DPRD

DPRD Babel Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2020 telah disetujui oleh DPRD untuk disahkan menjadi Perda setelah mendengarkan pandangan akhir dari seluruh fraksi, Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (26/7).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Babel, Ranto Sendhu mengatakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepannya.

“Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur beserta jajarannya yang telah berusaha memaksimalkan realisasi pendapatan daerah ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Ranto Sendhu saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Dia menyebutkan, ada beberapa masukan dan catatan terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, yakni salah satunya mengenai target pendapatan melalui retribusi daerah yang hanya terealisasi sebesar kurang lebih 40 persen.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk terus melakukan perencanaan yang lebih efisien terhadap peningkatan penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah,” terangnya.

“Berkenaan dengan saran dan masukan tersebut, kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020 untuk ditetapkan menjadikan Perda. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat, atas kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih,” tutupnya.

Pernyataan persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 untuk disahkan menjadi Perda ini juga telah disampaikan oleh para juru bicara dari enam fraksi lainnya, dengan masing-masing memberikan beberapa catatan dan masukan kepada eksekutif. (DEI)

Pastikan Gas Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Gelar RDP

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Biro Umum, Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial Provinsi Babel terkait penetapan gas elpiji 3 kg bagi masyarakat tidak mampu di Ruang Rapat Komisi II DPRD Babel, Rabu (21/7).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran gas subsidi 3 kg ini benar-benar tepat sasaran.

Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, pihaknya melibatkan Dinas Sosial dalam rapat dengar pendapat ini dengan maksud untuk meminta penjelasan terkait kategori masyarakat yang kurang mampu.

“Setelah kami dapat penjelasan tersebut, bahwa kategori orang yang miskin itu adalah orang yang berpendapatan dibawah Rp3 juta. Jadi bagi masyarakat yang berpendapatan dibawah Rp3 juta, itu lah orang yang miskin, berarti mereka berhak untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg,” kata Adet kepada sejumlah wartawan usai RDP.

Sementara untuk dinas dukcapil, diutarakan Adet, pihaknya meminta data terbaru mengenai jumlah penduduk dan kartu keluarga (KK).

“Karena yang berhak mendapatkan gas subsidi 3 kg ini berdasarkan KK yang masuk kategori kurang mampu, termasuk jumlah persentase nelayan, karena nelayan ini juga berhak mendapat gas subsidi 3 kg,” jelasnya.

“Selanjutnya, kami memanggil Disperindag karena sebagai leading sector dari para pelaku usaha mikro. Jadi kami juga meminta data jumlah masyarakat yang memiliki usaha mikro, seperti penjual gorengan, bakso, dan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan gas subsidi 3 kg,” sambungnya.

Adet menuturkan, para pelaku usaha mikro ini berhak mendapatkan 9 sampai 12 tabung gas subsidi 3 kg dalam setiap bulan.

Setelah mendapatkan data-data yang akurat dari Disperindag, Dukcapil, dan Dinas Sosial, lanjut Adet, pihaknya akan memanggil kembali pihak Pertamina, Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas), dan BRI.

“Kenapa kita nanti akan memanggil BRI, karena berkenaan dengan Kartu Brizzi yang dikeluarkan oleh BRI diperuntukan bagi masyarakat penerima gas subsidi 3 kg,” terangnya. (DEI)

DPRD Babel Rekomendasikan Gubernur Bentuk Tim Gabungan Atasi Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, unsur Forkompimda, dan perwakilan masyarakat nelayan terkait permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat.

Diketahui sebelumnya, permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga hal ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat, khususnya antara para nelayan dengan penambang.

Padahal aturan di dalam Perda RZWP3K sudah jelas menyatakan bahwa daerah tersebut bebas dari segala bentuk aktivitas pertambangan. Namun sayangnya, para penambang di daerah itu masih saja tetap membandel untuk melakukan aktivitas pertambangan, meskipun sudah berulang kali telah dilakukan penertibkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua Komisi II sekaligus Mantan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, berlarut-larutnya permasalahan ini disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga tidak ada efek jera bagi para penambang.

“Disamping Perda (RZWP3K-red), ada Undang-Undang Minerba dan PP (Peraturan Pemerintah) yang harus ditegakkan oleh pihak kepolisian, sedangkan Satpol PP bertindak berdasarkan Perda,” kata Adet saat menyampaikan pendapatnya pada RDP di ruang banmus DPRD Babel, Senin (19/7).

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada peserta rapat agar dapat membentuk tim gabungan antara Polda Babel, TNI, dan Satpol PP untuk melakukan penegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam.

