Hari kedua Reses di Kampung Opas, Nico Plamonia Tanggapi Keluhan Warga Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Hari kedua Reses di Kampung Opas, Nico Plamonia Tanggapi Keluhan Warga Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Hari kedua Reses di Kampung Opas, Nico Plamonia Tanggapi Keluhan Warga Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dapil Kota Pangkalpinang, Nico Plamonia Utama kembali melaksanakan reses kali kedua di Warkop Bubur Shanghai, Kecamatan Taman Sari, Rabu (22/1) malam. Saat reses, ia banyak menerima berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat setempat, salah satunya pelayanan kesehatan. WARTABANGKA.COM/BAYU

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dapil Kota Pangkalpinang, Nico Plamonia Utama kembali melaksanakan reses kali kedua di kawasan Kampung Opas, tepatnya di Warkop Bubur Shanghai Jalan RE Marthadinata, Kecamatan Taman Sari, Rabu (22/1) malam.

Pada kegiatan reses kali ini, dirinya menerima berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat setempat.

Diantaranya yakni, terkait permasalahan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdampak kepada masyarakat yang kurang mampu.

Menanggapi permasalahan tersebut, Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, DPRD Babel telah melakukan upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yakni dengan mengesahkan Perda tentang pelayanan kesehatan masyarakat.

"Tanggal 30 Desember 2019 tadi kita sudah mengesahkan Perda tentang kesehatan masyarakat," kata Nico.

Dari tujuh kabupaten/kota di Babel, diungkapkan dia, ternyata baru dua kabupaten yang bisa memberikan layanan kesehatan prima kepada masyarakat, yakni Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

"Pertama, Kabupaten Belitung, jadi 95 persen keatas masyarakat Kabupaten Belitung sudah di Backup dengan jaminan layanan kesehatan, baik dari BPJS maupun dari Pemkab Belitungnya. Jadi di Belitung itu APBD-nya ada 18 miliar lebih dalam satu tahun untuk masyarakat berobat dan yang kedua itu Kabupaten Belitung Timur," ulasnya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk lima kabupaten/kota lainnya, saat ini belum satupun yang dapat memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakatnya.

"Tidak satupun yang paripurna, lalu provinsi mengambil kebijakan membuat Perda ini. Apabila memang daerah itu tidak mampu, maka provinsi akan berusaha memberikan subsidi nantinya," terangnya. (*)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook