Fantastis, Jumlah Honorer Pemkab Bangka Capai 2.000 Orang
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Fantastis, Jumlah Honorer Pemkab Bangka Capai 2.000 Orang

Fantastis, Jumlah Honorer Pemkab Bangka Capai 2.000 Orang
Kepala BKD Pemkab Bangka, Baharita (kiri)

WARTABANGKA.COM, SUNGAILIAT - Jumlah honorer yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai 2.000 orang. Jumlah ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka, Baharita, atas dasar kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, terdapat pekerjaan di OPD yang tidak bisa ditangani oleh PNS. 

"Perlu dijelaskan BKD itu wewenangnya melakukan perekrutan PNS. Honorer yang direkrut itu kebutuhan tergantung dari OPD masing-masing. Mereka lebih tau. Ada pekerjaan OPD yang harus dibantu honorer. Itu sah-sah saja karena mereka pengguna anggaran," beber Baharita saat menggelar konfrensi pers di Hotel Manunggal Sungailiat, Senin (9/12).

Baharita mengatakan, kebutuhan tetap pada OPD masing-masing. Sehingga menurut dia, kewenangan ada di OPD. "Tergantung anggaran disana. Honorer membantu. Mungkin ada kegiatan yang tidak bisa dihandle PNS, honorer yang kerjakan," jelasnya lagi.

Dia mengatakan, BKD sendiri tahun ini baru akan membuat surat ke OPD untuk mengisi data terkait jumlah tenaga honorer. Baik dari kebutuhan sampai kepada kualifikasi pendidikan. "Nanti kita akan kelihatan. Kalau disana banyak, disini sedikit kita ratakan," ucapnya. 

Selain itu, kedepan menurut Baharita, baik PNS maupun honorer wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) selama satu tahun. SKP ditandatatangi langsung oleh atas. "Nanti BKD akan melihat, bagaimana SKP. Sesuai tidak. Jika tidak sesuai bagi PNS akan kita jatuhkan disiplin. Kalau honorer tergantung kepala OPD. Mau dilanjutkan atau tidak," jelasnya. 

Terkait larangan pengangkatan honorer seperti berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bahwa pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga kontrak/honorer ataupun sejenisnya, menurut Baharita hal itu ada pengecualian. 

Dimana, pemda bisa melakukan perekrutan dengan syarat mereka yang diangkat menjadi honorer tidak memaksa untuk diangkat menjadi PNS.  "Dan itu sudah kita konsultasikan. Boleh saja dengan catatan mereka tidak menuntut untuk menjadi PNS," ucapnya.(*/)


 

penulis: ZEN

Komentar Via Facebook