Breaking News

Pemerintahan

Pemkab Babar Salurkan Dana Hibah Sebesar Rp500 Juta

WARTABANGKA, MUNTOK -Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) menyalurkan dana hibah sebesar Rp500 juta kepada penerima di Ruang OR I Setda Babar, Selasa (22/9).

Dana hibah ini disalurkan kepada PD Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka Barat, Masjid Shirotol Mustaqim, Rumah Tinggal Pandita Vhihara Budha Maitreya, Masjid Ar-Rahman, dan Yayasan Camri Al Barokah.

Plt Kabag Sosial dan Kemasyarakatan, Agus Sunawan mengatakan total dana hibah yang disalurkan hari ini sebesar Rp 500 juta dan berasal dari APBD. Dia merinci PD Muhammadiyah mendapatkan Rp100 juta, Dewan Masjid Indonesia Babar Rp100 juta dan Yayasan Masjid Sirothol Mustaqim Kecamatan Kelapa Rp100 juta.

“Kemudian Vihara Budha Maitreya kecamatan Simpang Teritip sebesar Rp100 juta, Masjid Ar-Rahman Pal 4 muntok dan Yayasan Camri Al Barokah di pal 3 sebesar Rp 50 juta. Jadi total Rp 500juta,” ungkap Agus kepada wartawan media usai audiensi dengan bupati terkait anggaran dana hibah perubahan dan mendahului, Selasa (22/9).

Menurut dia, selama ini setiap tahun Kabupaten Bangka Barat melalui bagian sosial dan kemasyarakatan mengalokasikan untuk pengelolaan dana hibah kepada ormas dan rumah ibadah. “Jadi ormas dan rumah ibadah itu di leading sectornya di bagian sosial dan kemasyarakatan,” ujar Agus.

Selain itu, Agus menambahkan, ada beberapa aturan terkait ormas bahwa setiap tahunnya ormas tersebut ada yang menerima dana hibah dan ada juga yang tidak.


“Contoh MUI itu bisa menerima setiap tahun karena aturan memang ada di dalam undang-undang, Baznas bisa dewan masjid itu tidak setiap tahun, dua tahun sekali, terus PD muhammadiyah sama kaya NU mereka aturannya masuk dalam kategori ormas jadi menerimanya tidak setiap tahun,” jelas Agus.

Untuk itu, Agus berharap bantuan yang diberikan Pemkab Babar sesuai dengan arahan bupati bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan ormas dan kegiatan menunjang sarana ibadah yang ada di daerah itu.

“Makanya bupati menekankan tidak hanya, mohon maaf bukan masjid saja tetapi seluruh rumah ibadah gereja ada gereja ada beberapa yang mendapatkan, kurang lebih seperti itu,” tukas Agus. (*/IBB )

Pemprov Babel Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG- Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah berkesempatan mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020, Selasa (22/9).

Rakernas yang berlangsung secara virtual melalui teleconference ini bertemakan “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Hadir mendampingi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kelapa Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afrianto.

Berbagai hal dan masukan strategis dibahas dalam talkshow itu. Seperti yang disampaikan kepala badan kebijakan fiskal, berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia bagaimana pemerintah merespon kebijakan fiskal dalam rangka penanganan Covid-19.

“Logika kebijakan pemerintah ini sangat tertantang, terbatasnya mobilitas masyarakat karena keterbatasan perekonomian masyarakat. Bagaimana fiskal, pemerintah selalu menjaga defisit fiksal, pemerintah hadir merubah dalam kebijakan fiksalnya,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan.

Sementara itu, dirjen pembendaharaan menyampaikan tentang strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bisa tereksekusi secara cepat dalam program pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian aturan yang menjadi payung hukum, dan petunjuk teknis peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan dan akuntabilitas, penyempurnaan sistem monitoring dan informasi untuk memprogres penanganan, perencanaan, dan penganggaran, koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja pelaporan keuangan.

Tampak pula dalam rakernas ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tata Negara Fery Wijaksono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan, dan Dirjen Pembendaharaan Andin Hadiyanto. (Diskominfo Babel)

Penulis : Irnawati
Foto : Umar
Editor : Listya

Adrian Sebut Masih Ada Pejabat Negara Belum Tahu Ombudsman

WARTABANGKA, MUNTOK – Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah menyebutkan masih ada pejabat negara yang belum mengetahui tentang Ombudsman.

