Pemerintahan

Komisi II DPRD Babel Tinjau Venue Porprov VI

WARTABANGKA, MUNTOK – Komisi IIDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dikomandoi Adet Mastur, didampingi anggota komisi II, antara lain, Mansah, Heryawandi, Arbiyanto , Ariyanto, Mulyadi dan Edi Junaidi Foe, melakukan peninjauan tempat pertandingan (Venue) Porprov VI, di Bangka Barat, (9/7).

Saat melakukan peninjauan dilapangan, Ketua komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, mengungkapkan, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI di Kabupaten Bangka Barat, rencananya, Porprov akan diselenggarakan pada tahun 2022, ditunda menjadi Tahun 2023.

“Mengingat kondisi sepertinya stadion ini belum memadai walaupun lapangannya sudah standar nasional. tetapi fasilitas yang lain ini yang belum ada,” ungkap Legislator PDI-P Adet Mastur.

Selain itu, pertumbuhan rumput dilapangan yang belum tumbuh maksimal, serta berbagai fasilitas lainnya belum memadai seperti belum adanya podium, garis lintasan atletik dan pendukung lainnya.

Dijelaskannya, bahwa Provinsi Babel telah mengucurkan Anggaran Dana bantuan (Daba) ke Kabupaten Bangka Barat dalam rangka persiapan Porprov sebesar Rp 20 miliar.

“Di Tahun 2020 sudah menggelontorkan sebesar 10 miliar dan ditahun ini juga kami mengelontorkan sebesar 10 miliar,” terangnya.

Diakuinya, bahwa pemeritah kabupaten bangka barat mengusulkan kembali untuk meminta tambahan anggaran dana bantuan (Daba) Provinsi, senilai Rp50 miliar untuk penyelesaian dan membangun berbagai Fasilitas-fasilitas yang belum lengkap tersebut.

“Kami berharap kepada pemkab bangka barat untuk menyiapkan anggaran juga, karena dana APBD provinsi juga sangat minim dan tidak bisa juga fokus ke sini. Mudah-mudahan masih tersisa dua tahun ini kita bisa bertahap untuk memberi bantuan, walaupun tidak sepenuhnya,” tukas Adet. (*/ryu)

Soal Bantuan Bibit Lada, Gubernur Babel Tagih Janji Pemerintah Pusat

WARTABANGKA.COM, JAKARTA – Menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya terkait bantuan bibit lada oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Gubernur Erzaldi Rosman menyambangi Kementerian Pertanian RI guna meminta kejelasan terkait hal tersebut, Senin (28/6).

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi tersebut, Gubernur Erzaldi mengutarakan dalam hal penguatan di sektor pertanian tidak dapat dilakukan oleh Pemprov. Babel sendiri, akan tetapi butuh kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengembalikan kejayaan lada serta meningkatkan kualitas ekspornya.

Gubernur beralasan pertumbuhan pada sektor pertanian di Babel sangat signifikan di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga menjadi penopang sektor lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Babel.

“Ini sesuai dengan harapan Presiden RI, bahwa Babel termasuk 8 Provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. Dan doakan semoga pada triwulan III tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Babel mencapai 5%,” ungkapnya.

Itu semua tidak terlepas dari strategi Pemprov. Babel dalam menguatkan sektor pertanian menanam berbagai komoditi sehingga manfaatnya terasa bagi para petani. Gubernur menuturkan bukti dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Babel.

“Jadi sekarang di Babel bukan hanya menanam komoditi sawit, lada, dan karet. Ada komoditi lain seperti jahe merah, porang, kopi, dan nanas yang sedang dibudidayakan,” jelasnya.

Gubernur juga menerangkan bahwa sebelum tahun 2017, belum pernah ada penanganan bibit lada secara terstruktur seperti saat ini sejak program bibit lada ini diluncurkan, dikarenakan pihaknya selalu melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar menghasilkan produksi yang maksimal.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas sehingga hasil komoditi sesuai dengan pasar ekspor, Pemprov. Babel terus melakukan penelitian dengan bekerjasama dengan para peneliti yang ahli dibidangnya.

