Pendidikan

Jadi Narasumber Pelatihan KIPAN, Adet Ingatkan Jangan Menjadi Generasi Bermental Narkoba

WARTABANGKA, PANGKALAN BARU – Ketua Komisi II DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Adet Mastur bakar semangat pemuda-pemudi yang tergabung dalam Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan), saat menjadi narasumber Pelatihan Kipan 2021 Generasi Emas Tanpa Narkoba, di Hotel Soll Marina Pangkalan Baru, Rabu (13/10).

“Seperti yang pernah dikatakan Soekarno ‘Berikan aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia’. Ini mengindikasikan begitu dahsyatnya kekuatan yang dimiliki pemuda/i ini,” tegasnya.

Lebih jauh anggota DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Bangka Tengah itu menyampaikan, bahwa masa depan Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan berada di tangan generasi muda saat ini.

Karena di tangan merekalah yang akan mengisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Maju atau mundurnya suatu daerah itu tergantung pada diri kita sendiri.

“Ditangan kalianlah perubahan-perubahan ini akan terjadi, apakah akan berjalan ke arah yang lebih baik atau ke arah sebaliknya. Karena generasi muda inilah agen perubahan,” tegasnya kembali.

Ia mengajak selalu melakukan kegiatan yang positif.

Tetapi sebaliknya, jika kita menginginkan kehancuran, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang negatif.

Di hadapan puluhan peserta yang hadir dirinya pun mewanti-wanti agar generasi muda tidak terjerumus dalam Narkoba.

“Jangan sampai nantinya generasi muda Bangka Belitung ini menjadi generasi yang bermental Narkoba. Karena kalau generasi muda sudah terjerumus kedalam narkoba, maka masa depan diri kita, keluarga, bangsa dan negara akan menghasilkan generasi yang bobrok,” jelasnya.

Anggota DPRD lima periode ini pun membagikan pengalamannya semasa kecil hingga dirinya berhasil menyandang gelar anggota DPRD termuda se-Indonesia pada masa itu.

Lahir dari keluarga yang kurang mampu, di sebuah desa yang sepi tepatnya Desa Keretak, ayahnya seorang penjual ikan dan ibu bekerja sebagai pengambil upah di kebun milik orang lain, tidak menyurutkan niatnya untuk tetap menimba ilmu.

Semasa duduk di bangku SMK pun dirinya tetap semangat, meski jarak yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah cukup jauh saat itu karena berada di Kota Pangkalpinang.

Pukul 04.00 WIB pagi dirinya sudah berangkat menuju sekolah menggunakan mobil truk ikan yang menuju Pangkalpinang.

Bahkan tuturnya, pernah suatu waktu dirinya tiba dirumah pukul 20.00 WIB karena harus berjalan kaki pulang dari sekolahnya STM Negeri (sekarang SMK 2) pangkalpinang ke rumahnya, dikarenakan kendaraan yang lewat sudah tidak ada.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya selama sekolah, politisi PDIP ini juga hanya mempunyai seragam sekolah dua setel saat itu yang digunakannya selama tiga tahun.

Satu untuk seragam utama (putih/abu-abu) dan satu lagi seragam praktek.

Tempaan hidup yang keras inilah akhirnya mengantarkan Adet untuk tidak pernah putus asa dan semangat.

Hingga akhirnya di usianya yang masih 22 tahun dirinya pun sudah menduduki sebuah jabatan mentereng sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

“Itulah sedikit pengalaman masa muda saya yang bisa menjadi motivasi adik-adik kedepan mau menjadi seperti apa,” tutupnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Reses di SMAN 1 Merawang, Amri Ingatkan Seluruh Stakeholder Bertanggungjawab Tingkatkan Mutu Pendidikan

WARTABANGKA, MERAWANG – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi ST MM memaksimalkan reses tahun sidang ketiga ini dengan berinteraksi dengan pihak sekolah. Setelah melaksanakan reses di SMA N 1 Belinyu dan SMA N 1 Riau Silip, Selasa (12/10), pimpinan DPRD itu berkunjung ke SMA N 1 Merawang.
 
Dalam arahan reses yang sedang dilaksanakan ini, bertujuan mendapatkan pemahaman dalam menelurkan kebijakan di sektor pendidikan.

