PPP

Reses di SMAN 1 Merawang, Amri Ingatkan Seluruh Stakeholder Bertanggungjawab Tingkatkan Mutu Pendidikan

WARTABANGKA, MERAWANG – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi ST MM memaksimalkan reses tahun sidang ketiga ini dengan berinteraksi dengan pihak sekolah. Setelah melaksanakan reses di SMA N 1 Belinyu dan SMA N 1 Riau Silip, Selasa (12/10), pimpinan DPRD itu berkunjung ke SMA N 1 Merawang.
 
Dalam arahan reses yang sedang dilaksanakan ini, bertujuan mendapatkan pemahaman dalam menelurkan kebijakan di sektor pendidikan.

“Kemarin kita sudah berkunjung ke SMA N 1 Belinyu dan Riau Silip, saya cukup bahagia karena siswa-siswanya berani dan cerdas. Tentu kita mau kualitas siswanya ini setara, atau lebih baik lagi,” tutur Amri di hadapan puluhan siswa saat menyampaikan materi reses.

Dengan sikap yakin, dia menegaskan bahwa kemajuan sebuah negeri tergantung pada mutu pendidikan dan kualitas SDA yang dihasilkan sekolah tersebut.

Untuk itu, menurutnya pendidikan tidak hanya dibebankan kepada guru dan komite atau pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan masyarakat.

“Sektor pendidikan itu tidak dibebankan kepada guru pengajar, komite, orangtua dan pemerintah saja tetapi juga harus kepada masyarakat termasuk kami ini (anggota legislatif pemprov),” terangnya.

Ditengah-tengah penyampaian reses, dia mengajak peserta reses lebih interaktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan, baik kepada siswa dan guru.

Terkhusus untuk siswa, lanjutnya dengan sistem daring selama pandemi, apakah dinilai efektif , kemudian mempertanyakan kuota gratis yang disediakan oleh pemerintah kepada siswa apakah diterima langsung, apakah kemudian digunakan untuk belajar main game.

Sebab, dia menilai sesuai informasi yang diterima dari aduan orangtua tidak sedikit siswa menyalahgunakan kuota gratis itu untuk bermain game.

Lebih lanjut, dia memerlukan jawaban dan sikap jujur para siswa demi sebuah mutu pendidikan.

Terkhusus untuk guru, tidak lupa juga dia mengajukan berbagai pertanyaan yang masih berhubungan dengan pelaksanaan PPDB 2021.

Terutama soal sistem zonasi dari SMA N 1 Merawang, apakah masih ada siswa yang tidak terakomodir disebabkan kekurangan ruang belajar.

“Apakah ada siswa yang tidak terakomodir hanya kekurangan ruang belajar yang kemudian karena dihitung jarak zonasi akhirnya banyak siswa yang mendaftar tidak masuk,” tanyanya.

Jika hal itu terjadi, Amri Cahyadi menerangkan bahwa perlu ada kebijakan penambahan ruang belajar dan unit sekolah baru.

Artinya jangan sampai terdengar ada siswa tidak sekolah dikarenakan zonasi.
 
Dalam pekan terakhir, pihak DPRD melalui pimpinan DPRD Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan telah menghadap Kemendikbud dalam pembahasan aturan PPDB yang tidak cocok dengan geografis Bangka Belitung.

Sebagai suksesor pendidikan baik pemerintah harus perlu melibatkan seluruh Stakeholder (pemangku kepentingan).
 
Dalam momen baik itu pun, Kepala Sekolah SMA N 1 Merawang, Dra Nihlatin Nisa turut memberikan aspirasi untuk keperluan sekolah.

Diantaranya pembentukan pojok literasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran literasi dan pengajuan sarana penunjang sekolah lainnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Ditengah Padamnya Listrik, Ustaz Dede Purnama Serap Aspirasi Warga Selindung

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dede Purnama Alzulami, LC. MA, Hk daerah pemilihan (dapil) Kota Pangkalpinang melakukan reses di Aula Darul Adzkar, Jalan Jebung Dalam Kelurahan Selindung, Senin (11/10).

Dihadapan masyarakat yang hadir dan dalam suasana bertepatan dengan padamnya aliran listrik, Ustaz Dede di awal pertemuan mengatakan bahwa kegiatan reses ini merupakan kegiatan istirahat sidang anggota DPRD, untuk turun ke masyarakat secara langsung menyerap aspirasi masyarakat konstituen di Dapil masing-masing.

