OPD di Provinsi Bangka Belitung Kurang Terbuka, Begini Tanggapan Komisi I
Banner DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

OPD di Provinsi Bangka Belitung Kurang Terbuka, Begini Tanggapan Komisi I

OPD di Provinsi Bangka Belitung Kurang Terbuka, Begini Tanggapan Komisi I
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana.

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapatkan predikat provinsi yang kurang transparansi akan informasi disetiap perangkat daerahnya.

Hal itu berdasarkan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang diterima oleh Komisi I DPRD Babel, belum lama ini. 

Berangkat dari informasi ini, Komisi I pun melakukan studi banding ke Batam, 13-16 Januari 2020.

"Di KIP kita juga sudah meninjau, tetap ada monev dan penilaian-penilaian setiap daerah. Ternyata, yang kita dapatkan Babel kurang, ini juga harus kita kejar, jika dilihat dari beberapa indikatornya. Yaitu, ada kurang, menuju dan informatif. Kalau provinsi yang informatif, DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya. Dan untuk Batam sedang menuju, karena ini juga semua butuh keterbukaan informasi," kata Ketua Komisi I Hellyana ketika dikonfirmasi wartabangka.com melalui telepon seluler, Selasa (14/1).

Di Batam lanjutnya, berdasarkan pertemuan dengan mitra dengan berkenaan dengan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Kemudian juga SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) sudah diparipurnakan tinggal menunggu peraturan gubernur. Yakni, dari biro humas ke Diskominfo dan kita fokus kesana. Lalu pilihan studi banding ke Batam, ke Diskominfo, Batam jauh sudah banyak memiliki aplikasi ada 20-an aplikasi. Jadi, setiap OPD sudah mempunyai aplikasi yang terintegrasi di Diskominfo, jadi sudah tersistem dengan baik. Memang pasti ada resiko, persandiannya juga harus diperkuat," katanya.

Ia pun berharap, SOTK yang sudah diparipurnakan dapat segera dijalankan dengan dikeluarkannya segera Peraturan Gubernur (Pergub). (*)

penulis:

Komentar Via Facebook