timah

Atasi Permasalahan KIP, Pemprov Babel Tetapkan Langkah Komprehensif

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dipimpin oleh Gubernur Erzaldi Rosman menggelar rapat pembahasan terkait aktivitas penambangan di perairan Laut Mengkubung, Laut Dante, dan sekitarnya di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Babel, Senin (7/12).

“Ini sebagai bentuk responsif Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait aktivitas tambang yang menjadi sorotan oleh Komisi IV DPR RI yang sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pertambangan yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat setempat,” ungkapnya.

Dalam penjelasannya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin menghasilkan tujuh (7) kesepakatan. Dari ketujuh itu terdapat empat (4) kesepakatan yang mencakup penghentian aktivitas tambang yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan.

Kemudian akan dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Babel yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan break water dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka.

Hingga nantinya akan mengevaluasi pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Babel, terutama di perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya.

“Atas dasar tersebut, kami (pemerintah provinsi) harus segera menetapkan langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penanganan aktivitas penambangan yang mengesampingkan tanggung jawab sosialnya baik kepada masyarakat maupun lingkungan menjadi tugas kita bersama. Dampak penambangan hendaknya dapat diminimalisir agar tidak merusak dan membahayakan aktivitas mata pencaharian masyarakat sekitar,” ungkap Gubernur Erzaldi.

Kepada PT Timah, Gubernur Erzaldi mengatakan bahwa tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan salah satu investasi PT Timah Tbk demi pertumbuhan dan keberlanjutan serta sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta perusahaan untuk berani berinvestasi bagi masyarakat dan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Anang Syarif Hidayat mengatakan pihaknya siap menertibkan semua aktivitas tambang yang memang terbukti tidak memiliki izin/ilegal serta terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar.

“Masalah ini harus kita sikapi dengan serius dan kita harus melakukan langkah-langkah yang konkrit. Untuk itu, masalah amdal ini perlu kita evaluasi kembali, dan bersama-sama kita akan mengamankan sehingga sumber daya alam ini (timah) memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Director of Operation & Production PT Timah, Agung Pratama mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan prosedur aktivitas sesuai aturan yang berlaku. “Sedangkan untuk lokasi penambangan pasti mengakibatkan kerusakan namun untuk mengembalikannya kami melakukan reklamasi, itulah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami,” ujarnya.

Rapat ini kemudian menghasilkan 6 rekomendasi yakni pertama, menunjuk Wakil Gubernur untuk memimpin peninjauan dan analisa dokumen AMDAL; kedua, agar PT Timah Tbk menyiapkan data dan dokumen sosialisasi program reklamasi dan pascatambang dan PPM pada wilayah Rencana Kerja (RK); ketiga, PT Timah diminta menyediakan data dan dokumen bukti konkrit terkait pemulihan kondisi lingkungan dan program pascatambang PPM; keempat, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan PT Timah Tbk segera melakukan pendataan terhadap nelayan, sosialisasi hukum serta antisipasi dampak aktivitas penambangan; kelima, melakukan penertiban aktivitas penambangan illegal; dan keenam, agar PT Timah Tbk segera berkoordinasi dengan dan berkonsultasi denegan Kementerian ESDM dan BUMN terkait rencana Pansus yang akan dilakukan oleh DPR RI dan Forkopimda.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Pemprov. Babel, Kapolda Babel, Danrem, Kajati, PT Timah, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Provinsi Kepulauan Babel, Asisten Ekbang Kabupaten Bangka Barat, serta perwakilan dari Kabupaten Bangka.

Sumber: Dinas Kominfo

Aktivitas KIP di Belo Laut Ditolak Nelayan, Ini Tanggapan PT Timah

WARTABANGKA, MUNTOK – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal penolakan aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Belo Laut yang digelar DPRD Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason II, Rabu (2/12), pihak PT Timah memberikan tanggapannya.

Menurut Ronanta Tarigan, Kepala Bidang Pengawasan KIP se-Bangka, pihak perusahaan sudah mengantongi izin lengkap untuk melakukan penambangan di perairan Belo Laut.

“Kami (PT Timah-red) bisa membuktikan bahwa legalitas dan perizinannya sudah lengkap. Kami bekerja di setiap IUP yang diberikan oleh negara, diserahkan kepada PT Timah untuk mengelola itu,” jelas Ronanta.

