ASN

Wagub Babel: Gandeng OK OCE Dapat Ciptakan Lapangan Kerja Baru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, meminta agar penandatanganan nota kesepakatan dengan OK OCE dapat sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, guna memperkuat pengembangan UMKM yang bermuara terciptanya lapangan kerja baru.

Hal tersebut diungkapkan Wagub Abdul Fatah pada rapat koordinasi pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. Babel dengan OK OCE terkait Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Ruang Rapat Wakil Gubernur Babel, Rabu (17/03).

Hingga saat ini, Pemprov Babel bersama perangkat daerah terus mengkaji dan memperdalam isi perjanjian kerjasama dengan OK OCE, agar kerjasama ini dapat memberi manfaat maksimal bagi pengembangan wirausaha yang ada di Babel.

“Kita akan melihat spesifikasi dari masukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi dari OPD mana yang dapat menjadi peluang kewirausahaan, baik melalui pelatihan maupun pemasarannya,” jelas wagub.

Lebih jauh wagub menyebut bahwa kerjasama ini tidak hanya menyentuh sektor UMKM saja, melainkan dapat menyentuh semua sektor yang ada di perangkat daerah. Sebagai contoh, dirinya menyebut Dinas Kehutanan dapat bekerjasama dengan program OK OCE dengan memberikan 10 kerjasama terbaik dari sekitar 40 perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan.

OK OCE sendiri adalah program penting yang di galakkan Babel akhir-akhir ini guna mengentas kemiskinan dan pengangguran di Babel melalui pengembangan sektor UMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Elfiana mengungkapkan bahwa kerjasama dengan OK OCE akan dapat memberikan nilai positif dan menguntungkan, utamanya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat Babel, mulai dari proses pendaftaran, pemasaran, hingga pemodalan.

“Kita manfaatkan fasilitas dari OK OCE sebaik mungkin, baik itu pelatihan kewirausahaan maupun proses pemasarannya. Pada dasarnya, UMKM ini bukan kerja satu pihak, melainkan kerja semua pihak,” tuturnya.

Hadir juga dalam Rapat Koordinasi adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Plt. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala DP3ACSKB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov. Babel. (Diskominfo Babel)

Sidak di Sekretariat DPRD, Bupati Mulkan Ingatkan ASN Jangan Bersikap Seperti Raja

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Bupati Bangka, Mulkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Selasa (16/3) pagi.

Sidak tersebut kata Mulkan untuk melihat secara langsung keadaan dan kedisiplinan para pegawai ASN dan tenaga kontrak yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.

ASN, kata dia bisa memberikan bimbingan dan masukan yang baik bagi pegawai tenaga kontrak yang ada dibawahnya. Dan sebaliknya juga para ASN juga jangan sampai bersikap seperti raja untuk selalu dilayani seperti bos, karena ada tenaga pembantu.

“Saat ini tenaga kerja kontrak yang ada di Setwan DPRD Kabupaten Bangka ada sebanyak 101 orang dan ASN ada 42 orang. Sedangkan untuk tenaga administrasi dan sopir sejumlah 68 orang, berarti PNS sudah plus satu,” katanya.

Mulkan mengingatkan pegawai harus bisa membawa nama baik, karena sebagai user adalah leading sektor masing-masing

Sementara, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bangka, Erry Gusnawan mengatakan bahwa sidak yang dilakukan untuk melihat kedisiplinan kerja pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak yang ada.

“Kami berterima kasih kepada bupati Bangka karena melakukan sidak ke kantor Setwan DPRD Bangka, karena ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari orang nomor satu di kabupaten ini. Ini akan menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja,” jelas Erry Gusnawan.

