Tunjang Provinsi Pariwisata, Komisi II DPRD Babel Usulkan Bentuk Raperda
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Tunjang Provinsi Pariwisata, Komisi II DPRD Babel Usulkan Bentuk Raperda

Tunjang Provinsi Pariwisata, Komisi II DPRD Babel Usulkan Bentuk Raperda
Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam waktu dekat akan mengusulkan raperda tentang provinsi pariwisata. Raperda tersebut, dalam rangka meningkatkan objek-objek wisata yang ada di Babel. Hal itu seperti dikatakan Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Rabu (15/1).

"Komisi II melakukan studi banding ke Bali dalam rangka mempersiapkan pariwisata di Bangka Belitung. Kita berharap, tahun ini (2020-red) bisa mengeluarkan perda tentang provinsi pariwisata," kata Adet.

"Dengan menerapkan provinsi pariwisata, kita perlu mengeluarkan regulasi, meningkatkan objek-objek wisata. Apakah itu wisata bahari, wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata cagar budaya. Ini yang perlu kita persiapkan untuk menunjang provinsi pariwisata ini," imbuh Politisi PDI Perjuangan itu.

Babel lanjutnya, telah ditetapkan menjadi 10 besar destinasi wisata yang ada di Indonesia. Selain itu juga, ditetapkannya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung. Kedepannya katanya, menyusul dua lagi KEK yaitu di Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah dan kawasan Lintas Timur untuk di Kabupaten Bangka.

"Dengan demikian, objek-objek wisata perlu kita tingkatkan. Untuk cagar budaya, ini yang belum dikelola dengan baik. Seperti Bukit Menumbing, ada peninggalan Bung Karno disana. Lalu, Situs Kota Kapur yang belum dijamah oleh pemerintah. Karena Kota Kapur ini peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang perlu kita lesarikan dan agar tidak dirusak oleh pihak manapun," jelasnya.

Di Provinsi Bali katanya, ada anggaran untuk situs-situs dan juga cagar budaya. Baik itu statusnya milik pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten atau kota. "Kita ingin mempersiapkan bagaimana mengenalkan objek-objek wisatanya. Meski (Babel) dikenal masih nasional, ini yang perlu kita tingkatkan untuk dikenal di internasional," pungkasnya. (*/)

penulis:

Komentar Via Facebook