Hal ini disampaikan dia di depan peserta Diseminasi Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang digelar Pemkab Bangka Barat bersama Ombudsman di Gedung Graha Aparatur, Selasa ( 22/9).

“Mungkin banyak dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang masih banyak yang belum tahu dengan lembaga negara yang bernama Ombudsman, bahkan mungkin dengarnya agak aneh apa itu Ombudsman. Kami banyak keliling ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota,” kata Adrian.

Menurutnya, sesuai dengan undang -undang, Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pengawasan di bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga negara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Termasuk juga didalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan dan badan hukum milik negara pribadi atau badan hukum swasta yang diberikan amanat khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memakai dana APBN atau APBD baik sebagian ataupun seluruhnya.

“Itu juga menjadi pengawasan kami, kalau kita lihat dari fungsi Ombudsman tadi akan terbayang bahwa betapa luasnya cakupan pengawasan Ombudsman dalam bidang layanan publik masuk misalnya di sana bank-bank negara, termasuk Pertamina,” tutup Adrian. (*/IBB)

Pemkab Babar dan Ombudsman Gelar Diseminasi Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi

WARTABANGKA, MUNTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) bersama Ombudsman RI menggelar diseminasi bertema Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi ini dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Pemkab Babar, Selasa (22/9). Kegiatan ini turut melibatkan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan.

Bupati Babar, Markus yang diwakili oleh Pj. Sekda, Hartono menjelaskan pelayanan administrasi guna mewujudkan bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan tuntutan, harapan serta keinginan.

Ia berharap agar para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dan kepala desa dapat memahami tentang pengawasan tata tertib dalam pelayanan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Dan sebagai peraturan pelaksanaannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang pelayanan publik,” jelas Hartono.

Selain itu, dikatakan Hartono, keberadaan Ombudsman diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.

Ombudsman, katanya, merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Keberadaannya memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap tata tertib administrasi pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa,” ujar Hartono.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah berharap kegiatan kerja sama diseminasi ini dapat terus dilaksanakan.

Hal itu dikarenakan, apabila berbicara tentang pelayanan publik dari orang belum lahir pun bahkan sampai orang sudah mati tidak akan luput dari layanan publik.

“Kami berharap kegiatan yang kita selenggarakan ini ini harus sering kita laksanakan. Kenapa? karena ini juga untuk dapat memperdalam pemahaman bapak-bapak selaku pelayanan publik agar dapat mengerti agar dapat juga mengetahui bagaimana tupoksi bapak-bapak selaku pelayanan publik yang baik,” tukasnya. (*/IBB)

Realisasi PBB Bangka Sudah Capai Rp5 Miliar

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka mencatat capaian hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah 75.50 persen atau Rp5 miliar lebih dari target Rp7 miliar.

Kasubid Penagihan dan Piutang Pajak Daerah, BPPKAD Kabupaten Bangka, Adi Muslih mengatakan, hasil pungutan PBB pada sektor itu terhitung hingga Senin (21/9).

“Saya optimis target PBB sektor pedesaan dan perkotaan sampai akhir 2020 mampu mencapai target. Mengingat mulai tingginya kesadaran wajib pajak membayar kewajibannya meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat,” jelas Adi Muslih, Selasa (22/9).

Dikatakan Adi, capaian pungutan sementara yang mencapai 75.50 persen tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sama tahun 2019 yang saat itu hanya mencapai 65 persen.

Upaya memaksimalkan pungutan dari wajib pajak kata dia, pihaknya bekerjasama dengan Bank SumselBabel, terjun langsung kelapangan door to door melakukan penagihan sampai ketingkat kecamatan.

Jumlah pungutan PBB setiap hari kata dia, mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikat karena penagihan di lapangan masih terus berlanjut.

“Saya ingatkan bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, agar segera membayarnya karena akan dikenai sanksi denda sebesar dua persen per bulan dari total tagihan setelah batas tempo 31 Oktober 2020,” katanya.