Dituturkan jika pesan-pesan yang disampaikan oleh Bupati perlu kiranya untuk selalu diingat dan diterapkan dalam bekerja karena menitik beratkan pada kedisiplinan.(Zen)

Sidak OPD, Bang Pian Minta Pegawai Kerja dengan Ikhlas

WARTABANGKA, KOBA – Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jum’at (12/3) bersama staf khusus bupati dan Kabid penegakan disiplin Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Herry Erfian mengatakan adanya laporan perihal ketidakdisiplinan pegawai pemda bangka tengah baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer sehingga ia mendapatkan intruksi dari bupati untuk melakukan sidak di OPD.

“Dalam rangka silaturahmi sekaligus sidak tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai pemda Bateng, ” kata Erfian.

Pria yang sering disapa Bang Pian ini menuturkan sidak yang ia lakukan merupakan sebuah bentuk ketegasan dan perhatian mereka terhadap pegawai Pemda Bateng.

” Kami harus tegas, jangan sampai ada pegawai yang sering bolos namun TPPnya sama dengan pegawai yang lainnya sehingga membuat kecemburuan sosial bagi ASN yang lainnya ” tutur Bang Pian.

Bersama Bupati Algafry Rahman ingin para pegawai memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk masyarakat Bateng.

“Mari sama-sama kita bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan jangan lupa kerja ikhlas, insyaallah pahala dunia akhirat akan mengalir kepada kita semua,” pungkasnya.

Diantara OPD yang dilakukan sidak yakni Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospmd) serta Dinas Komunikasi dan informasi statistik (Diskominfosta) Bateng. (RN)

214 Pejabat Pemprov Babel Tempati Posisi Baru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sebagai penyegaran suatu organisasi, promosi, rotasi, dan mutasi merupakan hal lumrah yang biasa dilakukan. Keberadaan orang baru ini diharapkan dapat memberikan berbagai inovasi baru untuk kemajuan daerah. Oleh karenanya, para pejabat yang dilantik hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah dalam sambutannya pada acara Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel di Ruang Pasir Padi lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Jumat (5/3).

“Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat daerah yang tersebar di tujuh kabupaten/kota dengan jumlah pegawai sebanyak 5.500 orang. Untuk itu, saya minta pejabat yang dilantik hari ini untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi tantangan di Negeri Serumpun Sebalai,” jelasnya.

Terobosan yang diharapkan merupakan upaya peningkatan moralitas dan etika pegawai, pengawasan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, administrasi keuangan, serta disiplin kepegawaian.

“Kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, berkinerja tinggi dan memiliki moralitas yang bagus serta mampu mengabdi, serta yang mampu berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.

Dengan berbagai inovasi, terobosan, dan komitmen yang diharapkan tadi, dapat memungkinkan pemerintah menciptakan sistem kerja untuk memperkecil pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, hingga menjadi nol kesalahan.

“Para pejabat saat ini harus mampu mencerna, mengolah, dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama, ke arah yang sudah ditentukan yaitu, visi misi Babel,” pungkasnya.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/127/BKPSDM/2021 . Namun, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi saat ini, beberapa pejabat dilantik secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Turut hadir pada acara pelantikan yakni, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Babel Sahirman dan Inspektur Babel Susanto. (Diskominfo Babel)

Gaji Satpam RSUD Sejiran Setason Dua Bulan Belum Dibayar, Ini Jawaban Plt Direktur

WARTABANGKA, MUNTOK – Plt Direktur Sejiran Setason, Kabupaten Bangka Barat, dr. Hendra menanggapi soal gaji seorang pegawai honorer lepas (PHL) yang bekerja sebagai satpam di rumah sakit itu yang belum dibayar selama dua bulan.

Menurut dia, terkait perpanjangan kontrak kerja honorer yang bernama Budi ini di tahun 2021 memang belum diperpanjang. Yang bersangkutan memang sempat menandatangani kontrak kerja, namun Kepala Dinas Kesehatan Bangka Barat, drg. H. Achmad Syaifuddin belum menandatangani kontrak kerja itu.

