Warta

Kelamaan WFH, Angka Kehamilan IRT di Babel Naik Hampir 5 Persen

WARTABANGKA, PANGKALPINANG- Selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), angka kehamilan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengalami peningkatan. Hal tersebut dipicu karena pasangan suami istri selama pandemi Covid-19 lebih banyak beraktivitas di rumah.

“Iya, angka kehamilan meningkat selama pandemi, ini karena banyak pasangan usia subur yang tidak melanjutkan penggunaan alat kontrasepsi. Secara nasional, angka kehamilan mencapai 10 persen. Kita nggak sampai 5 persen, di bawah 5 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Fazar Supriadi disela kegiatan pencanangan Bhakti Sosial KB Kesehatan dan Hari Kontrasepsi Nasional di halaman Kantor Gubernur Babel, Selasa (8/9).

BKKBN, lanjutnya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, agar masyarakat tetap menggunakan alat kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan di masa pandemi. Karena dikhawatirkan, saat mengalami morning sickness di trisemester pertama, imun ibu hamil mengalami penurunan hingga rentan terpapar Covid-19.

“Kami tetap melakukan sosialisasi, bahkan yang sempat viral kemarin adalah cara kita menyampaikan sosialisasi menggunakan mobil keliling itu, nikah boleh, kawin boleh, tapi hamil jangan,”tuturnya.

Diakui Fazar, selama pandemi ini, peserta KB yang tadinya aktif menggunakan alat kontrasepsi, menjadi terputus, karena kekhawatiran mendatangi puskesmas atau tempat pelayanan KB.

“Angka putus pakai KB naik, karena orang was-was mau ke puskesmas, petugas juga was-was. Tetapi kami tetap memberikan pelayanan dengan menggunakan APD serta membatasi jadwal pertandingan hari, agar tidak ada kerumunan massa, ” ulasnya.

Alkon (alat kontrasepsi) yang menjadi favorit peserta KB masih pada suntik dan pil. Meskipun, disarankan beralih ke MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).(*/two)

Siti Jamilah Resmi Jabat Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Babel

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro, resmi melantik sekaligus memimpin pengambilan sumpah sepuluh pejabat administrator Bawaslu provinsi secara daring. (IST)

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro resmi melantik sekaligus memimpin pengambilan sumpah sepuluh pejabat administrator Bawaslu provinsi secara daring.

Salah satu pejabat administrator yang dilantik adalah Siti Jamilah yang sebelumnya menjabat Plt Kabag Administrasi dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Siti Jamilah

Dalam sambutannya, Sekjen Bawaslu RI meminta para pejabat eselon tingkat III yang baru dilantik tersebut bisa bekerja cepat sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyukseskan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19.

“Jadi Saudara-Saudara (yang dilantik) harus langsung bekerja, lari, cepat, dan tepat sesuai perundang-undangan. Jangan cepat tapi tidak sesuai aturan,” kata Gunawan dalam sambutannya di Kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin 14, Jakarta, Selasa (25/8).

Dia juga meminta kesepuluh pejabat itu menunaikan tugasnya sebagai bagian dari sekretariat Bawaslu Provinsi dengan baik. Sekretariat Bawaslu menurutnya merupakan sistem pendukung dari pengawasan pemilu sehingga harus mampu memberikan dukungan kepada pimpinan Bawaslu di provinsi masing-masing. Hal ini baginya agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik di tengah pandemik covid-19 yang belum usai.

“Saya minta saudara-saudara langsung bekerja dan menyesuaikan diri di masing-masing sekretariat agar membantu kepala sekretariat. Bisa cepat melakukan supporting menyukseskan Pilkada 2020,” tandas doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung tersebut.

Presiden Jokowi Minta KPK Tindak Tegas Koruptor Tanpa Pandang Bulu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan web seminar dengan tema “Aksi Nasional Pencegahan Korupsi” yang diikuti oleh para menteri, DPR RI, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seluruh kepala desa, serta undangan lainnya, Rabu (26/8).

Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutan mengatakan, sesuai amanat presiden bahwa KPK tetap memegang sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Dia menjelaskan, hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia, yaktu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, untuk mewujudkan itu semua pimpinan KPK berdasarkan kajian, telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang dicanangkan oleh Presiden RI sebagai berikut, membangun SDM, membangun infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Seiring dengan hal tersebut, KPK juga telah merumuskan fokus area.

“Fokus area KPK terkait korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait  pelayanan publik, dan korupsi terkait SDA,” ungkapnya.

KPK juga merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Presiden RI Joko Widodo dalam arahan menyambut baik kepada KPK RI mengadakan kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi, karena upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran guna mencegah tindak pidana korupsi.