Selanjutnya Ustaz Dede yang duduk di Fraksi PPP DPRD Babel mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan usulan atau aspirasi yang dibutuhkan.

“Di kesempatan ini dipersilahkan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan aspirasi atau usulan. Dan apabila usulan merupakan wewenang provinsi, maka kita akan menyampaikan usulan ke Pemprov. Babel dalam bentuk Pokir DPRD dan apabila wewenang Pemkot Pangkalpinang kita akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Pangkalpinang,” jelas Dede Purnama.

Dari hasil hasil dialog dengan masyarakat, terdapat beberapa usulan.

Diantaranya yakni, pengadaan lampu jalan, pembuatan siring jalan, peningkatan keamanan kampung hingga pembangunan Podium lapangan bola.

“Untuk usulan lampu penerangan jalan, pembuatan siring, peningkatan keamanan kampung kita koordinasikan ke Pemkot Pangkalpinang. Dan untuk pembangunan podium lapangan sepakbola kita usulkan melalui dana hibah Pemprov. Bangka Belitung,” tutur anggota Komisi IV ini.

Dan menutup kegiatan reses, Ustaz Dede menyampaikan kabar gembira dengan terealisasinya pembangunan SMA Negeri 5 dalam usaha peningkatan sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Hadiri PON XX Papua, Hellyana Keluhkan Fasilitas Atlet di Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana mengeluhkan fasilitas latihan untuk atlet-atlet di Babel.

Fasilitas berlatih di Babel dinilainya, masih manual dan tentu jauh berbeda dibandingkan provinsi lainnya.

“Kita memberi masukan bahwa fasilitas untuk berlatih di Babel masih sangat jauh dari yang diharapkan, masih sangat manual. Dibandingkan dengan provinsi lain, Babel sangat tertinggal. Kita mengharapkan adanya perbaikan sapras (sarana dan prasarana) serta penghargaan atau bonus terhadap prestasi emas yang sudah diberikan,” ungkap Hellyana ketika dihubungi wartabangka, usai mengunjungi atlet Senam Ritmik, di Rumah Subsidi, Papua, Jumat (8/10).

“Aku baru lihat atlet Senam Ritmik dari Belitung Timur dan atlet-atlet dari Bangka Belitung. Harapannya tentu atlet-atlet kita bisa mengharumkan Bangka Belitung. Saya mengunjungi mereka untuk tahu keberadaan atlet-atlet kita dibandingkan. Dan pastinya kepedulian pemerintahan kita, Bangka Belitung terhadap even-even besar seperti ini. Saya selaku Anggota DPRD Bangka Belitung, tentu memberi semangat dan dukungan kepada para atlet,” tutur Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Kendati demikian kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Pulau Belitung itu, anggaran untuk kejuaraan PON XX Papua sebesar Rp7 miliar sangatlah kurang.

“Tapi kita berharap, prestasi atlet Babel tidak turun dan harus tetap semangat. Diharapkan di anggaran ini, ada anggaran dari DPRD untuk bonus atlet.

“Pendapat pelatih Senam Ritmik mbak Ayu, atlet harus banyak-banyak tanding diluar dan belajar serta berlatih di daerah-daerah yang biasa juara. Seperti Lampung dan Jakarta yang biasa dikirim ke luar negeri,” imbuhnya.

baca juga: Hadir di PON XX Papua, Hellyana Harap Babel Menjadi Tuan Rumah PON XXII

Kedepan lanjut Hellyana, harus ada persiapan Pra PON bagi para atlet-atlet agar lebih siap bertanding

“Waktu mengunjungi atlet Senam Ritmik, perasaan mereka sangat bangga telah dikirim dan diloloskan untuk ikut kejuaraan sekelas PON,” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam perolehan medali PON XX Papua Tahun 2021 hingga Jumat (8/10), Babel masih menduduki peringkat ke-27 klasemen sementara perolehan medali dengan 1 emas, 1 perak dan 4 perunggu. (*/ryu)

Hadir di PON XX Papua, Hellyana Harap Babel Menjadi Tuan Rumah PON XXII

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana berharap, Babel dapat menjadi Tuan Rumah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII.

Hellyana menilai, atlet-atlet dari Babel mampu bersaing dan terbukti banyak lolos dalam kejuaraan tingkat nasional.

