Bangka Barat

Tim Penilai WBK dan WBBM Mabes Polri Kunjungi Polres Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Tim penilai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM) Mabes Polri berkunjung ke Polres Bangka Barat, Jumat (16/4).

Kedatangannya terkait penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di wilayah Hukum Polres Bangka Barat.

Rombongan tim penilai internal yang dipimpin oleh AKBP Sri Eko Wahyuningsih, B. Sc dan dua anggota tim lainnya disambut langsung oleh Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada ketua tim dan anggota tim yang telah datang ke Polres Bangka Barat guna melaksanakan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di wilayah Hukum Polres Bangka Barat.

Dikatakan Kapolres, pihaknya mencanangkan zona integritas di tahun ini. Tentunya ini berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan agar Polres Babar bisa menuju WBK dan WBBM.

” Mohon kepada ketua tim diarahkan tim-tim kami apa yang menjadi standar nantinya dapat dinilai untuk jadi apa penilaian menuju WBK dan WBBM. Kami juga berupaya membangun sebuah fasilitas tentunya tidak hanya fasilitas saja tapi kami juga berkomitmen kepada seluruh anggota untuk menjadi pelayan yang beriman kepada masyarakat banyak program yang kami laksanakan,” kata Kapolres, Jumat ( 16/4).

Sementara itu, ketua Tim Penilai Internal Mabes Polri, AKBP Sri Eko Wahyuningsih juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kapolres Bangka Barat dan jajaran atas penerimaannya di Polres Bangka Barat.

Menurutnya, tujuan utama zona integritas adalah untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.

” Untuk itulah hari ini kita berkunjung ke Polres Bangka Barat sebagai tim penilai Internal Polri,” ujar Sri.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan ruangan-ruangan pelayanan publik serta data pendukung terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di wilayah Hukum Polres Bangka Barat. ( IBB )

Perpanjangan SIM di Bangka Barat Sudah Bisa Via Online

WARTABANGKA, MUNTOK – Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Bangka Barat kini tidak perlu mengantre lagi. Cukup mendownload aplikasi bernama Digital Korlantas Polri di AppStore ataupun Google sudah bisa untuk memperpanjang SIM.

Kasatlantas Polres Bangka Barat, IPTU R.T.A Sianturi mengatakan saat ini, Korlantas Mabes Polri sudah melaunching pelayanan SIM online untuk perpanjangan SIM A dan SIM C dengan nama projects SINAR (SIM Nasional Presisi).

“Seluruh warga negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi yang ada di AppStore,” kata Sianturi, Rabu (14/4).

Dia menjelaskan setelah mendownload aplikasi tersebut, masyarakat langsung bisa mengisi data sesuai arahan dan melakukan pembayaran secara virtual kemudian SIM langsung bisa di cetak di Satpas terdekat.

“Begitu aplikasi diisi semua datanya. Tinggal melakukan pengambilan, ada tiga pilihan melalui drive thru datang langsung atau yang dikuasakan melalui surat kuasa atau didelivery melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Sianturi menambahkan pelayanan tersebut sudah diterapkan mulai hari ini setelah resmi dilaunching pada Selasa (13/4) kemarin.

“Ini merupakan suatu terobosan yang terbaru dari Korlantas dari Polri Presisi, pada masa Kapolri kita bapak Listyo Sigit. Ini merupakan terobosan bagi milenial yang diharapkan bahwa kecepatan, ketepatan dan hilang kontak antara pemohon dan petugas,” katanya. ( IBB )

Pemkab Bangka Barat Sampaikan 4 Raperda Prioritas kepada DPRD

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (13/4).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh ketua DPRD, Marudur Saragih, wakil ketua I, H. Oktoraszari, wakil ketua II, Miyuni Rohantap, Asisten III bidang administrasi dan umum, Ir. Herzon, kepala OPD di lingkungan Pemkab Babar dan segenap tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih saat memimpin sidang paripurna mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Perda tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah dan dibuat untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas,” kata Herzon dalam sambutannya.

Selanjutnya, dikatakan Marudur, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama dengan DPRD telah menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 30 November 2020 yang lalu.