“Intinya semua kegiatan pusat disektor pertanian sudah kami laksanakan, dan bibit sudah kita salurkan, oleh karena itu saya minta kebijaksanaan pihak kementrian untuk mensejahterakan para petani kita,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi merespon positif langkah yang diambil Pemprov Babel dalam bidang pertanian yang itu semua bermuara bagi kesejahteraan para petani.

Terkait bantuan bibit lada, Pemerintah Pusat sedang berupaya keras mengupayakan pada tahun ini. Dikarenakan program tersebut memang sudah dianggarkan pada tahun ini akan tetapi terkena recofusing anggaran sehingga dialihkan pada anggaran penanganan Covid-19.

“Kami sedang melakukan pengecekan untuk melihat pos anggaran yang dapat dilakukan pergeseran anggaran,” tutupnya.

Menutup pertemuan, Gubernur Erzaldi mengundang Menteri Pertanian RI untuk menghadiri launching Kredit Usaha Rakyat (KUR) Porang yang akan diselenggarakan bulan Juli 2021. (Diskominfo Babel)

Kunjungi KPHP Sungai Sembulan, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi Sematkan Pesan Moral Mendalam

WARTABANGKA, SIMPANGKATIS – Ketidakpastian areal kawasan hutan hampir terjadi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sendiri.

Ketidakpastian ini sendiri memicu timbulnya berbagai permasalahan tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan tersebut.

Seperti halnya hasil kajian dan penelitian yang yang dilakukan oleh Forum aspirasi, kreativitas, aktivitas Putra Daerah Bangka Tengah (ASKAPDA) yang disampaikan ke Ketua DPRD beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Herman Suhadi didampingi Sekretaris DPRD M. Haris bersama Ketua ASKAPDA Bangka Tengah, berusaha mencarikan solusi dan jalan terbaik terhadap persoalan ini dengan langsung beraudiensi ke UPTD KPHP Sungai Sembulan Wilayah Bangka Tengah, Selasa (22/6).

Mengawali sambutannya Ketua DPRD, Herman Suhadi menyisipkan sebuah pesan moral mendalam kepada peserta yang hadir guna menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang telah dititipkan Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya.

“Kita hidup dimuka bumi untuk jadi penyelamat bumi bukan pengrusak bumi, oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dapat kita jalankan dengan baik, semoga apa kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Dikatakan politisi PDIP ini, bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya kedatangan silahturahmi dari kawan-kawan ASKAPDA Bangka Tengah dan menyampaikan hasil penelitian dan kajiannya terkait persoalan status dan fungsi kawasan hutan yang yang ada di Bangka Tengah.

Lebih lanjut, menurut sekretaris DPD PDIP Babel itu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbuat ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik ketika hal itu dilakukan secara bersama.

“Untuk itu kita harus berani memulai bersama-sama dengan pemda seperti halnya dengan memanfaatkan kawasan hutan menjadi hal-hal yang produktif. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sebagai ketua DPRD Bangka Belitung ini dapat bermanfaat bagi Negeri Serumpun Sebalai,” jelasnya.

“Saya sangat mengapresiasi ketua DPRD kawan-kawan yang telah bekerja dengan semangat di KPHP ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan Arhandis mengakui memang benar hampir 60 persen aktivitas masyarakat Bangka Tengah berada dikawasan tersebut.
Dengan kondisi tersebut tidak jarang dijumpai banyak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih jauh, dijelaskan pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel ini bahwa, unit kerja yang dipimpinnya saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dibandingkan dengan unit kerja lainnya yang ada di dinas yang sama.

Ia menuturkan, KPHP Sungai Sembulan sendiri saat ini memiliki luas wilayah kawasan hutan sebesar 117 ribuaan hektar (HP/HL) yang terbentang dari Tanjung Pura sampai ke Tanjung Berikat.

“Kondisi kami sangat unik karena ada tiga kph yang seharusnya tetapi digabungkan jadi satu (unit V,VI dan VII) yang berakibat wilayah kerja yang semakin luas,” terangnya.

Disamping kondisi wilayah kerja yang begitu luas KPHP Sungai Sembulan juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai. Kondisi ini juga tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

Untuk itu ia mengharapkan, perhatian semua pihak agar kondisi yang ada dan hampir sama terjadi di semua KPH yang ada di Provinsi Babel ini agar dapat diperhatikan. (*/rls)

Kurangi Belanja Pegawai, Erzaldi Potong TPP ASN

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman, mengumumkan akan memangkas tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel.

Pemotongan ini, untuk mengurangi belanja pegawai di Pemprov Babel yang menjadi sorotan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu. Jika tidak, Pemprov Babel terancam mendapatkan sanksi.

“Pemotongan TPP ini keputusan terakhir dimana tidak ada lagi sumber dana yang bisa diefisiensikan, sebagaimana disampaikan Menkeu bahwa belanja pegawai tinggi dan mau tidak mau kita lakukan pemotongan,” ungkap Erzaldi, usai memberikan arahan kepada ASN dan pengukuhan pelantikan ASN di GOR Sahabuddin, Kamis (10/6).

“kalau nggak (digotong-red), pusat akan ambil kebijakan bisa saja penahanan transfer dau, kalau itu ditunda bisa nggak gajian kita, ” tambah dia.

Ia menyebutkan, sebetulnya saat ini belanja pegawai sudah rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saat ini porsi belanja pegawai sudah dibawah belanja modal, berkisar 35 persen.

Disinggung persentase pemangkasan TPP, orang nomor satu di Babel ini menegaskan bahwa masih diperhitungkan oleh tim, dan secepatnya akan diberlakukan.

“Besarannya masih dihitung, saya minta yang paling besar dipotong itu eselon II, eselon I masih dihitung, yang paling kecil staf, ” sebutanya.

Dengan adanya pemangkasan ini, ia mewanti-wanti ASN untuk tetap bersyukur dan bekerja maksimal.

“Kalau menjadi orang yang tidak bersyukur pasti berimbas pada kinerja, tapi apakah mau kota tergolong dalam orang-orang yang tidak bersyukur, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dulu, dulu 1/3 dari sekarang, jadi harus bersyukur, ” tegasnya.

Ia mengajak ASN untuk berdoa dan bekerja maksimal, dan berharap nantinya TPP ini bisa kembali naik, jika pendanaan sudah maksimal dan tidak terkendala.

Hasil dari pemangkasan TPP ini, akan dialihkan untuk belanja modal dan lainnya yang lebih bermanfaat apalagi di tengah pandemi COVID-19. (two)

Bupati Algafry Sejahterakan Nelayan Melalui Asuransi dan Bantuan Alat Tangkap Ikan

WARTABANGKA.COM, KOBA – Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman menyerahkan asuransi tahap 1 kepada 127 nelayan di daerah itu. Algafry juga menyerahkan bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung BBI Bateng, Rabu (9/6).

Bupati Bateng, Algafry Rahman menyebutkan target keseluruhan nelayan yang akan mendapatkan asuransi mandiri di wilayah Bateng sebanyak 500 nelayan.

“Hari ini kita serahkan Asuransi kepada 127 nelayan di Bateng, sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada nelayan dan keluarganya dalam mencari nafkah, agar merasa terlindungi,” ujar Algafry Rahman.

“Kalau bisa jangan digunakan. Kalau tidak digunakan berarti nelayan di Bateng selalu sehat,” katanya seraya berharap asuransi ini bermanfaat bagi nelayan.

Algafry menjelasakan bahwa asuransi ini dapat digunakan, ketika nelayan tersebut mengalami cedera berat, cacat, hingga kematian karena kecelakaan saat melaut.

“Asuransi bagi nelayan ini sebagai stimulus yang berlaku selama 1 tahun dan bisa kembali diperbaharui dengan harapan ke depannya nelayan ini dapat mandiri,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Algafry juga menyerahkan bantuan kepada nelayan, berupa alat dan sarana yang sifatnya menunjang kinerja nelayan.