Dia mengatakan, pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan sampai akhir 2020 ditargetkan mampu mencapai 100 persen dari 97.481 wajib pajak.(*/zen)

Wagub Babel Buka Diklat Untuk Kembangkan Potensi Guru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah membuka kegiatan diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik (PKB BPD) Angkatan II jenjang SD, SMP, dan SMA secara virtual di Ruang Rapat Wagub Kepulauan Babel, Senin (21/9).

Wagub Abdul Fatah yang menyambut baik kegiatan ini menaruh harapan yang tinggi terhadap program ini karena ini menjadi awal untuk mengedepankan profesionalitas guru di Indonesia.

Dalam penjelasannya, hakikat diklat ini adalah meningkatkan layanan mutu pendidikan dan kompetensi guru dalam mengembangkan keterampilan instruksional serta pengetahuan materi guru SD, SMP, dan SMA.

Dirinya menuturkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang pertama adalah para guru, lingkungan, teknologi, dan sistem pembelajarannya.

“Sistem pembelajaraan saat ini seperti yang kita ketahui terjadi pergeseran. Kita yang berada pada tataran transformasi konvensional yang biasanya belajar melalui tatap muka tapi kemudian bertransformasi menjadi pertemuan virtual,” ungkap Wagub Abdul Fatah.

Menurutnya, jika kompetensi guru tidak menjadi perhatian kita semua, maka nilai tambah tidak akan berkembang. Jika tidak dikembangkan maka, selamanya akan berkutat pada titik tersebut.

“Namun dengan adanya program PKB BPD ini, saya yakin apa yang dimiliki, apa yang sudah dikuasai dan pengetahuan yang dimiliki para guru akan menjadi berkembang,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, dirinya juga menginginkan guru dan tenaga pendidik serta warga satuan pendidikan tetap terlindung dari dampak buruk Covid-19, dengan mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di klaster pendidikan, komunitas guru, dan tenaga kependidikan.

Wagub Abdul Fatah juga menginginkan terpenuhinya dukungan psikososial bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bermuara pada dukungan psikososial peserta didik dan orang tua wali murid yang ada di rumah.

“Mari ambil makna program ini dengan memberikan perhatian khusus dan mencermati. Menyimak berbagai hal-hal yang disampaikan pada webinar ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Wagub Fatah. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Iyas Zi
Editor : Listya

Komisi I DPRD Babel Minta Peserta Seleksi CPNS Waspadai Penipuan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Algafry Rahman mengimbau agar peserta tes CPNS mewaspadai bentuk-bentuk penipuan terkait proses seleksi. Hal ini berkaca pada penipuan berdalih pengangkatan CPNS yang kembali terjadi.

Yakni, sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Berkaitan dengan pelaksanaan tes CPNS di Babel ini, tentu kita menginginkan semua tahapan dan hasil yang di keluarkan merupakan hasil yang terbaik, yang betul-betul sesuai aturan yang diberlakukan dalam rekrutmen ini,” ujar Algafry ketika dikonfirmasi wartabangka.com, Kamis (17/9).

Baca juga: Hati-Hati Penipuan CPNS Mengatasnamakan Menteri PANRB

Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menyampaikan, agar para peserta tidak mempercayai jika ada oknum-oknum yang bisa dengan mudah meloloskan dengan meminta sejumlah uang.

“Andaipun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan siapapun yang menyebut akan bisa membantu atau meloloskan para kandidat, semestinya rekan-rekan peserta tidak mudah percaya, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Itu sudah bentuk penipuan,” tutur legislator Dapil Kabupaten Bangka Tengah itu.

“Karena dalam rekrutmen ini tidak ada titipan, tidak ada pakai mahar, semua berjalan dalam aturan yang berlaku. Dan bila ditemukan pihak-pihak yang menjanjikan akan meloloskan peserta tes CPNS dengan iming-iming uang, segera laporkan pada pihak berwajib,” tukasnya.(*/ryu)

Hati-Hati Penipuan CPNS Mengatasnamakan Menteri PANRB

WARTABANGKA, JAKARTA -Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Kami baru mendapat laporan pagi ini. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi Staf Khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya pada siang ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta, Kamis (17/09).