“Kita kan sudah tahu akar permasalahan, tinggal solusi yang kita cari, solusinya itu apakah nanti kita akan membentuk suatu tim untuk melakukan penerbitan yang melibatkan Satpol PP, pihak kepolisian, TNI, maupun dinas terkait, serta masyarakat, biar kita sama-sama kerja,” terangnya.

Senada, Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Maryono juga meminta agar tim gabungan dapat segera dibentuk. Selain itu, dia juga meminta DPRD Babel membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) Teluk Kelabat Dalam.

“Saya katakan dengan sebenarnya, kondisi di Teluk Kelabat Dalam sudah mulai memanas, kalau terjadi aksi anarkis oleh masyarakat nelayan, siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami meminta segera dibentuk tim. Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD untuk mencabut IUP di Teluk Kelabat Dalam ke Kementerian ESDM,” tegasnya.

Menyikapi berbagai aspirasi dari para peserta rapat, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menyatakan sepakat untuk membuat surat rekomendasi kepada gubernur agar segera membentuk tim gabungan penegakan hukum di Teluk Kelabat Dalam.

“Karena sebagai pimpinan eksekutif, beliau (gubernur-red) lah sebagai eksekutornya, dan kita akan menyampaikan rekomendasi itu secepat mungkin, harapan saya keputusan ini jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti, Ini lah yang harus diperhatikan, kita harus kerja keras dan kerja cerdas,” pungkasnya. (DEI)

Komisi II DPRD Babel Siap Perjuangkan Anggaran Pembangunan Dermaga Air Menduyung

WARTABANGKA.COM, AIR MENDUYUNG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat nelayan sekaligus meninjau kondisi Dermaga Air Menduyung, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (16/7).

“Kita ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan, apakah dermaga ini betul-betul dibutuhkan atau tidak,” kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan didampingi para anggotanya.

Setelah mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat nelayan setempat, disampaikan Adet, pemugaran dermaga ini akan masuk skala prioritas utama Komisi II DPRD pada tahun anggaran 2022.

“Karena dari enam titik (dermaga-red) yang kami tinjau, Dermaga Air Menduyung ini lah merupakan lokasi yang terparah, melihat kondisi ini, secara otomatis ini akan menjadi skala prioritas utama kami di tahun anggaran 2022 untuk pembangunan jetty,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, diutarakan dia, pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan jetty di Dermaga Air Menduyung ini pada APBD 2022.

“Jadi mau tidak mau di tahun depan ini mesti harus kita perjuangkan untuk didapatkan anggaran APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Air Menduyung, Kasdan memberikan apresiasi atas kepedulian Komisi II untuk memperjuangkan pembangunan jetty di Dermaga Air Menduyung.

“Memang keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai fakta, artinya wajar masyarakat kita mengeluh melihat kondisi dermaga ini,” ujar Kasdan.

Dia berharap, pembangunan jetty di Dermaga Air Menduyung ini betul-betul dapat terealisasi pada 2022 mendatang.

“Jadi pada tahun 2022, tolong diprioritaskan dermaga ini, karena mayoritas masyarakat kita berkerja sebagai nelayan,” harapnya. (DEI)

Sekretaris DPRD Babel Ajak Pegawai Tetap Semangat dan Selalu Bersyukur

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Setelah aparatur sipil negara (ASN), giliran Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang mendapatkan arahan langsung dari Sekretaris DPRD Provinsi Babel, M Haris AR, Kamis pagi (15/7).

Bertempat di halaman parkir gedung sekretariat DPRD, ratusan PHL mengikuti apel pagi sekaligus mendengarkan arahan dari sekretaris DPRD. Satu persatu nama-nama PHL dipanggil secara acak untuk diabsen langsung oleh pejabat eselon II tersebut. Hal ini dilakukannya untuk melihat tingkat kehadiran pegawai sekaligus mengevaluasi tingkat kedisiplinan pegawai .

Dalam arahannya Haris AR menyampaikan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menemukan pegawai yang datang ke kantor lewat dari jam 7.30 Wib. Untuk itu, dia meminta kepada kepala sub bagian untuk mengecek masing – masing staf kemudian dilaporkan kepada sekretaris DPRD secara periodik.

“Laporkan kepada kami siapa saja datang di atas jam 08.00 pagi, ataupun tidak tepat waktu bahkan siapa saja yang kembali ke rumah sebelum jam 16.00 Wib. Sebab aturan itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama saat mendatatangani kontrak perjanjian kerja di kantor ini,”paparnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan saat ini kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Babel sedang tidak baik, sehingga pemerintah pusat menginstruksikan untuk segera mengurangi belanja pegawai.

