DPRD

DPRD Apresiasi Prestasi Pemprov Babel Terbaik ke-3 Nasional Terapkan SPBE 2020

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) boleh dibilang merupakan suatu terobosan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Evaluasi SPBE Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dilakukan terhadap 128 instansi meliputi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat sebagai provinsi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik ke-3 untuk kategori provinsi di seluruh Indonesia tahun 2020.

Pada evaluasi SPBE ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel selaku yang diberikan mandat mengurus sistem pemerintahan berbasis digital mendapatkan indeks sebesar 3,16 dari skala 5.

Pada penilaian tersebut, 106 instansi mendapatkan predikat baik, 18 instansi mendapatkan predikat cukup, 4 instansi lainnya mendapatkan predikat sangat baik.

SPBE juga memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, SPBE juga meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Keberhasilan Diskominfo Babel dalam meraih predikat wilayah dengan Penerapan SPBE terbaik nomor 3 menjadi catatan positif bagi DPRD Babel.

Anggota Komisi I DPRD Babel, Nico Plamonia mengucapkan selamat kepada Pemprov. Babel dalam hal ini Diskominfo Babel yang melengkapi prestasi sebelumnya yakni Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dengan klasifikasi Informatif.

“Ini salah satu komitmen kami (Komisi I DPRD Babel) untuk mendukung reformasi birokasi, khususnya digitalisasi sistem pemerintahan,” tambahnya.

Dengan dukungan Komisi I DPRD Babel di bidang anggaran, dirinya berharap Diskominfo Babel tidak berpuas diri dan membangun sistem yang transparan, membenahi pelayanan publik serta melakukan kemudahan regulasi yang ramah terhadap investasi.

“Sehingga dunia usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Babel,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Anggota DPRD Babel Nico Plamonia Gelar Sosialisasi Penyebarluasan Perda Nomor 6 Tahun 2019

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia Utama melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Perda No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik di Ballroom Hotel Santika, Sabtu (10/4).

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di daerah dibutuhkan pedoman yang baku dan jelas,” kata Nico.

Kendati demikian, dia menjelaskan, dengan adanya Perda keterbukaan informasi publik ini, tidak berarti semua informasi harus diketahui atau dibuka secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, menurut dia, perda ini sering disalahgunakan tidak pada tempatnya.

“Bukan berarti dengan adanya Perda tentang keterbukaan informasi publik ini artinya semua isi perut di kantor kita harus keluar, tidak semuanya, kemudian tidak semuanya juga hal-hal tertentu tidak boleh diketahui oleh khalayak ramai, apalagi itu menyangkut rahasia negara dan hal-hal lainnya,” kata Nico.

Untuk itu, dikatakan dia, publik harus memilah terlebih dahulu, informasi data yang wajib untuk diketahui atau tidak.

“Kalau wajib tidak layani ada sanksi, perda mengatur sanksi itu, misalnya siapa pun meminta data yang wajib tapi pihak yang bersangkutan tidak memberikan datanya, maka ada sanksinya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sub bagian Perda Biro Hukum Pemprov Babel, Andi Namandang menambahkan, keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu titik masuk (poin entry) bagi masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol kepada lembaga pemerintahan.

“Sebetulnya adanya perda ini ditujukan agar terciptanya keserasian, keseimbangan antara penyelenggara negara dengan masyarakatnya,” jelasnya.

Sebagai informasi, dasar hukum Perda keterbukaan informasi publik ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6): UU No. 27 Tahun 2000: UU No. 14 Tahun 2008: UU No. 25 Tahun 2009: UU No. 12 Tahun 2011: UU No. 23 Tahun 2014: PP No. 61 Tahun 2010: PERMEN Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, dan PERMEN Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017. (DEI)

Mansah dan Harianto Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan Pergantian Antarwaktu (PAW), Mansah dan Harianto menjadi anggota DPRD Babel sisa masa jabatan 2019-2024, Kamis (8/4).

Diketahui, Mansah dilantik menjadi anggota DPRD Babel menggantikan Sukirman dari Partai Nasdem dan Harianto menggantikan Algafry Rahman dari Partai Golkar. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161.19-405 Tahun 2021.

“Alhamdulillah Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang peresmian, pengangkatan PAW Anggota DPRD Babel telah diterima, sehingga kita dapat melaksanakan peresmian dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Babel,” kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi saat memimpin rapat paripurna.