“Kemarin kita sudah berkunjung ke SMA N 1 Belinyu dan Riau Silip, saya cukup bahagia karena siswa-siswanya berani dan cerdas. Tentu kita mau kualitas siswanya ini setara, atau lebih baik lagi,” tutur Amri di hadapan puluhan siswa saat menyampaikan materi reses.

Dengan sikap yakin, dia menegaskan bahwa kemajuan sebuah negeri tergantung pada mutu pendidikan dan kualitas SDA yang dihasilkan sekolah tersebut.

Untuk itu, menurutnya pendidikan tidak hanya dibebankan kepada guru dan komite atau pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan masyarakat.

“Sektor pendidikan itu tidak dibebankan kepada guru pengajar, komite, orangtua dan pemerintah saja tetapi juga harus kepada masyarakat termasuk kami ini (anggota legislatif pemprov),” terangnya.

Ditengah-tengah penyampaian reses, dia mengajak peserta reses lebih interaktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan, baik kepada siswa dan guru.

Terkhusus untuk siswa, lanjutnya dengan sistem daring selama pandemi, apakah dinilai efektif , kemudian mempertanyakan kuota gratis yang disediakan oleh pemerintah kepada siswa apakah diterima langsung, apakah kemudian digunakan untuk belajar main game.

Sebab, dia menilai sesuai informasi yang diterima dari aduan orangtua tidak sedikit siswa menyalahgunakan kuota gratis itu untuk bermain game.

Lebih lanjut, dia memerlukan jawaban dan sikap jujur para siswa demi sebuah mutu pendidikan.

Terkhusus untuk guru, tidak lupa juga dia mengajukan berbagai pertanyaan yang masih berhubungan dengan pelaksanaan PPDB 2021.

Terutama soal sistem zonasi dari SMA N 1 Merawang, apakah masih ada siswa yang tidak terakomodir disebabkan kekurangan ruang belajar.

“Apakah ada siswa yang tidak terakomodir hanya kekurangan ruang belajar yang kemudian karena dihitung jarak zonasi akhirnya banyak siswa yang mendaftar tidak masuk,” tanyanya.

Jika hal itu terjadi, Amri Cahyadi menerangkan bahwa perlu ada kebijakan penambahan ruang belajar dan unit sekolah baru.

Artinya jangan sampai terdengar ada siswa tidak sekolah dikarenakan zonasi.
 
Dalam pekan terakhir, pihak DPRD melalui pimpinan DPRD Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan telah menghadap Kemendikbud dalam pembahasan aturan PPDB yang tidak cocok dengan geografis Bangka Belitung.

Sebagai suksesor pendidikan baik pemerintah harus perlu melibatkan seluruh Stakeholder (pemangku kepentingan).
 
Dalam momen baik itu pun, Kepala Sekolah SMA N 1 Merawang, Dra Nihlatin Nisa turut memberikan aspirasi untuk keperluan sekolah.

Diantaranya pembentukan pojok literasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran literasi dan pengajuan sarana penunjang sekolah lainnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

DPRD Babel Wacanakan Pembangunan SMK di Belitung

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi menyampaikan, DPRD Babel beberapa hari lalu melalui rapat pembahasan anggaran RKUA-RPPAS telah merencanakan dan mengusulkan untuk dibangunnya sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pulau Belitung.

“Itu usulan dari kita sebagai anggota DPRD Bangka Belitung karena kita menilai dan mendapat masukan dari masyarakat, disana hanya tersedia satu sekolah menengah,” katanya saat melakukan kunjungan di SMAN 2 Tanjungpandan, Jumat (8/10).

Lebih jauh dia mengatakan, untuk di kecamatan itu (Membalong) sendiri ada lima SMP sehingga lulusan SMP sulit ditampung di satu sekolah menengah.

Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah di Tanjungpandan, jarak mencapai 53 kilometer membuat siswa tak masuk dalam zonasi.

“Kami (DPRD) mendapat laporan dari masyarakat, anak kami tidak sekolah. Oleh karenanya, itu menjadi perhatian kita. Kita merencanakan ada pembangunan SMK baru di Desa Lassar, Membalong,” jelas dia.

Lokasi pembangunan SMK itu pun merupakan hibah dari masyarakat setempat.

Rencana pembangunan sekolah telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Bangka Belitung 2022.

