Politik

Launching Jaringan Keluarga Bersepeda, Bawaslu Babel Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

Peresmian klub sepeda bernama Jaringan Keluarga Bersepeda Jaga Pemilu Babel di halaman Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8). IST

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meresmikan klub sepeda bernama Jaringan Keluarga Bersepeda Jaga Pemilu Babel di halaman Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8). 

Klub sepeda ini terdiri dari gabungan Bawaslu Babel dan Bawaslu kabupaten/kota se-Babel. Sebelum launcing dimulai Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan dalam sambutannya mengatakan klub sepeda ini merupakan program Bawaslu se-Indonesia sebagai bentuk menyemarakan pengawasan pemilu.

“Selain ini program Bawaslu se-Indonesia, ini juga untuk meningkatkan solidaritas kemanusian. Sebab klub tidak hanya diikutsertakan anggota bawaslu namun nanti akan menyertakan masyarakat untuk bergabung juga,” kata Edi.

Selama Tahapan Pilkada Serentak 2020, Ini yang Dilakukan Bawaslu Babel

Dia mengatakan pada masa pandemi dalam pelaksanaan pilkada serempak nanti, pihaknya akan melakukan sosialisasi juga.

“Kita akan mengadakan pilkada semoga bisa melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Setelah peresmian, para anggota klub Jaga Pemilu memulai rute perjalanan bersepeda yang mengelilingi Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang. (*/rls)

Selama Tahapan Pilkada Serentak 2020, Ini yang Dilakukan Bawaslu Babel

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan memberikan sambutan dalam kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffe Morning bersama insan pers di Kantor Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8). WARTABANGKA.COM/MAHFUL AZIZ

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah melakukan pengawasan beberapa tahapan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 di empat kabupaten. 

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan menjelaskan tahapan pilkada serentak 2020 ini sempat tertunda akibat adanya pendemi Covid-19, namun setelah memasuki Juli 2020 tahapan Pilkada bisa dilaksanakan lagi.

“Juli dilanjutkan tahapan dan persiapan Bawaslu untuk di kabupaten dan kota secara umum sudah baik, sekarang ini pengawasan secara teknis sudah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten, panwascam maupun panwas kelurahan,” terang Edi pada kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffe Morning bersama insan pers di Kantor Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8).

Untuk tahapan pilkada yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu saat ini kata Edi, diantaranya dalam hal pengawasan verifikasi faktual untuk calon perseorangan dari empat kabupaten yang melaksanakan pilkada saat ini satu-satunya ada di Bangka Selatan bakal ada calon perseorangan. 

“Pertama pengawasan yang telah kita lakukan dalam tahapan verifikasi faktual perseorangan dari empat daerah yang melaksanakan pilkada hanya ada di Basel dan verifikasi faktualnya sedang dilakukan oleh KPU Basel dan kita dalam hal pengawasannya,” terang Edi.

Selain itu lanjut dia, Bawaslu juga melakukan pengawasan dalam pencocokan dan penelitian daftar pemilih pilkada 2010 telah dimulai dari pertengahan Juli lalu hingga Agustus 2020.

“Kami sudah melakukan kerja pengawasan, secara umum dari dua tahapan yang berjalan hingga kini  belum ada hal-hal yang krusial atau temuan pelanggaran yang signifikan,” katanya.

Edi mengajak, masyarakat dan media massa untuk ikut mengawal pilkada serentak 2020. Bagaimanapun peran media massa sangat diperlukan dalam mensosilisasikan dan menginformasikan mengenai pilkada serentak 2020, dengan harapan partisipasi dan peran serta masyarakat semakin meningkat.

“Target kita partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2020 mencapai 77,5 persen, untuk mencapai ini kita harus kerja keras, media punya peran strategis kita berharap peran tersebut bisa meningkatkan peran masyarakat,” tukas Edi.

Dalam kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffee Morning ini selain dihadiri Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan juga dihadiri oleh empat komisoner lainnya di antaranya, Andi Budi Yulianto, Firman Pardede, Jafri dan Dewi Rusmala. (*/)

Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Hak Interpelasi yang Wajib Dilaksanakan Gubernur Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Panitia Khusus Hak Interpelasi telah menyampaikan hasil kerja dan mengeluarkan rekomendasi terhadap Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan yang disampaikan dalam paripurna, Senin (23/7).