Setelah dilantiknya Mansah dan Harianto, maka diutarakan dia, Anggota DPRD Babel saat ini berjumlah 44 orang, dan masih menyisakan satu anggota dewan lagi yang belum dilantik sebagai pengganti Aditya Rizki Pradana dari Partai Demokrat.

“Kalau sebelumnya jumlah anggota kita 42 orang, sekarang menjadi 44 orang, dan tentunya ini kan menambah keluarga besar DPRD Babel di dalam memperbaiki dan menambah pembangunan-pembangunan di provinsi ini menjadi lebih baik,” terangnya.

Untuk itu, dia berharap kepada kedua anggota dewan yang baru dilantik ini agar segera beradaptasi menjalankan tugas dan tupoksinya sesuai dengan penempatan di komisi masing-masing.

“Misalnya mengadakan rapat-rapat dengan mitra sesuai dengan komisi nya, sehingga progres report dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran di OPD itu dapat diketahui sudah berapa persen yang berjalan,” ujarnya. (DEI)

Besok, Mansah dan Haryanto Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menggelar rapat paripurna pelantikan dua anggota DPRD Pergantian Antarwaktu (PAW), Kamis (8/4) besok sekira pukul 09.00 WIB.

Kedua anggota dewan yang akan dilantik tersebut yakni, atas nama Mansah menggantikan Sukirman dari Partai Nasdem dan Haryanto akan menggantikan Algafry Rahman dari Partai Golkar.

“Untuk sementara memang dua anggota dewan ini yang akan dilantik, karena keduanya sudah terbit SK nya,” kata Sekretaris DPRD Babel, M. Haris kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/4).

Sementara, dia melanjutkan, untuk saat ini tinggal satu anggota dewan lagi yang belum terbit SK nya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni atas nama Edi Junaidi yang akan menggantikan Aditya Rizki Pradana dari Partai Demokrat.

“Yang satu lagi tersisa yaitu dari Partai Demokrat pengganti Aditya, yakni Pak Junaidi, sampai saat ini SK tersebut belum kami terima dari Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

Dia mengungkapkan, rapat paripurna pelantikan dua anggota dewan ini akan digelar dengan undangan terbatas sesuai dengan ketetapan aturan protokol kesehatan Covid-19.

“Undangan terbatas, pejabat daerah kami batasi, kemudian ada pihak keluarga anggota dewan yang akan dilantik, lalu kami juga mengundang anggota dewan yang diganti, sekarang menjadi Bupati Bangka Barat terpilih, Pak Sukirman dan Bupati Bangka Tengah, Pak Algafry,” pungkasnya. (DEI)

Jelang Ramadan, Ketua Komisi II DPRD Babel Minta Distributor Tidak Naikkan Harga Sembako

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur meminta kepada agen atau para distributor untuk tidak menaikkan harga sembako menjelang Ramadan sampai Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

“Jadi jangan sampai menjelang bulan Ramadan, apalagi Covid-19 menjadi alasan mereka untuk menaikan harga sembilan bahan pokok (sembako-red),” kata Adet kepada wartawan di Gedung DPRD Babel, Rabu (7/4).

Adet mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Babel untuk membahas kesiapan stok bahan pokok ini.

“Nantinya kami akan melakukan rapat bersama disperindag provinsi mengenai kesiapan pemerintah terhadap sembilan bahan pokok ini, apakah mencukupi atau tidak,” ujarnya.

“Tetapi berdasarkan hasil rapat kami dengan Bulog beberapa bulan lalu, kesediaan beras, minyak goreng, gula untuk saat sekarang ini masih cukup untuk kebutuhan masyarakat Babel,” sambungnya.

Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, saat ini hal yang perlu ditekankan yakni mengenai masalah harga sembako itu sendiri, pasalnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri harga sembako biasanya melonjak naik.

