Pangkalpinang

DPRD Apresiasi Prestasi Pemprov Babel Terbaik ke-3 Nasional Terapkan SPBE 2020

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) boleh dibilang merupakan suatu terobosan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Evaluasi SPBE Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dilakukan terhadap 128 instansi meliputi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat sebagai provinsi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik ke-3 untuk kategori provinsi di seluruh Indonesia tahun 2020.

Pada evaluasi SPBE ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel selaku yang diberikan mandat mengurus sistem pemerintahan berbasis digital mendapatkan indeks sebesar 3,16 dari skala 5.

Pada penilaian tersebut, 106 instansi mendapatkan predikat baik, 18 instansi mendapatkan predikat cukup, 4 instansi lainnya mendapatkan predikat sangat baik.

SPBE juga memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, SPBE juga meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Keberhasilan Diskominfo Babel dalam meraih predikat wilayah dengan Penerapan SPBE terbaik nomor 3 menjadi catatan positif bagi DPRD Babel.

Anggota Komisi I DPRD Babel, Nico Plamonia mengucapkan selamat kepada Pemprov. Babel dalam hal ini Diskominfo Babel yang melengkapi prestasi sebelumnya yakni Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dengan klasifikasi Informatif.

“Ini salah satu komitmen kami (Komisi I DPRD Babel) untuk mendukung reformasi birokasi, khususnya digitalisasi sistem pemerintahan,” tambahnya.

Dengan dukungan Komisi I DPRD Babel di bidang anggaran, dirinya berharap Diskominfo Babel tidak berpuas diri dan membangun sistem yang transparan, membenahi pelayanan publik serta melakukan kemudahan regulasi yang ramah terhadap investasi.

“Sehingga dunia usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Babel,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Molen Tegaskan Tidak Mentolerir Pegawai Terlibat Narkoba

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen tetap tegas dengan pernyataan sebelumnya bahwa narkoba musuh bersama. Oleh karenanya, dia tidak mentolerir pegawainya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penegasan ini kembali ia utarakan lagi, usai salah satu honorer di BPBD Pangkalpinang terlibat dalam peredaran narkoba.

“Segera perintah saya, saya langsung WA (WhatsApp-red) ke sekretaris BPBD untuk segera pecat yang bersangkutan. Saya perintahkan juga segera ambil tindakan tegas,” katanya, Kamis (15/4).

“Karena bagi saya tidak akan ada tolerir bagi kawan-kawan, honorer terutama yang menggunakan barang terlarang ini. Bagi saya pecat,” tegasnya kembali.

Molen menegaskan akan mengevaluasi kembali para honorer di lingkup Pemkot terkait persoalan ini. Meskipun kata Molen dulunya dalam rekrutmen, para honorer ini melampirkan surat bebas narkoba.

“Ini akan segera kita evaluasi. Kita minta para sekretaris untuk dapat memantau hal ini. Surat bebas narkoba itu tak serta merta dapat membebaskan seserorang dari jeratan narkoba. Ini perlu evaluasi dan bimbingan,” tukasnya.(*)

Selama Ramadan, Jadwal Pelayanan Uji KIR di Bateng Tetap Normal

WARTABANGKA, KOBA – Selama bulan Ramadan 1442 Hijriah, kegiatan pengujian KIR UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Diperkimhub) Bangka Tengah (Bateng) tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada perubahan jam pelayanan.

Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Bateng, Maman Suratman, mengatakan bahwa jam operasional pelayanan Uji Kir tetap berjalan normal di Bulan Puasa.

Ia menuturkan bahwa jam operasional Uji Kir tetap dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, dengan jam istirahat pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB.

“Kita tetap melayani Uji Kir seperti biasanya, tidak ada perubahan jadwal di Bulan Puasa Ramadhan 1442 Hijriah,” kata Maman, Kamis (15/4).

Ia menuturkan bahwa jumlah pengujian kendaraan bermotor selama bulan puasa tetap stabil, tidak terjadi penurunan yang signifikan.

Menurutnya, jumlah pengujian kendaraan bermotor tidak terpengaruh oleh masa puasa, tetapi tergantung pada jumlah kendaraan yang melakukan uji Kir secara berkala setiap 6 bulan dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan baru.

“Bulan puasa tidak mempengaruhi jumlah kendaraan yang diuji, tetapi lebih kepada banyak atau tidaknya kendaraan yang diuji 6 bulan yang lalu untuk diuji kembali, dan juga kendaraan baru yang belum pernah diuji Kir,” ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan truk atau pickup untuk melakukan uji Kir secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Ia menuturkan bahwa proses pembayaran biaya Uji Kir sudah jauh lebih mudah karena telah menggunakan sistem layanan perbankan digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Sumsel Babel Cash (BSB Cash), serta aplikasi OVO, dan DANA.