Ketua Pansus Hak Interpelasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eka Budiarta saat membacakan hasil kerja pansus hak interpelasi terhadap Gubernur Bangka Belitung (Babel), Senin (23/7). WARTABANGKA.COM/BAYU

Menanggapi rekomendasi dari 12 point hak interpelasi, Gubernur Erzaldi mengatakan butuh waktu untuk melaksanakannya.

“ Kita siap melaksanakannya, intinya rekomendasi ini untuk kebaikan pemerintahan propinsi Bangka Belitung ke depannya,” kata Erzaldi.

DPRD Sampaikan Rekomendasi Hak Interpelasi, Gubernur Minta Waktu

Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Bangka Belitung mengatakan hasil kerja pansus hak interpelasi sudah disampaikan.

“Kita tunggu jawaban dari gubernur. Jawaban itu nantinya akan kita bahas lagi dalam rapat badan musyawarah, dan apa saja point-point yang disampaikan oleh gubernur,” kata Didit.

Untuk lebih jelasnya inilah 12 point hak interpelasi berikut rekomendasi dari pansus:

1. Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd.;
– Gubernur harus memutuskan kerjasama dengan Hongfu International Technology, Ltd.
– Gubernur harus menjamin hak-hak dan kelanjutan magang 147 pelajar magang asal Bangka Belitung di Taiwan dengan kebijakan teknis lain yang tak melanggar peraturan serta tak terjadi penggunaan tenaga kerja murah atasnama pendidikan
– Gubernur harus cermat dan teliti dalam mengkaji setiap perjanjian kerjasama, agar tak merugikan pemerintah dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur;
– Gubernur harus mengananalisis dan mencermati setiap pembentukan tim sejenis kedepannya agar lebih efisien dan efektif serta tak menyalahi aturan.

3. Aturan Absensi 4 Kali/hari Bagi Asn;
– Gubernur diminta mencabut kebijakan absensi 4 kali dalam sehari tersebut karena dipandang tidak secara signifikan menghasilkan output kinerja ASN di Babel.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dan Perpanjangan Iup Operasi Produksi Kepada Perusahaan Pertambangan Sementara Perda RZWP3K Belum Disahkan;
– Seluruh izin perpanjangan tambang laut harus dicabut dan gubernur harus mentaati UU No. 1/ 2014 tentang pemanfaatan ruang laut.
– Menghentikan sementara operasi produksi pertambangan atas izin perpanjangan yang diberikan setelah tanggal 15 Januari 2017, sampai dengan Peraturan Daerah tentang RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.
– Tidak memperpanjang dan menerbitkan IUP baru di wilayah laut sebelum Perda RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.

5 . Mutasi Dan Pengisian Jabatan Asn Tidak Melalui Analisa Jabatan Yang Sesuai Peraturan Dan Perundangan.
– Gubernur harus melakukan pengisian jabatan stuktural dan mutasi pegawai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan terutama melibatkan Tim Baperjakat.

6. Raperda RZWP3K Yang Masih Belum Selesai;
– Gubernur untuk segera menyampaikan Raperda RZWP3K, agar ada kepastian hukum berinvestasi di bidang perikanan, pariwisata, dan sector lainnya.

7. Kunjungan Gubernur Ke Luar Negeri Tanpa Izin Menteri;
– Gubernur tidak lagi melakukan perjalanan ke luar negeri walaupun tidak menggunakan dana APBD/APBN tanpa izin pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan.

8. Sumbangan Pihak Ketiga;
– Mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015.
– Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017.
– Mengembalikan dana sumbangan pihak ketiga tersebut kepada Kas Negara agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

9. Perizinan Terkait RKAB;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

10. Pembiaran Penambangan di Lahan Ex Pt. Kobatin;
– Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

11. Tata Kelola Mineral Zirkon Yang Tidak Sesuai Peraturan Dan Perundangan :
– Gubernur tidak lagi memberikan izin pengiriman zircon ke daerah lain dan atau ekspor sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kelola mineral ikutan timah ini telah disahkan.
– Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan tata kelola mineral ikutan timah dimaksud.

12. Permasalahan Penerbitan IPR
– Gubernur harus mengevaluasi IPR-IPR yang sudah diterbitkan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemdian hari.
– Izin yang telah diterbitkan namun ternyata belum memenuhi persyaratan, agar segera dicabut atau direvisi.
– Izin-izin yang diberikan wajib memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan dan perundangan.