“Kami dari Komisi II terus memantau perkembangan harga di pasaran-pasaran yang ada di Provinsi Babel, yang jelas kepada para pengecer ataupun penyalur sembako harus taat dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

“Apabila misalnya ada temuan-temuan dari kami terhadap para pengecer ataupun penyalur ini, kami akan menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang menyalahi aturan tersebut, minimal dari dinas terkait akan menarik kembali izin-izin yang ada di mereka,” pungkasnya. (DEI)

DPRD Babel Terima Kunker Komisi I dan II DPRD Beltim

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima kunjungan kerja Komisi I dan II DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dalam rangka menggali informasi mengenai beberapa hal, diantaranya terkait aturan baru yang telah diterapkan oleh DPRD Babel.

Kunjungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Belitung Timur disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo didampingi dua anggotanya, Adet Mastur dan Beliadi di ruang banmus DPRD Babel, Selasa (6/4).

“Mereka bertanya masalah aturan-aturan yang baru terkait Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 33 tahun 2020 kemudian masalah tunjangan-tunjangan yang ada di dewan provinsi, dan kita juga bahas masalah reses di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Hendra Apollo usai pertemuan.

Terkait tunjangan perumahan dan transportasi para anggota dewan, dijelaskan dia, besarannya disesuaikan dengan APBD dari masing-masing kabupaten/kota.

“Kalau tunjangan disesuaikan dengan anggaran dari daerah masing-masing, kalau untuk angka nominal nya kita belum ketemu karena kita masih melakukan penelitian,” terangnya.

“Kalau misalnya tunjangan perumahan itu dimana lokasinya, terus tunjangan kendaraan (mobil-red) ini kapasitasnya dua ribu CC,” sambungnya.

Selain itu, terkait reses, dia menjelaskan, para anggota dewan harus mengikuti vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu. “Kita harus melakukan vaksin, semua anggota dewan, karena kita harus melindungi diri kita dulu dan Keluarga kita juga harus di vaksin,” ujarnya. (DEI)

Abang Hertza Ajak Masyarakat Jaga Aset Daerah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengimbau warga di daerah itu untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun dengan menggunakan dana APBD.

“Walikota Pangkalpinang bersama masyarakat telah membangun jembatan jerambah gantung dengan pikiran dan mari kita jaga bersama sama sehingga menjadi kebanggan kita bersama namun kalau ada yang merusak fasilitas publik sangat kita sayangkan, ” ujar Abang Hertza, Selasa (6/4).

Dia juga mengajak semua masyarakat untuk terus menjaga setiap fasilitas publik dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik baiknya untuk kenyamanan masyarakat.

“Semua elemen masyarakat untuk terus menjaga aset milik daerah sehingga warga Pangkalpinang dapat menikmati sepenuhnya fasilitas yang ada tersebut,”katanya. (*)

Ketua DPRD Pangkalpinang Imbau Warga Waspada Perubahan Cuaca

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengimbau warga di daerah itu untuk tetap waspada dengan perubahan kondisi cuaca.

“Saya selalu perwakilan rakyat menghimbau warga agar waspada dengan anomali cuaca yang cukup ekstrem sehingga tidak membahayakan apalagi menimbulkan korban jiwa, ” kata Abang Hertza, Selasa, (6/4).

Dia juga meminta SKPD terkait bidang kebencanaan untuk tetap sigap dan cepat merespon setiap peristiwa alam yang terjadi agar masyarakat terbantu dan merasakan kehadiran Pemerintah Kota Pangkalpinang di tengah-tengah mereka.

“Senin malam terjadi puting beliung di Kota Pangkalpinang yang menimbulkan kerusakan, dan beberapa pohon tumbang saya mengharapkan dinas terkait melakukan upaya maksimal dan optimal dalam penanganannya,”harapnya.

DPRD Bangka Barat Sampaikan 16 Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2020

WARTABANGKA, MUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Selasa (6/4). Agenda paripurna ini terkait penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Babar, Marudur Saragih dan dihadiri oleh Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh, Wakil ketua I, H. Oktoraszari, Wakil ketua II, Miyuni Rohantap, anggota DPRD Bangka Barat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat, dan segenap tamu undangan lainnya.

Sekretaris DPRD Bangka Barat, Amir Hamzah saat menyampaikan laporan mengatakan ada 16 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Yang pertama adalah dinas kesehatan. Didalamnya disebutkan perlu diperhatikan dalam permasalahan kurangnya mobil ambulans di puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Oleh karena itu, perlu dianggarkan untuk penambahan mobil ambulans pasien yang akan dirujuk ke luar Bangka Barat cepat ditangani. Ambulans PCR perlu dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

“Kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam melayani masyarakat,” kata Amir.

