PDI Perjuangan

Jadi Narasumber Pelatihan KIPAN, Adet Ingatkan Jangan Menjadi Generasi Bermental Narkoba

WARTABANGKA, PANGKALAN BARU – Ketua Komisi II DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Adet Mastur bakar semangat pemuda-pemudi yang tergabung dalam Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan), saat menjadi narasumber Pelatihan Kipan 2021 Generasi Emas Tanpa Narkoba, di Hotel Soll Marina Pangkalan Baru, Rabu (13/10).

“Seperti yang pernah dikatakan Soekarno ‘Berikan aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia’. Ini mengindikasikan begitu dahsyatnya kekuatan yang dimiliki pemuda/i ini,” tegasnya.

Lebih jauh anggota DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Bangka Tengah itu menyampaikan, bahwa masa depan Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan berada di tangan generasi muda saat ini.

Karena di tangan merekalah yang akan mengisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Maju atau mundurnya suatu daerah itu tergantung pada diri kita sendiri.

“Ditangan kalianlah perubahan-perubahan ini akan terjadi, apakah akan berjalan ke arah yang lebih baik atau ke arah sebaliknya. Karena generasi muda inilah agen perubahan,” tegasnya kembali.

Ia mengajak selalu melakukan kegiatan yang positif.

Tetapi sebaliknya, jika kita menginginkan kehancuran, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang negatif.

Di hadapan puluhan peserta yang hadir dirinya pun mewanti-wanti agar generasi muda tidak terjerumus dalam Narkoba.

“Jangan sampai nantinya generasi muda Bangka Belitung ini menjadi generasi yang bermental Narkoba. Karena kalau generasi muda sudah terjerumus kedalam narkoba, maka masa depan diri kita, keluarga, bangsa dan negara akan menghasilkan generasi yang bobrok,” jelasnya.

Anggota DPRD lima periode ini pun membagikan pengalamannya semasa kecil hingga dirinya berhasil menyandang gelar anggota DPRD termuda se-Indonesia pada masa itu.

Lahir dari keluarga yang kurang mampu, di sebuah desa yang sepi tepatnya Desa Keretak, ayahnya seorang penjual ikan dan ibu bekerja sebagai pengambil upah di kebun milik orang lain, tidak menyurutkan niatnya untuk tetap menimba ilmu.

Semasa duduk di bangku SMK pun dirinya tetap semangat, meski jarak yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah cukup jauh saat itu karena berada di Kota Pangkalpinang.

Pukul 04.00 WIB pagi dirinya sudah berangkat menuju sekolah menggunakan mobil truk ikan yang menuju Pangkalpinang.

Bahkan tuturnya, pernah suatu waktu dirinya tiba dirumah pukul 20.00 WIB karena harus berjalan kaki pulang dari sekolahnya STM Negeri (sekarang SMK 2) pangkalpinang ke rumahnya, dikarenakan kendaraan yang lewat sudah tidak ada.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya selama sekolah, politisi PDIP ini juga hanya mempunyai seragam sekolah dua setel saat itu yang digunakannya selama tiga tahun.

Satu untuk seragam utama (putih/abu-abu) dan satu lagi seragam praktek.

Tempaan hidup yang keras inilah akhirnya mengantarkan Adet untuk tidak pernah putus asa dan semangat.

Hingga akhirnya di usianya yang masih 22 tahun dirinya pun sudah menduduki sebuah jabatan mentereng sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

“Itulah sedikit pengalaman masa muda saya yang bisa menjadi motivasi adik-adik kedepan mau menjadi seperti apa,” tutupnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Pemulihan Ekonomi di Babel, Adet Usulkan Pengembangan UMKM

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Tahun 2022, akan difokuskan pada pemulihan perekonomian.

Kendati belum berakhirnya Pandemi covid-19, namun Pemprov. Babel tetap berupaya, salah satunya dengan mendorong kemitraan antara koperasi dengan pelaku usaha.

Ketua komisi II DPRD Babel Adet Mastur, SH. MH, menjelaskan, DPRD mempunyai  tiga fungsi, yakni antara lain, Pertama, Anggaran, kedua, Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan ketiga yakni Pengawasan atau Controling.

“Pemulihan ekonomi, jika berbicara anggaran. pemulihan ekonomi banyak sektor yang harus kita giatkan, terkhusus nya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Babel yang harus kita berikan kebijakan-kebijakan di dalam pembahasan anggaran,” ungkap Adet Mastur, saat menjadi narasumber pada Kegiatan Temu Usaha Koperasi, di Hotel Soll Marina, Senin (27/9).