“Semoga alat tangkap itu juga bermanfaat bagi nelayan Bateng. Kita juga mengimbau kepada nelayan untuk menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan apa lagi dijual, jika tidak butuh silahkan disampaikan, karena masih banyak yang butuh, dijaga baik-baik rezeki yang didapatkan hari ini,” imbau Algafry.

Lebih lanjut, Algafry mengatakan bahwa asuransi ini bukan hanya program untuk profesi nelayan, namun profesi lainnya juga memiliki asuransi.

“Untuk profesi lainnya, seperti buruh itu ada asosiasi nya, sehingga asosiasi tersebut yang memandunya,” jelas Algafry.

Di tempat yang sama, salah satu nelayan, Bujang dari Desa Perlang merasa asuransi dan bantuan yang diberikan sangat membantu.

“Alhamdulilah sangat terbantu, dengan resiko sebagai nelayan memang lumayan besar, apalagi jika kondisi cuaca buruk, saya harap Pemerintah ke depannya selalu memperhatikan nasib nelayan dan bantuannya dapat lebih besar,” kata Bujang. (Adv/RN)

Gubernur Erzaldi Rotasi 15 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan rotasi terhadap 15 pejabat di lingkungan Pemprov Babel, Rabu (2/6). Dari belasan orang itu ada satu nama pejabat yang direkrut dari Bangka Tengah untuk memperkuat tim Pemprov Babel.

“Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan, saya yakin dan percaya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah dan berkinerja,” kata Wagub Babel, Abdul Fatah saat memberikan sambutan, dalam pelantikan yang digelar di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur Babel, Rabu (2/6).

Pelantikan ini, terdiri dari tiga hal, pertama penggabungan OPD, hasil open bidding dan job fit terhadap pejabat eselon II.

Namun sayangnya, Wagub enggan menjelaskan lebih rinci terkait pelantikan ini, ia lebih memilih untuk meninggalkan ruangan usai pelantikan dan foto bersama.

Ini daftar pejabat eselon II yang baru:

  1. Rakhmadi, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
  2. Asyraf Suryadhin sebelumnya Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3ACSKB).
  3. Susanti kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan KB menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

4.Sahirman, sebelumya BKPSDM menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Babel.

5.Yulizar, jabatan sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi Kepala Dinas Kperasi dan UMKM (DKUMK)

  1. Elfiyena, jabatan sebelumnya Kepala DKUMK pindah ke Dinas Tenaga Kerja.

7.Toni Batubara, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

8.Tarmin, sebelumnya kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9.Sunardi, Sebelumnya Kadisperindag dimutasi menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiamanusia


10.Marwan, sebelumnya kepala Dinas Kehutanan, menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (penggabungan 2 OPD)

  1. Suharto, Kadispora menjadi kepala Dinas Pariawisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (penggabungan 2 OPD)
  2. Eko Kurniawan, sebelumnya sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan

13.Andri Nurtito, jabatan sebelumnya Kabid Pencegahan dan pengendalian penyakit DInkes Babel menjadi Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kadinkes

  1. Ahmad Yani, sebelumnya Kepala bagian administrasi perekonomian perencanaan biro ekonomi menjadi kepala biro ekonomi.
  2. Jantani, jabatan sebelumnya Kabid Bina Marga DInas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang menjadi Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  3. Budi Utama, sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Tengah, menjadi kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.(two/*)

Pemprov Raih Predikat WTP, Ketua DPRD Sampaikan Ucapan Selamat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Babel TA 2020, yang keempat kalinya.

Hal itu terungkap setelah dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis, (27/5). 

“Kita patut bersyukur bahwa opini WTP ini adalah yang keempat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai upaya dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, agar Pemerintah Provinsi Babel untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kinerja, dalam semangat kebersamaan.

“Kita harus bekerja lebih keras lagi karena opini ini harus terus menerus kita pertahankan sebagai pertanggungjawaban moral pada konstitusi dan terhadap rakyat,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat Beni Ruslandi, mengatakan, bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran perjanjian laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” terangnya.

