DPRD

Lepas Jabatan Ketua DPRD Babel, Didit Ngaku Sedih

WARTABANGKA, PANGKALPINANG -Didit Srigusjaya mengaku sedih melepas jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) setelah namanya ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Diketahui, DPP Partai PDI Perjuangan telah mengusung Didit Srigusjaya untuk maju menjadi Calon Bupati Bangka Tengah pada Pilkada Serentak 2020. Otomatis, secara aturan dirinya harus melepas jabatannya sebagai ketua DPRD.

“Jujur ada perasaan sedih, ini tidak bicara ruang lingkup yang kecil, ini panggilan moral, tapi dimanapun berada, saya tetap seperti Didit yang dulu, apapun jabatannya, apapun yang terjadi saya seperti dulu itu lah karakter saya,” kata Didit kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Babel, Rabu (23/9).

Dia mengungkapkan, hampir separuh hidupnya dihabiskan duduk di kursi legislatif, mengemban amanah menjadi wakil rakyat dengan banyak melalui tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

“Bayangkan dari umur 26 tahun sampai sekarang hampir 45 tahun. Jadi setengah hidup saya ada di DPRD, yang membuat sedih kadang-kadang ada yang wa, sms, itu dari honorer, oknum-oknum PNS, ada yang wa, kalau bapak nggak disini lagi siapa yg bela kami, nah yang demikian itu, jujur saja membuat saya sedih,” ungkapnya.

Menurut Didit, momen yang paling berkesan sebagai ketua DPRD, yakni saat dirinya mampu membuktikan bahwa DPRD itu dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, setiap aspirasi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti.

“Sangat berkesan saat kita bisa menerima masyarakat,memberi saran dan memperjuangkan aspirasi mereka. Masyarakat juga banyak menanyakan, apakah kelak ruang ketua DPRD akan seperti dulu akan menerima siapa saja, serta tokoh- tokoh masyarakat Babel yang menyampaikan perhatiannya, Pak Ketua kalo bisa tolong pengawasannya harus bener – bener dijaga kedepannya, kami harapkan penganti ketua DPRD Babel hampir sama lah dengan Pak Didit,” pungkasnya (*/DEI)

Anggota DPRD Babel Ferdiyansyah Beri 7 Tips Hindari Covid-19

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ferdiyansyah, mengaku prihatin atas meningkatnya pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Berdasarkan data dari Satgas Covid-19per 21 September 2020 pukul 20.00 WIB, data kasus terkonfirmasi positif berjumlah 312, yang selesai diisolasi 268 orang dan meninggal 4 orang. Kemudian, data kasus suspek hingga kini berjumlah 1.581 dan data pemantauan kontak erat berjumlah 4.348.

“Kita turut prihatin atas meningkatnya pasien positif Corona di Bangka Belitung ini. Kita berharap, semoga Pandemi Covid-19 ini cepat selesai dan kehidupan normal kita bisa berjalan kembali seperti sedia kala,” harapnya.

Baca juga: Bertambah 1, Total Ada 24 Kasus Positif Covid-19 di Bangka Barat

Adapun 7 tips agar terhindar dari Covid-19 yakni:

  1. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan dari penyakit dan marabahaya serta memohon diberikan kesehatan dan keselamatan
  2. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena kedua jenis makanan ini mengandung Vitamin C yang berguna untuk pembentukan imun tubuh.
  3. Mengkonsumsi madu, karena madu baik untuk kesehatan. Apalagi di Babel banyak madu-madu alami, seperti madu hutan, pelawan, kelulut dan yang lainnya.
  4. Rutin berolahraga, terutama di pagi hari. Seperti jalan dan lari pagi, sembari berjemur di sinar matahari pagi yang sangat baik untuk membunuh virus serta kuman-kuman penyakit dan manfaat lainnya dari sinar matahari pagi.
  5. Memakai masker bila keluar rumah atau berpergian ke luar rumah.
  6. Sering mencuci tangan dalam setiap aktvitas yang akan kita kerjakan.
  7. Selalu menjaga jarak (Physical Distancing) dan menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.

“Intinya kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita tertular virus Covid-19 ini. Kalaupun kita harus keluar kota melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, kita harus menjaga diri kita. Karena bagaimanapun, selain menjaga kesehatan ekonomi kita juga harus berjalan,” pesan Politisi Partai Gerindra itu lagi.

“Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Pandemi Covid-19 ini cepat selesai dan kehidupan normal kita bisa berjalan kembali. Jadi perekonomian harus jalan dengan standar penerapan protokol kesehatan. Intinya, antara kesehatan dan ekonomi harus saling menguatkan. Insyaallah pandemi ini bisa kita lewati bersama. Insyaallah Babel Bisa,” pungkasnya. (*/ryu)

Pembahasan Raperda Perubahan Retribusi Jasa Usaha Hampir Final

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Pansus Raperda Retribusi Jasa Usaha dan Lain Lain Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Agung Setiawan mengatakan pembahasan Raperda Perubahan Retribusi Jasa Usaha sampai saat ini sudah menuju finalisasi.

“Artinya ada sedikit bahasan lagi daftar inventarisir masalah yang harus kami konsultasikan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Agung kepada wartawan di gedung DPRD Babel, Senin (21/9).

Agung menjelaskan, tujuan dari konsultasi ke Kemendagri ini agar Raperda Perubahan Retribusi Jasa Usaha yang dibuat dapat berjalan maksimal sehingga pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat dan tidak memberatkan masyarakat.

“Misalnya, jalan provinsi ini ada 800 an kilometer, artinya ada retribusi usahanya disana, seperi pemakaian bahu jalan, ini kan dibayar, kita bikin yang murah-murah saja, yang penting masyarakat itu tidak merasa berat, ini semua harus diatur,” jelasnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan, ruang pertemuan di masing-masing OPD dan Gedung Diklat Babel juga akan diatur sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Misalnya di BUMD kita, kita belum punya BUMD agrobisnis yang bisa dikembangkan, kemudian jasa-jasa giro dan lainnya, ini kan menjadi aset-aset kita di Babel, di atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan PAD kita,” ulasnya.

“Jadi perubahan-perubahan ini lah kami tampung, khususnya dari segi hukumnya kami diskusikan ke Kemendagri, jadi kondisi ini membuat kami lebih hati-hati,” tandasnya. (*/DEI) 

Erzaldi-Herman Deru Akhirnya Sepakati Lokasi Pembangunan Jembatan Batera

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru telah sepakat soal titik lokasi rencana pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera (Batera). Jembatan akan dibangun dari Tanjung Tapak, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersambung ke kawasan Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan.

“Yang paling penting adalah hari ini sudah menentukan titik masing-masing, bahwa di Sumatera Selatan itu berada di titik lokasi Tanjung Tapak, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk titik lokasi di Bangka itu di Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan,” kata Herman Deru usai menggelar diskusi terfokus di ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Kamis (17/9).

Hasil kesepakatan ini, kata dia, sebagai bentuk keseriusan dari kedua provinsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat jarak silahturahmi, yakni dengan cara membangun jembatan tersebut.

“Jadi dalam setiap program besar itu tentu harus diawali dari perencanaan yang benar dulu, kita sudah pada tahap, FS atau Feasibility Study, DED (Detail Engineering Design-red), bahkan tadi timbul tiga opsi alternatif tempat titik operate masing-masing, ini adalah peristiwa penting bagi Sumsel dan Bangka,” ujarnya.

Dia berharap, pembangunan Jembatan Bangka – Sumatera ini nantinya akan menjadi semangat baru bagi pelaku usah, baik yang dari luar Sumsel dan Bangka, bahkan dari pelaku usaha dari luar negeri.

“Seperti kita ketahui bahwa SDA di Bangka itu sudah nyata dan terkenal, begitu juga Sumsel, baik pertanian, perkebunan dan juga SDA migas dan batubara nya. Jadi mudah-mudahan dapat saling memanfaatkan ini, sehingga dapat segera mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi dan juga menuju kesejahteraan,” harapnya.

Sementara, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menyambut baik hasil kesepakatan ini semata-mata untuk lebih mensejahterakan masyarakat baik masyarakat Sumsel maupun Bangka Belitung.

“Silahturahmi lebih dekat lagi dan ekonomi tentunya lebih terangkat, ini usaha kita bersama untuk kepentingan dua provinsi ini sebagai saudara serumpun, kita ketemu Pak Menteri (PUPR-red) membawa kesepakatan ini untuk ditindaklanjuti untuk menjadi program strategis nasional,” ujarnya. (*/DEI)

Amri Tolak Wacana Pasien Covid-19 yang Dikarantina Dikenakan Biaya 

WARTABANGKA, PANGKALPINANG -Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mengaku tidak setuju soal wacana Pemprov Babel yang akan mengenakan biaya bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menjalani karantina.

