Pilkada

Bawaslu Bangka Barat Gelar Rakor Pendidikan Poltik Kaum Perempuan

WARTABANGKA, MUNTOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pendidikan Politik Kaum Perempuan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu, Menuju Pemilu Cerdas dan Berinegritas Tahun 2024 di Aula Kantor Kejari Babar, Selasa (9/11).

Dalam rakor ini Bawaslu Babar juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Babar. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kordiv Hukum, Humas dan Datin, Bawaslu Provinsi Babel, Dewi Rusmala, Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bangka Barat, Erika Herlina, Kepala Kejaksaan Negeri, Helena Octavianne dan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, Erica Mardaleni.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Bawaslu Bangka Barat, Ekariva Annas Asmara mengungkapkan pihaknya melaksanakan kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya perempuan terkait penyelesaian sengketa Pemilu.

“Artinya masyarakat perlu diberikan vitamin, imun tentang hukum biar masyarakatnya cerdas sesuai judul menuju Pemilu cerdas. Jika masyarakat atau ibu – ibu sudah cerdas, pasti bapak – bapaknya ngikut. Karena ibu – ibu ini simpul yang sangat penting di masyarakat,” ungkap Anas dalam sambutannya.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Humas dan Datin, Bawaslu Provinsi Babel, Dewi Rusmala menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pendidikan politik kepada perempuan guna menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

” Kami inginnya bagaimana perempuan – perempuan yang ada di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat ini lebih memahami tentang politik itu sendiri. Kalau kita bicara Pemilu dan Pilkada, ini dua sistem demokrasi yang mungkin berbeda, karena aturan yang mengaturnya juga berbeda,” jelas Dewi.

Untuk itu, dalam sosialisai ini, pihaknya menyasar kaum-kaum perempuan dari golongan menengah ke bawah agar lebih memahami politik. Terlebih lagi, kata dia, politik uang lebih rentan tertuju kepada pemilih pemula dan perempuan.

” Hal ini sangat penting karena di tahun 2024 akan ada dua pesta demokrasi yang harus dihadapi. Ini tanggung jawab kita semua bagaimana nanti lebih mengenalkannya kepada masyarakat khususnya perempuan,” tutupnya. ( IBB )

KPU Babel Sampaikan Permohonan PAW Pudjiarti ke KPU RI

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung (Babel), Davitri mengatakan  pihaknya telah menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada KPU RI terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Komisioner KPU Babel, Pudjiarti yang meninggal dunia.

Diketahui sebelumnya, Pudjiarti meninggal dunia karena sakit pada Selasa (19/10) lalu.

“Masalah PAW ini resmi kewenangan KPU RI. Aturannya adalah peringkat yang setelahnya yang masuk 10 besar kemarin itu kemudian yang akan menggantikan Anggota Komisioner KPU Babel, Pudjiarti yang meninggal dunia atau berhalangan tetap,” kata Davitri kepada wartawan, Selasa (26/10).

Pada kesempatan itu, Davitri mewakili mendiang Pudjiarti menyampaikan permohonan maaf kepada para insan pers atas kesalahan yang telah diperbuatnya selama bertugas sebagai Komisioner KPU Babel.

“Saya atas nama pribadi dan lembaga meminta maaf kepada teman-teman media kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ketika almarhumah bertugas menjadi anggota KPU,” ucapnya. (*/DEI)

Cipta Inovasi, Bawaslu Bangka Tengah Perkenalkan Aplikasi ‘Si Madu’

WARTABANGKA, PANGKALAN BARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah memperkenalkan aplikasi Informasi Terpadu atau disebut juga dengan “Si Madu”.

Sekedar informasi, aplikasi ‘Si Madu’ ini merupakan hasil ciptaan dari inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Robianto mengatakan, aplikasi ini telah dibuat selama enam bulan secara marathon atau bertahap dan merupakan gabungan dari seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Bawaslu.