Atas hasil pemeriksaan BPK atas hasil laporan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka belitung tahun 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menindaklanjuti kepada BPK.

“Maka BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Babel yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2020. 

“LHP yang diserahkan hari ini akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang temuan tersebut tidak terulang dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih meningkat dari sekarang,” kata Erzaldi.

Dilanjutkannya, bahwa kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan menghasilkan opini WTP berturut-turut dalam audit BPK, menurutnya hal ini tidak serta merta datang begitu saja. “Hal ini berkat dukungan DPRD Babel selaku lembaga kontrol dan pengawasan sehingga capaian tersebut dapat diraih,” haturnya.

“Semoga kerja sama yang telah kita jalin selama ini baik itu antara Pemprov dengan DPRD Babel maupun dengan BPK RI Perwakilan Babel dapat terus berlanjut dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta,” harapnya. (*/rls)

BPK Sorot Anggaran Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, DPRD Babel Akan Bentuk Pansus

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Babel selama empat kali berturut.

Penerimaan predikat WTP ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Babel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Babel Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada saat rapat paripurna di gedung DPRD Babel, Kamis (27/5).

“Pada tahun ini kita meraih WTP yang ke empat. Meraih predikat WTP ini bukanlah hal yang mudah karena butuh kerja keras dan kerja cerdas dengan koordinasi yang baik, itu kami apresiasi terlebih dahulu,” kata Ketua DPRD Babel kepada wartawan usai rapat paripurna.

Kendati demikian, disampaikan dia, dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan yang siginifikan. Diantaranya pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Babel.

“Teknisnya sudah disampaikan oleh gubernur. Oleh karena itu, dari hasil pemeriksaan BPK ini, tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan, DPRD akan membentuk Pansus untuk itu,” ujarnya.

“Dan nantinya kami juga akan berkoordinasi dengan semua pihak, memantau terhadap apa yang telah disarankan oleh BPK itu telah ditindaklanjuti atau belum,” tandasnya.

Berikut beberapa permasalahan yang siginifikan dari hasil pemeriksaan BPK, yakni :

a. Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

b. Proses Penganggaran atas Belanja Hibah BOS Kepada SMK dan SLB Swasta dan Belanja Kegiatan Pengelolaan Dana BOS pada Delapan SMA/SMK Negeri di Dinas Pendidikan kurang memadai.

c. Pengelolaan Rekening dan Penatausahaan Kas pada Dinas Pendidikan Belum Tertib.

d. Pengamanan administrasi atas Aset Tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya tertib. (*/DEI)

Pemkab Bangka Jadi yang Terbaik dalam PPD Nasional, Mulkan: Hasil Kinerja Seluruh Pihak

WARTABANGKA.COM, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan halalbihalal sekaligus syukuran atas diraihnya Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori kabupaten terbaik tingkat nasional, Selasa (25/5), di rumah dinas bupati.

Bupati Bangka, Mulkan menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja seluruh pihak.

“Hari ini merupakan salah satu bentuk syukur kita dengan diraihnya Penghargaan Kabupaten Pembangunan terbaik tingkat nasional. Berkat dukungan kita semua serta kolaborasi lima pilar maka hal tersebut dapat diraih,” ujar Mulkan.

Syukuran yang diisi dengan tausiyah agama tersebut juga digelar atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Bangka Belitung. Opini WTP tersebut telah diraih Kabupaten Bangka sebanyak lima tahun berturut turut.

“Inilah yang selalu kami tekankan kepada seluruh instansi ataupun pegawai kita untuk bekerja. Disaat kita mendapatkan suatu prestasi tentunya kita juga akan mendapatkan apresiasi baik dari atasan maupun dari pemerintah pusat,” ungkap Mulkan.

Dari prestasi Kabupaten Pembangunan Terbaik Nasional, Pemerintah Kabupaten Bangka diperkirakan mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 18 miliar lebih. Dana tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Bangka.