Dari 12 Perda program pembentukan pada tahun 2021, pada rapat paripurna ini akan disampaikan usulan prioritas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, pasal 36 huruf A, yang menyebutkan bahwa kepala daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap Rancangan peraturan daerah tersebut pada rapat paripurna.

” Maka selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pokok-pokok pikiran sehubungan dengan penyampaian raperda yang akan disampaikan oleh Bupati Bangka Barat,” jelas Marudur.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat yang diwakili Asisten III bidang administrasi dan umum, Herzon menjelaskan dalam rapat paripurna ini, pihaknya menyampaikan empat rancangan peraturan daerah prioritas pertama agenda legislasi daerah tahun 2021 yakni Raperda Tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda Tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Untuk Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kata Herzon, menyambut kebijakan kabupaten layak anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di kabupaten Bangka Batat telah berkembanh berbagai inisiatif upaya pengembangan kabupaten layak anak baik di pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak atau KLA yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebiuakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memnuhi hak hak anak melalui pengarusutamaan hak anak,” sebut Herzon.

Lalu, Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Herzon, dengan diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dipilih secara langsung dan demokratis.

Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tenrang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 

“Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ujar Herzon.

Selain itu, terkait Raperda tentang perangkat desa, Herzon menuturkan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan an2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam Menindaklanjuti ketentuan di atas telah ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ucap Herzon.

Terakhir, Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Herzon menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa diatur dengan peraturan desa dan pembentukan lembaga masyarakat dan lembaga adat di Kelurahan diatur dengan peraturan bupati.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu mencabut peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

” Kami mohon kiranya kepada dewan yang terhormat dapat mengkaji raperda yang telah kami sampaikan serta memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif dan dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan di jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutup Herzon. ( IBB/ADV )

Tiga Hari Tak Keluar Rumah, Pria Asal Palembang Ditemukan Tewas Membusuk

WARTABANGKA, MUNTOK – Muhammad Ilyas (51) alias Mang Gondrong, pria asal Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Kampung Pait Jaya, RT. 03, Gang Matoa, Dusun VI, Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Minggu ( 11/4 ) siang.

Anggota Polsek dan Tim Inafis Polres Bangka Barat dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi jenazah Muhammad Ilyas dengan menjebol dinding kamarnya yang terbuat dari kayu.

Selanjutnya, jenazah tersebut dilarikan ke RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Kejadian itu membuat geger warga sekitar. Anak laki-laki dan mantan istri korban, Dewi juga ikut hadir di TKP.

Purwati (40), tetangga korban menuturkan, Muhammad Ilyas atau biasa disapa Mang Gondrong terakhir terlihat pada Kamis (8/4 ) lalu.

“Hari Kamis masih keliatan, sudah itu nggak lagi. Saya pikir dia kerja, karena biasanya dia kerja nggak pulang. Tercium bau dari rumahnya kemaren sore tapi tidak menyengat. Tadi malam baunya menyengat bener. Kenapa ada bau dari sini, amang kok udah lama nggak keliatan. Tapi pintunya nggak digembok,” tutur Purwati.

Setelah diperiksa ke rumahnya, bau menyengat tersebut ternyata berasal dari kamar Ilyas. Warga pun melaporkannya ke Polsek Muntok.

Dewi, mantan istri korban mengatakan, sejak bercerai dirinya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Ilyas. Pernikahan mereka dikaruniai 5 anak, semuanya laki – laki. Ilyas tinggal sendirian di daerah Pait Jaya, tempat ia ditemukan tewas.

Sementara itu, Kapolsek AKP Albert Daniel Hamonangan Tampubolon yang ikut hadir dalam proses evakuasi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari salah satu warga di Kampung Pait Jaya bahwa ada tetangganya sudah tiga hari tidak pulang ke rumah.

“Kita melakukan pengecekan ditemukan sosok mayat laki – laki sudah terbujur kaku. Dia tinggal seorang diri. Untuk sementara penyelidikan diambil alih oleh Polres,” ujar Albert.

Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih dalam proses pemeriksaan, termasuk alat komunikasi atau handphone korban.