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi keanggotaannya Lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Prov Kep Bangka Belitung, Yulizar Adnan. Kegiatan yang diikuti sebanyak 64 peserta. menghadirkan narasumber antara lain, Ketua komisi II DPRD Babel Adet Mastur, Kepala BI Perwakilan Prov Kep Babel dan Direktur PT. Jamkrida Babel.

Lebih jauh Adet menjelaskan, terkait dengan regulasi yakni Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

Terkait dengan perekonomian, di Bangka belitung telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 
“Perda tersebut, ada jaminan untuk para pelaku usaha, Untuk mempermudah berinvestasi di Bangka Belitung,  baik investasi besar maupun investasi kecil, jadi akan dipermudah untuk investasi yang ingin masuk ke Babel, Khususnya pengembangan UMKM yang mesti harus kita galakkan,” kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Selain itu, DPRD juga akan menjalankan fungsi yang ketiga yaitu pengawasan atau kontrol terhadap koperasi yang ada di Bangka Belitung.

Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk melakukan verifikasi koperasi yang dikategorikan sehat, koperasi yang sedang sakit dan koperasi yang akan disehatkan.

Sebab menurutnya, masih banyaknya koperasi yang ada di Bangka Belitung terkesan sakit.

“Karena di suasana pandemi ini, untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Babel lewat wadah koperasi inilah salah satu wadah yang akan meningkatkan ekonomi. Karena di koperasi inilah pusat dari ekonomi level bawah, karena akan mengakomodir pelaku usaha untuk tergabung dalam koperasi,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa di Tahun 2022 mendatang akan ada verifikasi terhadap koperasi di Bangka Belitung.

Untuk itu ia berharap, agar Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Provinsi Kep Bangka Belitung dapat menyampaikan data koperasi yang ada di Bangka Belitung.

“Karena jangan sampai koperasi di Babel tumbuh apabila adanya bantuan-bantuan. Saya menyebutkan ini adalah koperasi merpati, kenapa koperasi merpati, karena burung merpati itu jika ada makanan jagung, burung merpati pasti datang. Tetapi jika tidak ada jagung tidak tahu arahnya ke mana,” pungkasnya. (*/rls)

Cegah Covid-19, Adet Mastur Laksanakan Penyebarluasan Perda

WARTABANGKA, SUNGAISELAN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (9/9).

Adapun dalam kegiatan penyebarluasan Perda tersebut, Adet Mastur menjelaskan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2020 merupakan Perda inisiatif anggota DPRD, dimana disetiap pembuatan produk hukum harus memenuhi tiga unsur, antara lain, asas sosiologis, asas filosofis dan asas yuridis.

“Covid-19 ini bukan hanya di Babel saja, tetapi sudah mendunia. Covid-19 ini bukan penyakit ‘ecek-ecek’, tetapi penyakit yang menular dan mematikan, jadi perlu kita antisipasi. Untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan, maka kita membuat Perda yaitu Perda adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi covid-19,” terang Adet.

Ia juga menjelaskan, asas kedua yakni asas filosofis, dengan merebaknya virus covid 19, sehingga banyak yang terkena bahkan hingga banyak yang meninggal dunia akibat terkena covid-19.

Namun ia menyayangkan, pasalnya, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan remeh dan tidak percaya dengan Virus Covid-19.

“Katanya covid itu tidak ada. Kalau mati dimana pun mati, lalu saya bilang betul, karena kita ini akan menunggu ajal, semua ibarat arisan siapa yang mendapatkan duluan, ini jika kita berbicara ajal. Tapi ini jangan ditantang-tantang penyakit ini,” tegasnya.

Berdasarkan asas sosiologis, asas filosofis, maka adanya asas yuridis, yang berfungsi dalam mengatur pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020.

“Kita harus jaga jarak, kita harus sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, ini adalah kebiasaan baru. Kita juga harus pakai masker, kemudian harus menghindari kerumunan,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar untuk selalu menerapkan Prokes seperti memakai masker.

Pasalnya, Perda tersebut juga menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Ditempat proses belajar mengajar ini prokesnya harus ketat, jangan sampai ada varian baru dari sekolah-sekolah. Mari patuhi protokol kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari wabah Covid-19”, harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Sungaiselan, Dr. Hamdan S. Pd. M.M,  menyambut baik kegiatan pelaksanaan penyebarluasan Perda yang dilaksanakan DPRD Babel.