Dia menjelaskan, mengacu pada Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, masih difokuskan dalam hal penanganan Covid-19.

“Oleh karenanya, terlepas persoalan APBD kita yang memang tertekan sekarang ini, maka wajib bagi kita untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dimana pun itu yang kita tetapkan. Dan itu (biaya-red) perawatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Amri saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/9).

Menurutnya, salah satu cara yang paling tepat untuk mengantisipasi dari paparan Covid-19, yakni dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan, seperti penggunaan masker saat beraktivitas diluar rumah, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak.

“Maka melalui Inpres Nomor 4 tahun 2020 dan diturunkan di pergub, setelah kita lakukan sosialisasi dan edukasi, ya memang harus ada penindakan kepada masyarakat yang membandel dengan ketentuan tersebut,” terangnya.

“Bagi kami DPRD, tindakan persuasif, sosialisasi, dan edukasi itu mesti terus kita giatkan, tiada hentinya kepada masyarakat, jangan kita menyerah dari masyarakat yang kurang menjalankan aturan itu, ya tetap kita tegur,” imbuh Politikus PPP ini.

Selain itu, adanya wacana sanksi berbayar kepada pasien terkonfirmasi positif yang dirawat agar masyarakat lebih disiplin mematuhi protokol Covid-19, Amri menilai, hal tersebut tidak ada korelasinya.

“Artinya, masyarakat tidak ada yang mau akan terkena paparan Covid-19, nah apakah ada jaminan, orang yang dirawat di Asrama Haji itu tidak mematuhi protokol, pergub yang mengacu kepada inpres itu kan untuk mendisiplinkan masyarakat agar melaksanakan protokol,” jelasnya.

“Kemudian apabila masyarakat kita sudah ketat melaksanakan protokol Covid-19, apakah sudah ada jaminan tidak akan terjangkit? Belum tentu, Maka tidak fair dong kalau misalkan dihukum hanya gara-gara tidak melaksanakan protokol, tidak bisa dijadikan acuan,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mewacanakan bagi pasien yang menjalani perawatan di Wisma Karantina BKPSDM Babel akan dikenakan biaya.

Kebijakan ini, kata dia, dikarenakan beban APBD Pemprov Babel yang akan semakin tergerus untuk menanggung semua biaya. Apalagi, beberapa hari terakhir, jumlah orang yang dikarantina semakin banyak.

“Kita sedang merumuskan siapa yang dirawat di wisma karantina, berbayar. Kita nggak bisa APBD terus tergerus karena masyarakat tidak disiplin, ” ujarnya, saat berkunjung ke Toboali, belum lama ini.

Ia menilai, peningkatan pasien Covid dikarenakan kedisiplinan masyarakat yang kurang. Apabila prokes Covid dijalankan, ia yakin penyebaran virus bisa dicegah.

“Gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, saya yakin kita akan bisa kembali hijau. Kita harus bersama-sama mem-push agar lebih kuat, melakukan gerakan bersama mendisiplinkan prokes Covid dan upaya pencegahan, ” terangnya.

Diakui Erzaldi, saat ini kondisi wisma karantina BKPSDM sudah penuh oleh pasien positif dan suspek yang dikarantina. Bahkan, Pemprov Babel juga meminjam. Asrama haji untuk menampung pasien terkait Corona.

“Memang beberapa hari terakhir terjadi peningkatan khusus, di Provinsi Babel yang perlu di khawatirkan adalah Kota Pangkalpinang, karena aktivitasnya padat, masyarakatnya banyak, perlu langkah-langkah antisipasi, ” terangnya.

Upaya pendisiplinan masyarakat, lanjut dia telah dilakukan bermacam upaya seperti razia prokes Covid, termasuk pemberian sanksi bagi melanggar. (*/DEI/TWO)

Menuju Swasembada Daging, DPRD Babel Bahas Raperda Peternakan 

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pansus Peternakan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini sedang membahas Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Kita akan mengatur regulasi berkenaan dengan peternakan ini, dimana Provinsi Babel ada dua komoditas unggulan, yang pertama, sapi dan yang kedua, unggas,” kata Anggota Pansus Peternakan DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan, Rabu (16/9).

Berkenaan dengan peternakan sapi, dia berharap, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Babel dapat menjadi daerah swasembada daging.