Menurut dia, PT Timah sudah menambang di perairan Belo Laut sejak tahun 1967 dengan menggunakan kapal keruk. Di tahun 2017, mereka beroperasi dilokasi yang sama dengan KIP milik mitra usaha. Untuk itu, sebagai BUMN, tentunya PT Timah Tbk akan bekerja sesuai koridor legalitas dan peraturan yang berlaku.

Ronanta melanjutkan untuk masalah pencemaran lingkungan, pihaknya telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup pada saat proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL ).

“Kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses penambangan itu. Pencucian bijih timah dilakukan dengan menggunakan air laut itu sendiri. Yang tailing- tailing KIP itu sebenarnya bukan tailing itu merupakan hasil pencucian yang dilakukan oleh KIP,” sebutnya.

Ronanta tidak memungkiri yang namanya penambangan memang bisa merubah tanah alam. Namun, merubah tanah dan diambil mineralnya, PT Timah juga ada jaminan reklamasi.

Dengan begitu, dirinya sama-sama mengajak masyarakat untuk melihat, apakah benar pencemaran KIP mempengaruhi kehidupan ekosistem laut seperti yang disebutkan para nelayan, seperti hilangnya ikan dan udang dan lainnya.

“Itu terjadi di Pantai Rebo ada videonya. Ketika KIP itu beroperasi banyak plankton- plankton yang keluar, ikan ikan kecil keluar, dimana itu adalah makanan ikan – ikan besar. KIP itu operasi tidak menghilangkan ikan tapi malah mendatangkan banyak ikan. Ikan yang di tengah-tengah itu datang. Bisa kita buktikan nanti seperti itu,” katanya. (*/IBB )

Tolak KIP, Masyarakat Nelayan Toboali Geruduk Kantor Gubernur Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Massa yang tergabung dalam masyarakat nelayan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (11/11). Massa menyuarakan penolakan keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di daerah perairan mereka.

Aksi unjuk rasa tersebut disambut oleh Sekda Provinsi Babel, Naziarto. Aksi demo mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dari Polda, Polres, dan Satpol PP.

“Keberadaan KIP ini sudah sangat meresahkan para nelayan, karena hasil tangkap ikan kami terus berkurang. Oleh karena itu kami menuntut gubernur agar segera menghentikan aktivitas KIP di wilayah kami,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke Bupati Bangka Selatan. Namun hingga saat ini dikatakan dia, aktivitas KIP masih terus beroperasi.

“Tolong tindaklanjuti aspirasi kami ini Pak Gubernur, kami harus mengadu kemana lagi, kami sudah lelah,” ujarnya.

Apabila aspirasi tersebut tidak diindahkan, maka ditegaskan dia, masyarakat nelayan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi secara damai agar Pak Gubernur mendengar dan menindaklanjuti aspirasi kami ini, kami butuh kejelasan, jangan sampai kami berbuat anarkis,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Naziarto meminta masyarakat dapat menahan diri serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum.

“Kita minta jangan sampai anarkis, kita cari jalan keluar baik-baik dulu, saya sebagai penyambung lidah gubernur menyambut baik kedatangan bapak ibu sekalian,” pinta Sekda.

Kendati demikian, Sekda meminta para pengunjuk rasa dapat menyampaikan tuntutannya secara tertulis agar dapat disampaikan kepada gubernur.

“Ada nggak tuntutannya ini secara tertulis, biar nanti saya sampaikan kepada gubernur, jadi tahu apa yang diinginkan, supaya gubernur dapat mengambil suatu kebijakan bersama-sama pihak terkait,” ujar Sekda.

“Jadi saya rasa cukuplah sampai disini dulu, yang jelas bahwa aspirasinya sudah kita paham, sekali lagi tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur supaya Pak Gubernur berkomunikasi dengan PT Timah sebagai yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan),” tandasnya. (*/DEI)

Pemkab Bangka Bersama PT Timah Salurkan Bahan Pokok ke Dusun Bedukang

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka bersama PT Timah menyalurkan bantuan bahan pokok berupa 200 paket bahan pokok, 300 box multivitamin, 120 dus susu beruang serta 1000 pcs masker kepada masyarakat Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Selasa (10/11).

Disela-sela kegiatan berlangsung, Bupati Bangka, Mulkan mengatakan bantuan pokok yang disalurkan tersebut bertujuan untuk meringankan kebutuhan masyarakat ditengah pandemi covid saat ini.