Andi mengatakan terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M. Sobirun, Pujiani Wahyuni, Rara Amiati dan Eni Suheni.

Melalui pesan singkat Whatsapp, oknum tersebut menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS bahwa seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan pada Senin, 9 Desember 2019 yang bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang mendapat jatah CPNS khusus. Peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal. Peserta yang mendapatkan nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Bahkan oknum memberikan penjelasan bahwa usulan dari pemerintah daerah seringkali bermasalah dengan nomor register.

Erzaldi-Herman Deru Akhirnya Sepakati Lokasi Pembangunan Jembatan Batera

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru telah sepakat soal titik lokasi rencana pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera (Batera). Jembatan akan dibangun dari Tanjung Tapak, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersambung ke kawasan Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan.

“Yang paling penting adalah hari ini sudah menentukan titik masing-masing, bahwa di Sumatera Selatan itu berada di titik lokasi Tanjung Tapak, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk titik lokasi di Bangka itu di Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan,” kata Herman Deru usai menggelar diskusi terfokus di ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Kamis (17/9).

Hasil kesepakatan ini, kata dia, sebagai bentuk keseriusan dari kedua provinsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat jarak silahturahmi, yakni dengan cara membangun jembatan tersebut.

“Jadi dalam setiap program besar itu tentu harus diawali dari perencanaan yang benar dulu, kita sudah pada tahap, FS atau Feasibility Study, DED (Detail Engineering Design-red), bahkan tadi timbul tiga opsi alternatif tempat titik operate masing-masing, ini adalah peristiwa penting bagi Sumsel dan Bangka,” ujarnya.

Dia berharap, pembangunan Jembatan Bangka – Sumatera ini nantinya akan menjadi semangat baru bagi pelaku usah, baik yang dari luar Sumsel dan Bangka, bahkan dari pelaku usaha dari luar negeri.

“Seperti kita ketahui bahwa SDA di Bangka itu sudah nyata dan terkenal, begitu juga Sumsel, baik pertanian, perkebunan dan juga SDA migas dan batubara nya. Jadi mudah-mudahan dapat saling memanfaatkan ini, sehingga dapat segera mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi dan juga menuju kesejahteraan,” harapnya.

Sementara, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menyambut baik hasil kesepakatan ini semata-mata untuk lebih mensejahterakan masyarakat baik masyarakat Sumsel maupun Bangka Belitung.

“Silahturahmi lebih dekat lagi dan ekonomi tentunya lebih terangkat, ini usaha kita bersama untuk kepentingan dua provinsi ini sebagai saudara serumpun, kita ketemu Pak Menteri (PUPR-red) membawa kesepakatan ini untuk ditindaklanjuti untuk menjadi program strategis nasional,” ujarnya. (*/DEI)

Hingga Agustus 2020, Pertamina Setor PBBKB ke Provinsi Babel Rp107, 4 Miliar

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel, hingga Agustus 2020, mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Provinsi Babel sekitar Rp 107,4 miliar.

Untuk memaksimalkan data PBBKB, pada hari ini dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/09).

Acara yang di-inisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Bangka Belitung  Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M dengan General Manager Marketing Operation Region II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Asep Wicaksono Hadi.

Selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Keuangan Daerah Babel Fery Afriyanto dengan GM  MOR II Sumbagsel Asep Wicaksono Hadi.

Objek Nota Kesepahaman ini adalah data penjualan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemungutan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Dengan ruang lingkup pelaporan dan rekonsoliasi data penjualan dan penggunaan BBM dan pemungutan PBBKB.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan berharap dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan monitoring dan evaluasi atas upaya optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas PBBKB bisa lebih transparan dan akuntabilitas pengelolaan PBBKB dapat ditingkatkan, serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pajak.

Adapun tindak lanjut dari MoU dan PKS ini dalam bentuk penyampaian data yang juga dipergunakan sebagai pengawasan bersama, terutama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jalur distribusi dan penyaluran migas, hingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian pendistribusian di lapangan.

“Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pertamina bertekad untuk membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari PBBKB sektor migas di Provinsi Babel”, ujar Asep. (*/)