Terkait bidang kejuruannya, Herman molen sapaan akrabnya mengatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut (Belitung).

“Kalau melihat potensi daerahnya, mungkin kita akan mengusulkan untuk SMK Pertanian karena membalong merupakan kawasan agro dan pertanian,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Bangka Belitung Adi Zahriadi menyebutkan, bahwa wacana pembangunan SMK di Membalong ini memang sudah ada sejak Tahun 2019.

Pihaknya pun sudah menyusun proposal alokasi pembangunan sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
.
“Informasinya memang rencana pembangunan ini sudah disetujui pada KUA-PPAS Babel 2022. Tapi kami belum menerima salinan dokumennya, sehingga saat ini kami masih menunggu instruksi lebih lanjut,” katanya. (*/rls)

Ketua DPRD Motivasi Pelajar dan Bagikan Hadiah di SMAN 2 Tanjungpandan

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Di hadapan puluhan siswa/i dan tenaga pendidik SMAN 2 Tanjungpandan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi memberikan motivasi dan bagikan hadiah jutaan rupiah dan Smartphone (gawai).

Herman pun sempat menceritakan pengalamannya yang berjuang dari nol, bahkan untuk sekolah saja tidak mampu.

Sehingga untuk membayar uang sekolah harus bekerja dengan menjual ikan.

Begitupun dengan masa mudanya yang ia habiskan sebagai penjual gorengan pisang molen selama sebelas tahun.

“Saya berjuang dari nol, sebelas tahun saya bekerja sebagai penjual pisang molen, tukang parkir dan berdagang ikan. Hanya satu hal bagaimanapun caranya saya harus sekolah,” kata Herman di hadapan para siswa/i dan tenaga pendidik SMAN 2 Tanjungpandan, Jumat (8/10).

Ditambahkannya, untuk menjadi orang yang sukses seseorang harus mempunyai tekad yang kuat dan semangat bahwa suatu hari bisa menjadi yang terbaik.

Seperti kata pepatah ‘Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin’.

Untuk menjadi sesuatu (sukses) harus orang kaya, anak pejabat yang jelas ada Nawaitu Al-ubudiyah dan berusaha.

“Tanamkan didalam jiwa untuk menjadi sesuatu itu memang harus benar-benar diusahakan dan harus diperjuangkan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Herman juga membagikan hadiah jutaan rupiah dan sebuah smartphone (gawai) bagi siswa/i yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

“Saya ada beberapa kuis, bagi anak-anakku yang yang dengan cepat dan berhasil menjawab akan ada hadiah uang dan sebuah Grandprize Smartphone,” kata Herman dan kemudian disambut tepuk tangan siswa/i dan tenaga pendidik.

Tampak para siswa/i sangat antusias dan fokus mendengarkan pertanyaan yang dilemparkan oleh Ketua DPRD Babel tersebut. (*/rls)

Ringgit Kecubung Arahkan Anak Didik Ikut Aktif Kegiatan Ekskul

WARTABANGKA, JEBUS – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ringgit Kecubung turun ke desa demi menyebarluaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat Desa Pebuar, Jebus, Sabtu(11/9).

Dalam kesempatan itu, Ringgit menjelaskan bahwa Pasal 21 ayat 3 tentang ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya, bahwa mengarahkan untuk mengembangkan budaya lokal, keahlian, pendidikan karakter dan peningkatan rasa patriotisme.

“Pada umumnya kegiatan pramuka, olahraga, dan kesenian, rohis, paskibraka sudah disediakan di sekolah-sekolah. Jadi orangtua jangan khawatir kalau anaknya pulang jam 4 sore karena ternyata ikut ekskul,” terangnya.

Lebih jauh, dia menerangkan para orangtua untuk jangan membayangkan bahwa kegiatan ekskul merupakan hanya untuk bermain.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan mengasah keterampilan anak didik di luar jam sekolah.

“Ada peluang besar di balik kegiatan ekskul itu kalau kita menekuni, salah satunya ada PNS diangkat dari atlet pencak silat, ada juga PNS di Kecamatan Parittiga dari atlet voli,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan ekskul pun mampu meningkatkan jiwa sosial dan komunikasi siswa.

