PDI Perjuangan

Ketua DPRD Bagikan Masker ke Jamaah Masjid Baitul Hasanah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Upaya pencegahan dan sosialisasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tak henti-hentinya dilakukan oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel.

Hal ini dimaksudkan guna menekan angka penyebaran virus Corona dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan potokol kesehatan di Babel.

Kali ini, giliran masjid Baitul Hasanah, kel. Air Mawar, Pangkalpinang yang menjadi tujuan sosialisasi, Jumat (28/5). Bersama Kapolda Babel Irjen Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat, Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel Herman Suhadi membagikan ratusan masker kepada masyarakat dan jamaah masjid.

Selain membagikan masker Ketua DPRD dan Kapolda bersama warga Air Mawar juga melaksanakan sholat jumat berjamaah.

Dalam kesempatan tersebut politisi PDIP ini juga tampak menyapa beberapa jamaah masjid dan masyarakat sekitar seraya membagi-bagikan masker. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker.

“Kesehatan adalah hal yang utama, kalau sehat kita beraktivitas dan bekerja, ekonomi bangkit dan kesejahteraan akan tercapai,” ujar Herman.

Sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti ini akan terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dimasa pandemi. (*/rls)

Herman Suhadi Diumumkan Jadi Ketua DPRD Babel di Rapat Paripurna

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Herman Suhadi diumumkan menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Periode 2019-2024 pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Rabu (30/12).

Diketahui, Herman Suhadi menggantikan posisi Ketua DPRD Babel sebelumnya, Didit Srigusjaya yang mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan maju pada Pilkada di Kabupaten Bangka Tengah pada 9 Desember lalu.

Kepada wartawan, Herman mengaku siap menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada dirinya. Selain itu, dia juga akan bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Karena DPRD dan gubernur beserta jajarannya itu adalah lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian saya juga akan menjalin kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dengan kawan-kawan di lintas fraksi dan lintas komisi,” ujarnya.

Setelah dilantik, dia mengungkapkan, dirinya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh ketua DPRD Babel sebelumnya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau (Didit Srigusjaya-red) itu adalah pemimpin yang sangat inovatif, jadi kita akan melanjutkan itu (program-red),” ungkapnya. (DEI)

Soal Omnibus Law, Rudianto Tjen Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPR RI, Rudianto Tjen meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.

“Masyarakat Babel khususnya, harus bijak menyikapi hal ini, karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk melakukan provokasi,” kata Rudi kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Menurut dia, penyusunan dan pengesahan UU Omnibus Law ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan solusi dan mengatasi berbagai permasalahan dari dampak pandemi Covid-19 ini, yakni salah satunya, semakin banyaknya angka pengangguran.

“Banyaknya pengangguran diakibatkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Jadi saat ini kita butuh lapangan pekerjaan, salah satunya bisa lewat investasi. Nah, investasi pun tak melulu dari luar negeri, dari dalam negeri juga bisa. Omnibus Law bisa mempermudah investasi di Indonesia,” ujarnya.

Wakil Bendahara Umum DPP PDIP ini menilai, kebijakan yang diambil pemerintah itu sudah tepat dan efektif untuk mengundang para investor agar dapat membuka ladang usaha di Indonesia, sehingga roda perekonomian negara akan semakin lebih baik.

“Intinya bahwa UU Omnibus Law ini diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, tujuannya mulia untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa menghidupkan dan menggerakkan kembali perekonomian,” ujarnya.

Kendati demikian, Ia juga tidak menampik bahwa pembuatan UU ini tidak mungkin dapat memuaskan semua lapisan masyarakat dan akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya, dia menyarankan kepada masyarakat atau pihak tertentu yang menolak keberadaan UU Omnibus Law Cipta Kerja agar dapat melakukan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ada baiknya Ini kita pelajari terlebih dahulu, jika ternyata ada sesuatu dalam pasal yang mungkin tidak sesuai menurut kita, gak usah demo, ajukan saja judicial review. Mahkamah Kontitusi selaku lembaga peradilan tentunya akan melihat dan mengadili review nanti dengan sangat objektif dan memutuskan langkah terbaik,” pungkasnya. (*/DEI)

DPP dan DPD PDIP Babel Akan Kembali Gelar Baksos Cegah Penyebaran Covid-19

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Bendahara Internal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rudianto Tjen mengatakan pihaknya akan kembali mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos) untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah Bangka Belitung.