“Memang yang bersangkutan sudah menandatangi kontrak sepihak, tapi yang pihak keduanya ( kadinkes Babar-red) itu memang belum ditandatangani,” kata Hendra di ruang kerjanya, Kamis (4/3).

Setiap pergantian tahun, kata Hendra memang ada beberapa instansi tertentu yang melakukan evaluasi kinerja terhadap PHL. Biasanya, kata dia, mereka akan dirumahkan sambil menunggu kontrak kerjanya diperpanjang atau tidak.

“Karena memang biasanya di awal tahun itu ada evaluasi kinerja dari yang bersangkutan. Mungkin beliau (Budi-red ) salah paham disitu, artinya dia tidak clear masalah itu. Sebenarnya yang tidak dibayar dua bulan itu kaitannya dengan kontrak,” jelas Hendra.

” Untuk itu instansi rumah sakit, memang kemarin saya memberi pilihan, mau tidak bekerja dulu boleh, atau mau tetap masuk silahkan. Pak Budi tetap masuk, mungkin dia beranggapan kontraknya diperpanjang,” lanjutnya.

Selain itu, Hendra menjelaskan ia sempat mendapat laporan bahwasanya saat Pilkada 2020, Budi tidak netral karena terafiliasi dengan salah satu paslon.

Padahal, pihak RSUD bersikap netral dan tidak mengintervensi pegawainya untuk mendukung salah satu paslon saat Pilkada 2020 lalu.

Terkait hal tersebut, pihaknya telah memanggil Budi untuk klarifikasi. Bahkan, pihaknya juga meminta Budi untuk menemui Bupati Bangka Barat, Markus guna klarifikasi. Akan tetapi, sampai saat ini Budi tidak juga melakukan hal tersebut.

” Itu bagi saya tidak masalah, yang penting memang itu harus diklarifikasi juga ke Pak Bupati waktu itu. Tapi ini bukan masalah itu saja, kinerja juga. Di akhir tahun itu ada evaluasi kerja. PHL ini kan setiap tahun ada evaluasi kerja, diperpanjang atau tidak itu nanti keputusan di tangan Pemerintah Daerah,” ujar Hendra.

Untuk itu, dia menegaskan kontrak kerja Budi sebagai PHL RSUD Sejiran Setason tidak diperpanjang lagi. Hal ini disebabkan, dari hasi evaluasi, kinerja Budi tidak memuaskan dan ia juga tidak netral dalam Pilkada 2020.

“Disitu ada dia tidak masuk tanpa keterangan. Kalau kontrak Pak Budi ini memang keputusannya tidak diperpanjang. Disiplin kinerja dan ini bukan hal utama, adalah klarifikasi yang belum beres. Bukan masalah dia tidak mendukung Markus, klarifikasinya itu yang kita tunggu dari Pak Budi yang sampai saat ini belum,” tegas Hendra.

Sementara, Kabag Tata Usaha RSUD Sejiran Setason, MS Rangkuti mengungkapkan pihaknya tidak dapat membayar gaji Budi dikarenakan kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi.

“Yang pastinya saya menyampaikan itu kontraknya, memang pihak yang membayar itu kita, tapi gaji itu dibayarkan berdasarkan surat menyurat. Tanpa ada SK, siapapun dia saya nggak berani bayar. Nanti kalau diperiksa saya habis,” kata Rangkuti.

Perihal laporan yang menyatakan Budi terafiliasi dengan salah satu paslon, kata Rangkuti, berdasarkan edaran Bawaslu Bangka Barat agar PNS dan PHL bersikap netral dalam Pilkada dan tidak mendukung paslon manapun.

” Terkait dengan politik, ada edaran dari Bawaslu, saya mengutip dari itu. Jadi tidak berhubungan apa yang disampaikan dengan dia harus ketemu Pak Bupati, bahwa disitu di absensi kita tertempel, itu ada edaran dari KPU, Bawaslu bahwa PNS PHL harus netral. Dasar saya berbicara berdasarkan kepegawaian,” tutup Rangkuti. ( IBB )

14 Pegawai Terima SK PPPK Pemkab Bangka

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Empat belas orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka resmi menerima Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (1/3).