“Selama ini Bawaslu sangat banyak sekali aplikasi yang dimiliki, di jajaran Bangka Belitung saja ada aplikasi Si Lawas atau Sistem Melakukan Pengawasan, kemudian Si Gita atau Sistem Digitalisasi Informasi dan Data, dan masih banyak lagi,” kata Robianto dalam sambutannya pada acara sosialisasi keterbukaan informasi publik dan PPID di Hotel Soll Marina, Kamis (21/10).

“Nah bagaimana kami menciptakan aplikasi ‘Si Madu’ ini satu saja tapi didalamnya semua aplikasi yang dimiliki Bawaslu itu ada. Cukup download ‘Si Madu’, rumah dari semua aplikasi itu,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat ini aplikasi ‘Si Madu’ ini masih dalam tahap penyempurnaan ke versi- versi selanjutnya. Selain itu dia melanjutkan, aplikasi ini akan disebarluaskan atau “go public” dengan cara dimasukkan ke dalam aplikasi “
Play Store.

“Insha Allah dalam beberapa hari kedepan sudah dapat di-download melalui Play Store, itu nggak ada biayanya. Jadi saat ini kami tidak melaunching, hanya memperkenalkan, ya kalau Bawaslu Provinsi Babel masih ada anggaran, boleh lah nanti kita launching aplikasi ‘Si Madu’,” ujarnya. (DEI)

Bawaslu Bangka Tengah Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

WARTABANGKA, PANGKALAN BARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah menggelar sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Soll Marina, Kamis (21/10).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Robianto mengatakan, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019.

“Kami sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu itu bagaimana untuk mengelola informasi publik dalam rangka menciptakan kepercayaan publik kepada lembaga ini,” kata Robianto dalam sambutannya.

Selain itu, dia menambahkan, saat ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah juga telah memiliki PPID dan sudah melayani beberapa informasi oleh masyarakat maupun stakeholder.

“Seperti saat ini ada salah satu mahasiswa dari UBB meminta data dari kami untuk melakukan penelitian ataupun skripsi mengenai Pilkada 2020 kemarin, dan itu telah kami layani  melalui PPID,” ujarnya.

Menurut dia, PPID memiliki peran penting bagi Bawaslu khususnya Kabupaten Bangka Tengah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan Pilkada yang telah dilakukan.

“Dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 yang tentunya sangat kompleks, jadwal Pilkada 2024 itu masih tarik ulur, belum disetujui atau disepakati, sedangkan tahapan awal di tahun 2022 itu mau tidak mau sudah mulai. Di dalam tahapan awal itu tentu nanti ada pendaftaran partai politik dan penataan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KPU,” terangnya.

Pasca Pilkada 2020 lalu, diutarakan dia, pihaknya banyak berbenah secara internal untuk memperkuat kelembagaan ini dalam menghadapi pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Yang kami lakukan salah satunya penguatan PPID, karena Pilkada lalu sudah memberikan pengalaman yang berharga bagi kami, dengan pemilu 5 kotak saja sudah sangat luar biasa tahapan pengawasan yang kami lakukan,” ungkapnya. (DEI)

Bawaslu Bateng Kawal Rekomendasi Saran Perbaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan

WARTABANGKA, KOBA – Sejumlah tanggapan disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester III Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bateng.

Kegiatan rakor yang dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bateng, Rusdi ini dilaksanakan Selasa (5/10) di ruang rapat KPU Kabupaten Bateng yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait, antara lain Kapolres Bateng AKBP. M Risya, Wadanramil Koba Kapt. Inf. Andri, Kabid Pencatatan Sipil A. Raferi, perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Bateng dan sejumlah perwakilan partai politik.

Tanggapan terkait DPB ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto guna mengawal sejumlah saran perbaikan terhadap DPB Tahun 2021 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bateng kepada KPU Kabupaten Bateng sebanyak 1.234 data pemilih untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan DPB Semester III Tahun 2021.

