ASN

Soal Pengurangan TPP ASN Pemprov Babel, Erzaldi: Masih Dirumuskan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pembahasan terhadap besaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk tahun 2022. Besar kemungkinan TPP ini akan berkurang nilainya seiring anggaran daerah yang menurun.

Menyikapi hal ini, Gubernur Babel, Erzaldi Roesman tidak menyebutkan kata pengurangan, tetapi penyesuaian. “TPP ini sedang kita atur lagi, masih kita rumuskan oleh BKD dan biro organisasi, disesuaikan saja dengan kemampuan keuangan kita,” kata gubernur, Senin (3/1).

Pembahasan TPP ini, dipimpin oleh Wagub Babel bersama biro organisasi dan OPD terkait lainnya. Dalam rapat pimpinan juga dibahas terkait APBD Babel tahun 2022 yang belum bisa dieksekusi lantaran belum diundangkan.

Penetapan APBD 2022 ini terlambat lantaran evaluasi terlambat disampaikan oleh Kemendagri, yang seharusnya paling lambat tanggal 21 Desember 2021 baru diterima pada 28 Desember 2021, sehingga baru dilakukan pembahasan pada akhir tahun kemarin.

“Makanya hari ini harus dituntaskan dan tanggal 5 harus sudah dapat nomor registrasi, dalam APBD 2022 ada pengurangan belanja pada perjalanan dinas, dan beberapa pekerjaan. Sebelum disahkan belum bisa dilaksanakan,” tambah Kepala Badan Keuangan Daerah, Ferry Afrianto.

Senada, Kepala Bapppeda Babel, Ferry Insani menyebutkan berdasarkan rekomendasi Kemendagri banyak kegiatan di tahun 2022 yang tereliminasi karena tidak termaktub dalam RKPD. (two/*)

Pentingnya Kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan

Oleh: Eviria Ananda, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut, berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang .

Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah.

Karena itu  untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang.

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.

Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penataan ruang meliputi, aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan dan lingkungan.

Kegiatan ekonomi suatu wilayah yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat kerusakan lingkungan.

Para produsen umumnya mengeksploitasi alam terutama lahan dan air dalam mengembangkan usahanya.

Dalam menanggulangi masalah tersebut, para pelaku ekonomi diharapkan mampu membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan dalam mengembangkan usahanya harus memperhatikan tata guna lahan wilayah setempat.

Rencana Tata Ruang  wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif (Permen PU No. 16/PRT/M/2009).

Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif.

Produk atau hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah.

Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik AntarFungsi dalam proses pemanfaatan ruang.

Selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Konsep penyusunan dokumen rencana tata ruang bersifat hierarkis.

Tujuannya, agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan detil dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.

Dokumen tata ruang yang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan untuk mencegah terjadinya konflik AntarFungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan.

Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan hasil dari suatu kegiatan yang didasarkan pada suatu pedoman khusus.

Berkaitan dengan izin lingkungan

Berdasarkan PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 4 ayat 2  maka Dokumen lingkungan akan diproses apabila kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang, jika tidak sesuai kegiatan tersebut harus ditolak.

Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan.

Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan dengan baik.

Setiap kegiatan pembangunan seharusnya dimulai dengan dokumen lingkungan.

Dari dokumen lingkungan tersebut dapat diketahui efek-efek yang dapat muncul, dan apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan maka dokumen tersebut akan dikembalikan, berdasarkan  PP 27/2012 tentang izin lingkungan di pasal 4 ayat 3.

Tata ruang harus menjadi panglima dalam pelaksanaan program pembangunan.

Diharapkan para investor dan dunia usaha dapat proaktif untuk melakukan proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pembangunan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Karena itu, tata ruang sangat penting untuk perizinan sebelum melakukan pembangunan dan melakukan kegiatan/usaha untuk menghindari berbagai masalah dikemudian hari dan untuk kelancaran dalam melakukan usaha/kegiatan dan untuk pembangunan berkelanjutan.

