Keuangan

Masyarakat Ngeluh Ganti Plat Kendaraan Lambat, Komisi II DPRD Babel Akan Panggil Ditlantas dan Bakeuda

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan memanggil Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Babel dan Bakeuda pada minggu depan terkait keluhan masyarakat dalam mengurus ganti plat kendaraan.

“Seringnya masyarakat yang membayar pajak di Samsat, apabila mau ganti plat kendaraan harus menunggu lama,” kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan melalui telepon seluler, Senin (14/9).

Adet menuturkan, selama ini para pengendara mengalami dilematis jika harus menunggu keluarnya plat kendaraan dari Samsat.

“Di satu sisi kalau kita membuat plat sendiri, itu kan melanggar aturan, nah kalau tidak bikin plat, ini susah,” ujarnya.

Diutarakan Adet, berdasarkan hasil kunjungan dan rapat koordinasi ke Samsat di Palembang beberapa waktu lalu, pengurusan plat kendaraan begitu mudah tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama.

“Apabila kita ganti plat, dalam jangka waktu setengah jam (30 menit-red) plat itu sudah keluar, nah kenapa di Babel kok sampai sekarang belum juga dikeluarkan plat-plat itu,” terangnya.

Lambatnya rentang waktu keluarnya plat kendaraan ini, diutarakan Adet, sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin menaati aturan yang ada.

“Maka dari itu, dalam waktu dekat kita akan memanggil Ditlantas dan Bakeuda berkenaan dengan plat kendaraan itu, apa sih masalahnya. Apakah kita nggak punya plat nya itu, atau bagaimana,” tandasnya. (*/DEI)

APDESI Tolak Bantuan Sosial Tunai Rp300 Ribu Sebulan

Rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Babel bersama Kepala Bakeuda dan Plt Kepala Dinas Sosial Babel di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (13/8). IST/HMS DPRD BABEL

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hanya mampu mengucurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 50 kartu keluarga (KK) per desa sebesar Rp300 ribu untuk sekali bantuan.

Namun BST tersebut secara tegas ditolak oleh Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Babel yang menuntut agar bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD APDESI Babel, Sumirzan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Babel bersama Kepala Bakeuda dan Plt Kepala Dinas Sosial Babel di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (13/8).

“Jadi kemarin kita sudah kontak semua teman-teman (DPC APDESI-red) untuk rapat sebelum audiensi dengan bapak-bapak di DPRD dan di dalam rapat APDESI itu kita sudah putuskan, kalau cuma 300 ribu sebulan sekali bantuan, kita tolak, apapun konsekuensinya,” kata Sumirzan.

Menurut Sumirzan, pada pembahasan sebelumnya, BST sebesar Rp600 ribu untuk 50 KK per desa itu telah disepakati. Oleh karena itu, diutarakan dia, rencana bantuan tersebut telah disampaikan oleh pihaknya ke desa-desa.

“Bantuan 600 ribu itu seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan di Komisi IV itu dibahas di badan anggaran disepakati, diputuskan ada anggarannya, makanya sesuai janji provinsi yang disampaikan ke kita, ya kita kejar itu,” ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap, pemerintah provinsi dapat mengupayakan apa yang menjadi tuntutan mereka dengan memberikan BST Rp300 Ribu untuk 50 KK per desa selama tiga bulan berturut-turut.

“Walaupun BST itu tidak Rp600 ribu per KK, Rp300 ribu pun jadi lah asal pasti selama tiga bulan, bukan cuma sebulan, kalau provinsi tidak berani memberikan itu, kita akan sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Wagub Babel Teken MoU RKUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG -Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Anggaran DPRD Babel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS) Perubahan TA 2020. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Banggar DPRD Babel, Senin (10/8).

Wagub Babel bersama Ketua DPRD menandatangani MoU RKUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Banggar DPRD Babel, Senin (10/8). (IST)

Wagub Abdul Fatah dalam sambutannya menjelaskan Pemprov Babel telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran. Hal ini dilakukan karena pemprov harus melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan kegiatan, guna percepatan penanganan Covid-19.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel yang telah turut serta, baik dalam pembahasan kebijakan refocusing dan realokasi maupun dalam pengawasan pelaksanaannya.

“Hari ini kita sudah dibubuhkan tanda tangan, kemudian selanjutnya tinggal melakukan kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, inilah bentuk sinergi dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, dalam membangun daerah yang kita cintai. 

Wagub Abdul Fatah berharap agar apa yang dilakukan ini bisa memberi kontribusi positif terhadap kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Ketua DPRD Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya mengemukakan bahwa yang terpenting kegiatan bantuan tunai dari Pemprov Kepulauan Babel sudah disepakati, dan akan dialokasikan sebesar Rp 300.000 per KK selama satu bulan dengan sistem dana dikirim langsung ke penerima. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Umar
Editor : Listya