“Kami mengajak masyarakat untuk melakukan uji Kir kendaraannya secara berkala, dan yang belum pernah menguji Kir kendaraannya untuk segera melakukan uji Kir,” ajaknya.

“Pembayarannya juga sekarang lebih mudah kok, bisa melalui QRIS, BSB Cash, dan aplikasi OVO dan DANA,” pungkasnya.(RN)

Triwulan I Tahun 2021, Pajak Sektor Pertanian Perikanan Alami Pertumbuhan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG — Pada triwulan I tahun 2021, realisasi penerimaan pajak untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengalami pertumbuhan. Padahal sebelumnya, sektor pertanian tidak masuk dalam tiga besar penyumbang pajak terbesar di Babel.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Fahma Sari Fatma mengatakan, sebelumnya tiga sektor penyumbang pajak terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan pertambangan penggalian.

“Di 2021 porsi sektor penggalian digeser oleh pertanian perikanan yang mengalami pertumbuhan, ini hal yang menarik di 2021, bahkan perdagangan besar yang mendominasi dari industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran tidak mengalami pertumbuhan, walaupun masih menyumbang pajak terbesar, ” kata Fahma, belum lama ini.

Ia menyebutkan, pandemi berimbas penerimaan dari sektor mengalami penurunan, bahkan target tahunan pun diturunkan oleh pemerintah pusat.

Di Babel, pajak yang ditatausahakan oleh tiga KPP Pratama (KPP Pratama Pangkal Pinang,
KPP Pratama Bangka, dan KPP Pratama Tanjung Pandan) sebesar Rp 311,36 Miliar atau sebesar 12,62% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.

“Capaian tersebut turun sebesar
43,34% jika dibandingkan triwulan I 2020, sedangkan secara nasional capaian penerimaan pajak sampai dengan triwulan I tahun 2021 juga turun sebesar 4,65%,” ujarnya.

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi secara nasional dan global sehingga berpengaruh besar terhadap capaian penerimaan pajak sampai dengan periode Triwulan I tahun 2021.

“Sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar di Prov.Bangka Belitung pada triwulan I 2021 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 21,79% dari total penerimaan pajak,” urainya.

Fahma menambahkan, jika dibandingkan triwulan I 2020, hanya realisasi penerimaan pajak dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan, yaitu tumbuh sebesar 102,95%.

Sedangkan penerimaan perpajakan dari sector lainnya mengalami pertumbuhan minus, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor turun sebesar 34,99%;

“Sektor pertambangan dan penggalian turun sebesar 71,91%, ” imbuh dia.

Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib turun sebesar 10,78%; sektor industri pengolahan turun sebesar 5,73%; sektor jasa keuangan dan asuransi turun sebesar 49,74%; dan sektor lainnya turun sebesar 55,78%.

Dari capaian penerimaan pajak pusat pada triwulan I 2021, presentase kontribusi
penerimaan pajak di Kota Pangkal Pinang sebesar 31,90% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 102,93 Miliar.

Kabupaten Bangka sebesar 22,99% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 69,78 Kabupaten Belitung sebesar 14,96% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 47,12
Miliar; Kabupaten Bangka Tengah sebesar 9,99% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 30,31 Miliar;

” Kabupaten Bangka Barat sebesar 9,49% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp
28,79 Miliar,”sebut Fahma.

Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,34% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp
22,29 Miliar; dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,33% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 10,12 Miliar.(two/*)

Wagub Babel Dukung Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Demi mendukung komitmen kuat pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menciptakan pemberantasan korupsi yang sistematis, kolaboratif dan berdampak nyata, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah hadir dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/04) secara virtual.

Aksi Stranas PK 2021-2022 ini terfokus pada penyelesaian akar masalah yang mencakup 12 aksi di tiga fokus sektor yang berorientasi pada output serta outcome dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terfokus pada sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Fokus Aksi Stranas PK pencegahan korupsi tahun 2021-2022 adalah mempercepat perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektifitas pengadaan barang jasa, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran, penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum.”

Hal diatas diungkapkan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Indonesia saat memberikan sambutan acara. Dirinya menyebut bahwa Stranas PK merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus serta sasaran pencegahan korupsi yang dapat menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait. Ia menambahkan bahwasanya pemerintah telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir.