Tak cuma itu saja, Pemkab Bangka juga mendirikan dapur umum di daerah setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bupati juga meminta masyatakat setempat untuk membatasi aktivitas yang dijalani seperti biasanya dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

“Dibatasnya akses keluar masuk kampung bedukang ini bukan karena kami ingin membatasi aktivitas masyarakat melainkan mencegah penyebaran Covid-19. Karena virus corona ini tidak terlihat kasat mata,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, bupati mengapresiasikan kinerja tim gugus tugas dan para relawan yang telah banyak membantu pemerintah daerah ini terkait pengalaman dan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.(*/zen)

Polisi Tangkap Dua Penambang Timah di Kawasan Tahura Gunung Menumbing

WARTABANGKA, MUNTOK – Satuan Reskrim Polres Bangka Barat berhasil mengamankan dua pelaku penambangan timah ilegal di kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Rakyat (Tahura) Gunung Menumbing. Kedua pelaku, TR (35) dan WA (37) ditangkap di Kelekak Unying Dusun Daya Baru Pal IV Desa Air Belo Kecamatan Muntok pada Senin (19/10 ) sekira pukul 09.30 Wib.

“Kedua menambang bijih timah ilegal inkonvensional di kawasan hutan konservasi. Kedua pelaku diamankan pada saat sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi dan tidak mengantongi dokumen perizinan,” kata Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Andri Eko Setiawan, Rabu ( 21/10).

Selain mengamankan dua pelaku, pihaknya, kata Eko, juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mesin diesel, satu unit mesin pompa air, satu unit pompa tanah, satu buah pipa berukuran kurang lebih 6 inch dengan panjang kurang lebih 2 meter dan alat bukti lainnya.

“Untuk barang bukti, saat ini kami amankan di Mapolres Bangka Barat. Sedangkan untuk tersangka dalam proses penyidikan dan akan dijerat dengan Undang-Undang Minerba,” jelasnya.

Eko mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang di daerah sekitar Tahura Menumbing untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.

“Segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat jika mengetahui adanya dugaan ancaman keamanan lingkungan, termasuk kegiatan penambangan bijih timah ilegal apalagi melakukan penambangan di kaki Menumbing atau kawasan Menumbing,” katanya. (*/IBB )

Gelar Aksi Tolak Tambang di Kantor PT Timah, Warga Basel Bawa Ikan Asin dan Rusip

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Ratusan warga asal Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar aksi damai menolak aktivitas tambang di perairan Toboali. Aksi ini digelar di depan pintu masuk Kantor Pusat PT Timah Tbk, Selasa (6/10).

Uniknya, dalam aksi ini, warga membawa ikan asin dan rusip yang kemudian dimasak di depan pintu masuk kantor perusahaan milik negara itu.

Dalam aksi damai itu, warga mengikuti sertakan para ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasinya menolak keberadaan tambang. Ibu-ibu ini kemudian memasak dengan peralat yang sengaja dibawa, kuali berukuran besar, dandang kukusan, kompor dan gas melon.

Saat waktu menjelang jam makan siang, beberapa ibu-ibu mulai menghidupkan api dan menggoreng ikan asin.

“Kami ingin bermalam disini, menunggu direktur PT Timah, ” kata Joni Zuhri, Koordinator aksi.

Untuk itu, pihaknya sengaja membawa peralatan memasak, lengkap dengan sayur dan lauk, meskipun hanya ikan asin, dan lalapan rusip dengan sayur daun singkong (pucuk ubi). Selesai makan, massa kembali melanjutkan aksi.

Aksi damai ini dilakukan warga, karena dituding adanya indikasi pembiaran dan dugaan pungli serta premanisme terhadap aktivitas tambang laut.

Sebelum ke kantor PT Timah, kemarin massa ini juga sudah melakukan aksi damai di Polda Babel.

Massa melakukan orasi di depan gerbang masuk, aksi ini juga dijaga dipantau oleh aparat kepolisian. (*/two)

Soal Kepemilikan Saham di PT Timah, Erzaldi: Kita Jangan Menyerah!

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Usulan agar Provinsi Bangka Belitung (Babel) memiliki saham di PT Timah Tbk kembali mencuat. Setelah beberapa upaya yang dilakukan sebelumnya belum membuahkan hasil, kali ini upaya usulan serupa diusulkan oleh tim divestasi saham dan royalti dalam waktu dekat kepada pemerintah pusat.