“Saya berharap, untuk PON selanjutnya, 10 tahun mendatang Babel harus sudah bisa menjadi Tuan Rumah PON. Setelah ini Insyaallah Provinsi Aceh yang menjadi tuan rumah pada Tahun 2025, karena Tahun 2024 ada Pilkada,” ungkap Hellyana ketika dikonfirmasi wartabangka via telepon seluler saat berada di Stadion Lukas Enembe, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (8/10).

Keinginannya agar Babel menjadi Tuan Rumah PON XXII menurut Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu, bisa dilakukan ketika seluruh masyarakat Babel dan Stakeholder berperan aktif mewujudkannya.

“Hasil bincang dengan Ketua DPRD Papua Pak Jhony, ia mengatakan sebenarnya kalau bicara kesiapan memang semua dipaksakan. Namun intinya demi marwah pemerintahan dan demi persatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka Papua bersedia untuk menjadi tuan rumah PON kali ini,” ucapnya. (*/ryu)

Helmi Dukung Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Penambang

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung (Babel), Azwari Helmi mendukung adanya peningkatan taraf hidup para penambang di Babel.

Terkhususnya di saat tingginya harga timah saat ini.

Menurut Helmi, situasi harga timah mahal, PT Timah sebagai perusahaan BUMN dapat berperan dalam hal memberikan kesejahteraan masyarakat penambang.

Salah satunya dengan cara menaikan harga beli timah dari penambang.

“Karena mereka yang pegang kebijakan, pemerintah tidak bisa intervensi. Namun baiknya, ya memang begitu,” katanya kepada sejumlah wartawan, Senin (4/10) .

Dalam hal ini, ia pun mendorong beberapa asosiasi yang mewadahi para masyarakat penambang dapat bergerak bersama-sama menyuarakan hal ini.

“Asosiasi harusnya bisa berperan,” ungkapnya. (*/ryu)

Wujudkan Pencapaian Target Nasional, Sekretariat DPRD Babel Gelar Vaksinasi Gratis

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal menggelar vaksinasi gratis, Jumat (1/10) mendatang. Vaksinasi dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga selesai, di pelataran parkir Gedung DPRD Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, vaksinasi gratis dilaksanakan guna mendukung percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya di Babel.

“Antusiasnya memang kurang, ini bisa dilihat dari kegiatan yang sempat dilakukan partai kami, serta organisasi lainnya,” kata Amri usai rapat Badan Anggaran, Rabu (29/9).

Amri menyampaikan, kurangnya minat masyarakat ini tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau daerah lainnya disebabkan beberapa hal, seperti ketakutan akan efek setelah suntik yang diterima masyarakat selama ini.

“Ketakutan akan halal atau tidak vaksin yang disuntikkan, lalu beranggapan tidak penting sertifikat vaksin sebab tidak bepergian. Waktu itu di partai saja di Pangkalpinang, dari 1000 hanya tercapai 600 orang, itu pun bukan dari Pangkalpinang tapi daerah sekitarnya seperti Kace, Bakam dan lainnya,” tuturn Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu.
 
“Hal ini yang harus dihilangkan pemahamannya, vaksin ini penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang di dekatnya. Jika sudah vaksin ada kekebalan tubuh, agar tidak mudah terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada efek buruk yang terjadi usai dilakukan vaksin.

“Contohnya saya sudah dua kali vaksin tidak apa-apa. Jadi angan percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau kehalalan itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Jika warga tidak lagi percaya MUI, mau percaya siapa lagi,” tanyanya.

Kendati demikian lanjutnya, kedepan vaksinasi ini wajib dilakukan dengan sistem Door to Door, agar pencapaian target dapat terealisasi.

Selain itu, warga yang tadinya tidak mau atau takut bisa ikut vaksinasi tanpa banyak keraguan.

“Kami saja pas di partai dengan sistem Door to Door, lumayan ada 40 orang yang mau vaksin,” jelas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bangka itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat ikut vaksinasi dimana saja jika ada yang melaksanakannya. Ini demi kebaikan bersama,” tukasnya. (*/ryu)

PPP Babel Sukses Gelar Vaksinasi Kepada Masyarakat

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung sukses gelar vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat.

Antusiasme warga terlihat usai menerima edukasi manfaat vaksin dari pengurus partai dan tampak ratusan warga sejak pukul 7.30 WIB telah memadati halaman kantor PPP.