“Sebelumnya kita sudah mengadakan baksos dengan membagikan beras dan kebutuhan pokok lainnya, seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 belum selesai juga, jadi dalam waktu dekat kita akan mencoba mendistribusikan lagi untuk meringankan beban masyarakat kita,” kata Rudi kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Selain itu, Rudi menambahkan, dirinya juga berencana akan menggelar rapid test gratis khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kasus penyebaran Covid-19 yang tinggi.

“Bila perlu DPD dan DPC melakukan baksos itu, saya sudah siapkan perlengkapannya, tinggal nanti kita jadwalkan, mempersiapkan tenaganya untuk melakukan baksos,” ujarnya.

Baksos ini, diutarakan dia, suatu bentuk kepedulian PDI Perjuangan terhadap seluruh golongan masyarakat.

“Saya juga akan bicara kepada kawan-kawan dari partai agar semua proaktif, apa yang bisa kita bantu untuk pemerintah daerah dan masyarakat Babel ini,” ajaknya.

Rudi mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

“Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, marilah kita sama-sama menjaga pola hidup sehat, dengan mengikuti anjuran pemerintah, kuncinya kita harus menjaga imunitas tubuh kita,” pungkasnya. (*/DEI)

DPP PDIP Resmi Keluarkan SK PAW Didit Srigusjaya dan Rina Tarol

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antarwaktu (PAW) jabatan Ketua DPRD Babel yang sebelumnya dijabat oleh Didit Srigusjaya dan Anggota DPRD Babel, Rina Tarol yang telah dikeluarkan dari anggota partai.

“SK itu tadi sudah saya antar ke kantor DPD, Pak Didit digantikan oleh Ibu Evi, dan Rina Tarol akan digantikan PAW nya itu Ibu Susi,” kata Bendahara DPP PDIP, Rudianto Tjen kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Selain itu, dia mengatakan, DPP PDIP juga telah mengeluarkan SK PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Korari Suwondo dan Badri Syamsu yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat.

“Untuk PAW Korari itu saya lupa namanya, kalau Pak Badri itu PAW nya Yuli Sandra itu juga SK sudah selesai dan saya kasih kan ke DPD. Jadi untuk PAW ini sudah bisa segera diproses dan kalau bisa segera dilantik,” ujarnya.

Selain itu, Rudi mengungkapkan, pihaknya masih menunggu nama-nama kandidat pengganti ketua DPRD Provinsi Babel dan DPRD Kabupaten Bangka Barat secara definitif dari DPD PDIP.

“Ini lah yang sedang kita mintakan suratnya ke DPD dan DPC untuk mengusulkan tiga nama, tetapi sampai minggu kemarin, DPP belum menerima nama-nama itu, mungkin masih dalam proses pengiriman,” ungkapnya.

Jika surat rekomendasi usulan nama-nama tersebut telah diterima, maka disampaikan dia, DPP PDIP akan segera melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada untuk melakukan seleksi.

“Tentu saja PDI Perjuangan mah mencari yang terbaik untuk menjadi ketua DPRD, jadi kita ada proses fit and proper test oleh DPP, kita akan interview lagi, kemudian ada juga psikotes, kita lihat psikologisnya, kita melakukan kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk melakukan tes yang betul-betul objektif,” terangnya. (*/DEI)

Dapat Nomor Urut 2, Begini Tanggapan Calon Bupati Bateng Didit Srigusjaya 

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Didit Srigusjaya-Korari Suwondo mendapatkan nomor urut 2 setelah dilakukan pengundian pada rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bateng di Ballroom Novotel Hotel & Convention Center, Kamis (24/9).

“Bagi saya itu nomor urut 1 atau 2 biasa saja, tidak ada hal yang spesial mengenai nomor urut, yang penting saya mohon doanya, mudah-mudahan saya sukses,” kata Calon Bupati Bangka Tengah, Didit Srigusjaya kepada wartawan usai rapat pleno.

Dia berpesan, baik paslon nomor urut 1 maupun 2 jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak manapun yang tidak bertanggung jawab.

“Karena ada indikasi orang yang tidak suka sama Pak Ibnu Saleh (Paslon nomor urut 1), dan nggak suka sama saya itu sudah muncul juga,” ujarnya.

