Banyak Smelter Mati Suri, Ketua SPSI Babel Kritisi Pemerintah Daerah
Banner DPRD Babel Fraksi PPP DPRD Babel
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Banyak Smelter Mati Suri, Ketua SPSI Babel Kritisi Pemerintah Daerah

Banyak Smelter Mati Suri, Ketua SPSI Babel Kritisi Pemerintah Daerah
Ketua SPSI Babel, Darusman

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Darusman menyoroti ketidakjelasan nasib beberapa perusahaan smelter yang saat ini "mati suri".

"Dapat dikatakan stagnan, karena pada kenyataannya (perusahaan smelter-red) memang tidak beroperasi," kata Darusman saat dibincangi wartawan di Gedung DPRD Babel, Kamis (23/1).

Permasalahan ini, diungkapkan dia, tentu saja berdampak pada nasib para pekerja yang kehilangan mata pencariannya dan menambah angka pengangguran di Babel.

Terkait proses penyelesaian PHK antara pihak perusahaan dengan para pekerja, dijelaskan dia, ada yang diselesaikan secara bipartit, tripartit, bahkan sampai ke pengadilan.

"Bipartit ini diselesaikan dibawah tangan saja, entah bagaimana mereka (antara pihak perusahaan dengan para karyawan-red), nah kemudian ada yang diselesaikan secara pengadilan," ujarnya.

Dia menyebutkan, lebih dari seribu orang tenaga kerja yang kehilangan mata pencarian akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan smelter tersebut.

"Hitung saja lah kurang lebih 25 smelter kalo rata-rata jumlah pekerja seratus orang, berarti 2.500, lebih dari seribu yang sudah PHK, itu sudah terselesaikan haknya, untuk yang belum terselesaikan, statusnya ada yang dirumahkan," ulasnya.

Menurut dia, seharusnya pihak pemerintah daerah hadir di tengah-tengah permasalahan tidak beroperasinya smelter ini. "Ini kritik kami sebagai serikat pekerja, kami tidak melihat itu. Apakah itu gubernur atau bupati, pokoknya ini terbiarkan, mestinya itu menjadi pemikiran pemerintah," ujarnya.

"Alasannya mungkin ini domain-nya pusat, tapi kan kita ini provinsi, ada gubernur, saya nggak tahu apa alasan mereka tidak turun, kami apa daya, kami ini kan cuma organisasi independen, jadi sampai hari nggak jelas,"ujarnya. (*/)

penulis: DEI

Komentar Via Facebook