“Alat komunikasi juga sudah diamankan oleh Sat Reskrim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari pihak keluarga sudah mendatangi yaitu anaknya kemudian akan kita lakukan konfirmasi kepada pihak keluarga. Jenazah dibawa ke RSUD Sejiran Setason untuk dibersihkan dan tim identifikasi akan melakukan olah TKP mayat. Hasilnya akan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Bangka Barat,” terang Albert. ( IBB/rls )

Kasus Positif Covid-19 di Bangka Barat Bertambah 44 Orang, Satu Pasien Meninggal Dunia

WARTABANGKA, MUNTOK – Kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat kembali bertambah. Kasus bertambah 44 tersebar di sejumlah kecamatan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat, M. Putra Kusuma mengatakan kasus terpapar Covid-19 ini berasal dari wilayah Kecamatan Jebus, Parittiga, Tempilang, Muntok dan Simpang Teritip.

” Rincian penambahan kasus di wilayah kecamatan terdiri dari Mentok 3 orang, Simpang Teritip 8 orang, Jebus 21 orang, Parittiga 1 orang dan Tempilang 11 orang,” kata Putra dalam siaran persnya, Minggu ( 11/4).

Putra menambahkan kasus yang baru terlaporkan di atas berasal dari pengembangan kontak erat kasus sebelumnya dan antigen positif dan pemeriksaan dari Labkesda Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu, dijelaskan Putra, satu orang yang terpapar virus covid-19 yakni Ny. KL ( 65 ) juga meninggal dunia di desa Jebus pada ( 09/04/2021 ) lalu.

Diketahui, selain terkonfirmasi positif Covid-19, Ny. KL diketahui menderita penyakit penyerta.

” Ny. KL asal desa jebus kecamatan Jebus telah dimakamkan secara protokol kesehatan di desa Jebus,” tutup Putra. ( IBB )

Gubernur Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kolam Retensi Sungai Kampung Ulu

WARTABANGKA, MUNTOK – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kolam Retensi Sungai Kampung Ulu di Jalan Kejaksaan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (9/4).

Erzaldi menjelaskan rencana pembangunan kolam retensi ini sebenarnya diwacanakan sekitar dua tahun yang lalu. Di tahun 2021 rencana ini baru bisa terealisasi.

Setelah kolam retensi ini dibuat, pihaknya, kata dia, akan langsung membangun tamannya.

“Jadi ini nanti tidak saja kolam retensi tapi kiri kanan dan sekelilingnya adalah fungsi hijau. Jadi taman bermain dan ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi masyarakat kita untuk menikmati keindahan kolam ini sendiri sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi masyarakat disini,” ungkap Erzaldi.

Lanjut dikatakan Erzaldi, nantinya taman yang ada di kolam retensi ini akan dibangun dengan sedemikian rupa sesuai dengan tema heritage. Hal ini sebagaimana kebijakan Provinsi Babel yang menjadikan Kota Muntok sebagai kota heritage maka pembangunan tamannya pun akan disesuaikan dengan tema tersebut.

“Karena Muntok ini sebagaimana kebijakan kita menjadikan Muntok sebagai sebuah kota heritage kota sejarah yang mana banyak sekali gedung-gedung sejarah disini. Ini harus dikolaborasikan dan disinergikan dengan taman-taman yang tema taman-tamannya itu harus kita buat sedemikian rupa agar tampak lebih baik dan menarik masyarakat,” sebut Erzaldi.

Selain itu, dia menambahkan, kolam retensi ini merupakan proyek lanjutan dari check dam di Sunagi Ciulong yang telah dibangun oleh Pemkab Bangka barat.

” Selanjutnya pak bupati nanti dari kolam retensi ini, ini sebetulnya adalah lanjutan daripada kegiatan yang sudah ada dulu di hulu di bukit. Jadi sekarang ini adalah titik kedua sebagai tahanan air yang kedua setelah di hulu,” ujar Erzaldi.

Dengan adanya pembangunan kolam retensi ini, Erzaldi berharap dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Bangka Barat.

” Mudah-mudahan kehadiran kolam retensi ini akan terus mengurangi secara bertahap potensi banjir yang ada di kota Muntok ini. Tentunya kami minta dukungan masyarakat Muntok dan sekitarnya khususnya Kampung Ulu ini,” harap Erzaldi.

