PDI Perjuangan

Dapat Nomor Urut 2, Begini Tanggapan Calon Bupati Bateng Didit Srigusjaya 

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Didit Srigusjaya-Korari Suwondo mendapatkan nomor urut 2 setelah dilakukan pengundian pada rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bateng di Ballroom Novotel Hotel & Convention Center, Kamis (24/9).

“Bagi saya itu nomor urut 1 atau 2 biasa saja, tidak ada hal yang spesial mengenai nomor urut, yang penting saya mohon doanya, mudah-mudahan saya sukses,” kata Calon Bupati Bangka Tengah, Didit Srigusjaya kepada wartawan usai rapat pleno.

Dia berpesan, baik paslon nomor urut 1 maupun 2 jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak manapun yang tidak bertanggung jawab.

“Karena ada indikasi orang yang tidak suka sama Pak Ibnu Saleh (Paslon nomor urut 1), dan nggak suka sama saya itu sudah muncul juga,” ujarnya.

“Saya juga sempat bicara sama Bang Herry Erfian (Paslon nomor urut 1), hati-hati, jangan sampai kita diadu domba, karena bagaimanapun dalam pertarungan politiknya sesaat tapi silahturahmi, kekompakan mesti dijaga,” tambahnya.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini meminta pihak keamanan, baik TNI, Polri maupun Bawaslu harus bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol Covid-19 pada saat kampanye nanti.

“Misalnya ada 50 orang ikut kampanye, kalau bisa itu dibubarkan saja, karena jujur saja, yang diutamakan itu menjaga keselamatan masyarakat, itu yang lebih penting,” ujarnya.

Menurut Didit, banyak cara atau metode lain untuk kampanye yang lebih aman daripada mengumpulkan massa yang dapat berisiko penyebaran Covid-19.

“Door to door (dari pintu ke pintu-red) bisa, lewat media sosial bisa saja, tapi karena sudah ada PKPU, ya terserah saja, tapi kami tetap menjaga sebuah komitmen untuk mematuhi protokol Covid-19 ini,” pungkasnya. (*/DEI)

Pengurus dan Kader Partai Golkar Babar Diinstruksikan Menangkan Pasangan Markus-Badri

WARTABANGKA, MUNTOK – Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya menegaskan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di Bangka Barat mematuhi instruksi partai untuk memenangkan pasangan calon Markus dan H. Badri Syamsu dalam Pilkada 2020.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan dan B-1 KWK Parpol yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus tertanggal 28 Agustus 2020.

SK itu berisi tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Bangka Barat, maka seluruh pengurus dan kader golkar yang ada di kabupaten, kecamatan, desa dan organisasi sayap partai golkar wajib untuk mematuhi dan memenangkan pasangan yang ditunjuk tersebut.

“Tidak boleh ada kader membelot dari perintah partai, meskipun kita semua mempunyai kedekatan dengan pasangan calon lain tetapi yang harus diutamakan adalah partai dan jika ada yang membelot maka bisa dikasih sanksi tegas,” tegas BPJ, Rabu (16/9).

Ketua DPD II Partai Golkar Bangka Barat, Deddi Wijaya meyakini bahwa semua pengurus dan kader partai golkar di Bangka Barat tetap solid mengikuti perintah DPP Partai Golkar.

“Kita adalah Golkar, Golkar adalah kita maka ikut perintah partai, andaikan ada pihak lain yang mengatasnamakan partai golkar untuk dukung pasangan lain maka mereka bukan golkar dan diingatkan untuk tidak memakai atribut partai Golkar,” jelas Deddi.

Selain itu, pria yang akrab disapa DW ini menuturkan SK Kepengurusan dan Surat Persetujuan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang terdaftar di KPUD Bangka Barat sudah terang kemana arah dukungan dan perintah Partai Golkar yaitu pasangan Markus-Badri.

” Jangan dipolitisasi ada dukungan ganda, tanyakan langsung pada KPUD Bangka Barat, biar tidak ada unsur menyebarkan berita bohong,” ujar DW.

Dengan begitu, DW menambahkan DPP, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Kabupaten Bangka Barat dan Pengurus Kecamatan tetap solid berjuang untuk kebesaran Partai Golkar. (*/IBB )

Dua Jam Diperiksa, Berkas Pendaftaran Markus-Badri Diterima KPU Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat akhirnya menerima berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Markus dan H. Badri Syamsu. Pemeriksaan berkas ini dilakukan selama kurang lebih dua jam di Kantor KPU Bangka Barat.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi menjelaskan pihaknya telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen. Selanjutnya, pihaknya juga melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon, menuangkan hasil penelitian dan kelengkapan dalam dokumen persyaratan pencalonan ke dalam formulir model TT1.

“Jadi kami sampaikan terima kasih untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Markus dan H. Badri Syamsu, , berkas pencalonan dan persyaratan calonnya kami terima,” jelas Pardi, Jumat (4/9) sore.

Sementara itu, calon bupati Markus menyampaikan terima kasih kepada partai pendukung yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PBB dan Partai Gelora yang telah mendukung dirinya dan Badri Syamsu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.

Dikatakan Markus, pendaftaran ini merupakan langkah awal dirinya bersama Badri untuk maju dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

” Saya berterima kasih kepada pihak KPUD yang sudah menerima kami dengan baik, begitu juga dengan Bawaslu Bangka Barat,” ujarnya.