“Saran perbaikan yang telah kami sampaikan sebanyak 1.234 data pemilih ini tentu perlu kami kawal kembali dalam penyusunan DPB Semester III Tahun 2021 guna mengetahui apakah sudah ditindaklanjuti atau belum oleh KPU Kabupaten Bateng,” ujar Robianto.

Diungkapkannya, saran perbaikan terkait data pemilih pada DPB Semester III Tahun 2021 ini merupakan hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bateng di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bateng.

“Kami sudah menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bateng terkait data pemilih pada DPB Semester II Tahun 2021 yang bersumber dari hasil uji petik di lapangan yang telah kami lakukan bahwa masih ditemukan banyaknya data pemilih yang belum sinkron”, ujarnya.

Selain itu, Robianto berharap dari saran perbaikan yang telah disampaikan KPU Kabupaten Bateng dapat menindaklanjuti dan lebih mencermati dalam penyusunan DPB periode selanjutnya.

“Kami berharap dari saran perbaikan ini KPU Kabupaten Bateng dapat lebih berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bateng dan stakeholder terkait agar data tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan lagi”, harapnya.

Dari saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Bateng, dalam rakor tersebut diketahui bahwa sebanyak 1.234 data pemilih tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bateng dengan hasil antara lain sebanyak 471 pemilih dihapus dalam DPB dan sebanyak 528 pemilih dimasukkan dalam DPB.

Sedangkan sisanya sebanyak 235 pemilih memang sudah dilakukan perbaikan dalam DPB Semester II Tahun 2021, baik yang telah dilakukan penghapusan maupun yang telah dilakukan penambahan. Adapun jumlah DPB Kabupaten Bateng yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 130.430 pemilih. (Humas Bawaslu Bateng)

Bawaslu Bangka Tengah Rekomendasikan 1.234 Data Pemilih dalam DPB

WARTABANGKA, KOBA – Menindaklanjuti pelaksanaan hasil uji petik yang telah dilakukan sebelumnya di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bateng menyampaikan saran perbaikan sebanyak 1.234 data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bateng.

Saran perbaikan yang disampaikan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode selanjutnya di tahun 2021 ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto mengatakan saran perbaikan sebanyak 1.234 data pemilih tersebut terdiri dari 660 pemilih dicoret dalam DPB dan 574 pemilih dimasukkan dalam DPB.

“Jadi, sepekan yang lalu itu kita memang sudah turun ke seluruh kecamatan untuk melakukan uji petik terhadap DPB dengan data DPB yang bersumber dari KPU Kabupaten Bateng yang ditetapkan pada bulan Agustus 2021,” ujarnya, Jum’at (1/10).

“Dari hasil uji petik ini terdapat sejumlah temuan yang kita dapati di lapangan,” sambungnya.

Diungkapkan Robianto, selain melakukan uji petik secara langsung kepada masyarakat, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bateng, serta pihak pemerintah kelurahan/desa.

“Memang ada sejumlah data yang tidak sinkron dengan data di lapangan. Makanya, untuk menindaklanjutinya kita sampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bateng,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap saran perbaikan yang disampaikan tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bateng. “Kita berharap saran perbaikan ini ditindaklanjuti dalam penyusunan DPB selanjutnya di tahun 2021 ini,” harapnya.

Selain itu, menurut Robianto pihaknya menghimbau agar KPU Kabupaten Bateng dapat lebih intensif lagi berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bateng terkait dengan penyusunan DPB ini.

“Yang memiliki data bergerak kependudukan ini kan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi, seyogyanya koordinasi harus lebih intensif lagi. Tentunya hal ini semata-mata agar DPB di Kabupaten Bateng ini benar-benar valid, sehingga dapat membantu penyusunan DPT Pemilu Serentak Tahun 2024,” tandasnya. (Humas Bawaslu Bateng)

Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Bateng Jalin MoU dengan Pokdarwis Bujang Squad’s


WARTABANGKA, SIMPANGKATIS – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bujang Squad’s yang mengelola tempat wisata Air Terjun Bukit Mangkol Desa Terak Kecamatan Simpangkatis.

