminta kepada warga untuk segera melapor ke polisi apabila ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

"Terima kasih kepada masyarakat dan aparat desa yang menjaga kondusifitas keamanan. Kami pun siap menjaga 24 jam. Laporkan jika terjadi hal-hal yang dapat menganggu kondusifitas di lingkungan masyarakat," pungkasnya.

Turut hadir dalam audiensi itu, Wakil Ketua II DPRD Bateng, Supriyadi, Wakil Bupati Bateng, Yulianto Satin, Danramil Koba, Mayor Sahudi, dan anggota Komisi III DPRD Bateng yakni Firman, Herman, Budi darma, Subandri dan Anandar. (*/RN)

penulis: RN

Komentar Via Facebook