Kemendikbud Sesuaikan Pelaksanaan UN dengan Ramadan
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Kemendikbud Sesuaikan Pelaksanaan UN dengan Ramadan

Kemendikbud Sesuaikan Pelaksanaan UN dengan Ramadan
Konferensi pers di ruang rapat BSNP, Komplek Perkantoran Kemendikbud, Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).(IST)

WARTABANGKA.COM, JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan menyesuaikan pelaksaan Ujian Nasional (UN) dengan jadwal ramadan tahun 2020.

“Ada kemungkinan pergeseran waktu ujian menyesuaikan ramadan, maka kita mengkondisikan supaya pelaksanaan UN tidak berlangsung di tengah bulan ramadan kecuali yang ujian ulangan atau perbaikan,” ungkap anggota BSNP, Bambang Suryadi di ruang rapat BSNP, Komplek Perkantoran Kemendikbud, Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Untuk diketahui, bulan ramadan tahun ini dijadwalkan pada akhir bulan April  2020, sehingga jika pelaksanaan UN sebelum ramadan, maka kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan April.

Khusus bagi daerah terdampak bencana, anggota BSNP, Kiki Yulianti mengemukakan, bahwa ada dispensasi yang diberikan untuk daerah terdampak bencana, juga kepada peserta didik yang berada di lembaga pemasyarakatan (LP). Selain itu, dispensasi juga diberikan kepada daerah yang memiliki hari perayaan keagamaan yang berbeda.

“Secara teknis, silahkan berkoordinasi dengan dinas setempat dan Puspendik, untuk disepakati waktu UN yang paling tepat bagi anak-anak di wilayah khusus seperti itu. Akan diatur khusus, spesifik per kasus,” jelas Kiki.

Usulkan UNKP

Sementara itu, meskipun beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai melaksanakan ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun  banyak institusi pendidikan kesetaraan yang mengajukan untuk Ujian Nasional Kertas aoensil (UNKP). Namun keputusannya harus dengan pertimbangan pihak-pihak terkait. 

“Yang meninjau kesiapan dari LP dan hingga saat ini belum ada sekolah yang mengajukan UNKP. Mayoritas sekolah sudah siap melaksanakan UNBK. Pengajuan dispensasi untuk melaksanakan UNKP berasal dari pendidikan kesetaraan,” katanya.

Kemendikbud, sesuai kebijakan Mendikbud yang baru, melakukan beberapa penyempurnaan dan kebijakan terkait UN tahun 2020, dan penghapusan UN pada tahun 2021, diganti dengan cara dan sistem lain untuk menilai dan mengukur standar pendidikan dan penilaian kelulusan.(*/)

penulis: TWO/RLS

Komentar Via Facebook