Ringgit juga mengarahkan, tolak ukur kesuksesan tidak selamanya dinilai dari kemahiran akademik, tetapi juga mampu menguasai bidang tertentu. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Cegah Covid-19, Adet Mastur Laksanakan Penyebarluasan Perda

WARTABANGKA, SUNGAISELAN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (9/9).

Adapun dalam kegiatan penyebarluasan Perda tersebut, Adet Mastur menjelaskan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2020 merupakan Perda inisiatif anggota DPRD, dimana disetiap pembuatan produk hukum harus memenuhi tiga unsur, antara lain, asas sosiologis, asas filosofis dan asas yuridis.

“Covid-19 ini bukan hanya di Babel saja, tetapi sudah mendunia. Covid-19 ini bukan penyakit ‘ecek-ecek’, tetapi penyakit yang menular dan mematikan, jadi perlu kita antisipasi. Untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan, maka kita membuat Perda yaitu Perda adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi covid-19,” terang Adet.

Ia juga menjelaskan, asas kedua yakni asas filosofis, dengan merebaknya virus covid 19, sehingga banyak yang terkena bahkan hingga banyak yang meninggal dunia akibat terkena covid-19.

Namun ia menyayangkan, pasalnya, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan remeh dan tidak percaya dengan Virus Covid-19.

“Katanya covid itu tidak ada. Kalau mati dimana pun mati, lalu saya bilang betul, karena kita ini akan menunggu ajal, semua ibarat arisan siapa yang mendapatkan duluan, ini jika kita berbicara ajal. Tapi ini jangan ditantang-tantang penyakit ini,” tegasnya.

Berdasarkan asas sosiologis, asas filosofis, maka adanya asas yuridis, yang berfungsi dalam mengatur pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020.

“Kita harus jaga jarak, kita harus sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, ini adalah kebiasaan baru. Kita juga harus pakai masker, kemudian harus menghindari kerumunan,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar untuk selalu menerapkan Prokes seperti memakai masker.

Pasalnya, Perda tersebut juga menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Ditempat proses belajar mengajar ini prokesnya harus ketat, jangan sampai ada varian baru dari sekolah-sekolah. Mari patuhi protokol kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari wabah Covid-19”, harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Sungaiselan, Dr. Hamdan S. Pd. M.M,  menyambut baik kegiatan pelaksanaan penyebarluasan Perda yang dilaksanakan DPRD Babel.

“Sosialisasi Perda ini disosialisasikan ke guru-guru, saya harapkan guru dapat menyampaikan ke siswa, dan siswa akan menyampaikan ke orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semuanya tercerahkan dan wabah ini segera berlalu dan kembali normal”, harapnya.

Sementara itu, dr. Apriyerti selaku narasumber mengatakan, Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan Coronavirus yang terjadi di Wuhan, Desember Tahun 2019.

Ia menjelaskan, proses penularan Covid-19 dengan masa inkubasi virus 1-14 hari dan proses penularan.

Ketika seseorang sudah terinfeksi Covid, ketika berbicara dengan orang yang sehat tanpa menggunakan masker dengan jarak kurang dari satu meter dengan waktu lebih dari lima belas menit.

Adapun orang yang terinfeksi Covid akan mengalami gejala keluhan seperti demam, batuk, pilek dan mencret.

“Kenapa orang harus isolasi selama 14 hari, dengan rata-rata 5-6 hari masa penularan virus tertingginya. Mencret ini banyak orang yang tidak tahu, karena mencret itu merupakan gejala awal orang itu terinfeksi covid,” pungkasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

DPRD Minta Pemprov Babel Bangun Sekolah Baru untuk Atasi Masalah PPDB

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi meminta kepada pemerintah provinsi untuk membangun sekolah negeri baru. Menurut dia, pembangunan sekolah baru dapat mengatasi masalah zonasi yang muncul terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kita harapkan pemprov mempertimbangkan untuk membangun sekolah negeri baru. Tak hanya satu ya, melainkan ada di tiap wilayah atau kecamatan di Bangka Belitung,” kata Amri, Rabu (1/9).

Terkait hal ini, politisi PPP ini menyebutkan DPRD akan mengagendakan pertemuan khusus dengan Dinas Pendidikan Babel.