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan wisata Air Terjun Bukit Mangkol Desa Terak Kecamatan Simpangkatis pada Kamis (16/9). Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Bateng dan Pokdarwis Bujang Squad’s terkait sosialisasi pengawasan partisipatif di area wisata Air Terjun Bukit Mangkol Desa Terak Kecamatan Simpangkatis dengan melibatkan peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Kabupaten Bateng Tahun 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Andi Budi Yulianto, Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng Robianto, Anggota Bawaslu Kabupaten Bateng Muhamad Utoyo dan Wahyu Tri Buwono, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bateng Win Iskandar serta Peserta SKPP Tahun 2021 Tingkat Dasar Bawaslu RI.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andi Budi Yulianto menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Bateng yang menggandeng Pokdarwis Bujang Squad’s dalam kerjasama sosialisasi pengawasan partisipatif. “Apresiasi saya sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bateng atas kegiatan hari ini dan apresiasi juga kepada Bujang Squad’s atas bentuk kepedulian terhadap dukungan yang bersifat swadaya terkait program sosialisasi pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Bateng, karena mengawasi menjadi tugas kita bersama dan masyarakat menjadi garda terdepan baik dalam mengawasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini ia juga berharap optimalisasi Bawaslu dalam menyampaikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat yang dibantu Pokdarwis Bujang Squat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi. “Semakin banyak yang mengawasi akan menutup ruang gerak pelanggaran pada gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang dan kami sangat berharap mari bersama kita bahu membahu menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Bateng”, ungkapnya seraya menyatakan MoU yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bateng dengan Pokdarwis Bujang Squad’s ini merupakan satu-satunya jalinan MoU Bawaslu Kabupaten/Kota di Babel pada tahun 2021 ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto menyampaikan ingin memaksimalkan kegiatan sosialisasi ini sebaik mungkin agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pemilu Tahun 2024 merupakan pemilu yang sangat kompleks. Untuk itu, pola yang kami lakukan tentunya akan lebih banyak turun menemui komunitas-komunitas untuk melakukan sosialisasi tatap muka seperti ini guna memberikan pemahaman dan sosialisasi secara langsung,” ucapnya.

“Bujang Squad’s menjadi barometer kami mengawali sosialisasi pengawasan partisipatif untuk komunitas-komunitas maupun Pokdarwis-Pokdarwis yang lainnya”, sambungnya.

Lebih lanjut Robianto juga menyampaikan akan ada tindak lanjut setelah kerjasama yang dijalin antara Bawaslu Kabupaten Bateng dengan Pokdarwis Bujang Squad’s. “Personil Bujang Squad akan menjadi kader pengawasan partisipatif di tempat wisata Air Terjun Bukit Mangkol dengan pembuatan konten-konten tulisan tentang pengawasan Pemilu yang di pajang di tempat wisata Air Terjun Bukit Mangkol ini. Ketika objek wisata ini mulai dibuka dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Ha ini akan menjadi momentum sarana edukasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata ini”, imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif inipun diakhiri dengan penandatanganan MoU dan penyerahan buku serta buletin pengawasan Pilkada Bateng Tahun 2020 untuk pojok baca wisata air terjun Bukit Mangkok. (Humas Bawaslu Bangka Tengah)

Robianto: Politik Uang Adalah Racun dalam Demokrasi


WARTABANGKA.COM, LUBUK BESAR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Robianto menegaskan praktik-praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pemilihan merupakan racun dalam kehidupan demokrasi. Karena hal ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, ia pun menekankan pentingnya peranan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan agar setiap tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan asas yang telah ditetapkan, yaitu Luber dan Jurdil.

