Korupsi

Jaksa Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi PT BPRS Cabang Muntok

WARTABANGKA, MUNTOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Rabu (10/2). Ketiganya merupakan pegawai PT BPRS yakni IF, JR dan RS.

“Sudah ada penetapan pengembangan dari kasus PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok. Tersangka berinisial IF, staf legal dan remedial. JR, staf legal dan RS mantan kabag marketing,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Bangka Barat, Agung Dhedi Dwi Handes saat konferensi pers di Aula Kejari Bangka Barat.

Dia mengatakan pihaknya saat ini tengah memfokuskan penanganan terhadap tiga tersangka tersebut. Untuk perannya, ketiga tersangka ini sudah sangat jelas melakukan pelanggaran SOP dalam kegiatan fasilitasi pinjaman modal kepada nelayan dan pembiayaan fiktif yang melanggar prinsip kehati-hatian.

“Secara spesifik karena ini bagian legal dan tanggung jawabnya adalah melakukan transaksi jaminan karena di sini kan banyak pembiayaan pembiayaan efektif tanpa adanya agunan atau jaminan. Dan nasabahnya di sini juga kan fiktif. Mereka yang transaksi,” jelas Agung.

Saat ini, dijelaskan Agung untuk ketiga tersangka ini, pihaknya belum melakukan penahanan dan hanya melakukan pemeriksaan. Sedangkan dari kasus ini, mantan Kepala PT BPRS Cabang Muntok, Kurnia Tiyah Hanum dan mantan kabag operasional, Metaliyana telah divonis hakim masing–masing 6, 6 dan 4 tahun penjara. ( IBB )

Presiden Jokowi Minta KPK Tindak Tegas Koruptor Tanpa Pandang Bulu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan web seminar dengan tema “Aksi Nasional Pencegahan Korupsi” yang diikuti oleh para menteri, DPR RI, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seluruh kepala desa, serta undangan lainnya, Rabu (26/8).

Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutan mengatakan, sesuai amanat presiden bahwa KPK tetap memegang sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Dia menjelaskan, hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia, yaktu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, untuk mewujudkan itu semua pimpinan KPK berdasarkan kajian, telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang dicanangkan oleh Presiden RI sebagai berikut, membangun SDM, membangun infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Seiring dengan hal tersebut, KPK juga telah merumuskan fokus area.

“Fokus area KPK terkait korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait  pelayanan publik, dan korupsi terkait SDA,” ungkapnya.

KPK juga merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Presiden RI Joko Widodo dalam arahan menyambut baik kepada KPK RI mengadakan kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi, karena upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran guna mencegah tindak pidana korupsi.

“Perintahkan kepada KPK agar ditindak tegas setiap terjadi korupsi, jangan pandang bulu,” ujarnya. “Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama  juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Presiden mengaku, bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak mudah dan ini menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi korupsi. Untuk itu presiden mengajak para peserta rapat untuk terus membenahi regulasi nasional  dengan tujuan ke depan kehidupan bernegara lebih baik.

“Yang suka memeras inilah yang membahayakan akidah pembangunan nasional kita, yang seharusnya dapat dikerjakan secara cepat, menjadi lambat akibat dikarenakan ketakutan-ketakutan itu,” ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo berharap, kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi dapat mencegah terjadinya korupsi di tanah air, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat sejahtera. (Diskominfo Babel)

Penulis  : Hasan. A.M.
Foto  : Umar
Editor : Listya