DPRD Sampaikan Rekomendasi Hak Interpelasi, Gubernur Minta Waktu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan siap melaksanakan 12 rekomendasi Pansus Interpelasi DPRD Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (23/7).

Ketua Pansus Interpelasi DPRD Babel, Eka Budiarta menyampaikan rekomendasi hasil Pansus, di ruang paripurna DPRD Babel, Senin (23/7). Dalam rekomendasi yang disampaikan, nantinya Gubernur Babel Erzaldi Rosman akan menjawab rekomendasi hasil Pansus. WARTABANGKA.COM/BAYU

“Interpelasi sudah ditanggapi oleh DPRD, tinggal kami menjalankan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD dan ada beberapa poin tadi kita jalankan dan ini tentunya kita butuh waktu. Intinya apa yang diingatkan oleh DPRD ini untuk kebaikan Propinsi Bangka Belitung,” ujar Gubernur kepada wartabangka.com usai rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan, rekomendasi dari Pansus Interpelasi sudah disampaikan semua dan  tinggal Gubernur Bangka Belitung menindaklanjutinya.

“Rekomendasi sudah disampaikan, setelah pak gubernur menjawab kita bawa ke Banmus, apa yang disampaikan nanti DPRD akan mengkajinya dan menyerahkan ke fraksi-fraksi,” ujar Didit. (*)   

Berikut rangkuman 12 hak interpelasi DPRD Babel:

1. Terkait dengan Kerja sama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Hong Fu International Technology Co Ltd.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur (TKG).

3. Tentang aturan absensi 4 (empat) kali per hari bagi ASN.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada perusahaan pertambangan sementara Perda RZWP3K belum disahkan.

5. Mutasi dan pengisian jabatan ASN tidak melalui analisa jabatan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

6. Raperda RZWP3K yang masih belum selesai.

7. Kunjungan Gubernur ke luar negeri tanpa izin menteri.

8. Sumbangan pihak ketiga.

9. Perizinan terkait RKAB.

10. Pembiaran penambangan pada lahan ex PT. KOBATIN.

11. Tata kelola mineral zirkon yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Permasalahan penerbitan IPR.

PDIP Umumkan 75 Paslon di Pilkada Serentak, Termasuk Markus-Badri di Bangka Barat

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. 

Pengumuman 75 paslon jagoan PDIP ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri saat memimpin rapat partai calon kepala daerah tahap ketiga secara live di akun Facebook PDIP, Selasa (11/8).

Logo PDI Perjuangan

Untuk Kabupaten Bangka Barat, DPP PDIP merekomendasikan nama Markus sebagai calon bupati, sedangkan H. Badri Syamsu yang sekarang menjabat Ketua DPRD Babar menjadi calon wakil bupati.

Dikonfirmasi, H. Badri Syamsu membenarkan ia  akan maju bersama Markus dalam Pilkada Bangka Barat 2020. 

“Benar, nanti ya saya kabarkan lagi,” ujar Badri kepada wartawan via telepon, Selasa siang (11/8).

Badri mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut dikarenakan masih ada rapat internal partai.

“Sekarang masih rapat sama ketua,” pungkasnya. (*/)

Soal Penolakan RUU Omnibus Law, Ini Tanggapan Kadisnaker Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Harrie Patriadi menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPRD Babel, Senin (10/8) kemarin.

“Aspirasi itu sah-sah saja untuk disampaikan, pemerintah dalam hal ini tetap berjalan,kita tahu sebab adanya penolakan,” kata Harrie kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel, Harrie Patriadi

Menurut dia, polemik tersebut terjadi karena komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah belum terjalin secara intens.

“Karena kita sudah menanyakan ke Kementerian (Tenaga Kerja-red) mengenai informasi-informasi perkembangan Omnibus Law ini, yang dibahas pada klaster ketenagakerjaan itu apa saja,” ujarnya.

“Yang membuat pekerja itu sampai berasumsi, kita tahu sampai adanya (informasi) yang beredar itu seolah-olah isi dari draf RUU itu masih bersifat pro ke pengusaha, nah kita nggak bisa jawab karena draf nya aja dari Kementerian yang membahas itu belum ada di kita,” imbuhnya.

