Pangkalpinang

Jaringan Listrik Masuk Kampoeng Tige Urang Tuatunu, Molen: Penantian 9 Tahun Tercapai Sudah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen mengucapkan syukur atas terealisasinya jaringan listrik di Kampoeng Tige Urang Tuatunu, Selasa (27/7/2021).

Menurut dia, masyarakat sudah menantikan jaringan listrik itu sejak 9 tahun yang lalu. Kini masyarakat sekitar Kampoeng Tige Urang sudah merasakan terang benderang.

“Alhamdulillah penantian sembilan tahun sudah terwujud. Kini masyarakat sudah bisa menikmati aliran listrik. Terimakasih PLN atas kepeduliannya,” ucap Molen saat meresmikan jaringan listrik sepanjang 2,3 kilometer di Kampoeng Tige Urang Tua Tunu, Selasa (27/7/2021).

Disamping itu, Molen juga berharap di tahun ini pembangunan aspal di sepanjang jalan Kampoeng Tige Urang dapat segera terselesaikan. Pembangunan akses jalan ini juga sangat dinantikan masyarakat.

General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (UIW Babel), Amris Adnan berharap jaringan listrik dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

Disamping itu dia juga berharap lokasi masjid kayu di dekat Kampoeng Tige Urang dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dihandalkan, karena saat ini jaringan listrik sudah tersedia.

“Mudah-mudahan investasi senilai 1,5 miliar ini yang terdiri dari jaringan sepanjang 2,3 kilometer dan pembangunan gardu distribusi dapat memberikan kontribusi positif untuk memajukan daerah serta masyarakat sekitar,” tutur Amris.(*)

Molen Hadiri Paripurna Persetujuan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri rapat paripurna dengan agenda keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Pangkalpinang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (26/7).

Molen dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh fraksi dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang sudah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang.

“Dengan sudah disetujuinya maka raperda ini secara resmi menjadi perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Pangkalpinang,” kata Molen.

Sssuai dengan catatan dari DPRD Kota Pangkalpinang mengenai masih adanya anggaran yang belum terealisasi, Pemkot Pangkalpinang akan lebih kerja keras lagi dalam mengoptimalkan aspek belanja daerah belanja daerah untuk pembangunan di Kota Pangkalpinang.

“Kita akan bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan lagi realisasi anggaran di sektor pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” tuturnya.(*)

Pandemi Covid-19, Sekda Pangkalpinang: Hak Anak Harus Terpenuhi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat serius memperhatikan perkembangan anak-anak di kota itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengingatkan orang tua untuk memenuhi hak anak terlebih di masa Pandemi Covid-19.

Dirinya menuturkan, Covid-19 merubah kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan teman-temannya, serta bersosialisasi dengan lingkungan menjadi terbatas.

“Namun ini tantangan di tengah pandemi Covid-19 tidak membuat kita menyerah tetap memperhatikan hak-hak anak, memberi perlindungan kepada anak, karena kita tahu keseharian anak menjadi berubah,” katanya.

Pengaruh Covid-19 juga tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan keamanan, tetapi juga mengancam nyawa, psikologi termasuk anak.

“Mari kita lihat dan berikan waktu kepada mereka untuk menunjukkan kepedulian satu sama lain,” katanya.

Anak menurut sekda, merupakan generasi penerus bangsa, yang perlu didukung dan dilindungi, agar bertumbuh dengan baik dengan pendidikan agama yang kuat.

“Semoga kreatifitas anak terus berjalan, walau hanya belajar dari rumah. Semoga masa sulit ini cepat berlalu,” katanya.

Ia pun memberikan pesan kepada para orang tua untuk lebih peka terhadap pola komunikasi anak-anaknya. Begitu pula dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan di keluarga harus terpenuhi.


“Saya harap orang tua bersabar, dan terus perhatikan anak-anaknya, dan kepada guru jangan bosan, meski hanya virtual untuk melihat kegembiraan anak dan kreatifitas anak dengan segala keterbatasannya,” tuturnya.(*)

Pemkot Pangkalpinang Bangun 21 Unit Rumah Warga Kurang Mampu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus menunjukkan kepedulian terhadap warga kurang mampu di daerah itu. Terbaru, Pemkot Pangkalpinang memberikan bantuan rumah layak huni sebanyak 21 unit kepada warga kurang mampu.

Bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini dibagi menjadi dua kategoti, yakni peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau renovasi sebanyak 11 Unit dan pembangunan baru sebanyak 10 Unit.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, hingga saat ini sekitar 2.000 unit yang sudah dibantu pemkot. Dia mengakui, dari segi jumlah, tahun ini memang sedikit rumah tidak layak huni yang dibantu karena dampak Covid-19.

Namun kata Molen, Pemkot tetap berjuang karena masyarakat memerlukan bantuan tersebut.

“Covid-19 ini memang mematikan kita. Tapi kita jangan sampai mati ekonomi karena itu, kesehatan kita jaga dan ekonomi tetap harus berputar. Itu yang saya mau, makanya kami kerja keras berjibaku. Rumah yang diberikan ini putaran ekonominya bukan ini saja, tapi Tukang Bangunannya juga terbantu. Penjual materialnya juga terbantu, putaran ekonomi itu yang saya mau,” kata Molen di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, baru-baru ini.

Dia menyatakan, Pemkot berkomitmen dan konsisten untuk memberikan bantuan rumah layak huni meskipun mengurangi jumlah.
Molen juga mengarahkan para camat agar memonitor masalah rumah tidak layak huni ini. Dia meminta camat melihat skala prioritas warga yang mendapat bantuan tersebut.

“Perkim juga dorong pusat untuk menganggarkan bantuan kepada kita. Untuk saat ini segini dulu yang kami berikan. Penerima yang terpilih bersyukur, karena ada sekitar 1.500 lagi yang butuh Rumah Layak Huni. Kami lakukan bertahap, semoga ini bisa membantu,” sebut dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang Miego menyampaikan, komitmen Pemkot dan Walikota mengentaskan masalah rumah tidak layak huni menjadi satu dari skala prioritas sejak 2018 lalu.

Rumah yang dibangun baru dengan tipe 36 dan perbaikan sesuai kerusakan. Miego menyebut, Pemkot secara bertahap berupaya menjadikan zero rumah tidak layak huni.

“Harapan kami ke depan tidak ada rumah tidak layak huni,” kata Miego.

Miego bilang, Pemkot peduli dengan kondisi rumah tidak layak huni. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk bantuan tersebut, diantaranya rumah atau bangunan berdiri di atas lahan pribadi dan memiliki sertifikat tanah.

Selain itu, calon penerima merupakan warga kurang mampu yang memiliki satu-satunya rumah tersebut. rumah tidak berdiri di bantaran sungai atau lahan hijau, sehingga bantuan rumah layak huni diberikan.(rill)

Tiga Kabupaten di Babel Terapkan PPKM Level 4

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Tiga kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Tiga wilayah ini adalah Kabupaten Bangka Barat (Babar), Belitung dan Belitung Timur (Beltim).

“Tiga daerah akan menerapkan PPKM level empat yang dimulai Rabu tetapi mulai besok kita sudah sosialisasi ke masyarakat,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Sabtu (24/7).

Hal ini diterapkan, karena di tiga wilayah ini terjadi lonjakan kasus dengan kurangnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan juga fasilitas pendukung.

“Di Belitung Timur untuk Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 100 persen artinya ketersediaan ruang rumah sakit untuk penanganan covid harus segera di konversi,” ucapnya.

Ada beberapa skenario kata Erzaldi yang akan ditetapkan dalam PPKM level 4 ini, misalnya pengaturan jam operasional pasar tradisional, rumah makan, hotel, restoran, pedagang kaki lima (PKL) dan sebagainya.

“Kegiatan belajar di sekolah sementara akan ditutup selama PPKM level 4, perkantoran bekerja dari rumah, kecuali perbankan fasilitas kesehatan, untuk level 3, 75 persen pegawai bekerja dari rumah, ” tambah dia.