Di tahun 2022, Haris AR menerangkan bukan tidak mungkin Pemprov Babel akan memberlakukan kebijakan dimaksud, yakni terkait evaluasi TPP ASN dan evaluasi penghasilan dan personel PHL.

Bahkan, menurutnya kedepan akan ada peraturan dari pusat yg terkait gaji KDh/WKdh, gaji DPRD, TPP ASN dan gaji PHL harus bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka apabila ada penurunan PAD akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran hal tersebut.

Di tengah keuangan daerah yang sedang defisit, dia mengimbau seluruh pegawai tetap optimis selama bekerja dan dapat menunjukan profesionalisme. Berikutnya, Haris AR mengajak selalu ceria saat berkantor dan menebar senyum sesama rekan kerja, sebab selama delapan jam kerja di kantor maka energi positif mengalir ke kolega kerja lainnya.

“Ayo mulai sekarang mari kita syukuri apa yang sudah kita terima saat ini, apa yg sudah menjadi tugas kita saat ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah tempat kerja senyaman mungkin, karena waktu kita lebih banyak kita habiskan di kantor,” tutupnya. (rls)

Soal PPKM Darurat di Pangkalpinang, Ini Tanggapan Anggota DPRD Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dody Kusdian menanggapi kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tidak menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dalam penanganan Covid-19.

Menurut Anggota Dewan dapil Kota Pangkalpinang ini, pengambilan keputusan tersebut harus dengan analisa data yang benar dan akurat, dengan mempertimbangkan implikasi atau konsekuensi yang akan terjadi kedepannya.

“Mudah-mudahan ini datanya valid, artinya ketika mengatakan itu tidak dilakukan (PPKM darurat-red) karena memang pemerintah kota belum siap untuk menerapkan itu,” kata Dody kepada wartawan di gedung DPRD Babel, Rabu (14/7).

Dia mengakui, penerapan PPKM darurat ini perlu pertimbangan secara matang dan terukur. Pasalnya keputusan ini sangat bergantung kepada kesanggupan ekonomi pemerintah daerah dalam mengakomodir atau membantu kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut.

“Kesiapan dari pemerintah daerah misalnya, ketika menetapkan PPKM darurat itu, apakah sanggup mem-backup kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan masyarakat, nah ini kan harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Jadi yang kita harapkan memang kepentingan yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Dia juga berharap, pengambilan kebijakan ini harus mendahulukan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan utamanya, agar nantinya masyarakat tidak merasa dirugikan.

“Kepentingan masyarakat itu dasarnya ya butuh makan, butuh (pelayanan-red) kesehatan, dan masyarakat juga butuh kepastian, misalnya, kalau tempat-tempat (usaha-red) tertentu ditutup, siapa nanti yang ngasih makan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, untuk penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, dia menegaskan, penegakan hukum yang telah diatur di dalam perda harus betul-betul dijalankan secara optimal kepada masyarakat.

“Jangan sampai aturan yang sudah ada tidak dijalankan dengan optimal. Tapi juga kemudian kita perlu pahami tentang kondisi psikologis masyarakat, artinya ada kejenuhan yang luar biasa di masyarakat terkait dengan kondisi pandemi saat ini,” jelasnya.

“Tetapi langkah tegas itu tetap diterapkan, semestinya orang yang melanggar sementara dia tahu aturannya itu kan berbeda. Tinggal sekarang bagaimana aparat penegak hukum menjalankannya, aturannya kan sudah ada,” tandasnya.

Kendati demikian, dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah yang harus dihadapi bersama antar seluruh elemen masyarakat. Selain itu, menurut dia, perlu adanya kerjasama yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kemudian kita menangani (Covid-19) ini jangan hanya satu sisi saja, tanpa ada kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, ini harus saling menguatkan, jangan saling serang, itu yang tidak kita inginkan,” tandasnya. (DEI)

Komisi IV DPRD Babel Tinjau Kesiapan KBM Tatap Muka di SMAN 4 Pangkalpinang

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi SMA Negeri 4 Pangkalpinang, Senin siang (12/7). Kunjungan rombongan Komisi IV yang dipimpin Ranto Sendhu ini guna meninjau kesiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah itu pada minggu mendatang.

Ranto yang menjabat Sekretaris Komisi IV mengucapkan terima kasih kepada wakil kepala sekolah yang bersedia meluangkan waktu untuk sharing. Turut hadir dalam kunjungan itu Johansen Tumanggor dari Daerah Pemilihan Pangkalpinang dan Harianto dari Daerah Pemilihan Bangka Tengah. Turut mendampingi Kacabdin Wilayah I Dinas Pendidikan, Deswarman.