“Kalau tidak punya saham, kita tidak bisa menentukan arah kebijakan, sekalipun 10 persen tapi itu marwah, dimana perusahaan itu mengambil sumber daya alam di Babel, dia wajib memberi karena mengambil sumber daya alam, ” kata Gubernur Babel, Erzaldi Roesman, Jumat (2/10).

Disamping itu, kata dia, pemerintah daerah jangan terbuai dengan royalti yang diberikan pemerintah pusat selama ini. Timah sebutnya, adalah komoditi tambang yang royaltinya terendah, yakni 3 persen.

“Kita mengajak bupati, walikota dan anggota DPD, dukungan terhadap kepemilikan saham ini. Semakin cepat semakin bagus, nanti ketika kita berteriak, semua ikut, ini harus diperjuangkan bersama-sama, tidak ada super man, tapi super tim. Saya yakin bisa,” tegasnya.

Untuk mengusulkan ini, tambah Erzaldi, harus ada trik dan strategi, diantaranya membagi dengan beberapa tim yang akan menembus beberapa kementerian, karena pengajuan usulan terkait dengan beberapa kementerian.

“Berkenaan dengan saham ini, sewaktu periode pertama Presiden Jokowi, sudah kami sampaikan ketika berhadapan saat makan siang, beliau bingung kok nggak ada saham, nggak bener katanya, harusnya ikuti seperti Papua dan Padang, maka ditunjuk pak Moeldoko, hanya sampai sekarang belum ada jawaban, tapi kita jangan menyerah, ” bebernya.

Erzaldi menambahkan, ketika perjuangan pembentukan Provinsi Babel, salah satu sumber yang dipersiapkan dalam rencana pendapatan keuangan, adalah saham PT Timah, dan ini selaras, bagaimana tinggal membentuk tim bersama.

“Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pemerintah daerah tidak bisa menghapus IUP tambang, tapi kalau kita punya suara di PT Timah, paling tidak kita bisa bersuara dan ikut dalam arah kebijakan perusahaan sekalipun kecil,” tutupnya. (*/two)

3 Kepala Daerah Belum Tandatangani Deklarasi Divestasi Saham PT Timah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG- Tiga kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum menandatangani Deklarasi divestasi kepemilikan saham di PT Timah dan juga usulan peningkatan royalti, yang akan diusulkan oleh tim divestasi saham dan royalti ke pemerintah pusat.

“Yang bekerja adalah tim, maka menjadi pertanyaan juga, diajak kok nggak mau, atau mungkin belum dapat penjelasan, nanti pak Safari akan mendatangi dan menjelaskan kembali, tapi sudah diputuskan bahwa semua komitmen dan kompak mengusulkan ini demi masyarakat Babel, ” kata Erzaldi usai rapat di Kantor Gubernur Babel, Jumat (2/10).

Dia menyebutkan, dari hasil rapat bersama tokoh masyarakat, pejabat yang mewakili Bupati/Walikota, juga sepakat untuk mengusulkan kepemilikan saham dan peningkatan royalti.

Karena selama ini, pemerintah daerah hanya mendapat 3 persen dari royalti, dan tidak memiliki hak suara di perusahaan milik BUMN yang melakukan pengerukan terhadap sumber daya alam Babel.

“Ini yang belum tandatangan triple M, Markus, Molen, dan Mulkan, tapi nanti tim akan melakukan pendekatan, dan saya yakin mereka bersedia, ” ulasnya.

Rencana usulan kepemilikan saham ini, tegasnya sudah lama didengungkan, pada tahun 2017 sudah diusulkan kemudian sudah disampaikan ke Presiden kala berkunjung ke Babel dan Presiden pun merespon karena tak menyangka bahwa Babel tak punya saham, namun lagi-lagi upaya ini belum berhasil.

“Makanya kali ini, kita usulkan kembali tetapi bersama tim, tim yang terdiri dari tokoh presidium pembentukan Babel, kemudian tokoh lembaga adat, tokoh masyarakat, melibatkan kepala daerah di kabupaten dan kota, anggota DPR , DPD dan DPRD, ” jelasnya.