Meskipun sejumlah prestasi telah diraih Kabupaten Bangka tak membuat cepat berpuas diri dan berbesar hati. Karena masih banyak prestasi yang harus diraih kedepannya, bahkan membutuhkan upaya yang lebih guna mempertahankan prestasi yang telah diraih.

“Saat ini kita boleh saja berbahagia atas prestasi yang telah kita raih. Tetapi ingat, kita harus terus bekerja untuk memeprtahankan prestasi tersebut bahkan meningkatkan prestasi kedepannya,” pungkas Mulkan. (Zen)

Siap-Siap, Pemkab Bangka Tengah Buka Rekrutmen 625 CPNS dan PPPK

WARTABANGKA.COM, KOBA – Bagi lulusan Sarjana, tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Kepala BKPSDMD Bateng, Wahyu Nurrakhman mengatakan pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 ini Pemkab Bateng membuka rekrutmen pegawai dengan kuota kurang lebih sebanyak 625 orang.

“Totalnya ada 625, dimana CPNS sebanyak 267 kuota, P3K Guru 266 kuota, dan P3K non Guru 92 kuota, sehingga totalnya 625 kuota,” ujar Wahyu Nurrakhman, Senin (24/5).

Menurut Wahyu, pihaknya mengajukan kuota formasi ke pusat lebih dari 625, namun pengajuan itu belum tentu dikabulkan semua.

“Pasti ada perhitungan mulai dari kemampuan keuangan negara, sampai dengan faktor yang paling dominan atau krusial untuk segera diangkat sesuai dengan kebutuhan. Aalagi saat ini di situasi pandemi Covid-19, sehingga tenaga kesehatan sangat dibutuhkan kemudian menjadi prioritas penerimaan CPNS,” ujar Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan bahwa salah satu perhitungan dalam pengajuan kuota CPNS dan P3K adalah jumlah pensiunan, beban pekerjaan di suatu OPD dan faktor lainnya.

“Jadi salah satu dasar perhitungan kita adalah jumlah pensiun, namun tetap ada perhitungan yang lainnya mulai dari beban pekerjaan dari setiap jabatan sampai analisis jabatannya juga, kemudian ada perhitungan berdasarkan kebutuhan yang memang di satu jabatan atau OPD yang masih kekurangan orang. Oleh karena itu besar kemungkinan bukan hanya jumlah pensiun, tapi ada perhitungan yang lainnya,” beber Wahyu.

Ia mengatakan bahwa untuk pengumuman dan pendaftaran jika menurut jadwal nasional, sudah dimulai sejak tanggal 30 Mei 2021.

“Saat ini permasalahannya ada di juknis yang belum kita dapatkan dan secara nasional berdasarkan rakor virtual dengan BKN regional. Pihak BKN masih menunggu teknis dalam pelaksaanaan, tapi kita sudah diminta kesiapan mulai dari draft pengumuman, dan persiapan lainnya dari sekarang. Termasuk fasilitas pelaksananaan CAT kita, mereka sudah minta laporan terkait dengan kondisi kemampuan CAT,” terang Wahyu.

Lebih lanjut pelaksanaan tes CPNS pun akan dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah dianjurkan.

“Tahun ini kita mungkin hanya bisa 50 unit dengan situasi Covid-19 ini, namun dari 50 unit itu pun kita bagi 2, jadi 25 per ruangan, kalau tahun lalu kita bisa 100 satu ruangan, namun karena saat ini situasi Covid-19 dan harus jaga jarak dan sebagainya yaitu protokol kesehatan kita jaga, maka satu sesi hanya 25 per ruangan, karena ada dua ruangan jadi totalnya 50,” terangnya.

Sementara itu untuk penerimaan pada tahun ini terdapat kesempatan pada tenaga kesehatan, teknik, dan guru serta nonguru.

“Sedangkan untuk penerimaan tahun ini ada tenaga kesehatan, teknik dan guru, serta nonguru, namun untuk formasi atau detalil lengkapnya belum bisa kita sampaikan,” pungkas Wahyu. (RN)