” Jadi bapak ibu sekalian kami minta dukungannya mudah mudahan dukungannya sepenuh hati terus kita dorong untuk terciptanya kegiatan kita ini nanti kedepan lebih baik lagi dan masyarakat kami harapkan dapat merasakan nanti kehadiran daripada project ini,” tambah Erzaldi. ( IBB )

142 Atlet Ikuti Kejuaraan Pencak Silat Kajari Babar Cup 2021

WARTABANGKA, MUNTOK – Sebanyak 142 atlet binaan perguruan yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Bangka Barat (Babar) mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Kajari Babar Cup 2021 di Gedung Serba Guna, Kecamatan Muntok. Ajang ini berlangsung mulai hari ini, Rabu (7/4 ) hingga Jumat (9/4 ).

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Bangka Barat, Desemanto mewakili Kajari, Helena Octavianne secara resmi membuka kejuaraan tersebut ditandai dengan pemukulan gong.

Hadir pula Ketua KONI Bangka Barat, H. Muhammad Amin, Ketua IPSI, Ivan Setiawan, Camat Muntok, Sukandi serta segenap Kepala OPD Pemkab Bangka Barat.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Bangka Barat, Desemanto saat membacakan sambutan Kajari, Helena Octavianne mengungkapkan Kejaksaan Negeri mendapat kehormatan besar dari IPSI untuk menghadirkan Kejuaraan Pencak Silat yang bersifat regional di wilayah Bumi Sejiran Setason.

” Kejuaraan ini diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai ajang silaturahmi untuk insan pencak silat, memberikan wadah kepada para pesilat untuk unjuk diri dan prestasi dan sebagai sarana untuk mencari potensi para pesilat yang dapat dibina untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Desemanto, Rabu ( 07/04/2021 ).

Selain itu, tujuan dari penyelenggaran ini adalah agar membuat masyarakat mengenal dan bangga dengan berbagai budaya pencak silat yang berasal dari wilayahnya sendiri serta membuat silat Bangka Barat yang terdiri dari banyak cabang menjadi lebih terkenal baik secara nasional maupun internasional.

” Kami berharap kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaiknya – baiknya dan menjadikannya sebagai sarana berlatih yang baik,” sebut Desemanto.

Sementara itu, Ketua IPSI Bangka Barat, Ivan Setiawan mengatakan kompetisi ini diharapkan dapat membentuk generasi pesilat baru yang tangguh dan taat hukum sesuai tema yang diusung.

” Karena apa? Karena perjuangan kemerdekaan kita ini dimulai dari para pendekar,” kata Ivan.

Ivan juga mengingatkan kepada para peserta dan panitia untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada penonton tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung dan hanya dapat menyaksikan dari luar.

” Jadi kami mohon maaf kepada para penonton, kalian tidak bisa masuk untuk menyaksikan, tapi bisa disaksikan dari luar. Ini demi mentaati protokol kesehatan,” jelas Ivan.

Sedangkan Ketua Pelaksana sekaligus Sekretaris IPSI Bangka Barat, Malika HNS menyebut tujuan dari kejuaraan ini yakni dalam rangka pemantauan untuk mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan IPSI serta mencari bibit – bibit atlet yang akan dipersiapkan untuk menghadapi POPDA 2022 dan PORPROV 2023. ( IBB/rls )

DPRD Bangka Barat Sampaikan 16 Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2020

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (6/4). Agenda paripurna ini terkait penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Babar, Marudur Saragih dan dihadiri oleh Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh, Wakil ketua I, H. Oktoraszari, Wakil ketua II, Miyuni Rohantap, anggota DPRD Bangka Barat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat, dan segenap tamu undangan lainnya.

Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah saat menyampaikan laporan mengatakan ada 16 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Yang pertama adalah dinas kesehatan. Didalamnya disebutkan perlu diperhatikan dalam permasalahan kurangnya mobil ambulans di puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Oleh karena itu, perlu dianggarkan untuk penambahan mobil ambulans pasien yang akan dirujuk ke luar Bangka Barat cepat ditangani. Ambulans PCR perlu dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

“Kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam melayani masyarakat,” kata Amir.

Yang kedua adalah dinas pendidikan dan olahraga. Menurutnya, kerja sama sekolah swasta dan negeri perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas guru di Kabupaten Bangka Barat dan honorer gaji guru.