Hal ini disampaikannya ketika menjadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan rawan konflik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bateng pada Selasa (22/6) di Gedung Kesenian Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Guid Cardi, Ketua KPU Kabupaten Bateng Rusdi bersama seluruh Anggota Hendra Sinaga, Marhaendra, Apit dan M. Panjitiana, Sekretaris KPU Kabupaten Bateng Mirfandi beserja pejabat struktural, Kepala Desa Batu Beriga Abdul Gani bersama perangkat desa, Ketua BPD Batu Beriga Adi, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa setempat.

“Politik uang itu bisa kita ibaratkan seperti racun untuk demokrasi kita. Karena dampak dari politik uang itu sangat luas dal kehidupan bermasyarakat,” ujar Robianto.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa setiap kali penyelenggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berorientasi pada 4 dimensi, yaitu konteks sosial dan politik, Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi.

“Dalam dimensi-dimensi ini terbagi lagi dalam sub dimensi. IKP ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melibatkan 4 lembaga di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

“Dari hasil IKP ini, tentunya dapat menjadi gambaran untuk pengambilan kebijakan di daerah agar potensi kerawanan-kerawanan yang telah dipetakan tidak terjadi. Misalnya, IKP di daerah kita untuk dimensi kontestasi kerawanannya tinggi, maka kami akan gencar sosialisasi kepada peserta Pemilu/Pemilihan agar potensi kerawanan ini dapat kita tekan,” terangnya panjang lebar.

Menurutnya, dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengawasi seluruh tahapan. Untuk itu, ditekannya peran aktif dari masyarakat melalui pengawasan partisipatif dengan cara aktif mengawasi, melaporkan dan mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan, atau menyampaikan informasi kepada Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Bawaslu saat ini sangat aktif dalam membangun dan menggerakkan pengawasan partisipatif. Salah satu upayanya, melalui kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bagi pemilih pemula. Di tahun 2021 ini, kebetulan Bateng menjadi tuan rah kegiatan SKPP yang digagas oleh Bawaslu RI ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2021 dengan peserta dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” imbuhnya.

“Para peserta SKPP tahun 2021 ini kami harapkan dapat menjadi mitra yang baik dalam membangun pengawasan partisipatif di Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang,” harapnya.

Kegiatan sosialisasi inipun diakhiri dengan tanya jawab dan dialog dari para peserta. (Humas Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah)

Melalui Program Kulat Pelawan, Bawaslu Bateng Ciptakan Kader Pengawasan di Pemilu 2024


WARTABANGKA, KOBA – Dalam rangka menciptakan kader-kader pengawasan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan sosialisasi pengawasan bagi pelajar SLTA sederajat di Kota Koba Kabupaten Bateng.

Sosialisasi ini dilakukan pada Kamis (1/4) di Aula Pertemuan SMAN I Koba melalui program yang bertajuk ‘Kulat Pelawan’ (Kuliah dan Pelatihan Pengawasan serta Pengenalan Wawasan Kepemiluan).

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar SLTA Sederajat ini diikuti oleh 50 orang siswa-siswi dari 5 sekolah yang ada di Kecamatan Koba dan Kecamatan Lubuk Besar, yaitu SMAN I Koba, MA Al Muhajirin Simpang Perlang, SMKN I Koba, SMKN 2 Koba dan SMAN I Lubuk Besar. Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel, Dewi Rusmala.

Turut hadir dalam kegiatan ini oleh Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Babel Hilton Tampubolon, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bateng Win Iskandar, Kepala SMAN 1 Koba Yunisfu serta Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu RI, Rani Puspa Dewi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto mengatakan bahwa program Kulat Pelawan ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan kader pengawas pemula yang difokuskan kepada siswa-siswi yang nantinya akan menjadi Pemilih Pemula pada gelaran Pemilu tahun 2024. “Kami yakin dan percaya kepada siswa-siswi yang mengikuti program Kulat Pelawan kali ini yang nantinha akan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, melalui program ini akan mendapatkan gambaran secara lengkap dan jelas apa itu pengawas pemilu dan pengawasan pemilu, sehingga nantinya diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan demokrasi di Kabupaten Bangka Tengah”, ujarnya.

