Bahas Insentif Ustaz-Ustazah, Pemkab Babar Audiensi dengan BKPRMI
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Bahas Insentif Ustaz-Ustazah, Pemkab Babar Audiensi dengan BKPRMI

Bahas Insentif Ustaz-Ustazah, Pemkab Babar Audiensi dengan BKPRMI
Audiensi Pemkab Bangka Barat bersama BKPRMI dan ustaz-ustazah di Gedung Graha Aparatur Pemkab Babar, Senin (6/1). WARTABANGKA.COM/IBB

WARTABANGKA.COM, MUNTOK - Pemkab Bangka Barat mengadakan audiensi dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk membahas permasalahan belum dicairkannya insentif bagi 922 ustaz dan ustazah selama dua bulan di Gedung Graha Aparatur Pemkab Babar, Senin (6/1). 

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bangka Barat, Rukiman mengatakan memang ada penundaan dua bulan insentif untuk para ustaz dan ustazah tersebut. Sebelumnya, karena kekurangan anggaran, Pemda Bangka Barat hanya membayar insentif kepada 800 orang. Namun, disdikpora untuk tahun selanjutnya menganggarkan kembali sesuai permintaan yaitu 922 orang.

"Jadi yang kabupaten kami waktu itu menganggarkan untuk ustaz dan ustazah sebagaimana di perbup itu sebesar 500 ribu per bulan kali 12. Jumlahnya dalam proposal BKPRMI itu ada 922 orang. Kami sudah menganggarkannya," ujar Rukiman saat audiensi.

Kemudian, dikatakan Rukiman pada Januari hingga Mei 2019, insentif itu pun dicairkan kepada 922 orang sesuai permintaan, dengan harapan bulan Juni hingga Desember akan dibayar lagi untuk tujuh  bulan yang tersisa. 

Akan tetapi, kata Rukiman terjadi kesalahan dalam menyusun anggaran. Dia mengaku lengah sehingga dalam anggaran tersebut jumlah yang tertera 800 orang dan pihaknya lupa menambahkan 120 orang lagi.

"Kemudian waktu itu kelengahan kami lah, anggaran itu tidak kami tambahkan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red ) tidak kami laporkan juga ke DPRD. Jadi anggaran masih tetap 800 orang itu. Padahal kita harus membayar 922. Niat baik kami ikhlas pengen bayar 922. Anggarannya yang kita ada kesalahan, tidak ditambah kan lagi 122 orang. Nah ini pesoalannya sehingga seiring waktu anggaran sudah ditutup baru ketahuan," ucap Rukiman.

Setelah itu, Rukiman menambahkan pihaknya menggelar rapat bersama bupati, sekda dan BPKAD untuk membahas permasalahan tersebut.

"Jadi anggaran sudah ditutup, tidak bisa apa - apa lagi maka dibayarkan lah lima bulan lagi, jadi harusnya bayar 12 bulan dibayar hanya 10 bulan, nah untuk yang dua bulannya lagi kami sudah membuat payung hukumnya untuk membayarkannya di tahun 2020 untuk yang dari APBD. Doa kan tidak ada hambatan," tutupnya.

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPD BKPRMI Nendar Firdaus, Plt Sekda, Muhammad Effendi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abimanyu serta ratusan ustaz dan ustazah se - Bangka Barat. (*/)


 

penulis: IBB

Komentar Via Facebook