“Pembayaran ustaz dan ustazah perlu diutamakan dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan perluu ditingkatkan,” jelas Amir.

Lalu, Amir melanjutkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM), penerimaan tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL ) perlu di pertimbangkan sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan serta tenaga yang proses rekrutmennya harus profesional dan terbuka.

Lanjut, beberapa OPD lainnya juga ikut dalam butir rekomendasi. Salah satunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD ) Babar dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP).

“Peningkatan PAD dari segala Sektor dengan menggali sumber potensi PAD yang baru dan jaminan investasi agar mempermudah perlindungan usaha bagi pelaku usaha dalam kaitan menerbitkan Izin Usaha sesuai aturan yang berlaku,” sebutnya.

Selain itu, untuk dinas lingkungan hidup daerah. Pihak DPRD menilai DLH masih lemah melindungi serta mengawasi Taman Hutan Raya (Tahura) Menumbing yang merupakan salah satu aset penting bagi Bangka Barat.

“Dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah masih lemah dalam perlindungan dan pengawasan di kawasan Taman Hutan Raya di Bukit Menumbing. Pengawasan dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha tambak udang di daerah juga masih lemah,” imbuh Amir.

Sementara itu, Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh menjelaskan rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan masukan kepada pemerintah daerah guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang dipandang kurang dan meningkatkan yang dipandang cukup baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dikatakan Amir, rekomendasi atas LKPJ merupakan bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan dan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.

“Rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama ke depannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga melalui rapat paripurna ini kita dapat semakin berkomitmen bersama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal di Kabupaten Bangka Barat Negeri Sejiran Setason ini,” tutup Soleh. ( IBB/ADV )

Ada Insiden Napi Kabur, Karutan: Bangunan Rutan Muntok Harus Diperbaiki

WARTABANGKA, MUNTOK – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B, Abdul Rasyid Meliala mengakui pasca adanya kejadian dua narapidana yang kabur pada Selasa (30/3 ) lalu, bangunan rutan tersebut memang harus diperbaiki.

Bangunan rutan ini, katanya, telah dibangun sejak tahun 1811. Dek di dalam rutan pun, sebutnya masih papan kayu.

“Kami mengusulkan agar bangunan ini untuk diperbaiki lebih baik lagi karena ini bangunan ini sangat tua dan berdiri nya 1811 yang deknya itu masih berbentuk papan, seharusnya sudah berbentuk tembok atau dicor,” jelas karutan kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (5/4).

Selain itu, dia mengungkapkan tembok pembatas rutan ini yang semula tingginya mencapai 5,5 meter juga harus ditambah lagi menjadi dua meter berikut dengan kawat berduri.

Pihaknya juga berencana mengusulkan ke pemerintah daerah untuk menghibahkan tanah agar dapat membangun rutan yang baru.

“Tembok pembatasnya juga kita mungkin kita usulkan untuk ditinggikan dua meter ke atas atau kami juga meminta kepada pemerintah setempat untuk dapat lah kami ini tanah yang dapat kami bangun,” tutup Abdul. (ibb)

Enam Hari Kabur, Dua Napi Rutan Muntok Belum Berhasil Ditangkap

WARTABANGKA, MUNTOK – Dua orang narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang kabur pada 30 Maret 2021 hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Muntok, Abdul Rasyid Meliala mengatakan untuk sekarang belum ada perkembangan terkait dimana keberadaan dua orang napi yang melarikan diri. Namun, pihaknya telah melakukan mediasi dengan pihak keluarga tahanan.

“Perkembangannya kita belum tahu sampai dimana tapi mediasi ke keluarganya dan mereka ingin membantu apabila kembali ke rumah mereka rencananya menyerahkan diri,” kata Abdul kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (5/4).

Abdul menjelaskan kemungkinan kedua tahanan ini masih berada di hutan dan tidak berani keluar.

” Untuk saat ini belum karena mereka masih berada di hutan, karena mereka takut menyerahkan diri,” sebutnya.

Dia menambahkan pihaknya juga melibatkan Polres, Kodim 0431/BB, Kejaksaan Negeri, pelabuhan dan jajaran polsek terkait proses pencarian kedua napi ini.

“Dan kata Pak Kapolres sudah sampai beritanya ke Polda,” tukas Abdul. (IBB )