“Disamping itu, DPRD juga akan meminta Dinas Pendidikan Bangka Belitung dapat mengevaluasi pelaksanaan PPDB tahun ajaran baru kemarin. Ada aduan masyarakat perihal PPDB ini dimana tidak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, “katanya.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Babel, Ranto Sendhu juga mendukung perihal pembangunan sekolah negeri baru di wilayah kabupaten. Hal ini kata dia, sangat beralasan mengingat ada daerah yang hanya memiliki satu SMA negeri.

“Di Kota Sungailiat misalnya hanya memiliki satu SMA negeri. SMAN 1 itu lah, dan satu-satunya di Sungailiat, sementara SMP-nya banyak. Ada enam, belum lagi SMP swasta. Makanya kami usul dibangun sekolah baru atau SMAN 2 Sungailiat,” katanya.

Seperti persoalan PPDB beberapa waktu lalu, kata dia, dengan banyaknya lulusan SMP tidak sebanding dengan jumlah SMA negeri.

“Kuota di SMA 1 Sungailiat hanya bisa menampung 288 siswa baru saja. Setiap tahun selalu ini yang menjadi persoalan. Pendaftar selalu membludak, karena memang banyak minatnya ke SMA negeri, sehingga banyak yang tidak tertampung,” jelasnya.

Ia menambahkan, usulan pembangunan SMAN 2 Sungailiat terus akan diupayakan untuk dibahas dalam anggaran tahun 2022.

“Kita perjuangkan di 2022. Bagaimana pun caranya akan kita bahas untuk dibangun guna mengatasi membludaknya PPDB di satu sekolah, karena ini alternatifnya. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah,” tandasnya. (*/ryu)

DPRD Dorong Kembalikan Sistem PPDB ke Standar Nilai

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan sistem standar nilai di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran mendatang.

Pasalnya, banyak catatan negatif atas pemberlakuan sistem PPDB yang mengacu pada tiga jalur zonasi, prestasi dan mutasi sehingga menyebabkan siswa yang dinilai berpotensi gagal masuk sekolah negeri yang diinginkan.

Seperti halnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Dede Purnama Alzulami. Menurutnya, pemerintah pusat wajib mengkaji sistem PPDB tersebut.

“Di kota besar seperti Jakarta, sistem ini memang solusi. Tapi tidak untuk di Bangka Belitung,” sebutnya, Senin (23/8).

Ia pun menilai, sistem yang mengedepankan zonasi PPDB ini pun kurang menerapkan konsep berkeadilan dalam pendidikan. Pihaknya pun berencana akan menyurati DPR RI untuk ikut mengevaluasi sistem PPDB ini.

“Kita ingin sistem ini diubah,” kata pria yang akrab disapa Ustad Dede ini.

Jika pun masih menggunakan sistem ini, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi persentase lebih bagi siswa berprestasi.

“Jangan hanya 15 persen untuk (jalur) prestasi. Itu pun masih dibagi lagi, 10 persen untuk prestasi di dalam zonasi, 5 persennya untuk prestasi di luar zonasi,” ungkapnya.

Dari keadaan itu, pihaknya menginginkan persentase jalur prestasi dapat diberikan porsi 60 persen, kebalikan dari jalur zonasi saat ini.

“Jalur zonasi 20 persen saja. Jadi saya kira, sistem ini harus dikaji ulang,” sebutnya.

Selain itu, menurut politisi PPP ini, sekolah negeri adalah fasilitas yang diberikan negara untuk sekolah, harusnya fasilitas itu diberikan secara adil.

“Bayangkan di SMP siswa ini sudah rajin, namun setelah lulus tidak bisa sekolah di negeri. Bisa bayangkan perasaan mereka Dinas tidak bisa disalahkan. Karena mereka menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. Namun kita berharap ada solusi,” tutupnya. (*/ryu)

Atap Rusak dan Bocor, DPRD Babel Akan Perjuangkan Renovasi Gedung SMKN 1 Tanjungpandan

WARTABANGKA, TANJUNGPANDAN – Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kemampuan dan menunjang kualitas belajar siswa.

Hal inipun yang menjadi salah satu keluhan kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Pandan kepada ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada saat berkunjung ke salah satu SMK Pusat Keunggulan (PK) yang ada di Negeri Laskar Pelangi tersebut, Selasa (8/6).