Erzaldi berharap, kepala daerah juga dapat memantau pelaksanaan PPKM level 4 ini, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau melemahkan ekonomi masyarakat makanya kita berikan kelonggaran, untuk yang melanggar ada sanksinya tetapi bersifat humanis jangan membuat konflik di masyarakat. Karena dimasa sulit ini, harus ada kebersamaan dengan satu tujuan, ” pungkasnya. (two/)

Wali Kota Pangkalpinang Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Tiga Raperda

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Tiga raperda yang dibahas pada rapat paripurna, Rabu (21/7) itu yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Terakhir, raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dalam rapat itu, Molen juga menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dengan pengajuan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dijelaskan Molen, sumber daya manusia (SDM) untuk IT di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini cukup memadai.

“Hampir di semua OPD mempunyai sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan IT ataupun yang menguasai IT, sehingga mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi,” ujarnya.

Transaksi atau akses layanan data perlu diamankan dengan membangun jaringan intra pemerintah atau jaringan tertutup, di mana ada 198 titik jaringan intra pemerintah dari lingkup sekretariat, OPD, inspektorat, kelurahan, ouskesmas, UPT teknis termasuk sekolah yang sudah dipetakan.

Sementara untuk Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Pangkalpinang, sudah tidak sesuai lagi.

Molen menegaskan, peraturan daerah tersebut tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk kepastian hukum suatu produk hukum perlu dilakukan pencabutan perda.

“Kami sependapat dengan argumentasi yang dibangun oleh masing-masing fraksi di dalam pemandangan umumnya, salah satunya adalah isi atau materi muatan peraturan perundang- undangan,” katanya.

Molen mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi- fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pemandangan umum, di mana dalam rapat paripurna itu juga semua fraksi telah menerima dan menyetujui terhadap ketiga Raperda.

Sementara itu, fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (Rill)

DPRD Babel Rekomendasikan Gubernur Bentuk Tim Gabungan Atasi Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, unsur Forkompimda, dan perwakilan masyarakat nelayan terkait permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat.

Diketahui sebelumnya, permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga hal ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat, khususnya antara para nelayan dengan penambang.

Padahal aturan di dalam Perda RZWP3K sudah jelas menyatakan bahwa daerah tersebut bebas dari segala bentuk aktivitas pertambangan. Namun sayangnya, para penambang di daerah itu masih saja tetap membandel untuk melakukan aktivitas pertambangan, meskipun sudah berulang kali telah dilakukan penertibkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua Komisi II sekaligus Mantan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, berlarut-larutnya permasalahan ini disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga tidak ada efek jera bagi para penambang.

“Disamping Perda (RZWP3K-red), ada Undang-Undang Minerba dan PP (Peraturan Pemerintah) yang harus ditegakkan oleh pihak kepolisian, sedangkan Satpol PP bertindak berdasarkan Perda,” kata Adet saat menyampaikan pendapatnya pada RDP di ruang banmus DPRD Babel, Senin (19/7).

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada peserta rapat agar dapat membentuk tim gabungan antara Polda Babel, TNI, dan Satpol PP untuk melakukan penegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam.

“Kita kan sudah tahu akar permasalahan, tinggal solusi yang kita cari, solusinya itu apakah nanti kita akan membentuk suatu tim untuk melakukan penerbitan yang melibatkan Satpol PP, pihak kepolisian, TNI, maupun dinas terkait, serta masyarakat, biar kita sama-sama kerja,” terangnya.

Senada, Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Maryono juga meminta agar tim gabungan dapat segera dibentuk. Selain itu, dia juga meminta DPRD Babel membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) Teluk Kelabat Dalam.

“Saya katakan dengan sebenarnya, kondisi di Teluk Kelabat Dalam sudah mulai memanas, kalau terjadi aksi anarkis oleh masyarakat nelayan, siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami meminta segera dibentuk tim. Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD untuk mencabut IUP di Teluk Kelabat Dalam ke Kementerian ESDM,” tegasnya.

Menyikapi berbagai aspirasi dari para peserta rapat, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menyatakan sepakat untuk membuat surat rekomendasi kepada gubernur agar segera membentuk tim gabungan penegakan hukum di Teluk Kelabat Dalam.