“Saya juga sempat bicara sama Bang Herry Erfian (Paslon nomor urut 1), hati-hati, jangan sampai kita diadu domba, karena bagaimanapun dalam pertarungan politiknya sesaat tapi silahturahmi, kekompakan mesti dijaga,” tambahnya.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini meminta pihak keamanan, baik TNI, Polri maupun Bawaslu harus bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol Covid-19 pada saat kampanye nanti.

“Misalnya ada 50 orang ikut kampanye, kalau bisa itu dibubarkan saja, karena jujur saja, yang diutamakan itu menjaga keselamatan masyarakat, itu yang lebih penting,” ujarnya.

Menurut Didit, banyak cara atau metode lain untuk kampanye yang lebih aman daripada mengumpulkan massa yang dapat berisiko penyebaran Covid-19.

“Door to door (dari pintu ke pintu-red) bisa, lewat media sosial bisa saja, tapi karena sudah ada PKPU, ya terserah saja, tapi kami tetap menjaga sebuah komitmen untuk mematuhi protokol Covid-19 ini,” pungkasnya. (*/DEI)

Pengurus dan Kader Partai Golkar Babar Diinstruksikan Menangkan Pasangan Markus-Badri

WARTABANGKA, MUNTOK – Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya menegaskan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di Bangka Barat mematuhi instruksi partai untuk memenangkan pasangan calon Markus dan H. Badri Syamsu dalam Pilkada 2020.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan dan B-1 KWK Parpol yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus tertanggal 28 Agustus 2020.

SK itu berisi tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Bangka Barat, maka seluruh pengurus dan kader golkar yang ada di kabupaten, kecamatan, desa dan organisasi sayap partai golkar wajib untuk mematuhi dan memenangkan pasangan yang ditunjuk tersebut.

“Tidak boleh ada kader membelot dari perintah partai, meskipun kita semua mempunyai kedekatan dengan pasangan calon lain tetapi yang harus diutamakan adalah partai dan jika ada yang membelot maka bisa dikasih sanksi tegas,” tegas BPJ, Rabu (16/9).

Ketua DPD II Partai Golkar Bangka Barat, Deddi Wijaya meyakini bahwa semua pengurus dan kader partai golkar di Bangka Barat tetap solid mengikuti perintah DPP Partai Golkar.

“Kita adalah Golkar, Golkar adalah kita maka ikut perintah partai, andaikan ada pihak lain yang mengatasnamakan partai golkar untuk dukung pasangan lain maka mereka bukan golkar dan diingatkan untuk tidak memakai atribut partai Golkar,” jelas Deddi.

Selain itu, pria yang akrab disapa DW ini menuturkan SK Kepengurusan dan Surat Persetujuan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang terdaftar di KPUD Bangka Barat sudah terang kemana arah dukungan dan perintah Partai Golkar yaitu pasangan Markus-Badri.

” Jangan dipolitisasi ada dukungan ganda, tanyakan langsung pada KPUD Bangka Barat, biar tidak ada unsur menyebarkan berita bohong,” ujar DW.

Dengan begitu, DW menambahkan DPP, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Kabupaten Bangka Barat dan Pengurus Kecamatan tetap solid berjuang untuk kebesaran Partai Golkar. (*/IBB )

Dua Jam Diperiksa, Berkas Pendaftaran Markus-Badri Diterima KPU Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat akhirnya menerima berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Markus dan H. Badri Syamsu. Pemeriksaan berkas ini dilakukan selama kurang lebih dua jam di Kantor KPU Bangka Barat.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi menjelaskan pihaknya telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen. Selanjutnya, pihaknya juga melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon, menuangkan hasil penelitian dan kelengkapan dalam dokumen persyaratan pencalonan ke dalam formulir model TT1.

“Jadi kami sampaikan terima kasih untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Markus dan H. Badri Syamsu, , berkas pencalonan dan persyaratan calonnya kami terima,” jelas Pardi, Jumat (4/9) sore.

Sementara itu, calon bupati Markus menyampaikan terima kasih kepada partai pendukung yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PBB dan Partai Gelora yang telah mendukung dirinya dan Badri Syamsu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.

Dikatakan Markus, pendaftaran ini merupakan langkah awal dirinya bersama Badri untuk maju dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

” Saya berterima kasih kepada pihak KPUD yang sudah menerima kami dengan baik, begitu juga dengan Bawaslu Bangka Barat,” ujarnya.

