interpelasi

Calon Bupati Ibnu Saleh Meninggal, Ketua KPU Bangka Tengah: Sesuai Aturan Bisa Diganti

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh yang juga calon petahana meninggal dunia, Minggu (4/10) pukul 03.17 Wib di RSBT Pangkalpinang. Almarhum meninggal dalam kondisi mengidap Corona Virus Disease (Covid-19).

Di Pilkada Serentak 2020, Ibnu Saleh diketahui berpasangan dengan Hery Erfian. Lalu bagaimana aturannya jika ada calon yang berhalangan tetap atau meninggal dunia?. Menurut Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi, partai politik (parpol) koalisi dapat menggantikan nama Ibnu Saleh dengan calon lain.

Baca juga: Bupati Bateng Meninggal Dunia, Gubernur Ajak Masyarakat Salat Gaib

“Minimal 30 hari sebelum pemungutan suara, jika salah satu pasangan calon bupati dan wakil mengalami sakit permanen berdasarkan keterangan dokter, tersangkut pidana setelah putusan pengadilan dan berhalangan tetap atau meninggal dunia wajib digantikan dengan calon lainnya,” kata Rusdi, Minggu (4/10).

Menurut dia, hal demikian telah diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Baca juga: Keluarga Minta Masyarakat Ikhlaskan Kepulangan Almarhum Ibnu Saleh

Di pasal 82 menyebutkan penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)huruf b dan huruf dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kita simpulkan harus diganti, kecuali sudah 29 hari sebelum pemungutan suara terjadi hal ini,” ungkapnya.

Baca juga: Ibnu Saleh Berpulang, Bangka Tengah Kehilangan Pemimpin Bersahaja

Menurut Rusdi, terkait hal ini, KPU Bangka Tengah akan menyurati partai koalisi pasangan H Ibnu Saleh – Herry Erfian. Pihaknya memberitahukan selama 7 hari akan menunggu nama pengganti salah satu pasangan calon Bupati Bateng tersebut.

“Tiga hari setelah itu, berkas pencalonan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah akan diteliti. Usai penelitian, calon pengganti tersebut akan mengikuti serangkaian tes kesehatan dan segera diumumkan sesuai prosedur,” ulasnya. (*/RN)

Setujui RKUA PPAS 2021, DPRD Babel Ajukan Klausul Pembangunan Infrastruktur Berbasis Padat Karya

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama pihak eksekutif telah membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

“Pagi tadi tepat jam 10.00 wib, sudah kita tandatangani Mou persetujuan antara Pimpinan DPRD dengan gubernur,” kata Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi kepada wartawan usai rapat badan anggaran, Jumat (2/10).

Namun, disampaikan dia, pada pembahasan sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Babel memberikan beberapa catatan dan klausul kepada pihak eksekutif, salah satunya dalam hal belanja atau pembangunan infrastruktur pada 2021 yang berbasiskan padat karya dan penggunaan produk-produk lokal.

“Padat karya artinya kita berharap ada peran masyarakat secara meluas dalam hal kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, tidak hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengakomodir masyarakat terbatas,” ujarnya.

Kemudian dalam hal rumusan RKUA PPAS 2021 ini, diutarakan dia, DPRD Babel bersama eksekutif juga bersepakat bahwa alokasi belanja daerah difokuskan untuk membelanjai bidang-bidang sesuai kewenangan di tingkat provinsi.

“Karena memang sesuai ketentuan, untuk memberikan dana bantuan ke kabupaten/kota pada saat kita cukup untuk urusan kita, nah persoalannya dengan pendapatan kita yang berkurang, pastinya kita juga untuk meng-cover belanja kita itu juga kurang,” terangnya.

Dalam program ini, dia melanjutkan, pihaknya bersama eksekutif tetap mengalokasikan belanja untuk bantuan ke kabupaten/kota, tetapi yang bersifat menyentuh secara langsung kepada masyarakat.

“Kemudian bantuan sosial kemasyarakatan, dan juga meningkatkan jumlah bantuan untuk anak yatim, karena sektor anak yatim juga rupanya menjadi kewenangan provinsi, ini sudah kita putuskan,” jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan, pada rapat tersebut, legislatif dan eksekutif telah bersepakat bahwasa RKUA PPAS ini juga mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang disepakati melalui paripurna sebagai hasil dari reses.

“Karena tidak mungkin Anggota DPRD reses tetapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak diperjuangkan dengan baik atau tidak teranggarkan dengan baik. Namun tetap dengan catatan, sesuai dengan kewenangan dan sesuai aturan, dan ini menjadi prioritas,” ujarnya.