M. Haris Ajak Pegawai Tingkatkan Disiplin Kerja

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), M. Haris.AR,AP mengingatkan kepada  seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD agar masuk kerja terhitung mulai 27 Oktober 2021 seperti biasa.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Babel Nomor : 800/1203/BKPSDM/2021 tentang Pelaksanaan sistem kerja dan apel bagi aparatur sipil Negara dan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel.
 
“Tanggal 27 kita sudah masuk kembali bekerja normal, setelah kita ada sistem kerja ada yang WFH (Work From Home) dan ada yang WFO (Work From Office). Oleh karena itu mari kita kerja masuk-pulang seperti biasa,” ungkap Haris, sebelum melaksanakan senam pagi, di DPRD Babel, Jumat (29/10) pagi.
 
Tak hanya itu, Sekwan juga mengingatkan, agar seluruh pegawai baik ASN maupun honorer untuk selalu disiplin dalam semua hal.

Seperti, izin jika tidak bisa masuk kerja pada waktu yang telah ditentukan maupun saat akan meninggalkan kerja di jam kerja.

“Kalau ada ijin atau mungkin ada keperluan yang lain,  silakan ijin kepada atasannya masing-masing,” pesannya.

Menurutnya, bahwa kedisiplinan menjadi kewajiban dari seluruh pegawai baik ASN maupun honorer.

Pasalnya, kedisiplinan tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Jangan gak ijin, Karena kalau tidak ijin takutnya sewaktu-waktu ada pengecekan, baik dari kami maupun pimpinan, maka akan kami tandai atau merahkan tidak hadir tanpa keterangan,” tegasnya. (*/rls)

Ketua DPRD Babel Apresiasi Erzaldi Soal Tidak Adanya Penundaan TPP ASN

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memastikan tak ada penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi di tiga bulan terakhir Tahun 2021.

Dengan adanya kepastian tersebut, otomatis merubah rencana kebijakannya untuk menunda pembayaran tiga bulan TPP yakni mulai September, Oktober dan November yang semestinya dibayar pada bulan Oktober, November dan Desember, akan dibayarkan Desember tahun 2021.

Namun itu pun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi kepada wartawan, Kamis (28/10) mengaku senang dengan kabar tersebut.

Sebab, menurut dia, TPP merupakan reward bagi para ASN yang dinilai sudah baik menjalankan tugasnya.

“Apalagi baru-baru ini kita kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), keempat kalinya berturut-turut dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Hanya saja ke depan, lanjut Herman, di Tahun 2022 mengharuskan TPP ini akan mengalami penurunan sesuai aturan pemerintah pusat, ia harap ASN Pemprov Babel dapat memakluminya.

“Itu sebuah konsekuensi ketika kemampuan keuangan daerah di great rendah akan ada pengurangan pendapatan. Termasuk di dewan. Kendati demikian, saya harap kinerja kita harus maksimal sampai keuangan kita membaik kembali dan mampu untuk membayar lebih para pegawai,” tuturnya

Sebelumnya, rencana kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor : 903/0453/Bakuda yang ditandatangani Gubernur Erzaldi pada Senin, 12 Juli 2021 lalu tentang penetapan pemberian TPP ASN pada bulan Juni 2021 dan semester kedua tahun anggaran 2021 di lingkungan Pemprov Babel.

Diakui Erzaldi, tak penundaan pembayaran TPP dan gaji ASN Pemprov Babel ini dikarenakan perhitungan kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dengan adanya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah.

“Intinya alokasi TPP dan gaji ASN aman. Jangan lagi ditanya kalau dicicil, itu urusan manajemen keuangan,” ujarnya.

Diketahui, SE tersebut berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/4141/Keuda tanggal 8 Juli 2021 hal TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 dan dengan mempertimbangkan surat Ketua DPRD Babel Nomor 900/459/DPRD tanggal 8 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Babel

Disampaikan dalam poin pertama, bahwa pemberian TPP ASN di lingkungan Pemprov Babel untuk bulan Juni Tahun 2021, tetap mempedomani Keputusan Gubernur Babel Nomor: 188 44/189/BAKUDA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/88/BAKUDA/2021 Tentang Besaran TPP ASN Tahun Anggaran 2021.

