Kemenkeu Cabut Sanksi, DAU Rp11 Miliar untuk Bangka Barat Akhirnya Cair
Banner DPRD Babel Bateng Covid 19
HomeUmumWartaNewsSumatraDaerahPangkalpinangBangkaBangka BaratBangka TengahBangka SelatanPolitikPemerintahanDPRDPemiluBisnisKeuanganMacroMicroSportOtomotifModifikasiBolaLiga SpanyolLiga InggrisLiga ChampionsLiga ItaliaLiga IndonesiaTechnoTravelKulinerRekreasiJalan-jalanReligiHikmah RamadanLainnyaVideo

Kemenkeu Cabut Sanksi, DAU Rp11 Miliar untuk Bangka Barat Akhirnya Cair

Kemenkeu Cabut Sanksi, DAU Rp11 Miliar untuk Bangka Barat Akhirnya Cair
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu

WARTABANGKA.COM, MUNTOK - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) telah mencabut sanksi terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) senilai kurang lebih Rp 11 miliar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu.

Dalam Keputusan Menkeu bernomor 10/KM.7/2020 disebutkan daerah yang ditunda DAU-nya disebabkan oleh realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 yang tidak dilaporkan secara lengkap dan benar sesuai Peraturan Menkeu No.35/2020 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri-Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020.

"Iya betul bahwa kita di Babar sebelumnya terkena penundaan 30 persen DAU, karena kita belum memenuhi ketentuan SKB menteri terkait refocusing anggaran dari APBD 2020 untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Dimana waktu itu refocusing dana kita belum mencapai 50 persen belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga kita tertunda," jelas Abimanyu, Selasa ( 26/5).

Lebih lanjut dikatakan Abimanyu, penundaan DAU tersebut tidak berlangsung lama. Hanya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk dilakukan refocusing kembali yang dilakukan pembahasan bersama pihak legislatif. 

"Akhirnya kita dapat pemotongan refocusing dana dimana untuk belanja barang jasa sekitar 53 persen dan belanja modal 48 persen. Maka sesuai surat keputusan bersama (SKB) dilaporkan ke kementerian keuangan,"katanya.

Dia menambahkan, pada tanggal 14 Mei, pihaknya melaporkan kembali hasil refocusing dan berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan sudah memenuhi ketentuan.

"Makanya pada tanggal 20 Mei kemarin, kekurangan dana DAU yang ditunda 30 persen atau sekitar Rp 11 miliar itu akhirnya sudah disalurkan. Jadi ini sudah clear, sehingga bulan berikutnya sudah kembali normal," pungkas Abimanyu. (*/)

penulis: IBB/RLS

Komentar Via Facebook