Pasalnya, salah satu gedung yang dimiliki SMKN 1 Tanjungpandan yang merupakan sarana tempat kegiatan sekolah mengalami kerusakan.

Tampak gedung aula yang berwana kuning tersebut sudah mengalami kerusakan pada bagian atapnya dan bahkan sering terjadi kebocoran diwaktu hujan.

Begitu juga dengan kayu penyangga yang sudah banyak keropos. Sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pihak sekolah ketika melakukan kegiatan-kegiatan di aula tersebut.

Disampaikan kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Pandan Erliana, gedung aula tersebut sangat memerlukan perbaikan dikarenakan selama ini, aktivitas kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan luar sekolah banyak dilakukan di gedung tersebut.

“Kondisi aula yang sudah bocor disana sini dan juga beberapa kayu penyangga atap yang sudah keropos, sehingga perlunya rehab pada bangunan tersebut,” ujarnya.

Alumni SMKN 1 Tanjungpandan itu juga mengungkapkan, kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya lahan yang dimiliki ketika sekolah mau melakukan pengembangan ataupun pembangunan gedung-gedung baru.

Seperti halnya saat ini sangat diperlukannya bangunan kantor yang lebih besar guna menunjang kegiatan belajar.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Babel Herman Suhadididampingi anggota komisi IV, Evi Junita menegaskan, akan memperjuangkannya pada rapat anggaran APBD 2022.

Karena sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi kualitas belajar siswa.

“Ini akan menjadi prioritas perjuangan kami (DPRD Babel) di rapat anggaran APBD 2022 nanti, paling tidak salah satu dari beberapa keinginan bapak ibu pasti kami perjuangkan” tegasnya.

Selain itu, menurutnya pendidikan di Indonesia tidak sama dengan dunia pendidikan yang ada di luar, dimana tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM.
Pendidikan berfungsi sebagai sebuah proses dimana seseorang dididik agar dapat memiliki kualitas moral, karakter dan keahlian yang nantinya akan berguna bagi kemajuan negara ini.

“Tanggung jawab dunia pendidikan dan guru bukan hanya sebatas mengajar tetapi juga karakter, moral, keahlian dan kemandirian yang harus kita bina dan didik agar nantinya dapat mencetak SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Usai berkeliling dan meninjau beberapa bangunan yang ada sekolah tersebut politisi PDI-P ini menyumbangkan sebuah pendingin ruangan untuk mushola yang ada di sekolah tersebut. (*/rls)

Tolak RUU Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Babel

 

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Gedung DPRD Babel, Selasa (25/8).

Dengan pengawalan ketat pihak keamanan, massa “menduduki” ruang rapat paripurna DPRD Babel untuk menyampaikan orasinya.

Salah satu mahasiswa dari Stisipol Pahlawan 12, Resma mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak merugikan rakyat, khususnya bagi kaum buruh karena menghapus upah minimum dan memberlakukan upah per jam dibawah upah minimum.

“Di dalam draf RUU tersebut, banyak sekali kepentingan investor yang diuntungkan, maka saya disini menyebutnya, RUU Cipta Kerja ini adalah RUU Cilaka (Celaka-red), ini adalah suatu bentuk perbudakan modern,” kata Resma.

Selain itu, menurut dia, RUU ini juga sangat berimbas kepada hak-hak kaum wanita yang bekerja di perusahaan. “Ketika dia sedang haid, hamil, melahirkan, keguguran itu tidak mendapatkan upah, karena dianggap tidak produktif,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, apabila RUU ini disahkan menjadi UU, maka rakyat akan semakin menderita dan menuntut DPRD Babel untuk menindaklanjuti aspirasi mereka ke DPR RI.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Babel, Jawarno mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi penolakan RUU tersebut ke SPSI pusat dan DPR RI beberapa waktu lalu.

“Barangkali ada pasal-pasal yang belum tercantum saat kita menyampaikan penolakan ke DPR RI, akan kita masukan kembali kalau yang disampaikan mahasiswa itu tidak berpihak kepada masyarakat Babel, tetap kita tambah lagi penolakannya,” kata Jawarno.

Kendati demikian, dia turut menghargai aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut yang telah perduli terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sepakat bahwa menolak RUU Omnibus Law itu untuk disahkan menjadi UU, yang mana saja pasal-pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat khususnya Babel,” tegasnya. (*/)