Untuk TPP ASN di Pemprov Babel semester kedua sampai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, akan diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Babel pada angka satu serta akan dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana maksud dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. (*/ryu)

Sekretariat DPR RI Sosialisasi Jabatan Fungsional Baru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sejumlah perwakilan pegawai dan staf dari Sekretariat DPR RI melakukan sosialisasi terkait jabatan fungsional baru ke Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (21/10).

Usai melakukan pertemuan yang diterima langsung Sekretaris DPRD Babel, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI, Kiki Zakiah mengatakan kunjungan ke DPRD Babel dilatarbelakangi terkait menyusun jabatan fungsional baru, yakni analis akuntabilitas keuangan negara legislatif.

“Hal ini dilatarbelakangi adanya mandat dari presiden untuk penyederhanaan eselonisasi organisasi dan jabatan struktural ke jabatan fungsional,” ujarnya.

“Ini salah satu jawaban bagi pegawai struktural yang ingin pindah ke fungsional, terkait dengan DPRD salah satunya fungsi pengawasan keuangan negara, jadi jabatan fungsional ini bisa mensupport tugas dewan terhadap fungsi pengawasan keuangan negara,” sebutnya.

Dilanjutkannya, bahan utamanya dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mana BPK melakukan pemeriksaan keuangan termasuk daerah.

“Sehingga kami memperkenalkan jabatan ini, yang kemungkinan bisa digunakan jadi salah satu jabatan fungsional di daerah,” imbuhnya.

Terkait target kapan jabatan fungsional bisa terealisasikan, menurut Kiki Zakiah, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dan dalam tahap penyusunan butir-butir yang sudah hampir selesai, kemudian selanjutnya diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jika sudah diteken oleh Kemenpan-RB dan selesai uji petik, maka jabatan fungsional ini sudah bisa dijalankan,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Babel, M Haris mengatakan kedatangan Sekretariat Jenderal DPR-RI ini terkait diskusi untuk rencana pengembangan jabatan fungsional, salah satunya analis akuntabilitas keuangan negara.

“Ini jabatan baru yang diinisiasi oleh rekan-rekan aparatur sipil negara (ASN) di DPR-RI, nanti Breakdownnya perlu dukungan dari Sekretariat DPRD seluruh Indonesia. Jabatan ini jabatan khusus terkait hasil yang didapatkan oleh DPR yang harus dianalisa oleh analis, setelah mendapatkan laporan dari BPK yang ditujukan ke DPRD,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, mereka datang kemari untuk berdiskusi mendapatkan masukan terkait pembentukan jabatan itu,” imbuhnya lagi.

Ia juga menambahkan, pada prinsipnya menyambut baik adanya peluang bagi rekan-rekan dan ASN di Pemprov Babel, khususnya di DPRD untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional ini.

“Sehinggga yang memang diarahkan pemerintah pusat untuk merampingkan jabatan struktural merupakan gayung bersambut dengan apa yang dilakukan kawan-kawan Sekjen DPR-RI ini,” pungkas Haris. (*/ryu)

Masyarakat Antusias Ikuti Gebyar Vaksinasi DPRD Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terhadap kesehatan masyarakat beserta seluruh pegawai, Sekretariat DPRD Babel menggelar Gebyar Vaksinasi, di halaman parkir Gedung DPRD Babel, Jumat ( 1/10).

Kegiataan yang diinisiasi DPRD Babel ini merupakan bentuk atas kepedulian dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat dan mempercepat target vaksinasi di Babel.

Gebyar Vaksinasi yang dilakukan pun berjalan lancar dan sukses.

Terbukti, sejak pukul 08.00 wib, tampak ratusan masyarakat beserta pegawai sekretariat DPRD antusias mengikuti vaksinasi tersebut dengan 300 dosis vaksin yang disiapkan.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, bersama Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, Danrem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI M Jangkung Widyanto dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, dr Andri Nurtito dan Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, melakukan peninjauan langsung ke tempat proses vaksinasi dan memberi semangat kepada masyarakat  yang mengikuti vaksin dan petugas kesehatan.

“Ini bentuk peduli kita terhadap keberadaan Covid -19 di Bangka Belitung ini, sehingga kita ikut membantu masyarakat, dengan penyediaan fasilitas (gerai) vaksinasi. Paling tidak minimal masyarakat di lingkungan sekretariat pemprov ini mendapat pelayanan vaksinasi,” ujar Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos.

Politisi PDIP ini berharap, berharap bahwa seluruh pegawai di sekretariat DPRD, baik ASN, tenaga honor, baik tenaga ahli, staf ahli dewan, maupun masyarakat di lingkungan sekretariat DPRD, agar dapat menjadi Pelopor dalam vaksinasi.

Sehingga kegiatan Gebyar Vaksinasi DPRD dalam mendukung upaya pemerintah tercapainya percepatan vaksinasi di masyarakat Bangka Belitung segera terwujud.

Menurutnya, dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 ada dua cara yang pertama, ikuti proses dan yang kedua vaksinasi.

“Target kita 300 dosis, terima kasih kepada pak kepala dinas kesehatan yang sudah menyediakan vaksinator. Seandainya yang datang melebihi target, kita akan berkoordinasi untuk meminta vaksin tambahan,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, berdasarkan data yang didapatkan, hingga hari ini, tingkat vaksinasi di Bangka belitung telah mencapai 49,91 persen.

Sedangkan, untuk kabupaten kota yang terbaik Kota Pangkalpinang berada di titik 68 persen, kemudian untuk tingkat level PPKM Bangka Selatan berada di level 2, sementara Kabupaten Bangka induk berada di level 4 dan kabupaten kota lainnya berada di level 3.

“Target 300 tercapai berarti kalau di sini dapat 300, target kita mengejar 50 persen untuk Babel tercapai pada hari ini. Bapak/ibu setelah pulang dari kegiatan ini setelah sampai di rumah mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu baik,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Brigjen Pol Umar Dani, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Babel dalam mempercepat cakupan vaksinasi di Babel.

“Provinsi Babel sudah menduduki peringkat 5 secara nasional untuk capaian vaksinasi. Namun, kita harus bekerja keras terus untuk mencapai 70 persen populasi penduduk di Bangka Belitung. Target yang harus divaksin di Babel yaitu 1.137.228 orang. Insyaallah hari ini sudah bisa 50 persen,” kata Brigjen Pol Umar Dani.

Tak hanya itu, Kepala Satgassus juga mengingatkan pentingnya vaksinasi, sehingga agar masyarakat tak ragu untuk divaksinasi.

Sebab, katanya, vaksin aman, halal dan menyehatkan.

“Bagi keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang belum divaksin, mohon disampaikan, diajak vaksinasi, segera mengunjungi gerai vaksin yang telah disediakan,” harapnya.

Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Oleh DPRD Bangka Belitung, bertepatan dengan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021.

Di kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, mengatakan bahwa Kesaktian Pancasila penting.

Sehingga katanya, momen peringatan Hari kesaktian Pancasila dapat dijadikan sebagai pemicu semangat.

Dan mengajak kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam memerangi dan penanganan pengaruh akibat pandemi Covid -19, salah satunya dengan vaksinasi.

“Semangat dari Pancasila itu salah satunya gotong-royong kita untuk bekerja sama menuntaskan pengaruh Pandemi Covid-19. Artinya tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja tapi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya DPRD harus mendukung program itu, hari ini kita laksanakan,” ungkapnya.

Salah satu peserta Gebyar Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Babel yakni, Anggota DPRD Babel, Toni Mukti beserta istri sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan saat dilakukan vaksin tidak merasakan apa-apa.

“Tidak ada gejala apa-apa, biasa saja. Seperti suntik biasa, malah saya merasakan enjoy lebih tenang, lebih yakin merasa lebih terlindungi,” jelasnya.

Ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk ikut vaksinasi.

Pasalnya, vaksin sangat baik bagi kesehatan dalam melindungi dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ini upaya atau ikhtiar. Buktinya kondisi saya sakit seperti ini saja saya vaksin. Paling tidak ini pencegahan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Wujudkan Pencapaian Target Nasional, Sekretariat DPRD Babel Gelar Vaksinasi Gratis

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal menggelar vaksinasi gratis, Jumat (1/10) mendatang. Vaksinasi dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga selesai, di pelataran parkir Gedung DPRD Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, vaksinasi gratis dilaksanakan guna mendukung percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya di Babel.

“Antusiasnya memang kurang, ini bisa dilihat dari kegiatan yang sempat dilakukan partai kami, serta organisasi lainnya,” kata Amri usai rapat Badan Anggaran, Rabu (29/9).

Amri menyampaikan, kurangnya minat masyarakat ini tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau daerah lainnya disebabkan beberapa hal, seperti ketakutan akan efek setelah suntik yang diterima masyarakat selama ini.

“Ketakutan akan halal atau tidak vaksin yang disuntikkan, lalu beranggapan tidak penting sertifikat vaksin sebab tidak bepergian. Waktu itu di partai saja di Pangkalpinang, dari 1000 hanya tercapai 600 orang, itu pun bukan dari Pangkalpinang tapi daerah sekitarnya seperti Kace, Bakam dan lainnya,” tuturn Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu.
 
“Hal ini yang harus dihilangkan pemahamannya, vaksin ini penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang di dekatnya. Jika sudah vaksin ada kekebalan tubuh, agar tidak mudah terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada efek buruk yang terjadi usai dilakukan vaksin.

“Contohnya saya sudah dua kali vaksin tidak apa-apa. Jadi angan percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau kehalalan itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Jika warga tidak lagi percaya MUI, mau percaya siapa lagi,” tanyanya.

Kendati demikian lanjutnya, kedepan vaksinasi ini wajib dilakukan dengan sistem Door to Door, agar pencapaian target dapat terealisasi.

Selain itu, warga yang tadinya tidak mau atau takut bisa ikut vaksinasi tanpa banyak keraguan.

“Kami saja pas di partai dengan sistem Door to Door, lumayan ada 40 orang yang mau vaksin,” jelas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bangka itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat ikut vaksinasi dimana saja jika ada yang melaksanakannya. Ini demi kebaikan bersama,” tukasnya. (*/ryu)

M. Haris Harap Kedepan Setwan DPRD Babel Raih Perangkat Daerah Terbaik

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Kendati belum mendapatkan predikat terbaik dalam ajang penganugerahan perangkat daerah terbaik, lantas tak membuat patah semangat Sekretaris DPRD Bangka Belitung M. Haris AR, AP, untuk memotivasi seluruh pegawai sekretariat DPRD dalam berpacu menjadi yang terbaik kedepan.

Untuk diketahui, meski baru seumur jagung, pada saat penilaian Sekretariat DPRD Bangka Belitung di bawah kepemimpinannya, telah berhasil memperoleh peringkat ke-5 kategori Reformasi Birokrasi dengan nilai A dan peringkat ke-6 kategori SAKIP dengan Nilai A.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan dalam tiga kategori (SAKIP, RB dan Rapor Kinerja) yang diberikan langsung kepada perangkat daerah berkinerja terbaik tahun 2020 oleh wakil gubernur Kep. Bangka Belitung Abdul Fatah, di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (27/9).

“Kedepan, kita akan berdiri disana untuk membawa pulang penghargaan terbaik, kalau OPD yang lain bisa kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh pegawai sekretariat DPRD untuk terus berupaya dan berbenah dalam mewujudkan rapor kinerja yang semakin baik kedepannya.

Dirinya pun bercita-cita, bahwa kedepan OPD yang dipimpinnya akan masuk dalam tiga besar perolehan peringkat penghargaan perangkat daerah terbaik.

“Saat ini kita terus berbenah baik dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan terutama dalam hal pelaporan,” tandasnya. (*/rls)

Nico Harap Peserta CPNS/CPPPK Tidak Percaya Iming-iming Kelulusan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel), Nico Plamonia meminta masyarakat, terkhususnya peserta tes CPNS/CPPPK 2021 untuk tidak tergoda dengan iming-iming dapat meluluskan peserta.

“Jangan percaya dengan iming-iming diluluskan atau bakal lolos. Percayalah dengan kemampuan sendiri, semuanya dari kemampuan yang dimiliki peserta sendiri,” ujar Nico, Kamis (23/9).

Apalagi harus dengan memberikan sejumlah uang guna memuluskan hal itu, diharapkan jangan diterima masyarakat dengan mudah, baik mengatasnamakan oknum pejabat tertentu.

Ditegaskan Nico, pelaksanaan tes ini harus diingat, semuanya dilaksanakan oleh pusat, panitia di daerah itu hanya membantu saja.

“Termasuk administrasinya, itu semua di pusat,” ungkap dia.

Pelaksanaan tes ini juga menurut politisi Partai Demokrat itu, sudah jelas transparan.

Apalagi ujian seleksinya dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dengan demikian langsung mengetahui nilai seleksinya.

Ditambahkan Nico, apabila ada oknum yang menjanjikan itu, silakan lapor ke Komisi I DPRD Babel siap menindaklanjuti hal itu.

“Silakan lapor jika ada yang menjanjikan, kami siap menindaklanjutinya apalagi itu pejabat, sangat bagus sekali. Intinya percaya lah dengan kemampuan sendiri,” pungkas Nico. (*/ryu)

RDP RAPBD Perubahan Telah Rampung, Komisi I Beri Atensi ke DPMPTSP

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah rampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung ke dalam mitra lembaga legislatif itu. OPD tersebut antara lain, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, di Ruang Komisi I, Jumat (3/9/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Hellyana dan secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendapat perhatian langsung dari anggota dewan berkenaan dengan standar kelayakan kapal. Seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan pass kecil dan kesempurnaan kapal.

Sehingga menurut Komisi I hal itu menghambat penerbitan pass kecil oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang langsung mengatur perizinan wilayah kelautan.

“Kita ikut mendorong kawan–kawan nelayan di provinsi kita, termasuk juga di Belitung untuk dipermudahkan dalam memperoleh pass dan syarat lainnya yang berhubungan dengan keselamatan nelayan, termasuk izin usaha lainya,” ungkap Hellyana kepada peserta rapat.

Dia menjelaskan bahwa pass merupakan sejenis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku pada kendaraan yang lazim digunakan dalam sehari-hari. Sementara untuk kapal tangkap ikan diistilahkan sebagai “pass”. Lebih lanjut, kendala memperoleh pass merupakan atensi pihaknya bersama anggota legislatif lainnya.

“Kita ingin kawan–kawan nelayan ini tetap diakomodir supaya mempunyai izin dan leluasa menangkap ikan,” harapnya.

Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Darlan yang menyampaikan bahwa dinas memiliki alternatif supaya kendala–kendala diatas dapat terakomodir. Diantaranya, membuka gerai pelayanan kemudahan pembuatan Surat Izin Pelayaran, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP).

Secara teknis, gerai di Belitung nantinya akan digelar oleh pihak UPTD PTSP bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun syarat yang harus dipersiapkan oleh nelayan ialah KTP-el, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pass kapal. Dan direncanakan akan dibuka pada Bulan Oktober mendatang sesuai dengan status level PPKM wilayah tersebut.

“Kita dorong karena ini mendesak, kita usulkan untuk dimulai pada Bulan September ini, bulan depan,” sarannya.

Sebagai informasi, sebelumnya DPMPTSP telah membuka gerai tersebut di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Untuk pihaknya baik itu DPMPTSP mengharapkan, lebih banyak lagi nelayan yang akan mendaftarkan surat–surat izin di atas, dan tidak ada target khusus yang ingin dicapai, namun tetap pelaksanaan gerai itu bersifat One Day Service atau satu hari dapat diselesaikan secara merata. (*/rls)