“Peserta vaksinasi di kantor DPW PPP ini base on data, artinya pengurus terlebih dulu melaksanakan masa pendaftaran selama seminggu lebih bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi atau mau ikut vaksin,” ungkap Ketua DPW PPP Babel, Amri Cahyadi kepada media, Sabtu (25/9).

Tercatat sebanyak 400 ratus lebih warga telah mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin dan kepada warga yang telah terdaftar tersebut diutamakan sebagai penerima vaksin.

Adapun jenis vaksin yang diberikan dalam kesempatan baik itu yakni Vaksin Sinovac sebanyak 1000 dosis hasil kerja sama antara PPP Babel bersama Polda Babel.

“Kita juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Polda Bangka Belitung, dalam hal ini melibatkan kita merealisasikan vaksinasi kepada masyarakat, acara vaksinasi di PPP berkonsep gebyar vaksin, warga yang mendaftar akan menerima doorprize hasil undian, nanti akan diumumkan oleh pengurus, tapi kepada warga yang mendaftar jangan mengharapkan hadiahnya, tapi harus mengharapkan kesehatannya,” terang Wakil Ketua DPRD Babel itu.

Kendati menggunakan mekanisme pendaftaran, namun tidak menutup kesempatan bagi warga lain yang belum mendaftar dapat datang langsung ke kantor DPW PPP Babel hingga Minggu, (26/9) dan panitia terus sigap membantu.

Dalam momentum itu, Kapolda Irjen Pol, Anang Syarif turut menghadiri pembukaan vaksinasi di kantor PPP Babel. 

Dia menyampaikan, vaksinasi harus mencapai target sehingga kekebalan tubuh di Bangka Belitung tercapai. 

Apalagi, setiap aktivitas masyarakat harus menunjukkan sertifikat vaksin.

“Kita didukung PPP bisa melaksanakan vaksinasi dan setelah vaksinasi sampaikan pada sanak saudara agar pentingnya vaksinasi sehingga saat ini semua aktivitas harus bersertifikat vaksinasi,” jelasnya. 

Lebih lanjut, program vaksinasi ini pun tidak hanya berlaku bagi warga pangkalpinang saja, tetapi berlaku bagi siapa saja asalkan membawa KTP atau Kartu Keluarga dan sebagian besar target bagi warga yang belum divaksin sehingga harapannya semua bisa sehat dan kembali normal. (*/rls)

Amri Cahyadi Sebarluaskan Tiga Perda Sekaligus

WARTABANGKA, MENDO BARAT – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi menggandeng komisioner dan akademisi untuk menyampaikan tiga peraturan daerah (Perda) secara berbeda kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Adapun perda yang disampaikan dalam penyebarluasan peraturan daerah itu yakni, Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta Perda Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Amri Cahyadi yang juga menjabat Ketua DPW PPP Babel, dalam arahannya menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan peraturan daerah kepada masyarakat terkait kesadaran protokol kesehatan. Mengingat, Covid-19 bukan kategori virus epidemi, melainkan bersifat pandemi.

“Perda  yang kita sampaikan ini merupakan kebijakan kita bersama untuk mencegah penyebaran virus. Meskipun perda tidak bisa menyembuhkan penyakit akibat virus, tetapi ini ikhtiar kita bersama dalam upaya mencegah virus untuk tidak menular,” ujar Amri kepada tamu undangan, dii Hotel Aksi, Kabupaten Bangka, Jumat (10/9).

Amri juga menerangkan, Covid-19 sendiri telah berkembang menjadi beberapa varian baru, termasuk yang terakhir dari varian delta sekarang menjadi varian MU (varian kelima Covid-19). Dimana diterangkan, penularannya lebih cepat, satu orang dapat menularkan kepada tiga orang dalam satu ruangan.

“Dalam ilmu matematika ada rumusnya, 1 pangkat 3. Dalam satu hari bisa satu orang sudah bisa menyebarkan tiga orang. Kalau ini tidak dicegah, kalikan dalam seminggu yakni tujuh hari berapa orang yang sudah tertular, begitu juga seterusnya,” tukasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

Ustad Dede: Penegakan Perda AKB Harus Tetap Humanis

WARTABANGKA, PANGKALANBARU – Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kembali disebarluaskan.

Hal ini dalam rangka memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Bangka Belitung (Babel), Dede Purnama Alzulami dan Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami, bertindak sebagai narasumber dalam agenda penyebarluasan kali ini, di Hotel Osela Pangkalpinang. Kamis (9/9).