Penyerahan tersebut dilaksanakan di ruang OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka dan diserahkan langsung Bupati serta Wakil Bupati Bangka.

Sebelumnya, para penerima SK pengangkatan tersebut telah menjalani rangkaian tes dengan sistem CAT. Dari 44 orang yang menjalani tes tersebut sebanyak 14 orang berhasil dan lulus untuk diangkat menjadi PPPK.

Empat belas orang yang menerima SK tersebut merupakan tenaga penyuluh pertanian serta pendidik di lingkungan Pemkab Bangka. Sembilan orang diantaranya merupakan penyuluh pertanian serta lima orang merupakan tenaga pendidik.

Bupati Bangka, Mulkan menyampaikan ucapan selamat atas telah diterimanya SK terkait pengangkatan menjadi PPPK. Dengan telah diterimanya SK tersebut menjadikan suatu bukti kejelasan dalam mendapatkan atas hak dan kewajiban sebagai pegawai.

“Selamat kepada para pegawai kita yang telah dilantik menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Tentunya ini merupakan momen sejarah karena kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Bangka,” ujar Mulkan.

Disamping itu, dirinya menekankan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangka untuk bekerja secara optimal. Sehingga segala program program pemerintah baik pusat maupun daerah dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

“Tujuan pemerintah mengangkat pegawai baik ASN, PPPK, ataupun tenaga kontak yaitu agar mempercepat program program kerja. Sehingga tidak ada lagi keterlambatan atau kegagalan dalam program pemerintah,” pungkas Mulkan.(Zen)

Apin Tersanjung Kelurahan Koba Dikunjungi Komisi I DPRD Bangka Barat

WARATABANGKA, KOBA – Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kelurahan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (24/2). Rombongan disambut Plt Lurah Koba, Sapril. Turut hadir Bhabinkamtibmas Koba dan Babinsa setempat.

Plt Lurah Koba, Sapril mengaku tersanjung pihaknya mendapat kunjungan dari wakil rakyat Kabupaten Bangka Barat.

Ia mengatakan kunjungan tersebut selain dalam rangka silaturahmi, juga berdiskusi tentang pemberdayaan masyarakat termasuk karang taruna di Kelurahan Koba yang berhasil mengelola bioflok dan beternak puyuh.

“Kami merasa tersanjung karena dikunjungi oleh anggota DPRD Bangka Barat, intinya kita sama-sama belajar tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dalam pertemuan tersebut diskusi difokuskan tentang sistem pengelolaan bioflok,” ungkap pria yang akrab disapa Apin ini usai pertemuan.

Sementara, pendamping anggota Komisi I DPRD Bangka Barat, Arso menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kelurahan Koba untuk menambah ilmu dan wawasan, serta mengetahui sejauh mana pelayanan dan pemberdayaan masyarakat oleh Kelurahan Koba.

Dia mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan di Kabupaten Bangka Barat.

“Ada beberapa hal yang kita pelajari tadi, seperti pengelolaan kelompok-kelompok tani dan bidang-bidang lainnya yang mungkin di daerah kami belum ada. Misalnya di sini ada ternak puyuh, nah di sana kan belum ada, mungkin itu bisa diterapkan di Bangka Barat,” pungkasnya.(RN)

Mulkan Pimpin Apel di Dinas Lingkungan Hidup, Singgung Soal Kinerja

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Bupati Bangka, Mulkan memimpin apel pagi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rabu (24/02). Apel dilakukan guna melihat atas sejauhmana kesadaran akan kehadiran kepegawaian, terutama tenaga kerja kontrak maupun ASN di lingkungan Pemkab Bangka.

Mulkan mengakui jika sebelumnya sudah memberikan pembinaan terhadap para Sekretaris di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan harapan Sekretaris merupakan leader ataupun motor dalam pengerak di OPD tersebut.

“Sehingga kita hari ini kroscek langsung dilapangan apakah ditindak lanjuti ataukah tidak oleh sekretaris ataupun kepala dinas nya,” katanya, Rabu (24/2).

Dikatakannya, hasil sidak ini ada beberapa tenaga kerja honorer yang belum hadir. Ia menyerahkan kepada kepala dinas untuk menegur dan memberi sanksi.

“Apabila tidak juga diindahkan, otomatis kita akan berhentikan. Karena ini adalah suatu pembelajaran akan ketaatan kepegawaian di suatu tempat pekerjaan. Dan kami sebagai pemimpin akan terus memantau,” ucpanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Meina Lina mengatakan siap memberikan teguran dan sanksi kepada tenaga kontrak yang tidak hadir.(*/zen)

Rakor Bersama Sekretaris OPD, Mulkan Ingatkan Soal Disiplin dan Kinerja

WARTABANGKA, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka yang dimotori Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka menggelar rapat bersama seluruh sekretaris OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Selasa (23/2).

Rapat tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan koordinasi serta kinerja dari seluruh pegawai baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Bangka. Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Bangka, Mulkan di Hutan Kota Sungailiat.

Dalam sambutannya Mulkan menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangka untuk meningkatkan kedisiplinan serta kinerja. Terutama terkait jam kerja dirinya menyampaikan kepada seluruh pegawai agar masuk dan pulang secara tepat waktu.

“Kita akan melaksanakan sidak secara mendadak di setiap OPD. Karena kami melihat masih rendahnya disiplin pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak untuk datang pagi,” ujar Mulkan.

Sementara itu, Kepala Dinas BKPSDMD sekaligus ketua pelaksana kegiatan Baharita menjelaskan setiap pegawai di lingkungan Pemkab Bangka memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan harian. Pelaporan tersebut dilaksanakan agar seluruh pegawai memilki rasa tanggung jawab dari kinerjanya.

“Bagi para ASN untuk kenaikan pangkat serta gaji berkala telah kita bantu permudah, tingga kewajiban mereka yaitu bekerja serta melaporkan kinerjanya melalui sistem. Begitu juga para tenaga kontrak yang telah digaji agar melaporkan kinerja harian kepada atasan secara langsung,” tutup Baharita.(*/zen)

Wali Kota Pangkalpinang Dukung OJK Bentuk TPAKD

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Bangka Belitung.

Menurut Molen dengan terbentuknya TPAKD dapat menyukseskan program pemerintah meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

Hal ini pun tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

“inklusi keuangan inikan untuk mempertahankan SDGs pembangunan yang berkelanjutan. Di sini kita melihat ketersediaan fasilitas-fasilitas keuangan yang dirasakan masyarakat,” kata Molen saat menerima kunjungan audiensi dan silaturahmi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (OJK Regional 7 Sumbagsel) Rabu (17/2), di Ruang Rapat Gedung Tudung Saji.

Dia menjelaskan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan dan perimbangan ekonomi, serta memicu pertumbuhan ekonomi.

“Saya melihatnya sangat bagus. Babel dengan timahnya termasuk aset lainnya yang dimiliki, saya rasa Babel memiliki potensi Ekonomi. Kami dari Pemkot Pangkalpinang mendukung terbentuknya TPAKD ini,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjutnya, telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjut Molen, siap berkolaborasi dan bersinergi mendukung terbentuknya TPAKD dengan pemerintah kabupaten yang memiliki potensi ekonomi tambang, perikanan dan perkebunan dengan pemprov sebagai induknya. Sementara Pangkalpinang merupakan ibu kota provinsi yang menjadi pusat jasa dan perekonomian di Bangka Belitung. (rill)