“Hampir setiap kali lebaran, kita mengalami permasalahan-permasalahan daging. Dengan banyaknya komoditas sapi, berarti harga daging akan menurun dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Babel,” ujarnya.

“Oleh karena itu, untuk mempersiapkan regulasi ini, kita juga akan mempersiapkan infrastruktur, karena kita sudah ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas-red) tentang peternakan yang ada di Air Pelempang (Kabupaten Bangka),” imbuhnya.

Adet menyebutkan, ada dua program untuk peternakan sapi, yakni, program penggemukan dan perkembangbiakan sapi. “Nah untuk perkembangbiakan sapi ini diserahkan kepada masyarakat lewat kelompok-kelompok peternakan yang ada di Babel,” terangnya.

“Kelompok-kelompok peternakan ini sudah banyak sekali di Babel. Hampir di setiap desa, mereka beternak sapi dan di dalam APBD kemarin, kita juga sudah mengasuransikan sapi ini,” tambahnya.

Selain swasembada daging, Politikus PDI Perjuangan ini juga menginginkan dan mendukung agar komoditi sapi ini dapat memberikan nilai tambah yakni, susu sapi.

Selain sapi, produk unggulan Babel yang akan di atur dalam Perda itu adalah hewan unggas jenis ayam, yang dibagi menjadi dua program, yakni, ayam potong dan ayam ras merawang.

“Karena ini adalah produk lokal kita dan berdasarkan hasil kunjungan kita kemarin, bahwa Palembang siap untuk menandatangani kerjasama pembelian ayam merawang ini,” tuturnya. (*/DEI)

Pemprov Babel Inginkan Komunikasi Efektif dan Respektif Terkait Pembangunan PLTN

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto menginginkan adanya komunikasi yang efektif dan respektif antar pemerintah pusat, pemda, dan pihak Thorcon Pte. Ltd terkait rencana pembangunan prototipe PLTN di Babel.

Hal ini diungkapkan Sekda Naziarto saat melakukan diskusi perkembangan dan program kerja Thorcon Pte. Ltd secara virtual melalui aplikasi zoom di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/9).

“Pada dasarnya kami mendukung setiap investor yang ingin berinvestasi di Prov. Bangka Belitung dan ini sudah dibuktikan dengan dilakukan MoU dengan PT Thorcon. Namun, alangkah eloknya seandainya pada diskusi pagi ini bisa dihadirkan juga dari menko maritim, Kementerian ESDM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bisa hadir menyimak penjelasan pak Bob,” ungkapnya.

Sekda Naziarto berharap Thorcon melakukan persiapan yang matang, agar yang dilakukan nantinya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapat dukungan dari kementerian terkait, karena Pemprov. Kepulauan Babel merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Sementara itu, Bob. S. Effendi selaku Chief Representative Thorcon International mengatakan bahwa pihak Bapeten dan Kemenko Maritim sudah mengijinkan implementasi tiga tahap yaitu test bed (2020-2021), pembangunan prototipe (2024-2026), dan pembangunan PLTN komersil (2028-2028).

Empat langkah yang akan dilakukan Thorcon saat ini dimulai dengan melakukan kajian, mengarah ke perpres, membangun prototipe, dan membangun PLTT komersial.

“Bila kajian 2021 selesai, ini akan menjadi pertimbangan perpres di 2022, kami akan berkomunikasi dengan setneg, setkab, dan menkomaritim. Dengan begitu, tentunya laporan akan sampai ke presiden. Akhir kajian ini perpres, kemudian Pemprov. Kepulauan Babel dapat melakukan perubahan di RPJMD apabila telah terbit perpres,” ungkapnya. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Oktariady
Editor : Listya

Anggota DPRD Babel Minta Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Diusut Tuntas

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ferdiyansyah mengecam peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber saat acara Wisuda Tahfidz Al Quran Masjid Falahudin, di Provinsi Lampung, Minggu (13/9).

“Kita mengutuk dan mengecam keras perlakuan teror kepada ulama kita. Ulama yang seharusnya kita lindungi dan kita ikuti nasehat-nasehat bijaknya yang menuju kebaikan bukannya malah diteror dan dikriminal seperti itu,” kata Ferdiyansyah, Selasa (15/9).