Harrie mengungkapkan, pada tanggal 4 Agustus lalu, Menteri Tenaga Kerja memberikan pengarahan dan paparan tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Dan (paparan resume-red) itu sudah saya serahkan dan saya bacakan kepada Pak Didit (Ketua DPRD Babel-red) dan Pak Darusman (Ketua KSPSI Babel-red) pada saat pertemuan kemarin,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pada saat pembahasan RUU Omnibus Law khusus Ketenagakerjaan di DPR RI, itu sudah mengakomodir dan mengikutsertakan para stakeholder terkait.

“Ada 12 klaster yang dibahas di RUU itu, setelah itu juga akan ada regulasi yang mengatur lebih detail lagi, ya peraturan menteri, tapi yang kuatnya lagi adalah undang-undang,” terangnya. (*/)

Hampir Final, Samsir-Arief Maju di Pilkada Bangka Barat 2020

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Ketua DPC Hanura Kabupaten Bangka Barat, Arief Ferdiansyah memastikan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangka Barat 2020. Dia menyebutkan akan berpasangan dengan Samsir yang saat ini menjabat anggota DPRD Bangka Barat. 

“Jadi Hanura saat ini mengerucut, berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera  mengusung Samsir dengan saya,” ujar Arief Ferdiansyah kepada wartabangka.com, Senin (10/8).

Poster Samsir-Arief. (IST)

Akan tetapi, Arief menyebutkan, selain PKS, pihaknya juga akan melibatkan PBB, Perindo dan PAN untuk berkoalisi.  

“Tentunya nanti kita akan ajak temen-temen PBB, Perindo, PAN juga yang pada intinya kita mau bersama juga untuk mencapai tujuan membangun Bangka Barat lebih baik dan sejahtera,” jelas Arief.

Dia menegaskan, dirinya dan Samsir sudah hampir final 90 persen untuk maju dalam pesta demokrasi tersebut. Bahkan, Partai Hanura dan PKS sudah intens membangun komunikasi politik serta membahas strategi kampanye kedepannya.

“Sudah 90 persen, jadi untuk paketnya insyaallah mudah-mudahan sesuai, kami minta doanya saja untuk Bangka Barat lebih baik,” sebut Arief.

Selain itu, Arief menambahkan setelah rekomendasi itu diambil, maka pihaknya akan mendeklarasikan dirinya dan Samsir sebelum masa pendaftaran tanggal 4-5 September.

“Jadi intinya Hanura dan PKS sudah  sepakat bersama dalam Pilkada Bangka Barat 2020 ini dan tentunya kami ingin mengajak PBB, PAN dan Perindo untuk bersama juga. Saat kita ini sedang mengintensifkan (komunikasi-red) dengan PBB, Perindo dan PAN juga,” tutup Arief. (*/)

Hadapi Pilkada, Polres Bangka Barat Akan Gelar Latihan Sispamkota

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Polres Bangka Barat akan menggelar latihan Sistem Pengamanan Kota ( Sispamkota) dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di daerah itu.

“Ke depan akan dilaksanakan latihan sistem pengamanan kota dan masing-masing anggota harus mengetahui peran masing-masing dalam pelaksanaan tugas,” kata Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah, Senin (10/8).

Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah memberikan arahan kepada personel saat apel pagi, Senin (10/8). WARTABANGKA.COM/IBB

Kegiatan Sispamkota yang akan dilaksanakan di halaman Mako Polres Bangka Barat tersebut kata kapolres akan dicek langsung oleh Kapolda Bangka.  

“Kesiapan kita akan di cek oleh bapak Kapolda Bangka Belitung dalam minggu ini atau minggu depan. Paling tidak bagi orang-orang yang melaksanakan Pilkada di wilayah yang melaksanakan Pikada, akan mengecek persiapan bagi kesiapan personel dan peralatan menghadapi Pilkada 2020,” jelas kapolres.

Selain itu, dia mengimbau kepada personel untuk bersungguh-sungguh dalam latihan sispamkota agar dapat mengamankan Pilkada di Kabupaten Bangka Barat dengan baik.

Kapolres juga berharap dengan latihan ini dapat memberikan keterampilan personel agar makin terasah dan kompak dalam menjalankan tugasnya.