Lebih lanjut Robianto menambahkan, program Kulat Pelawan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi pelajar SLTA Sederajat di Kabupaten Bateng untuk ambil andil dalam program pengawasan partisipatif yang digagas oleh Bawaslu, seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). “Kami juga berharap kepada peserta program Kulat Pelawan untuk nanti dapat mengikuti program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan dapat menjadi salah satu peserta terbaik Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di tingkat Nasional karena kedepannya tongkat estafet penegakan demokrasi ini akan dilaksanakan oleh adik-adik yang berstatus pelajar saat ini”, harapnya.

Kepala SMAN 1 Koba, Yunisfu menyampaikan terimakasih kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel dan Bawaslu Kabupaten Bateng dengan dilaksanakannya program Kulat Pelawan tersebut di sekolah yang dipimpinnya. Ia pun berharap program ini dapat bermanfaat bagi para siswa-siswi dalam mengenali pengawasan Pemilu. “Bagi para pelajar tentu kita harapkan dapat mengikuti kegiatan ink dengan sebaik mungkin untuk berpartisipasi, sehingga kedepannya bisa mengikuti program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dari Bawaslu RI dan menjadi yang terbaik sebagai perwakilan di tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional”, harapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel Dewi Rusmala menyampaikan tindak lanjut dari program Kulat Pelawan ini nantinya bermuara pada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Untuk itu, ia berharap para pelajar dapat mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. “Program Kulat Pelawan ini merupakan program yang baru kita canangkan dan di Bateng ini merupakan pelaksanaan yang pertama kali. Setelah ini program Kulat Pelawan dilanjutkan di 6 kabupaten/kota lainnya di Babel”, imbuhnya.

“Kami juga berharap akan ada kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dengan sekolah-sekolah SLTA sederajat yang ada di Kabulaten Bangka Tengah untuk memberikan keilmuan pemilih pemula agar bisa menjadi pemilih dan pengawas karena demokrasi tidak hanya mnjadi tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang memiliki hak pilih”, tambahnya. (Humas Bawaslu Bangka Tengah)

Bawaslu Babel Raih Tiga Kategori Penghargaan Penilaian Keuangan

WARTABANGKA, MALANG – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam 3 kategori penilaian, yakni peringkat ke-2 penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), peringkat ke-2 Pengelolaan Anggaran di bawah Rp 40 miliar dan peringkat ke 4 Laporan Keuangan Tahun 2020.

Raihan penghargaan ini diperoleh Bawaslu Babel saat jajaran Sekretariat Bawaslu Babel menghadiri Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2020 di The Singhasari Resort Malang, Provinsi Jawa Timur pada 15 hingga 17 Februari 2021.

“Alhamdulilah, Babel hari ini berhasil raih tiga penghargaan sekaligus, bahkan untuk laporan keuangan Babel naik lima peringkat dari semester satu tahun 2020 yang hanya peringkat ke sembilan,” terang Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, Roy melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/2).

Atas raihan ini Kepala Sekretariat Bawaslu Babel menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Babel dan Bawaslu kabupaten/kota di Babel beserta jajaran struktural dan pengelolan keuangan atas kinerja dan kerja keras jajaran Sekretariat Bawaslu di Babel.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu pimpinan Bawaslu provinsi hingga kabupaten dan kota, kepala sekretariat dan koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, Kabag dan Kasubag serta teman-teman atas dukungan dan kerjasamanya terkhusus pengelola keuangan yang sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya Bawaslu Babel juga berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik dan peringkat ketiga penggunaan aplikasi Silawaslu dari Bawaslu se-Indonesia.

Dengan raihan sejumlah penghargaan ini menambah prestasi Bawaslu Babel dalam pengelolaan tata kelola organisasi sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Bangka Belitung.(rls)