Politisi Partai Gerindra ini meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan tersangka dapat diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kepolisian untuk menyelidiki sampai tuntas motif kasus ini. Jangan sampai, jika hanya karena gangguan jiwa lantas tersangka bisa bebas tanpa kena hukuman,” katanya.

Ferdiyansyah juga mengimbau kepada masyarakat terutama umat Islam untuk tetap tenang dan tetap menjaga kondusivitas dan jangan sampai terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

“Kita percayakan kepada pihak penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita,”katanya. (*/ryu)

Aksan Sebut Perda Perlindungan Lingkungan Geologi Akan Tunjang Sektor Pariwisata

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan menilai adanya peraturan daerah tentang perlindungan geologi sangat penting untuk memajukan sektor pariwisata.

“Saya pikir adanya payung hukum soal geologi ini bagus, karena dapat menjaga dan mengembangkan, merawat, dan juga ada punishment nya di perda ini,” kata Aksan disela rapat Pansus Raperda Perlindungan Lingkungan Geologi di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (15/9).

Dia menuturkan, pansus juga sudah melakukan kunjungan ke Badan Geologi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Babel guna membahas dan mengkaji raperda tersebut.

“Artinya, perlindungan, pengawasan, pembinaan lingkungan geologi termasuk geosite, geopark untuk menunjang pariwisata, yang penting ada manfaatnya untuk Babel,” jelasnya.

Menurut dia, saat ini Raperda Perlindungan Lingkungan Geologi belum bisa difinalisasi dikarenakan dirinya ingin memastikan terlebih dahulu adanya satu persepsi dari setiap OPD.

“Perda ini dapat bermanfaat untuk mendukung pariwisata. Artinya dengan adanya perda ini, pasal-pasal itu memayungi bahwa jangan menganggu pariwisata, agar berkembang pariwisata kita,” ujarnya.

“Nah seperti kemarin, Taman Nasional Gunung Waras, mengapa belum dikembangkan jadi tempat pariwisata? ternyata, belum ada UPT, Jadi kita sudah minta kepada Pak Aziz di BKSDA segera, alhamdulillah sudah disurati oleh Kementerian Pariwisata agar segera diusulkan, dibentuk UPT, bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan Taman Nasional Gunung Maras ini jadi tempat pariwisata,” imbuhnya.

Dengan adanya raperda ini, lanjut dia, tidak hanya mengembangkan sektor pariwisata, namun sektor pertambangan pun akan ikut menjadi tertib.

“Sektor pertambangan akan nyaman karena sudah ditetapkan Perda RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah-red) nya, sehingga mereka nyaman untuk menambang, tidak lagi kucing-kucingan. Jadi untuk memastikan kita aman dengan adanya perda ini, pariwisata jadi berkembang, pertambangan juga tertib, dan juga sanksi hukumnya harus jelas,” imbuhnya. (*/DEI)

Masyarakat Ngeluh Ganti Plat Kendaraan Lambat, Komisi II DPRD Babel Akan Panggil Ditlantas dan Bakeuda

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan memanggil Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Babel dan Bakeuda pada minggu depan terkait keluhan masyarakat dalam mengurus ganti plat kendaraan.

“Seringnya masyarakat yang membayar pajak di Samsat, apabila mau ganti plat kendaraan harus menunggu lama,” kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur kepada wartawan melalui telepon seluler, Senin (14/9).

Adet menuturkan, selama ini para pengendara mengalami dilematis jika harus menunggu keluarnya plat kendaraan dari Samsat.

“Di satu sisi kalau kita membuat plat sendiri, itu kan melanggar aturan, nah kalau tidak bikin plat, ini susah,” ujarnya.

Diutarakan Adet, berdasarkan hasil kunjungan dan rapat koordinasi ke Samsat di Palembang beberapa waktu lalu, pengurusan plat kendaraan begitu mudah tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama.

“Apabila kita ganti plat, dalam jangka waktu setengah jam (30 menit-red) plat itu sudah keluar, nah kenapa di Babel kok sampai sekarang belum juga dikeluarkan plat-plat itu,” terangnya.

Lambatnya rentang waktu keluarnya plat kendaraan ini, diutarakan Adet, sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin menaati aturan yang ada.

“Maka dari itu, dalam waktu dekat kita akan memanggil Ditlantas dan Bakeuda berkenaan dengan plat kendaraan itu, apa sih masalahnya. Apakah kita nggak punya plat nya itu, atau bagaimana,” tandasnya. (*/DEI)