“Perintahkan kepada KPK agar ditindak tegas setiap terjadi korupsi, jangan pandang bulu,” ujarnya. “Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama  juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Presiden mengaku, bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak mudah dan ini menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi korupsi. Untuk itu presiden mengajak para peserta rapat untuk terus membenahi regulasi nasional  dengan tujuan ke depan kehidupan bernegara lebih baik.

“Yang suka memeras inilah yang membahayakan akidah pembangunan nasional kita, yang seharusnya dapat dikerjakan secara cepat, menjadi lambat akibat dikarenakan ketakutan-ketakutan itu,” ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo berharap, kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi dapat mencegah terjadinya korupsi di tanah air, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat sejahtera. (Diskominfo Babel)

Penulis  : Hasan. A.M.
Foto  : Umar
Editor : Listya

Ketum Dekranas Dorong Pemasaran Produk dengan Platform Online

Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas 2020 secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/8).

Munas Dekranas 2020 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Wuri Maruf Amin. Dalam sambutannya ditekankan bahwa di masa pandemi ini, dekranas harus terus mendorong pemasaran produk kerajinan dengan platform online.

“Manfaatkan teknologi digital, buka peluang untuk memperluas pemasaran produk kita dan bantu UKM dalam beradaptasi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini,” ujarnya.

Munas kali ini menjadi strategis karena dekranas mempunyai agenda yang strategis, yakni menyelaraskan, menyempurnakan AD-ART, serta menyusun program kerja 2019-2024, dan hal ini nantinya akan menjadi pedoman dekranasda seluruh Indonesia.

Ketua Dekranas Wury Maruf Amin juga menekankan untuk meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk agar sesuai dengan selera pasar, sehingga produk kerajinan kita dapat bersaing ke pasar global, serta mengajak seluruh peserta untuk mendukung program pemerintah dengan menggalakkan kampanye Bangga buatan Indonesia. 

Tak hanya itu, Ketua Dekranas Wury Maruf Amin juga mengapreasiasi setinggi-tingginya kepada ketua harian dan pengurus dekranas-dekranasda masa kerja 2014-2019 yang telah melakukan tugas dengan baik serta telah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Usai mengikuti munas dekranas, Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi melakukan rapat kerja dengan pengurus untuk menyesuaikan program-program kegiatan Dekranasda Babel, di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Babel.

Dalam penjelasannya, sesuai hasil munas, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan termasuk penambahan kepengurusan pusat, yang tadinya hanya melibatkan enam kementerian saja, namun sekarang melibatkan 11 kementerian.

“Kita menyesuaikan, dilihat tadi adanya penambahan bidang. Maka kita juga akan melibatkan OPD sesuai kementerian yang ditambahkan seperti ESDM, dishub, diknas, dan ini akan mempengaruhi susunan bidang-bidang dan akan langsung kita sesuaikan,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Dekranasda Melati Erzaldi juga ingin mematangkan konsep expo live/virtual yang rencananya akan digelar Dekranasda Babel pada September nanti, serta membentuk tim kurator agar bisa dimasukkan ke dalam kepengurusan dekranas.

Ibu Melati Erzaldi juga ingin memastikan agar OPD terkait dapat memastikan bahan baku di tingkat pengrajin, agar ketika nanti produk kerajinan Babel masuk ke pasar global dan permintaan pasar cukup tinggi maka bisa memenuhinya. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Umar
Editor : Listya

Distamben Babel Luncurkan Inovasi Si Peri Terbang

Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengirimanan Terpadu Bahan Tambang) dihadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi solusi lambatnya birokrasi di Bangka Belitung. Inovasi ini dibuat untuk mengatasi keluhan perusahaan tambang terhadap layanan birokrasi. (IST)

WARTABANGKA.COM, JAKARTA – Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengirimanan Terpadu Bahan Tambang) dihadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi solusi lambatnya birokrasi di Bangka Belitung.

Inovasi ini dibuat untuk mengatasi keluhan perusahaan tambang terhadap layanan birokrasi.

Mereka merasakan infesiensi dalam pengurusan izin tambang karena hampir 100 izin usaha tambang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten sebagai pusat pelayanan.

“Inovasi ini kita buat dalam rangka pengoptimalisasian pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pemohon yang akan melakukan pengiriman barang tambang dalam proses jual-beli,” ujar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman saat diwawancarai tim humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual beberapa pekan lalu.

Berkat Si Peri Terbang, waktu layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu satu hingga dua hari menjadi 30 menit. Pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke unit pelayanan karena layanan dapat diakses 24 jam melalui http://esdm.babelprov.go.id.