“Karena sebagai pimpinan eksekutif, beliau (gubernur-red) lah sebagai eksekutornya, dan kita akan menyampaikan rekomendasi itu secepat mungkin, harapan saya keputusan ini jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti, Ini lah yang harus diperhatikan, kita harus kerja keras dan kerja cerdas,” pungkasnya. (DEI)

Wali Kota Pangkalpinang Bantu Warga yang Menjalani Isoman

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Warga Pangkalpinang yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman) karena terkonfirmasi positif Covid-19 mendadak didatangi orang nomor satu di kota itu.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) bersama istrinya Monica Haprinda kedapatan sedang berbagi sembako dan makanan bergizi kepada 2 keluarga yang berada di Kelurahan Jerambah Gantung, Rabu (14/7) malam.

“Ini bentuk kepedulian kita kepada tetangga-tetangga kita. Perangkat-perangkat lurah dan camat, jangan sampai kita menjauhi mereka, jangan sampai membuat mereka merasa takut dan stres,” ujar Molen.

Selain dua rumah warga di Kelurahan Jerambah Gantung yang disambang, wali kota juga mengunjungi lokasi lainnya sebagai tempat warga isoman.

Tak hanya wali kota, Sekda Kota Pangkalpinang juga melakukan sambang warga isoman. Sekda Radmida diketahui menyambang warga Kampak Kulan di waktu yang sama.

Diketahui puluhan paket makanan bergizi ini berasal dari sumbangan gaji dan tunjangan walikota yang disebutkan Molen beberapa waktu lalu.(*)

Sekda Sebut Kasus KDRT di Pangkalpinang Rendah

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Pangkalpinang masih terbilang rendah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam di kantor walikota, Kamis (15/7).

Menurut Radmida, berdasarkan data yang diterimanya, di mana dalam tiga tahun terakhir kasus KDRT tercatat berjumlah 90 kasus dengan rincian di tahun 2019 sebanyak 40 kasus, 2020 sebanyak 19 kasus, dan 2021 sebanyak 21 kasus.

Adapun langkah-langkah untuk menekan naiknya kasus KDRT, kata Radmida adalah dengan menaikkan intensifitas sosialisasi agar kasus serupa tak terulang.

“Mari bersama kita turunkan tingkat KDRT, tentunya dengan dukungan masyarakat,” katanya. (*)

14 UMKM di Babel Ikuti Bazar Peringatan Hari Koperasi Nasional

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sebanyak 14 pelaku UMKM dari kabupaten/kota di Pulau Bangka, mengikuti bazar yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional. Bazar ini digelar selama dua hari Kamis dan Jumat di halaman Kantor DKUKM Babel.

“Bazar ini selain upaya kita memasarkan produk UMKM menjelang Idul Adha juga sekaligus evaluasi dan kurasi produk UMKM,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman usai meninjau bazar di Dinas KUKM Babel, Kamis (15/7).

Ia berharap, UMKM dan koperasi dapat terus bangkit dengan dorongan dari pemerintah untuk meningkat usahanya meskipun di tengah pandemi.

Kadis Koperasi UKM Babel, Yulizar Adnan, bazar ini diselenggarakan berkat dukungan semua pihak, mulai dari BUMN, perbankan dan lainnya yang turut membantu bazar ini terlaksana.

“Bazar ini dilaksanakan selama dua hari, selain bazar ada juga donor darah, service, bazar produk koperasi dan UMKM, donor kendaraan bermotor gratis, ” sebutnya.

Dia menjelaskan 14 UMKM yang ikut serta dalam bazar ini terdiri dari Pangkalpinang 6 UMKM, Bateng 2 UMKM, Bangka 2 UMKM dan Bangka Barat 4 UMKM.

Hari pertama pembukaan bazar, banyak ASN yang melihat dan membeli produk UMKM, panitia juga menyediakan tempat cuci tangan, tissue dan masing-masing menyediakan hand sanitizer, serta untuk mengurangi transaksi tunai, belanja di bazar tersebut bisa menggunakan cashless. (two/*)