“Sesuai arahan presiden untuk menciptakan sistem yang dapat menutup celah korupsi, kita jangan sampai menyalahgunakan kewenangan, karena pada dasarnya rakyat yang akan menjadi korban,” imbuhnya.

Moeldoko juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi secara masif di Indonesia merupakan program strategis nasional.

“Sistem pencegahan korupsi perlu kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat, pasti akan kita sikat tanpa pandang bulu,” tegasnya. (Diskominfo Babel)

Gubernur Erzaldi Sambut Kedatangan Wakil Ketua MPR RI

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Gubenur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di Ruang VIP Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Minggu (11/4).

Selain gubernur, kedatangannya juga disambut Kapolda Babel, Anang Syarif Hidayat; Danrem 045/Garuda Jaya, M. Jangkung Widyanto; Anggota DPRD Babel Partai PAN, Matzan.

Kunjungan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) di Negeri Serumpun Sebalai untuk melantik pengurus DPP IARMI Babel Masa Bakti 2021-2025.

Dilansir dari situs resmi IARMI, organisasi ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya potensi alumni Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai kader bangsa dan negara, sekaligus sebagai komponen rakyat terlatih dan komponen cadangan nasional dalam kerangka penyempurnaan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Adapun keanggotaan anggota IARMI ialah para anggota Menwa Indonesia yang telah mengikuti pendidikan wajib latih mahasiswa, pendidikan, atau latihan dasar ke-Menwa-an dan telah melampaui masa aktif serta telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota IARMI.

Dijadwalkan setelah melantik pengurus DPP Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Babel, Wakil Ketua MPR RI akan langsung bertolak kembali ke Jakarta. (Diskominfo Babel)

Wali Kota Pangkalpinang Minta ASN Jangan Mudik

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menerapkan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini seperti yang diutarakan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil.

Menurut Molen sapaan akrab wali kota, perintah larangan mudik ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga melarang ASN nya untuk mudik lebaran Idulfitri 1442 H. Larangan ini, katanya, sebagai bentuk perlindungan terhadap penyebaran Covid-19.

“Kita tetap sama dengan pemerintah pusat bahwasanya Pemkot juga melarang ASN untuk mudik tahun ini,” ujar Molen kepada awak media, Sabtu (10/4).

Selain itu, kata Molen Pemkot juga akan mengikuti petunjuk pusat soal penerapan GeNose di setiap moda transportasi. GeNose sendiri merupakan alat tes terbaru covid19 yang dinilai cukup ekonomis bagi masyarakat.

Selain murah harganya, temuan UGM ini juga dinilai praktis dalam penggunaannya jika dibandingkan dengan alat tes Covid-19 sebelumnya seperti rapid tes dan rapid antigen.

Penggunaan GeNose cukup dengan meniupkan udara melalui tabung khusus yang disiapkan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan cairan lendir di hidung seperti rapid antigen.

Untuk saat ini lanjut Molen, Pemkot sudah menetapkan 2 tempat yang akan dijadikan tempat penerapan GeNose yakni di Bandar Udara Depati Amir dan Pelabuhan Pangkalbalam.

“Untuk penerapan di bandara kita sudah ada waktunya. Ini dimulai tanggal 12 April 2021. Sedangkan di Pelabuhan Pangkalbalam kita masih menunggu,” sebutnya.(*)

Mulai Besok, Bandara Depati Amir Mulai Layani Tes Genose

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Mulai besok, Senin (12/4), calon penumpang pesawat di Bandara Depati Amir Bangka dan Hananjoeddin Belitung sudah bisa dilayani dengan pemeriksaan Genose.

Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir, Muhammad Syahril mengatakan, penumpang yang sudah memiliki tiket dan mendaftar untuk layanan Genose.

“Tempatnya berdekatan dengan tes antigen, genose ini pilihan untuk masyarakat ketika melakukan pemeriksaan. Penumpang datang donwload aplikasi, mendaftar nanti diserahkan kepada petugas pendaftaran nanti dikasi nomor antrian, dan kantong nafas dan baru dites,”jelasnya, Minggu (11/4).

Tarif yang dikenakan untuk pemeriksaan ini relatif murah, Rp40.000 untuk satu kali pemeriksaan, dengan hasil 6-7 menit usai diperiksa.

Alat ini diuji coba oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Roesman, didampingi Kapolda Babel, Danrem dan unsur terkait lainnya.

“Mulai besok kita akan menerapkan genose di bandara Depati Amir dan Hanandjoeddin, hanya untuk penumpang yang sudah punya tiket,” tukasnya.