“Sosialisasi Perda ini disosialisasikan ke guru-guru, saya harapkan guru dapat menyampaikan ke siswa, dan siswa akan menyampaikan ke orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semuanya tercerahkan dan wabah ini segera berlalu dan kembali normal”, harapnya.

Sementara itu, dr. Apriyerti selaku narasumber mengatakan, Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan Coronavirus yang terjadi di Wuhan, Desember Tahun 2019.

Ia menjelaskan, proses penularan Covid-19 dengan masa inkubasi virus 1-14 hari dan proses penularan.

Ketika seseorang sudah terinfeksi Covid, ketika berbicara dengan orang yang sehat tanpa menggunakan masker dengan jarak kurang dari satu meter dengan waktu lebih dari lima belas menit.

Adapun orang yang terinfeksi Covid akan mengalami gejala keluhan seperti demam, batuk, pilek dan mencret.

“Kenapa orang harus isolasi selama 14 hari, dengan rata-rata 5-6 hari masa penularan virus tertingginya. Mencret ini banyak orang yang tidak tahu, karena mencret itu merupakan gejala awal orang itu terinfeksi covid,” pungkasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Ketua DPRD Bagikan Masker ke Jamaah Masjid Baitul Hasanah

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Upaya pencegahan dan sosialisasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tak henti-hentinya dilakukan oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel.

Hal ini dimaksudkan guna menekan angka penyebaran virus Corona dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan potokol kesehatan di Babel.

Kali ini, giliran masjid Baitul Hasanah, kel. Air Mawar, Pangkalpinang yang menjadi tujuan sosialisasi, Jumat (28/5). Bersama Kapolda Babel Irjen Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat, Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel Herman Suhadi membagikan ratusan masker kepada masyarakat dan jamaah masjid.

Selain membagikan masker Ketua DPRD dan Kapolda bersama warga Air Mawar juga melaksanakan sholat jumat berjamaah.

Dalam kesempatan tersebut politisi PDIP ini juga tampak menyapa beberapa jamaah masjid dan masyarakat sekitar seraya membagi-bagikan masker. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker.

“Kesehatan adalah hal yang utama, kalau sehat kita beraktivitas dan bekerja, ekonomi bangkit dan kesejahteraan akan tercapai,” ujar Herman.

Sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti ini akan terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dimasa pandemi. (*/rls)

Herman Suhadi Diumumkan Jadi Ketua DPRD Babel di Rapat Paripurna

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Herman Suhadi diumumkan menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Periode 2019-2024 pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Rabu (30/12).

Diketahui, Herman Suhadi menggantikan posisi Ketua DPRD Babel sebelumnya, Didit Srigusjaya yang mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan maju pada Pilkada di Kabupaten Bangka Tengah pada 9 Desember lalu.

Kepada wartawan, Herman mengaku siap menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada dirinya. Selain itu, dia juga akan bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Karena DPRD dan gubernur beserta jajarannya itu adalah lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian saya juga akan menjalin kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dengan kawan-kawan di lintas fraksi dan lintas komisi,” ujarnya.

Setelah dilantik, dia mengungkapkan, dirinya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh ketua DPRD Babel sebelumnya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau (Didit Srigusjaya-red) itu adalah pemimpin yang sangat inovatif, jadi kita akan melanjutkan itu (program-red),” ungkapnya. (DEI)

Soal Omnibus Law, Rudianto Tjen Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPR RI, Rudianto Tjen meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.

“Masyarakat Babel khususnya, harus bijak menyikapi hal ini, karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk melakukan provokasi,” kata Rudi kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Menurut dia, penyusunan dan pengesahan UU Omnibus Law ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan solusi dan mengatasi berbagai permasalahan dari dampak pandemi Covid-19 ini, yakni salah satunya, semakin banyaknya angka pengangguran.

“Banyaknya pengangguran diakibatkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Jadi saat ini kita butuh lapangan pekerjaan, salah satunya bisa lewat investasi. Nah, investasi pun tak melulu dari luar negeri, dari dalam negeri juga bisa. Omnibus Law bisa mempermudah investasi di Indonesia,” ujarnya.