“Karena rumusan APBD itu adalah gabungan dari bagaimana pelaksanaan dalam hal pencapaian target sesuai dengan visi misi di RPJMD plus pokok-pokok pikiran DPRD melalui reses, maka baru kita ketahui jumlah belanja yang kita butuhkan untuk 2021,” tandasnya. (DEI)

Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Hak Interpelasi yang Wajib Dilaksanakan Gubernur Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Panitia Khusus Hak Interpelasi telah menyampaikan hasil kerja dan mengeluarkan rekomendasi terhadap Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan yang disampaikan dalam paripurna, Senin (23/7).

Ketua Pansus Hak Interpelasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eka Budiarta saat membacakan hasil kerja pansus hak interpelasi terhadap Gubernur Bangka Belitung (Babel), Senin (23/7). WARTABANGKA.COM/BAYU

Menanggapi rekomendasi dari 12 point hak interpelasi, Gubernur Erzaldi mengatakan butuh waktu untuk melaksanakannya.

“ Kita siap melaksanakannya, intinya rekomendasi ini untuk kebaikan pemerintahan propinsi Bangka Belitung ke depannya,” kata Erzaldi.

DPRD Sampaikan Rekomendasi Hak Interpelasi, Gubernur Minta Waktu

Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Bangka Belitung mengatakan hasil kerja pansus hak interpelasi sudah disampaikan.

“Kita tunggu jawaban dari gubernur. Jawaban itu nantinya akan kita bahas lagi dalam rapat badan musyawarah, dan apa saja point-point yang disampaikan oleh gubernur,” kata Didit.

Untuk lebih jelasnya inilah 12 point hak interpelasi berikut rekomendasi dari pansus:

1. Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd.;
– Gubernur harus memutuskan kerjasama dengan Hongfu International Technology, Ltd.
– Gubernur harus menjamin hak-hak dan kelanjutan magang 147 pelajar magang asal Bangka Belitung di Taiwan dengan kebijakan teknis lain yang tak melanggar peraturan serta tak terjadi penggunaan tenaga kerja murah atasnama pendidikan
– Gubernur harus cermat dan teliti dalam mengkaji setiap perjanjian kerjasama, agar tak merugikan pemerintah dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur;
– Gubernur harus mengananalisis dan mencermati setiap pembentukan tim sejenis kedepannya agar lebih efisien dan efektif serta tak menyalahi aturan.

3. Aturan Absensi 4 Kali/hari Bagi Asn;
– Gubernur diminta mencabut kebijakan absensi 4 kali dalam sehari tersebut karena dipandang tidak secara signifikan menghasilkan output kinerja ASN di Babel.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dan Perpanjangan Iup Operasi Produksi Kepada Perusahaan Pertambangan Sementara Perda RZWP3K Belum Disahkan;
– Seluruh izin perpanjangan tambang laut harus dicabut dan gubernur harus mentaati UU No. 1/ 2014 tentang pemanfaatan ruang laut.
– Menghentikan sementara operasi produksi pertambangan atas izin perpanjangan yang diberikan setelah tanggal 15 Januari 2017, sampai dengan Peraturan Daerah tentang RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.
– Tidak memperpanjang dan menerbitkan IUP baru di wilayah laut sebelum Perda RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.

5 . Mutasi Dan Pengisian Jabatan Asn Tidak Melalui Analisa Jabatan Yang Sesuai Peraturan Dan Perundangan.
– Gubernur harus melakukan pengisian jabatan stuktural dan mutasi pegawai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan terutama melibatkan Tim Baperjakat.

6. Raperda RZWP3K Yang Masih Belum Selesai;
– Gubernur untuk segera menyampaikan Raperda RZWP3K, agar ada kepastian hukum berinvestasi di bidang perikanan, pariwisata, dan sector lainnya.

7. Kunjungan Gubernur Ke Luar Negeri Tanpa Izin Menteri;
– Gubernur tidak lagi melakukan perjalanan ke luar negeri walaupun tidak menggunakan dana APBD/APBN tanpa izin pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan.

8. Sumbangan Pihak Ketiga;
– Mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015.
– Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017.
– Mengembalikan dana sumbangan pihak ketiga tersebut kepada Kas Negara agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

9. Perizinan Terkait RKAB;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

10. Pembiaran Penambangan di Lahan Ex Pt. Kobatin;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

11. Tata Kelola Mineral Zirkon Yang Tidak Sesuai Peraturan Dan Perundangan :
– Gubernur tidak lagi memberikan izin pengiriman zircon ke daerah lain dan atau ekspor sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kelola mineral ikutan timah ini telah disahkan.
– Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan tata kelola mineral ikutan timah dimaksud.

12. Permasalahan Penerbitan IPR
– Gubernur harus mengevaluasi IPR-IPR yang sudah diterbitkan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemdian hari.
– Izin yang telah diterbitkan namun ternyata belum memenuhi persyaratan, agar segera dicabut atau direvisi.
– Izin-izin yang diberikan wajib memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan dan perundangan.