Yang kedua adalah dinas pendidikan dan olahraga. Menurutnya, kerja sama sekolah swasta dan negeri perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas guru di Kabupaten Bangka Barat dan honorer gaji guru.

“Pembayaran ustaz dan ustazah perlu diutamakan dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan perluu ditingkatkan,” jelas Amir.

Lalu, Amir melanjutkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM), penerimaan tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL ) perlu di pertimbangkan sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan serta tenaga yang proses rekrutmennya harus profesional dan terbuka.

Lanjut, beberapa OPD lainnya juga ikut dalam butir rekomendasi. Salah satunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD ) Babar dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP).

“Peningkatan PAD dari segala Sektor dengan menggali sumber potensi PAD yang baru dan jaminan investasi agar mempermudah perlindungan usaha bagi pelaku usaha dalam kaitan menerbitkan Izin Usaha sesuai aturan yang berlaku,” sebutnya.

Selain itu, untuk dinas lingkungan hidup daerah. Pihak DPRD menilai DLH masih lemah melindungi serta mengawasi Taman Hutan Raya (Tahura) Menumbing yang merupakan salah satu aset penting bagi Bangka Barat.

“Dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah masih lemah dalam perlindungan dan pengawasan di kawasan Taman Hutan Raya di Bukit Menumbing. Pengawasan dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha tambak udang di daerah juga masih lemah,” imbuh Amir.

Sementara itu, Plh. Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh menjelaskan rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan masukan kepada pemerintah daerah guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang dipandang kurang dan meningkatkan yang dipandang cukup baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dikatakan Amir, rekomendasi atas LKPJ merupakan bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan dan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.

“Rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama ke depannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga melalui rapat paripurna ini kita dapat semakin berkomitmen bersama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal di Kabupaten Bangka Barat Negeri Sejiran Setason ini,” tutup Soleh. ( IBB/ADV )

DPRD Babel Terima Kunjungan Peserta Studi Strategis dari Lemhanas RI

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima kunjungan para peserta dari Lemhanas RI angkatan ke-62 dalam rangka melakukan studi strategis dalam negeri ke Provinsi Babel.

Kedatangan para peserta dari Lemhanas RI ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (5/4).

“Kegiatan studi strategis Lemhanas RI berlangsung selama empat hari (mulai 5-9 April 2021) di Bangka Belitung,” kata Herman Suhadi usai menerima kunjungan para peserta dari Lemhanas RI.

Dia mengungkapkan, kunjungan para peserta Lemhanas ke DPRD ini bertujuan untuk meminta informasi dan data tentang berbagai hal yang ada di Babel, sebagai bahan kajian mereka dalam melakukan studi strategis.

“Yang pertama, pertanyaan mereka itu tentang asimilasi di Babel yang begitu baik, misalnya tentang kerukunan SARA, mudah-mudahan kita sama-sama berharap tidak akan pernah terjadi kerusuhan tentang itu,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan dia, para peserta dari Lemhanas juga menanyakan tentang cara Pemerintah Provinsi Babel bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di bidang perekonomian.

“Alhamdulillah, kami jawab, Babel memiliki SDA yang sampai hari ini masih ada, misalnya, timah, sawit, karet, lada, dan semua komoditi itu harganya dalam keadaan baik, sehingga kita mampu bertahan,” jelasnya.

“Disamping itu, suatu modal yang sangat besar dan harus kita jaga, yaitu, kondusifitas Provinsi Bangka Belitung ini,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, diutarakan dia, pihaknya juga menyampaikan usulan kepada para peserta Lemhanas untuk melakukan kajian tentang RUU Daerah Kepulauan.

“Saya mohon dengan hormat kepada mereka untuk dapat meneruskan (kajian-red) itu ke DPR RI atau pemerintah pusat, tapi mereka menyarankan agar kita dari asosiasi provinsi kepulauan itu mengajukan surat permohonan kepada Lemhanas untuk mengkaji itu,” ungkapnya.

“Kemudian hal lain, saya juga menyampaikan tadi bahwa kita butuh fakultas kedokteran, karena mereka juga akan mengadakan kunjungan studi strategis di Universitas Bangka Belitung,” tandasnya. (DEI)