Dalam paparan tersebut, Safari, dari tim divestasi saham dan royalti, membeberkan, pada 16 September kemarin sudah disepakati dan ditandatangani usulan ini, mulai dari Gubernur Wagub, Ketua DPRD Babel, 3 Anggota DPR RI dapil Babel (Rudianto Tjen, Zuristyo F, dan Bambang Pati Jaya) 4 senator DPD (Darmansyah Husein, Zuhri, Hudarni dan Alexander Fransiskus), Bupati dan ketua DPRD Belitung, bupati Beltim dan DPRD nya, kemudian Bangka Tengah belum menandatangani tetapi dari hasil koordinasi bupatinya siap.

“Bangka Barat, Bangka dan Pangkalpinang masih belum, tetapi kami akan datangi lagi, ” imbuh Safari.

Moderator dalam diskusi ini, Darmansyah Husein menegaskan, pada intinya semua sepakat untuk mengusulkan kepemilikan saham ini, demi masyarakat Babel, agar Pemerintah juga memiliki hak suara dalam kebijakan pertambangan di Babel. (*/two)

PT Timah Bantu UMKM Pasarkan Produk di TINS Gallery

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– PT Timah Tbk memanfaatkan gedung bersejarah yang dulunya menjadi kediaman Bupati Keresidenan Bangka, Woonhuis Te Pangkalpinang menjadi galeri untuk memasarkan produk UMKM Babel sekaligus tempat menikmati sajian kuliner.

TINS Gallery diresmikan oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil didampingi Dirut PT Timah, Riza Pahlevi dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.

“Kita ingin Pangkalpinang punya sesuatu yang bisa punya arti, gedung ini cagar budaya, kami punya ide bikin galeri, bagaimana bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dirut PT Timah, Riza Pahlevi saat peresmian TINS Gallery Boutique & Resto, Kamis (17/9).

Dalam galeri ini, terpajang dengan indah produk-produk hasil tangan kreatif UMKM Babel, yang telah mendapat pelatihan dari PT Timah. Gedung ini merupakan showcase bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. “Galeri ini juga, sebagai tempat wisatawan untuk mencari cenderamata dan showcase produk UMKM,” imbuhnya.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengapresiasi PT Timah yang telah memberikan hadiah Hari Jadi ke-263 untuk Kota Pangkalpinang. Tempat ini, kata Molen, merupakan tempat kuliner yang enak dan sekaligus menyediakan produk UMKM.

“Saya pernah coba makan steak salmon, itu enak. Tempatnya juga nyaman, desain taman nya bagus, saya berkesan. Terima kasih PT Timah, kami berharap banyak hal lain yang dipersembahkan oleh PT Timah, ” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Molen yang didampingi istri, Monica Haprinda tampak melihat produk UMKM yang ada di galeri, mulai dari kerajinan tangan, pewter hingga kain tenun dan cual.

Meskipun dibuka di tengah pandemi Corona, namun TINS Gallery Boutique & Resto ini tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. (*/TWO)

Razia Tambang Ilegal di Bumi Perkemahan Bocor? Ini Kata Polisi

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Polres Bangka dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka menggelar razia penambangan pasir dan timah ilegal yang berada di Bumi Perkemahan (Buper) Tambang 23 Sungailiat, Rabu (9/9).

Namun sayang, saat tiba di lokasi tak satu pun aktivitas pertambangan berlangsung. Kendati begitu, sejumlah alat mulai dari pipa, mesin dan lainnya tampak masih berada di lokasi.

Kabag Ops Polres Bangka AKP Teguh Setiawan mengatakan, razia dilakukan juga sebagai tindaklanjut dari instruksi bupati. Menurutnya, langkah secara persuasif dengan memberikan imbauan juga terus dilakukan.

Apakah razia bocor? AKP Tegus mengaku tak tahu menahu. Saat tiba di lokasi kata dia, sudah tidak ada aktivitas apapun.

Kabid Penegakkan Perundang-Undangan Satpol PP Bangka Dody Fitriansyah mengakui, lahan yang di tambang adalah aset milik Pemkab Bangka. Luas lahan mencapai 20,7 hektare.

“Luas lahan berdasarkan data sementara dari bagian aset adalah 20,7 hektare. Namun, lahan yang ditambang kita kurang tahu pasti berapa luasannya,” kata Dody.

Dia menjelaskan, aktivitas pertambangan sendiri sudah berlangsung selama satu bulan.

“Kemarin sudah kita pantau. Ada satu unit alat berat dan 4 unit TI apung yang beroperasi disana. Jadi kita secara persuasif saja dulu,” ujarnya.(*/zen)