Gubernur Babel, Erzaldi Roesman mengatakan, dengan adanya layanan ini akan mempermudah pengecekan covid-19 dan tidak terlalu memberatkan penumpang.

“Genose ini layanan mudah nggak sakit dicolok hidung, lebih murah cuma Rp40 ribu,” ujar Erzaldi.

Bandara Depati Amir dan Hananjoeddin, sebutnya merupakan bandara ketiga di bawah Angkasa Pura II yang menerapkan genose sebagai syarat penumpang berpergian dengan pesawat. (two)

Bandara Depati Amir Siapkan Layanan Genose, Dilarang Makan Petai dan Jengkol Sebelum Tes

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Bagi calon penumpang yang akan memeriksakan kesehatan terkait Covid-19 menggunakan Genose tidak diperkenankan apabila usai mengkonsumsi jengkol, durian, petai atau setelah merokok.

Hal ini akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, yang dikhawatirkan akan terdeteksi pada hasil pemeriksaan.

“Ada beberapa syarat diantaranya tidak boleh pake pewangis ketika mau tes, beberapa makanan yang tidak boleh misalnya durian, pete jengkol itu nggak bisa, puasa minimal 30 menit, karena kalau tidak dikhawatirkan terdeteksi,” kata Executive General Manager Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Muhammad Syahril, Minggu (11/4).

Penumpang yang akan melakukan pemeriksaan dengan Genose, juga dianjurkan untuk tidak makan 30 menit sebelum pemeriksaan, agar hasilnya benar-benar bisa akurat.

Bandara Depati Amir, katanya, menyediakan tes genose untuk para penumpang yang tempatnya berdekatan dengan pemeriksaan antigen, tak jauh dari parkir kendaraan di area bandara.

“Genose menjadi alternatif pemeriksaan yang bisa di pilih masyarakat atau penumpang. Tetapi syaratnya, harus penumpang yang sudah mempunyai tiket, ” jelasnya.

Hasil pemeriksaan dengan genose ini berlaku untuk 1×24 jam saja. Dengan biaya yang murah Rp40.000 untuk satu kali pemeriksaan.

“Nanti penumpang mendaftar, petugas akan mengarahkan dan melakukan pemeriksaan, hasilnya 6-7 sudah keluar, ” tandanya.

Genose, adalah alat deteksi covid-19 yang menggunakan hembusan nafas. Penumpang diberikan kantong nafas yang nantinya akan dihembuskan nafas, setelah itu diperiksa oleh petugas. (two)

Anggota DPRD Babel Nico Plamonia Gelar Sosialisasi Penyebarluasan Perda Nomor 6 Tahun 2019

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia Utama melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Perda No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik di Ballroom Hotel Santika, Sabtu (10/4).

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di daerah dibutuhkan pedoman yang baku dan jelas,” kata Nico.

Kendati demikian, dia menjelaskan, dengan adanya Perda keterbukaan informasi publik ini, tidak berarti semua informasi harus diketahui atau dibuka secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, menurut dia, perda ini sering disalahgunakan tidak pada tempatnya.

“Bukan berarti dengan adanya Perda tentang keterbukaan informasi publik ini artinya semua isi perut di kantor kita harus keluar, tidak semuanya, kemudian tidak semuanya juga hal-hal tertentu tidak boleh diketahui oleh khalayak ramai, apalagi itu menyangkut rahasia negara dan hal-hal lainnya,” kata Nico.

Untuk itu, dikatakan dia, publik harus memilah terlebih dahulu, informasi data yang wajib untuk diketahui atau tidak.

“Kalau wajib tidak layani ada sanksi, perda mengatur sanksi itu, misalnya siapa pun meminta data yang wajib tapi pihak yang bersangkutan tidak memberikan datanya, maka ada sanksinya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sub bagian Perda Biro Hukum Pemprov Babel, Andi Namandang menambahkan, keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu titik masuk (poin entry) bagi masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol kepada lembaga pemerintahan.

“Sebetulnya adanya perda ini ditujukan agar terciptanya keserasian, keseimbangan antara penyelenggara negara dengan masyarakatnya,” jelasnya.

Sebagai informasi, dasar hukum Perda keterbukaan informasi publik ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6): UU No. 27 Tahun 2000: UU No. 14 Tahun 2008: UU No. 25 Tahun 2009: UU No. 12 Tahun 2011: UU No. 23 Tahun 2014: PP No. 61 Tahun 2010: PERMEN Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, dan PERMEN Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017. (DEI)