Dia menambahkan setelah melihat persyaratan pencalonannya dianggap lengkap, pihaknya saat ini tinggal menunggu tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan komisioner KPUD, Bawaslu, kawan-kawan partai koalisi dan tamu undangan yang hadir pada siang menjelang sore ini,” tutup Markus. (*/IBB)

Pardi: Hasil Verifikasi Berkas Administrasi Paslon Diumumkan 14 September

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Hasil verifikasi berkas administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada Pilkada 2020 akan diumumkan tanggal 14 September 2020.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat, Pardi saat memberikan arahan kepada paslon dan partai politik di Kantor KPU Bangka Barat, Jumat (4/9) sore.

Setelah berkas verifikasi diumumkan, kata Pardi, paslon akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada 8 hingga 9 September 2020 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jakarta.

Menurut Pardi, ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh paslon diantaranya pemeriksaan fisik, psikiatri jiwa, pemeriksaan psikologis rohani dan pemeriksaan bebas narkoba.

“Jadi nanti bisa berangkatnya tanggal 7 nanti disampaikan. Nanti KPPU akan mengawal bersama Bawaslu di RSPAD. Pemeriksaan pada jam 07.00 Wib karena ini jadwalnya padat bukan bukan hanya kita Bangka Barat,” jelas Pardi.

Selanjutnya, kata dia, paslon juga akan melakukan test swab. Apabila hasilnya negatif, maka paslon bisa langsung berangkat ke RSPAD.

Namun, apabila hasilnya positif, maka paslon tersebut diwajibkan untuk isolasi dulu selama 14 hari baru kemudian diswab lagi sampai hasilnya negatif.

“Baru kita lanjut kan tahapan pemeriksaan kesehatan nya. Setelah lengkap tahapan pemeriksaan sudah, administrasi dokumen sudah lengkap, syarat pencalonan dan syarat calon lengkap baru lah kami bisa menetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Bangka barat,”katanya. (*/IBB )

Markus-Badri, Paslon Pertama yang Daftar ke KPU Bangka Barat

Markus-Badri, Paslon Pertama yang Daftar ke KPU Bangka Barat

WARTABANGKA, MUNTOK – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Markus- Badri Syamsu menjadi kandidat pertama yang mendaftar ke KPU Bangka Barat.

Sebelumnya, Markus dan Badri beserta rombongan partai pendukung berjalan kaki dari Kantor DPC PDIP menuju Kantor KPU Bangka Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Muntok, Jumat (4/9).

Sesampainya di KPU, rombongan Markus disambut Ketua KPU, Pardi beserta Jajarannya. Sebelum memasuki kantor KPU, Markus dan Badri Syamsu diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim untuk memeriksa berkas paslon yang mana ada anggota Pokja yang dilibatkan dari instansi luar dan pihak eksternal dari KPU.

Selain itu, Pardi menyebut ada beberapa hal yang wajib disampaikan kepada partai politik maupun bakal pasangan calon terkait dengan proses pendaftaran yakni pasal 6 sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2017 yang telah diubah menjadi nomor 9 tentang pencalonan yang pertama adalah, ingatkan Pasal 6 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mendaftarkan satu bakal Pasangan calon.

“Partai politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan bakal pasangan calon. Ketiga partai politik atau gabungan partai politik melakukan kesepakatan dengan bakal pasangan calon dan itu dituangkan nanti dalam formulir b,” kata Pardi.

Selanjutnya, partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

“Ini penting jadi yang sudah didaftarkan hari ini clear tidak dapat lagi ditarik untuk besok atau lusa,” ujar Pardi.

Lalu, apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan yang telah didaftarkan, maka partai politik tersebut dianggap tetap mendukung yang sudah didaftarkan hari ini. Dan tidak dapat mengusulkan bakal calon pasangan pengganti.

Dia melanjutkan, bakal calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan ke ke KPU tidak dapat mengundurkan diri.

“Jadi tidak ada ceritanya untuk mundur kalau sudah ditetapkan hari ini kecuali nanti misalnya setelah pemeriksaan kesehatan memungkinkan misalnya tidak memenuhi syarat nah ini baru partai politik untuk mengganti,” tutur Pardi.

Terakhir, diterangkan Pardi, dalam hal bakal calon partai politik atau gabungan, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

“Kita serius jangan sampai kita membuat sejarah hari ini mendaftarkan besok mendaftarkan lagi. Mudah-mudahan berkas yang telah disampaikan berkas yang telah disampaikan hari ini benar-benar lengkap hari ini benar-benar lengkap nanti akan kita verifikasi secara administrasi,” tutupnya. (*/IBB )

PDIP Umumkan 75 Paslon di Pilkada Serentak, Termasuk Markus-Badri di Bangka Barat

WARTABANGKA.COM, MUNTOK – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. 

Pengumuman 75 paslon jagoan PDIP ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri saat memimpin rapat partai calon kepala daerah tahap ketiga secara live di akun Facebook PDIP, Selasa (11/8).

Logo PDI Perjuangan

Untuk Kabupaten Bangka Barat, DPP PDIP merekomendasikan nama Markus sebagai calon bupati, sedangkan H. Badri Syamsu yang sekarang menjabat Ketua DPRD Babar menjadi calon wakil bupati.

Dikonfirmasi, H. Badri Syamsu membenarkan ia  akan maju bersama Markus dalam Pilkada Bangka Barat 2020. 

“Benar, nanti ya saya kabarkan lagi,” ujar Badri kepada wartawan via telepon, Selasa siang (11/8).

Badri mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut dikarenakan masih ada rapat internal partai.

“Sekarang masih rapat sama ketua,” pungkasnya. (*/)