“Kami sudah menyusun kalender pembelajaran yang terbaru. Mulai tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2021 merupakan persiapan pembelajaran tatap muka. Dan untuk kelas belajar mengajar yang semula dijadwalkan hari ini, mengingat kondisi pandemi sekarang maka direncanakan akan dimulai pada tanggal 21 Juli nanti untuk kelas tatap muka langsung,” jelas Deswarman.

Wakil Kepala SMAN 4 Pangkalpinang bidang Humas dan Sarpras, dra. Elisa Meiventini sampaikan kuota yang tersedia sejumlah 224 siswa dengan fasilitas ruang belajar adalah tujuh kelas.

“Terkait PPDB yang sudah berlalu, peminat yang mendaftar ke SMA ini sangat melebihi kuota, yaitu sebanyak 472 siswa. SMA yang berdiri di tahun 1993 ini, sangat kekurangan sarana prasarana. Selama berdiri kami belum pernah renovasi, hanya ada rehab saja,” ungkap Elisa.

Pada pertemuan ini, Ranto juga mempertanyakan kenapa tahun ajaran 2021 ini peminat SMA jauh melebihi SMK. Padahal, katanya, SMK memiliki program studi yang dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki langsung dunia kerja.

“SMK masih diminati tetapi jurusan tertentu.
Salah satu penyebabnya karena di SMK, ada biaya lebih terkait kompetensi pengembangan potensi yang harus dikeluarkan oleh siswa”, ucap Deswarman.

Johansen tambahkan berdasarkan tinjauan sudah seharusnya ada penambahan bangunan kelas, mengingat tingginya minat siswa yang ingin bersekolah disini. “Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Pangkalpinang yang menyampaikan keluhannya kepada kami terkait keterbatasan dari sistem PPDB ini, ” ujarnya.

Sementara, Harianto menungkapkan ada baiknya untuk dikaji kembali sistem pendaftaran PPDB ini, terutama untuk jalur zonasi, karena cukup banyak permasalahan yang terjadi. Jika memungkinkan, katanya, pendaftaran dengan sistem nilai ujian seperti dulu lebih memacu siswa untuk berprestasi dan mendapatkan sekolah sesuai dengan kemampuannya.

“Memang ini aturan pusat, tapi jika dapat diatur kembali regulasi untuk persentase masing – masing jalur PPDB terutama kuota zonasi lebih diperbesar, itu lebih baik, ” kata politisi Golkar ini diakhir pertemuan. (Utari Marisa/Pramas Publikasi Setwan)

Komisi II DPRD Babel Tinjau Venue Porprov VI

WARTABANGKA, MUNTOK – Komisi IIDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dikomandoi Adet Mastur, didampingi anggota komisi II, antara lain, Mansah, Heryawandi, Arbiyanto , Ariyanto, Mulyadi dan Edi Junaidi Foe, melakukan peninjauan tempat pertandingan (Venue) Porprov VI, di Bangka Barat, (9/7).

Saat melakukan peninjauan dilapangan, Ketua komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, mengungkapkan, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI di Kabupaten Bangka Barat, rencananya, Porprov akan diselenggarakan pada tahun 2022, ditunda menjadi Tahun 2023.

“Mengingat kondisi sepertinya stadion ini belum memadai walaupun lapangannya sudah standar nasional. tetapi fasilitas yang lain ini yang belum ada,” ungkap Legislator PDI-P Adet Mastur.

Selain itu, pertumbuhan rumput dilapangan yang belum tumbuh maksimal, serta berbagai fasilitas lainnya belum memadai seperti belum adanya podium, garis lintasan atletik dan pendukung lainnya.

Dijelaskannya, bahwa Provinsi Babel telah mengucurkan Anggaran Dana bantuan (Daba) ke Kabupaten Bangka Barat dalam rangka persiapan Porprov sebesar Rp 20 miliar.

“Di Tahun 2020 sudah menggelontorkan sebesar 10 miliar dan ditahun ini juga kami mengelontorkan sebesar 10 miliar,” terangnya.

Diakuinya, bahwa pemeritah kabupaten bangka barat mengusulkan kembali untuk meminta tambahan anggaran dana bantuan (Daba) Provinsi, senilai Rp50 miliar untuk penyelesaian dan membangun berbagai Fasilitas-fasilitas yang belum lengkap tersebut.

