Draf Raperda RZWP3K Tunggu Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Draf Raperda RZWP3K Tunggu Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan

Draf Raperda RZWP3K Tunggu Tanda Tangan Menteri Kelautan dan Perikanan
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya mengatakan, draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI terutama dalam Pasal 32.

"Sudah diterima oleh direktur pengelolaan ruang laut mengenai terlambatnya tanda tangan oleh pihak Kementerian Kelautan terutama dalam Pasal 32, tetapi alhamdulillah setelah dijelaskan bahwa pasal 32 itu sudah ditandatangani oleh para direktur, tinggal ditandatangan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Didit kepada wartawan, Senin (6/1).

Setelah pasal 32 itu sudah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dijelaskan Didit, nantinya akan diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan domainnya dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur.

"Setelah pasal 32 ini bakal ditandatangani oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, setelah pasal 32 kan, masuk pasal 33, sebelum ditandatangan pasal 33 penutup ini akan ada FGD," terangnya.

Pada saat akan menggelar FGD nanti, Didit meminta gubernur mengundang para bupati dan juga ketua DPRD kabupaten se-Babel agar para kepala daerah tersebut juga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam penetapan tata ruang Perda RZWP3K itu.

"Saya minta tolong bupati jangan diwakili. Mohon maaf, pada saat pembahasan di kita, mereka (para kepala daerah-red) mengatakan tidak ada masalah, tetapi masyarakatnya menyampaikan ada masalah, karena ada salah satu bupati yang dipermasalahkan poin lain tetapi masyarakat protes poin lain, artinya itu kan nggak nyambung," ujarnya.

"Bukan saya menyalahkan bupati, tetapi permasalahan di FGD ini lah kita harus menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat," timpalnya.

Oleh karena itu, politisi PDIP ini berharap, melalui FGD ini nantinya, semua permasalahan pro dan kontra terhadap penetapan tata ruang dalam Perda RZWP3K ini dapat diselesaikan secara tepat dengan mengedepankan aspirasi masyarakat.

"Maka ruang FGD ini lah ruang terakhir untuk menyampaikan permasalahan yang merupakan aspirasi masyarakat," katanya. (*/)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook