ASN

Gubernur Erzaldi Perbarui SOP Penanganan Pencegahan Covid-19

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Kepulauan Babel mengevaluasi kinerja gugus tugas dalam rapat koordinasi strategi dan kebijakan pemprov dalam mengantisipasi perkembangan kasus Covid-19 di Babel.

Rapat koordinasi (rakor) yang diadakan di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Babel, Jumat (25/9) ini menghasilkan beberapa poin yang perlu diatur kembali dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Babel dan beberapa asosiasi kesehatan di Babel beserta pemkab/pemkot (Dinas Kesehatan) khususnya rumah sakit daerah.

Dua kali Babel mendapat sanjungan dari pemerintah pusat hingga diberikan predikat sebagai zona hijau, Gubernur Erzaldi mengkhawatirkan terjadinya kekurangan kontrol dalam penanganan Covid-19 ke depannya.

Beberapa poin mendapat evaluasi langsung dari Gubernur Erzaldi di antaranya, kesiapan rumah sakit tiap kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19, baik fasilitas RS hingga kesiapan mental sumber daya manusia (tenaga medis) saat menerima pasien terkonfirmasi.

Menurut Gubernur Erzaldi, penanganan yang tidak siap dapat berdampak pada petugas medis di RS dan di wisma karantina pasien. Perlu juga disusun ulang standar operasional penanganan pasien dari Gugus Tugas tiap kabupaten/kota hingga Gugus Tugas provinsi.

Setelah ditanyakan langsung oleh Gubernur Erzaldi kepada perwakilan RSUD tiap kabupaten, masing-masing RS siap menjadi RS rujukan pasien dari daerah masing-masing, selain RS Depati Hamzah (Pangkalpinang) dan RS Marsidiyuono (Belitung) yang memang sudah menjadi RS rujukan ketetapan dari Kemenkes RI.

“IDI akan membantu untuk mereview kesiapan RS dan kekurangan fasilitas serta tenaga medis tiap RSUD ini,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur Erzaldi juga menegaskan pendataan jumlah pasien se-Babel agar publikasi dilakukan satu pintu sehingga data yang keluar terjaga keakuratannya dan tidak membingungkan masyarakat dalam membaca data.

Dalam rakor juga disepakati bahwa isolasi mandiri tidak lagi diperkenankan tanpa terkecuali, pasien wajib menjalankan perawatan sesuai SOP yang sedang disusun hingga Selasa pekan depan.

Poin-poin ini akan disusun ulang menjadi SOP baru, dalam penyusunannya gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang beranggotakan IDI, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Babel, Persi, Asosiasi Perawat, Asosiasi Bidan, dan direktur RS se-Babel.

Lebih lanjut, Gubernur Erzaldi mengingatkan bahwa audit BPKP tetap akan berjalan atas anggaran refocusing yang digunakan untuk wisma karantina tiap kabupaten/kota.

“Saya ingatkan untuk selalu hati-hati atas kinerja dinas dan RS di tiap kabupaten,” ungkapnya.

Mengingatkan antisipasi logistik, tenaga medis dan dukungan anggaran tahun 2021, Gubernur Erzaldi menyatakan bahwa jelas diatur dalam permenkes bahwa Anggaran Provinsi hanya mengakomodir 10% dari total anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

“Perkiraan kebutuhan anggaran jika ditemukan vaksin Covid-19 juga perlu disusun agar masyarakat kita terfasilitasi dengan anggaran yang sudah direncanakan dengan baik,” tegasnya.

Di akhir rakor, Gubernur Erzaldi menegaskan untuk semua pihak saling bekerja sama dan berkoordinasi demi menghambat penyebaran Covid-19 di masyarakat Babel.

“Segera selesaikan penyusunan SOP agar dapat direvisi kekurangan-kekurangannya dan penerapan dapat dilakukan secepatnya,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)Penulis : Nona dpFoto : RafiqEditor : Listya

Pemprov Babel Beri Pembekalan kepada Calon Pensiunan ASN

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah menghadiri kegiatan pembekalan Aparatur Sipil Negara (ASN) prapurnabakti yang akan memasuki masa purnabakti (pensiun) di Lingkungan Pemprov Babel periode Juni hingga September 2020 dan prapurnabakti periode tahun 2021.

Pembekalan ini berlangsung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel, Kamis (24/9).

Wagub Abdul Fatah atas nama Pemprov Babel mengucapkan terima kasih kepada para ASN prapurnabakti yang akan maupun yang telah memasuki masa purnabakti.

Pemprov Babel memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdian para ASN selama bertugas dalam melayani masyarakat dengan baik, hingga akhir masa tugasnya.

Masa pensiun bagi sebagian ASN dianggap sebagai keadaan yang sulit. Karena dalam menjalani masa pensiun, ASN sering tidak tahu harus berbuat apa, akibat tidak memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan diri.

Oleh karena itu, ASN menjelang pensiun akan dibekali dengan beragam kemampuan dan keterampilan, sehingga dapat berwiraswasta.

“Hasil riset mencatat, orang yang telah pensiun 49% mengantungkan hidup dengan orang lain, hal seperti ini harus dihindari, sehingga di masa prapensiun harus mulai membekali diri. Setelah menjalankan masa pensiun sudah ada kegiatan yang dikerjakan nantinya dan tidak bergantung dengan orang lain,” ungkapnya.

Dengan memiliki beragam keterampilan dia yakin, ASN yang telah pensiun dapat berkarya, agar bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakat.

Dia meminta, masa pensiun hendaknya dijadikan agar lebih leluasa dan bebas untuk mengembangkan diri dalam berkarya. Menjadi pensiunan, kata dia, bukan untuk disesali, namun harus disyukuri karena menjadi pensiun pasti dialami semua ASN atau karyawan.

“Oleh sebab itu, pelu memanfaatkan masa pensiun dengan berbagai kegiatan yang positif, baik kegiatan sosial, keagamaan, serta kegiatan lainnya,” ujarnya.

Dia menilai, kegiatan pembekalan bagi para ASN yang akan memasuki masa pensiun ini penting dilakukan karena, melalui kegiatan seperti ini para pensiunan memiliki bekal keterampilan untuk mengisi hari – hari masa tua yang bermanfaat.

Untuk itu saya atas nama Pemprov Kepulauan Babel maupun pribadi mengucapkan, terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, para pejabat di jajaran Pemprov Babel, pimpinan PT Taspen, pimpinan Bank Mandiri Taspen, serta para ASN yang telah memasuki masa purnabakti, semoga kegiatan ini bermanfaat.

Di akhir kegiatan, Pemprov Babel memberikan bingkisan yang diserahkan langsung oleh Wagub Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah; Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Babel, Sahirman; dan Kepala PT Taspen. (Diskominfo Babel)

Penulis Hasan. A. M
Poto : Okta.
Editor : Listya

Pemprov Babel Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG- Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah berkesempatan mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020, Selasa (22/9).

Rakernas yang berlangsung secara virtual melalui teleconference ini bertemakan “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Hadir mendampingi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kelapa Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afrianto.

Berbagai hal dan masukan strategis dibahas dalam talkshow itu. Seperti yang disampaikan kepala badan kebijakan fiskal, berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia bagaimana pemerintah merespon kebijakan fiskal dalam rangka penanganan Covid-19.

“Logika kebijakan pemerintah ini sangat tertantang, terbatasnya mobilitas masyarakat karena keterbatasan perekonomian masyarakat. Bagaimana fiskal, pemerintah selalu menjaga defisit fiksal, pemerintah hadir merubah dalam kebijakan fiksalnya,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan.

Sementara itu, dirjen pembendaharaan menyampaikan tentang strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bisa tereksekusi secara cepat dalam program pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian aturan yang menjadi payung hukum, dan petunjuk teknis peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan dan akuntabilitas, penyempurnaan sistem monitoring dan informasi untuk memprogres penanganan, perencanaan, dan penganggaran, koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja pelaporan keuangan.

Tampak pula dalam rakernas ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tata Negara Fery Wijaksono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan, dan Dirjen Pembendaharaan Andin Hadiyanto. (Diskominfo Babel)

Penulis : Irnawati
Foto : Umar
Editor : Listya

Adrian Sebut Masih Ada Pejabat Negara Belum Tahu Ombudsman

WARTABANGKA, MUNTOK – Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah menyebutkan masih ada pejabat negara yang belum mengetahui tentang Ombudsman.

Hal ini disampaikan dia di depan peserta Diseminasi Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang digelar Pemkab Bangka Barat bersama Ombudsman di Gedung Graha Aparatur, Selasa ( 22/9).

“Mungkin banyak dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang masih banyak yang belum tahu dengan lembaga negara yang bernama Ombudsman, bahkan mungkin dengarnya agak aneh apa itu Ombudsman. Kami banyak keliling ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota,” kata Adrian.

Menurutnya, sesuai dengan undang -undang, Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pengawasan di bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga negara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Termasuk juga didalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan dan badan hukum milik negara pribadi atau badan hukum swasta yang diberikan amanat khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memakai dana APBN atau APBD baik sebagian ataupun seluruhnya.

“Itu juga menjadi pengawasan kami, kalau kita lihat dari fungsi Ombudsman tadi akan terbayang bahwa betapa luasnya cakupan pengawasan Ombudsman dalam bidang layanan publik masuk misalnya di sana bank-bank negara, termasuk Pertamina,” tutup Adrian. (*/IBB)

Pemkab Babar dan Ombudsman Gelar Diseminasi Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi

WARTABANGKA, MUNTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) bersama Ombudsman RI menggelar diseminasi bertema Pengawasan Tata Tertib Pelayanan Administrasi ini dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Pemkab Babar, Selasa (22/9). Kegiatan ini turut melibatkan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan.

Bupati Babar, Markus yang diwakili oleh Pj. Sekda, Hartono menjelaskan pelayanan administrasi guna mewujudkan bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan tuntutan, harapan serta keinginan.

Ia berharap agar para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dan kepala desa dapat memahami tentang pengawasan tata tertib dalam pelayanan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Dan sebagai peraturan pelaksanaannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang pelayanan publik,” jelas Hartono.

Selain itu, dikatakan Hartono, keberadaan Ombudsman diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.

Ombudsman, katanya, merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Keberadaannya memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap tata tertib administrasi pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa,” ujar Hartono.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah berharap kegiatan kerja sama diseminasi ini dapat terus dilaksanakan.

Hal itu dikarenakan, apabila berbicara tentang pelayanan publik dari orang belum lahir pun bahkan sampai orang sudah mati tidak akan luput dari layanan publik.

“Kami berharap kegiatan yang kita selenggarakan ini ini harus sering kita laksanakan. Kenapa? karena ini juga untuk dapat memperdalam pemahaman bapak-bapak selaku pelayanan publik agar dapat mengerti agar dapat juga mengetahui bagaimana tupoksi bapak-bapak selaku pelayanan publik yang baik,” tukasnya. (*/IBB)

Wagub Babel Buka Diklat Untuk Kembangkan Potensi Guru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah membuka kegiatan diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik (PKB BPD) Angkatan II jenjang SD, SMP, dan SMA secara virtual di Ruang Rapat Wagub Kepulauan Babel, Senin (21/9).

Wagub Abdul Fatah yang menyambut baik kegiatan ini menaruh harapan yang tinggi terhadap program ini karena ini menjadi awal untuk mengedepankan profesionalitas guru di Indonesia.

Dalam penjelasannya, hakikat diklat ini adalah meningkatkan layanan mutu pendidikan dan kompetensi guru dalam mengembangkan keterampilan instruksional serta pengetahuan materi guru SD, SMP, dan SMA.

Dirinya menuturkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang pertama adalah para guru, lingkungan, teknologi, dan sistem pembelajarannya.

“Sistem pembelajaraan saat ini seperti yang kita ketahui terjadi pergeseran. Kita yang berada pada tataran transformasi konvensional yang biasanya belajar melalui tatap muka tapi kemudian bertransformasi menjadi pertemuan virtual,” ungkap Wagub Abdul Fatah.

Menurutnya, jika kompetensi guru tidak menjadi perhatian kita semua, maka nilai tambah tidak akan berkembang. Jika tidak dikembangkan maka, selamanya akan berkutat pada titik tersebut.

“Namun dengan adanya program PKB BPD ini, saya yakin apa yang dimiliki, apa yang sudah dikuasai dan pengetahuan yang dimiliki para guru akan menjadi berkembang,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, dirinya juga menginginkan guru dan tenaga pendidik serta warga satuan pendidikan tetap terlindung dari dampak buruk Covid-19, dengan mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di klaster pendidikan, komunitas guru, dan tenaga kependidikan.

Wagub Abdul Fatah juga menginginkan terpenuhinya dukungan psikososial bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bermuara pada dukungan psikososial peserta didik dan orang tua wali murid yang ada di rumah.

“Mari ambil makna program ini dengan memberikan perhatian khusus dan mencermati. Menyimak berbagai hal-hal yang disampaikan pada webinar ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Wagub Fatah. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Iyas Zi
Editor : Listya

Komisi I DPRD Babel Minta Peserta Seleksi CPNS Waspadai Penipuan

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Algafry Rahman mengimbau agar peserta tes CPNS mewaspadai bentuk-bentuk penipuan terkait proses seleksi. Hal ini berkaca pada penipuan berdalih pengangkatan CPNS yang kembali terjadi.

Yakni, sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Berkaitan dengan pelaksanaan tes CPNS di Babel ini, tentu kita menginginkan semua tahapan dan hasil yang di keluarkan merupakan hasil yang terbaik, yang betul-betul sesuai aturan yang diberlakukan dalam rekrutmen ini,” ujar Algafry ketika dikonfirmasi wartabangka.com, Kamis (17/9).

Baca juga: Hati-Hati Penipuan CPNS Mengatasnamakan Menteri PANRB

Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menyampaikan, agar para peserta tidak mempercayai jika ada oknum-oknum yang bisa dengan mudah meloloskan dengan meminta sejumlah uang.

“Andaipun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan siapapun yang menyebut akan bisa membantu atau meloloskan para kandidat, semestinya rekan-rekan peserta tidak mudah percaya, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Itu sudah bentuk penipuan,” tutur legislator Dapil Kabupaten Bangka Tengah itu.

“Karena dalam rekrutmen ini tidak ada titipan, tidak ada pakai mahar, semua berjalan dalam aturan yang berlaku. Dan bila ditemukan pihak-pihak yang menjanjikan akan meloloskan peserta tes CPNS dengan iming-iming uang, segera laporkan pada pihak berwajib,” tukasnya.(*/ryu)

Hati-Hati Penipuan CPNS Mengatasnamakan Menteri PANRB

WARTABANGKA, JAKARTA -Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Kami baru mendapat laporan pagi ini. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi Staf Khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya pada siang ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta, Kamis (17/09).

Andi mengatakan terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M. Sobirun, Pujiani Wahyuni, Rara Amiati dan Eni Suheni.

Melalui pesan singkat Whatsapp, oknum tersebut menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS bahwa seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan pada Senin, 9 Desember 2019 yang bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang mendapat jatah CPNS khusus. Peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal. Peserta yang mendapatkan nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Bahkan oknum memberikan penjelasan bahwa usulan dari pemerintah daerah seringkali bermasalah dengan nomor register.

Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN di Pilkada 2020

WARTABANGKA, JAKARTA – Pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Gelaran pesta demokrasi di akhir tahun 2020 dapat membuka celah bagi tindak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bersama dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menandatangani SKB tersebut yang dilakukan secara terpisah di kantor masing-masing.

“Penerbitan SKB ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa pilkada serentak,” jelas Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan SKB Netralitas di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (10/9).

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/2014 tentang ASN, netralitas dimaksudkan bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, tetapi perlu diatur agar ASN tidak melanggar asas netralitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menteri Tjahjo melanjutkan bahwa berbagai pengaturan yang tercantum dalam SKB ini bertujuan untuk mendorong sinergisitas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari instansi pusat dan daerah dalam mengawasi ASN selama pesta demokrasi berlangsung.

“Selain itu, SKB ini juga ditujukan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pengaduan netralitas ASN,” lanjutnya.

Gubernur Erzaldi Lantik Pimpinan Baznas Provinsi Babel

WARTABANGKA. PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Babel masa bakti 2020-2025 di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Kamis pagi (10/9).

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terpilih lima orang pimpinan Baznas Babel diantaranya, Haridi Hasan, Raden Median, Arif Manggu, Amin Hoiri, dan Muhammad Atobi AB.

Gubernur Erzaldi mengucapkan selamat kepada pimpinan Baznas yang terpilih. Harapannya, para pimpinan Baznas ini bisa segera melaksanakan tugas sebaik-baiknya, mengemban amanah sepenuh hati, menyusun program sebaik-baiknya, membuat target yang tak biasa, agar mendapat rida Allah, dan memberi kemaslahatan umat terutama di Bangka Belitung.

“Mengingat pandemi, Baznas tentu banyak kedatangan tamu, sementara dana zakat yang digelontorkan jumlahnya terbatas. Saya harap pimpinan Baznas dapat lebih aktif dan inovatif untuk mengambil zakat,” ungkapnya.

Gubernur Erzaldi juga mengungkapkan, banyak peluang zakat yang belum tersalurkan. Untuk itu pada pelantikan pimpinan Baznas pagi ini, turut diundang kepala sekolah SMA/SMK di Babel agar mereka bisa berkonsolidasi dengan Baznas mengenai peluang zakat di lingkungan guru dan sekolah.

“Tak menutup kemungkinan ada siswa-siswa yang juga ingin menyalurkan zakat karena, ada siswa yang sudah berpenghasilan melalui jualan online atau ada siswa yang berpotensi sebagai penerima zakat datanya bisa disampaikan ke Baznas,” ungkapnya.

Zakat yang belum tersalurkan ini, alangkah baiknya jika disalurkan melalui Baznas, hal ini akan terasa besar sekali manfaatnya menurut Gubernur Erzaldi.

Selain itu, konsolidasi antar kepala sekolah dan Baznas juga bisa dalam hal pembelajaran mengenai pentingnya zakat di sekolah. Hal ini perlu juga ditanamkan sejak dini agar mereka terlatih untuk bersedekah.

Selain itu, Gubernur Erzaldi juga menyampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut menghadiri pelantikan pimpinan Baznas, untuk melihat peluang zakat yang belum tersalurkan.

“Mengingat jumlah TPP di Pemprov. Kepulauan Babel lumayan besar. Ada pula ASN yang sudah membayar zakat dari TPP dan ada juga yang belum, agar hal ini menjadi perhatian Kepala OPD,” pungkasnya. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Iyas Zi
Editor : Listya