Dalam imbauannya, Ustad Dede sapaan akrab Sekretaris Fraksi PPP itu mengatakan, bahwa masyarakat Babel pada umumnya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Seperti menjaga jarak dan mencuci tangan dan menggunakan masker.

“Kita selalu mengimbau dalam kegiatan apapun dan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama kita harus menjalankan protokol kesehatan. Baik bermasker, menjaga jarak, meningkatkan imun,” pesannya di hadapan tamu undangan.

Kehadiran Perda ini, sambungnya, sebagai bukti cinta dan kasih sayang pemerintah terhadap masyarakat.

Muatan aturan didalamnya bersifat mengikat namun bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

“Maka penerapan perda disarankan lebih humanis dan mengakomodir semua pihak, pendekatannya pun tidak dengan kekerasan,” terangnya.

Dalam momentum itu pun, Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami turut menyampaikan urgensi dari pada Perda di atas.

Dia merincikan, turunan dari Perda Adaptasi Kebiasaan Baru itu pun telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19, di Kota Pangkalpinang.

“Tindaklanjut dari Perwako ini, kita dari jajaran Satpol PP bersama dengan TNI dan Polisi turun ke lapangan hampir tiap hari dan malam, supaya prokes kita jangan sampai longgar,” pesannya.

Jauh sebelum diterapkan, pihaknya telah mensosialisasikan Perwako tersebut kepada masyarakat kota pangkalpinang lebih awal.

Demi kepastian hukum Perwako dimaksud pun tetap memberlakukan sanksi-sanksi bagi tiap pelanggar prokes.

Namun dalam pemberian sanksi itu, dijelasnya harus melewati beberapa tahap sanksi, terutama sanksi teguran lisan, dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis, sanksi sosial dan selanjutnya sanksi administrasi.

Tahapan yang tersusun sistematis itu sebagai bukti bahwa perwako itu menggunakan pendekatan humanis.

“Misalnya sanksi sosial, bagi pelanggar prokes disuruh menyapu, kalau sanksi administrasi bagi pelanggar per orangan diberlakukan 250 ribu, kalau bagi pengusaha sanksi administrasinya sampai 25 juta,” tandasnya. (*/Publikasi Setwan DPRD Babel)

DPRD Dorong Kembalikan Sistem PPDB ke Standar Nilai

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan sistem standar nilai di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran mendatang.

Pasalnya, banyak catatan negatif atas pemberlakuan sistem PPDB yang mengacu pada tiga jalur zonasi, prestasi dan mutasi sehingga menyebabkan siswa yang dinilai berpotensi gagal masuk sekolah negeri yang diinginkan.

Seperti halnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Dede Purnama Alzulami. Menurutnya, pemerintah pusat wajib mengkaji sistem PPDB tersebut.

“Di kota besar seperti Jakarta, sistem ini memang solusi. Tapi tidak untuk di Bangka Belitung,” sebutnya, Senin (23/8).

Ia pun menilai, sistem yang mengedepankan zonasi PPDB ini pun kurang menerapkan konsep berkeadilan dalam pendidikan. Pihaknya pun berencana akan menyurati DPR RI untuk ikut mengevaluasi sistem PPDB ini.

“Kita ingin sistem ini diubah,” kata pria yang akrab disapa Ustad Dede ini.

Jika pun masih menggunakan sistem ini, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi persentase lebih bagi siswa berprestasi.

“Jangan hanya 15 persen untuk (jalur) prestasi. Itu pun masih dibagi lagi, 10 persen untuk prestasi di dalam zonasi, 5 persennya untuk prestasi di luar zonasi,” ungkapnya.

Dari keadaan itu, pihaknya menginginkan persentase jalur prestasi dapat diberikan porsi 60 persen, kebalikan dari jalur zonasi saat ini.

“Jalur zonasi 20 persen saja. Jadi saya kira, sistem ini harus dikaji ulang,” sebutnya.

Selain itu, menurut politisi PPP ini, sekolah negeri adalah fasilitas yang diberikan negara untuk sekolah, harusnya fasilitas itu diberikan secara adil.

“Bayangkan di SMP siswa ini sudah rajin, namun setelah lulus tidak bisa sekolah di negeri. Bisa bayangkan perasaan mereka Dinas tidak bisa disalahkan. Karena mereka menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. Namun kita berharap ada solusi,” tutupnya. (*/ryu)