“Kegiatan latihan Sispamkota harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan semoga Pilkada 2020 ini dapat berjalan lancar dan damai,” katanya. (*/)

Bupati Ibnu Doakan Bateng Juara Umum MTQ IX Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALANBARU -Bupati Bangka Tengah (Bateng), H Ibnu Saleh berharap kafilah Bateng menjadi juara umum pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) IX tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“Bertempat di Pondok Pesantren Nurul Falah Air mesu, Jumat kemarin kita lepas 60 kafilah yang akan mengikuti MTQ Babel IX Babel tahun 2020,” kata Ibnu Saleh, Minggu (9/8).

Dengan beragam persiapan yang sudah dilakukan LPTQ Bateng, Kemenag Bateng dan Pemkab Bateng sejauh ini, ia berharap Bateng menjadi juara umum MTQ IX Babel dan mewakili Babel di tingkat nasional.

“Kita terus berdoa, kafilah asal Bateng bisa tampil tingkat nasional,” harapnya.

Ketua Kafilah MTQ Bateng yang juga menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bateng, Drs. Muhammad Sidik menambahkan Kafilah Bateng mulai tampil, Sabtu (8/8) lalu. 

Kegiatan MTQ IX Babel ini berlangsung hingga 12 Agustus 2020 bertempat di Asramah Haji Provinsi Babel dan Auditorium H. Masud Hasan Qolay Kemenag Provinsi Babel.

“Kita harus optimis mampu menjadi juara,”ungkapnya. (*/)

Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020, Ketua DKPP Apresiasi Bawaslu Bateng

WARTABANGKA.COM, PANGKALANBARU – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Alhamid menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa dan sengketa cepat Bawaslu kabupaten dan panwas Kecamatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), di Hotel Santika, Minggu (9/8).

“DKPP mengapresiasi kegiatan ini, bahwa Bawaslu Bangka Tengah ingin mengadakan kegiatan penguatan jajaran Panwascam,” kata Muhammad kepada wartabangka.com usai menghadiri kegiatan acara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah, mendapat apresiasi oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) RI, Muhammad, usai menggelar bimbingan teknis (Bimtek), di Hotel Santika, Minggu (9/8). Muhammad menilai, kegiatan tersebut sangat positif dan kali pertama dilakukan oleh Bawaslu kabupaten. WARTABANGKA.COM/EDI

Muhammad menilai, kegiatan ini sangat positif. Menurutnya, belum banyak Bawaslu tingkat kabupaten yang melakukan kegiatan itu.

“Dan ini pertama kali DKPP menghadiri kegiatan Bawaslu tingkat kabupaten. Intinya Panwascam ini adalah bagian yang paling penting dan strategis pada Pilkada nanti karena Panwascam ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tahapan-tahapan pemilu,” ujarnya.

“Sehingga inisiasi dari Bawaslu Bangka Tengah ini sekali lagi diapresiasi oleh DKPP untuk memberikan penguatan terkait dengan penguatan kode etik, karena Pilkada ini selain pendekatan hukum juga pendekatan etika,” imbuh eks Ketua Bawaslu RI itu.

Dia berharap, materi yang sudah diberikan oleh DKPP ini dapat diserap dengan baik oleh jajaran Bawaslu Bangka Tengah dan Panwascam. 

Sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi pengawas pemilu yang beretika, berkualitas dan berintegritas.

Sementara Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto menambahkan, kegiatan bimtek ini bertujuan untuk memberikan bekal, khususnya kepada para jajaran Panwascam dalam menghadapi Pilkada nanti.

“Jadi Panwascam itu nanti pada saat masa kampanye sudah dimulai, mereka ada kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa cepat. Kita ingin ketika masa kampanye nanti, kompetensi mereka sudah meningkat,” harap Robi.

Robi juga mengungkapkan, kehadiran Ketua DKPP RI ini bertujuan untuk menekankan tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalitas penyelenggara dalam menghadapi Pilkada.

“Poin-poin penting yang dapat kami petik dari Ketua DKPP tadi, yakni integritas, profesionalitas dan proporsionalitas bagi seorang penyelenggara itu adalah harga mati. Yang kita fokuskan apa yang dilakukan kalau terjadi dugaan pelanggaran agar kita selalu berpihak pada netralitas dan profesionalitas dalam mengawal seluruh tahapan pada Pilkada Bangka Tengah,” tandasnya. (*/)