Kemenpan RB Gelar Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

WARTABANGKA.COM, JAKARTA – Untuk ketiga kalinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kompetisi ini diselenggarakan bersama Ombudsman RI (ORI) dan Kantor Staf Presiden (KSP), serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) CEGAH.

Kegiatan yang telah dilakukan rutin selama tiga tahun ini terbuka bagi kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD serta unit pengelola pelayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwakilan, dan perguruan tinggi. Adanya kompetisi ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, selama dua kali penyelenggaraan kompetisi sebelumnya terlihat kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan unit pengelola pelayanan pengaduan.

“Meskipun kompetisi tahun ini berlangsung di era pandemi, kami berharap animo peserta tetap tinggi secara kuantitas maupun kualitas untuk membuktikan semakin besar kesadaran instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi publik,” ungkap Diah Natalisa dalam acara peluncuran kompetisi ini di Jakarta, Jumat (14/08).

Diah menerangkan sosialisasi, registrasi, dan evaluasi akan dioptimalkan dengan menggunakan kanal daring untuk mendukung physical distancing dalam era pandemi. Penyelenggara juga telah menyediakan help desk yang dapat dihubungi melalui WA atau telepon untuk membantu peserta dalam melakukan registrasi.

Kriteria peserta adalah instansi pemerintah atau unit pelaksana pelayanan publik yang memiliki sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik sekurang-kurangnya enam bulan saat pengumuman pendaftaran kompetisi. Peserta yang memenuhi kriteria harus melakukan self assessment dan melampirkan dokumen pendukung. Registrasi dan pelampiran dokumen dilakukan di https://sipp.menpan.go.id/kompetisi-sp4n/ pada 14 Agustus hingga 14 Oktober 2020. 

Dokumen akan diperiksa oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh penyelenggara dan bekerja secara objektif serta independen. Evaluasi dokumen akan dilaksanakan pada 15 hingga 23 Oktober 2020 untuk memilih 46 peserta terbaik yang lolos ke tahapan selanjutnya.

Peserta terbaik tahap pertama yang terdiri dari 46 instansi ini meliputi enam peserta yang merupakan perwakilan Instansi Pemerintah (IP) untuk kriteria Outstanding Achievement/Performance, 30 peserta yang merupakan perwakilan IP umum, dan sepuluh peserta perwakilan Unit Pengelola Pelayanan (UPP).

“Untuk pertama kalinya kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik memberikan penghargaan kategori Outstanding Achievement kepada IP yang telah memiliki platform SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) yang sangat unggul sehingga pernah menjadi pemenang dalam kompetisi tahun 2018 dan/atau 2019. Kami berharap kelak peraih penghargaan ini dapat memberikan inspirasi kepada instansi lain untuk meningkatkan kualitas SP4N,” jelas Diah.

Selama Tahapan Pilkada Serentak 2020, Ini yang Dilakukan Bawaslu Babel

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan memberikan sambutan dalam kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffe Morning bersama insan pers di Kantor Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8). WARTABANGKA.COM/MAHFUL AZIZ

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah melakukan pengawasan beberapa tahapan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 di empat kabupaten. 

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan menjelaskan tahapan pilkada serentak 2020 ini sempat tertunda akibat adanya pendemi Covid-19, namun setelah memasuki Juli 2020 tahapan Pilkada bisa dilaksanakan lagi.

“Juli dilanjutkan tahapan dan persiapan Bawaslu untuk di kabupaten dan kota secara umum sudah baik, sekarang ini pengawasan secara teknis sudah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten, panwascam maupun panwas kelurahan,” terang Edi pada kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffe Morning bersama insan pers di Kantor Bawaslu Provinsi Babel, Jumat (14/8).

Untuk tahapan pilkada yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu saat ini kata Edi, diantaranya dalam hal pengawasan verifikasi faktual untuk calon perseorangan dari empat kabupaten yang melaksanakan pilkada saat ini satu-satunya ada di Bangka Selatan bakal ada calon perseorangan. 

“Pertama pengawasan yang telah kita lakukan dalam tahapan verifikasi faktual perseorangan dari empat daerah yang melaksanakan pilkada hanya ada di Basel dan verifikasi faktualnya sedang dilakukan oleh KPU Basel dan kita dalam hal pengawasannya,” terang Edi.

Selain itu lanjut dia, Bawaslu juga melakukan pengawasan dalam pencocokan dan penelitian daftar pemilih pilkada 2010 telah dimulai dari pertengahan Juli lalu hingga Agustus 2020.

“Kami sudah melakukan kerja pengawasan, secara umum dari dua tahapan yang berjalan hingga kini  belum ada hal-hal yang krusial atau temuan pelanggaran yang signifikan,” katanya.