“Kami berharap kepada pemkab bangka barat untuk menyiapkan anggaran juga, karena dana APBD provinsi juga sangat minim dan tidak bisa juga fokus ke sini. Mudah-mudahan masih tersisa dua tahun ini kita bisa bertahap untuk memberi bantuan, walaupun tidak sepenuhnya,” tukas Adet. (*/ryu)

Anggaran Rp12,5 M untuk PON Papua Dinilai Sangat Minim, Adet Mastur : Mohon Dimaklumi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama KONI dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Babel terkait persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, pihaknya telah menyetujui anggaran untuk KONI sebesar Rp12,5 miliar dalam menghadapi PON XX di Papua yang rencananya akan digelar pada 2 sampai 5 Oktober 2021 mendatang.

“Anggaran ini terkesan sangat kecil karena waktu pelaksanaan daripada Porwil (Pekan Olahraga Wilayah) saja kita mengeluarkan anggaran sekitar Rp16 miliar lebih, jadi ini mohon untuk dimaklumi oleh KONI dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,” kata Adet kepada wartawan di ruang rapat Komisi II DPRD Babel, Rabu (8/7).

Berdasarkan hasil RDP, disampaikan Adet, Babel akan mengirimkan sebanyak 80 atlet yang ikut berkompetisi dalam 20 cabang olahraga (cabor) pada ajang PON XX.

“Jadi persiapan-persiapan sudah dilakukan, intinya atlet-atlet Bangka Belitung yang akan mengharumkan nama daerah ini sudah siap tanding di bulan Oktober yang akan datang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disparpora Babel, Suharto memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II yang telah ikut mendukung kegiatan PON XX di Papua.

“Saya merasa enjoy, senang membahas ini, karena RDP dibahas secara buka-bukaan,” ungkap Suharto.

Dia berharap, anggaran untuk KONI ini dapat segera dicairkan pada pekan depan agar segala persiapan para atlet dapat terpenuhi.

“Karena kasihan, contohnya, basket, binaraga itu Training Camp (TC) nya diluar, sudah menggunakan uang sendiri,” terangnya.

Lebih lanjut, dia mengakui, anggaran Rp12,5 miliar yang telah disetujui tersebut masih minim untuk mengakomodir semua keperluan dalam menghadapi PON XX.

“Dengan kondisi 100 orang atlet termasuk para pelatihnya itu minim sekali. Pak Ketua (Komisi II DPRD Babel-red) akan mencari solusinya, syukur-syukur nanti akan bertemu Pak Gubernur mencari dana untuk menambah anggaran itu,” ujarnya.

“Namun kami paham, kami tidak akan memaksa pemerintah terkait kondisi keuangan daerah saat ini, karena memang posisinya lagi sulit menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (DEI)

Komisi II DPRD Babel Tinjau Wisata Seribu Bagan Air Nyatoh

WARTABANGKA, SIMPANGTERITIP– Berbagai potensi yang dimiliki Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpangteritip, Kabupaten Bangka Barat menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), salah satunya wisata seribu bagan.

Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan komisi II membidangi tentang perekonomian. Adapun, mitra Komisi II DPRD Babel, antara lain, dinas pertanian ketahanan pangan, dinas pariwisata pemuda dan olahraga.

Tak hanya itu, komisi II juga bermitra dengan dinas koperasi dan UMKM, dinas perindustrian dan perdagangan selain itu, dinas kelautan perikanan dan badan keuangan daerah.

“Kenapa kami memilih untuk datang ke Desa Air Nyatoh. Karena desa ini menjadi PR, kerja kami di tahun 2021 ini, karena berkaitan dengan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata,” kata Adet saat kunjungan kerja di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpangteritip, Selasa (6/7).

Berbicara soal tata ruang laut, kata, Adet, Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) sudah disahkan di tahun 2020, sehingga izin usaha pertambangan (IUP) yang berada mulai dari Desa Air Nyatoh sampai dengan daerah Teluk Kelabat Dalam, tidak ada lagi pertambangan.

” Jadi bapak atau ibu, silakan yang mau berusaha untuk nelayan, apakah zona tangkapan, zona budidaya dan zona pariwisata. Karena Desa Air Nyatoh terkenal dengan wisata 1000 bagan. Maka, dengan adanya wisata 1000 bagan IUP-IUP kita hilangkan, ini berkenaan kelautan dan perikanan,” terangnya.

Sementara pada kunker tersebut, Adet Mastur didampingi anggota komisi II, antara lain, Mansah, Arbiyanto , Ariyanto dan Mulyadi. Mereka berkesempatan meninjau langsung ke pantai wisata 1000 bagan. Dan berbincang- bincang bersama Ketua BPD Desa Air Nyatoh, Suwandi dan masyarakat setempat. (rls)