Dia menambahkan setelah melihat persyaratan pencalonannya dianggap lengkap, pihaknya saat ini tinggal menunggu tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan komisioner KPUD, Bawaslu, kawan-kawan partai koalisi dan tamu undangan yang hadir pada siang menjelang sore ini,” tutup Markus. (*/IBB)

Pardi: Hasil Verifikasi Berkas Administrasi Paslon Diumumkan 14 September

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Hasil verifikasi berkas administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada Pilkada 2020 akan diumumkan tanggal 14 September 2020.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat, Pardi saat memberikan arahan kepada paslon dan partai politik di Kantor KPU Bangka Barat, Jumat (4/9) sore.

Setelah berkas verifikasi diumumkan, kata Pardi, paslon akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada 8 hingga 9 September 2020 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jakarta.

Menurut Pardi, ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh paslon diantaranya pemeriksaan fisik, psikiatri jiwa, pemeriksaan psikologis rohani dan pemeriksaan bebas narkoba.

“Jadi nanti bisa berangkatnya tanggal 7 nanti disampaikan. Nanti KPPU akan mengawal bersama Bawaslu di RSPAD. Pemeriksaan pada jam 07.00 Wib karena ini jadwalnya padat bukan bukan hanya kita Bangka Barat,” jelas Pardi.

Selanjutnya, kata dia, paslon juga akan melakukan test swab. Apabila hasilnya negatif, maka paslon bisa langsung berangkat ke RSPAD.

Namun, apabila hasilnya positif, maka paslon tersebut diwajibkan untuk isolasi dulu selama 14 hari baru kemudian diswab lagi sampai hasilnya negatif.

“Baru kita lanjut kan tahapan pemeriksaan kesehatan nya. Setelah lengkap tahapan pemeriksaan sudah, administrasi dokumen sudah lengkap, syarat pencalonan dan syarat calon lengkap baru lah kami bisa menetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Bangka barat,”katanya. (*/IBB )

Markus-Badri, Paslon Pertama yang Daftar ke KPU Bangka Barat

Markus-Badri, Paslon Pertama yang Daftar ke KPU Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Markus- Badri Syamsu menjadi kandidat pertama yang mendaftar ke KPU Bangka Barat.

Sebelumnya, Markus dan Badri beserta rombongan partai pendukung berjalan kaki dari Kantor DPC PDIP menuju Kantor KPU Bangka Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Muntok, Jumat (4/9).

Sesampainya di KPU, rombongan Markus disambut Ketua KPU, Pardi beserta Jajarannya. Sebelum memasuki kantor KPU, Markus dan Badri Syamsu diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim untuk memeriksa berkas paslon yang mana ada anggota Pokja yang dilibatkan dari instansi luar dan pihak eksternal dari KPU.

Selain itu, Pardi menyebut ada beberapa hal yang wajib disampaikan kepada partai politik maupun bakal pasangan calon terkait dengan proses pendaftaran yakni pasal 6 sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2017 yang telah diubah menjadi nomor 9 tentang pencalonan yang pertama adalah, ingatkan Pasal 6 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mendaftarkan satu bakal Pasangan calon.

“Partai politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan bakal pasangan calon. Ketiga partai politik atau gabungan partai politik melakukan kesepakatan dengan bakal pasangan calon dan itu dituangkan nanti dalam formulir b,” kata Pardi.

Selanjutnya, partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

“Ini penting jadi yang sudah didaftarkan hari ini clear tidak dapat lagi ditarik untuk besok atau lusa,” ujar Pardi.

Lalu, apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan yang telah didaftarkan, maka partai politik tersebut dianggap tetap mendukung yang sudah didaftarkan hari ini. Dan tidak dapat mengusulkan bakal calon pasangan pengganti.

Dia melanjutkan, bakal calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan ke ke KPU tidak dapat mengundurkan diri.

“Jadi tidak ada ceritanya untuk mundur kalau sudah ditetapkan hari ini kecuali nanti misalnya setelah pemeriksaan kesehatan memungkinkan misalnya tidak memenuhi syarat nah ini baru partai politik untuk mengganti,” tutur Pardi.

Terakhir, diterangkan Pardi, dalam hal bakal calon partai politik atau gabungan, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

“Kita serius jangan sampai kita membuat sejarah hari ini mendaftarkan besok mendaftarkan lagi. Mudah-mudahan berkas yang telah disampaikan berkas yang telah disampaikan hari ini benar-benar lengkap hari ini benar-benar lengkap nanti akan kita verifikasi secara administrasi,” tutupnya. (*/IBB )