Wakil Bendahara Umum DPP PDIP ini menilai, kebijakan yang diambil pemerintah itu sudah tepat dan efektif untuk mengundang para investor agar dapat membuka ladang usaha di Indonesia, sehingga roda perekonomian negara akan semakin lebih baik.

“Intinya bahwa UU Omnibus Law ini diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, tujuannya mulia untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa menghidupkan dan menggerakkan kembali perekonomian,” ujarnya.

Kendati demikian, Ia juga tidak menampik bahwa pembuatan UU ini tidak mungkin dapat memuaskan semua lapisan masyarakat dan akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya, dia menyarankan kepada masyarakat atau pihak tertentu yang menolak keberadaan UU Omnibus Law Cipta Kerja agar dapat melakukan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ada baiknya Ini kita pelajari terlebih dahulu, jika ternyata ada sesuatu dalam pasal yang mungkin tidak sesuai menurut kita, gak usah demo, ajukan saja judicial review. Mahkamah Kontitusi selaku lembaga peradilan tentunya akan melihat dan mengadili review nanti dengan sangat objektif dan memutuskan langkah terbaik,” pungkasnya. (*/DEI)

DPP dan DPD PDIP Babel Akan Kembali Gelar Baksos Cegah Penyebaran Covid-19

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Wakil Bendahara Internal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rudianto Tjen mengatakan pihaknya akan kembali mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos) untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah Bangka Belitung.

“Sebelumnya kita sudah mengadakan baksos dengan membagikan beras dan kebutuhan pokok lainnya, seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 belum selesai juga, jadi dalam waktu dekat kita akan mencoba mendistribusikan lagi untuk meringankan beban masyarakat kita,” kata Rudi kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Selain itu, Rudi menambahkan, dirinya juga berencana akan menggelar rapid test gratis khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kasus penyebaran Covid-19 yang tinggi.

“Bila perlu DPD dan DPC melakukan baksos itu, saya sudah siapkan perlengkapannya, tinggal nanti kita jadwalkan, mempersiapkan tenaganya untuk melakukan baksos,” ujarnya.

Baksos ini, diutarakan dia, suatu bentuk kepedulian PDI Perjuangan terhadap seluruh golongan masyarakat.

“Saya juga akan bicara kepada kawan-kawan dari partai agar semua proaktif, apa yang bisa kita bantu untuk pemerintah daerah dan masyarakat Babel ini,” ajaknya.

Rudi mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

“Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, marilah kita sama-sama menjaga pola hidup sehat, dengan mengikuti anjuran pemerintah, kuncinya kita harus menjaga imunitas tubuh kita,” pungkasnya. (*/DEI)

DPP PDIP Resmi Keluarkan SK PAW Didit Srigusjaya dan Rina Tarol

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antarwaktu (PAW) jabatan Ketua DPRD Babel yang sebelumnya dijabat oleh Didit Srigusjaya dan Anggota DPRD Babel, Rina Tarol yang telah dikeluarkan dari anggota partai.

“SK itu tadi sudah saya antar ke kantor DPD, Pak Didit digantikan oleh Ibu Evi, dan Rina Tarol akan digantikan PAW nya itu Ibu Susi,” kata Bendahara DPP PDIP, Rudianto Tjen kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin (19/10).

Selain itu, dia mengatakan, DPP PDIP juga telah mengeluarkan SK PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Korari Suwondo dan Badri Syamsu yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat.

“Untuk PAW Korari itu saya lupa namanya, kalau Pak Badri itu PAW nya Yuli Sandra itu juga SK sudah selesai dan saya kasih kan ke DPD. Jadi untuk PAW ini sudah bisa segera diproses dan kalau bisa segera dilantik,” ujarnya.

Selain itu, Rudi mengungkapkan, pihaknya masih menunggu nama-nama kandidat pengganti ketua DPRD Provinsi Babel dan DPRD Kabupaten Bangka Barat secara definitif dari DPD PDIP.

“Ini lah yang sedang kita mintakan suratnya ke DPD dan DPC untuk mengusulkan tiga nama, tetapi sampai minggu kemarin, DPP belum menerima nama-nama itu, mungkin masih dalam proses pengiriman,” ungkapnya.

Jika surat rekomendasi usulan nama-nama tersebut telah diterima, maka disampaikan dia, DPP PDIP akan segera melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada untuk melakukan seleksi.

“Tentu saja PDI Perjuangan mah mencari yang terbaik untuk menjadi ketua DPRD, jadi kita ada proses fit and proper test oleh DPP, kita akan interview lagi, kemudian ada juga psikotes, kita lihat psikologisnya, kita melakukan kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk melakukan tes yang betul-betul objektif,” terangnya. (*/DEI)

Dapat Nomor Urut 2, Begini Tanggapan Calon Bupati Bateng Didit Srigusjaya 

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Didit Srigusjaya-Korari Suwondo mendapatkan nomor urut 2 setelah dilakukan pengundian pada rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bateng di Ballroom Novotel Hotel & Convention Center, Kamis (24/9).

“Bagi saya itu nomor urut 1 atau 2 biasa saja, tidak ada hal yang spesial mengenai nomor urut, yang penting saya mohon doanya, mudah-mudahan saya sukses,” kata Calon Bupati Bangka Tengah, Didit Srigusjaya kepada wartawan usai rapat pleno.

Dia berpesan, baik paslon nomor urut 1 maupun 2 jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak manapun yang tidak bertanggung jawab.

“Karena ada indikasi orang yang tidak suka sama Pak Ibnu Saleh (Paslon nomor urut 1), dan nggak suka sama saya itu sudah muncul juga,” ujarnya.

“Saya juga sempat bicara sama Bang Herry Erfian (Paslon nomor urut 1), hati-hati, jangan sampai kita diadu domba, karena bagaimanapun dalam pertarungan politiknya sesaat tapi silahturahmi, kekompakan mesti dijaga,” tambahnya.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini meminta pihak keamanan, baik TNI, Polri maupun Bawaslu harus bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol Covid-19 pada saat kampanye nanti.

“Misalnya ada 50 orang ikut kampanye, kalau bisa itu dibubarkan saja, karena jujur saja, yang diutamakan itu menjaga keselamatan masyarakat, itu yang lebih penting,” ujarnya.

Menurut Didit, banyak cara atau metode lain untuk kampanye yang lebih aman daripada mengumpulkan massa yang dapat berisiko penyebaran Covid-19.

“Door to door (dari pintu ke pintu-red) bisa, lewat media sosial bisa saja, tapi karena sudah ada PKPU, ya terserah saja, tapi kami tetap menjaga sebuah komitmen untuk mematuhi protokol Covid-19 ini,” pungkasnya. (*/DEI)

Pengurus dan Kader Partai Golkar Babar Diinstruksikan Menangkan Pasangan Markus-Badri

WARTABANGKA, MUNTOK – Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya menegaskan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di Bangka Barat mematuhi instruksi partai untuk memenangkan pasangan calon Markus dan H. Badri Syamsu dalam Pilkada 2020.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan dan B-1 KWK Parpol yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus tertanggal 28 Agustus 2020.

SK itu berisi tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Bangka Barat, maka seluruh pengurus dan kader golkar yang ada di kabupaten, kecamatan, desa dan organisasi sayap partai golkar wajib untuk mematuhi dan memenangkan pasangan yang ditunjuk tersebut.

“Tidak boleh ada kader membelot dari perintah partai, meskipun kita semua mempunyai kedekatan dengan pasangan calon lain tetapi yang harus diutamakan adalah partai dan jika ada yang membelot maka bisa dikasih sanksi tegas,” tegas BPJ, Rabu (16/9).

Ketua DPD II Partai Golkar Bangka Barat, Deddi Wijaya meyakini bahwa semua pengurus dan kader partai golkar di Bangka Barat tetap solid mengikuti perintah DPP Partai Golkar.

“Kita adalah Golkar, Golkar adalah kita maka ikut perintah partai, andaikan ada pihak lain yang mengatasnamakan partai golkar untuk dukung pasangan lain maka mereka bukan golkar dan diingatkan untuk tidak memakai atribut partai Golkar,” jelas Deddi.

Selain itu, pria yang akrab disapa DW ini menuturkan SK Kepengurusan dan Surat Persetujuan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang terdaftar di KPUD Bangka Barat sudah terang kemana arah dukungan dan perintah Partai Golkar yaitu pasangan Markus-Badri.

” Jangan dipolitisasi ada dukungan ganda, tanyakan langsung pada KPUD Bangka Barat, biar tidak ada unsur menyebarkan berita bohong,” ujar DW.

Dengan begitu, DW menambahkan DPP, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Kabupaten Bangka Barat dan Pengurus Kecamatan tetap solid berjuang untuk kebesaran Partai Golkar. (*/IBB )