Edi mengajak, masyarakat dan media massa untuk ikut mengawal pilkada serentak 2020. Bagaimanapun peran media massa sangat diperlukan dalam mensosilisasikan dan menginformasikan mengenai pilkada serentak 2020, dengan harapan partisipasi dan peran serta masyarakat semakin meningkat.

“Target kita partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2020 mencapai 77,5 persen, untuk mencapai ini kita harus kerja keras, media punya peran strategis kita berharap peran tersebut bisa meningkatkan peran masyarakat,” tukas Edi.

Dalam kegiatan Refleksi Pilkada 2020 dan Coffee Morning ini selain dihadiri Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan juga dihadiri oleh empat komisoner lainnya di antaranya, Andi Budi Yulianto, Firman Pardede, Jafri dan Dewi Rusmala. (*/)

Soal Penolakan RUU Omnibus Law, Ini Tanggapan Kadisnaker Babel

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Harrie Patriadi menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPRD Babel, Senin (10/8) kemarin.

“Aspirasi itu sah-sah saja untuk disampaikan, pemerintah dalam hal ini tetap berjalan,kita tahu sebab adanya penolakan,” kata Harrie kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel, Harrie Patriadi

Menurut dia, polemik tersebut terjadi karena komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah belum terjalin secara intens.

“Karena kita sudah menanyakan ke Kementerian (Tenaga Kerja-red) mengenai informasi-informasi perkembangan Omnibus Law ini, yang dibahas pada klaster ketenagakerjaan itu apa saja,” ujarnya.

“Yang membuat pekerja itu sampai berasumsi, kita tahu sampai adanya (informasi) yang beredar itu seolah-olah isi dari draf RUU itu masih bersifat pro ke pengusaha, nah kita nggak bisa jawab karena draf nya aja dari Kementerian yang membahas itu belum ada di kita,” imbuhnya.

Harrie mengungkapkan, pada tanggal 4 Agustus lalu, Menteri Tenaga Kerja memberikan pengarahan dan paparan tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Dan (paparan resume-red) itu sudah saya serahkan dan saya bacakan kepada Pak Didit (Ketua DPRD Babel-red) dan Pak Darusman (Ketua KSPSI Babel-red) pada saat pertemuan kemarin,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pada saat pembahasan RUU Omnibus Law khusus Ketenagakerjaan di DPR RI, itu sudah mengakomodir dan mengikutsertakan para stakeholder terkait.

“Ada 12 klaster yang dibahas di RUU itu, setelah itu juga akan ada regulasi yang mengatur lebih detail lagi, ya peraturan menteri, tapi yang kuatnya lagi adalah undang-undang,” terangnya. (*/)

Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020, Ketua DKPP Apresiasi Bawaslu Bateng

WARTABANGKA.COM, PANGKALANBARU – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Alhamid menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa dan sengketa cepat Bawaslu kabupaten dan panwas Kecamatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), di Hotel Santika, Minggu (9/8).

“DKPP mengapresiasi kegiatan ini, bahwa Bawaslu Bangka Tengah ingin mengadakan kegiatan penguatan jajaran Panwascam,” kata Muhammad kepada wartabangka.com usai menghadiri kegiatan acara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah, mendapat apresiasi oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) RI, Muhammad, usai menggelar bimbingan teknis (Bimtek), di Hotel Santika, Minggu (9/8). Muhammad menilai, kegiatan tersebut sangat positif dan kali pertama dilakukan oleh Bawaslu kabupaten. WARTABANGKA.COM/EDI

Muhammad menilai, kegiatan ini sangat positif. Menurutnya, belum banyak Bawaslu tingkat kabupaten yang melakukan kegiatan itu.

“Dan ini pertama kali DKPP menghadiri kegiatan Bawaslu tingkat kabupaten. Intinya Panwascam ini adalah bagian yang paling penting dan strategis pada Pilkada nanti karena Panwascam ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tahapan-tahapan pemilu,” ujarnya.

“Sehingga inisiasi dari Bawaslu Bangka Tengah ini sekali lagi diapresiasi oleh DKPP untuk memberikan penguatan terkait dengan penguatan kode etik, karena Pilkada ini selain pendekatan hukum juga pendekatan etika,” imbuh eks Ketua Bawaslu RI itu.

Dia berharap, materi yang sudah diberikan oleh DKPP ini dapat diserap dengan baik oleh jajaran Bawaslu Bangka Tengah dan Panwascam. 

Sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi pengawas pemilu yang beretika, berkualitas dan berintegritas.

Sementara Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto menambahkan, kegiatan bimtek ini bertujuan untuk memberikan bekal, khususnya kepada para jajaran Panwascam dalam menghadapi Pilkada nanti.

“Jadi Panwascam itu nanti pada saat masa kampanye sudah dimulai, mereka ada kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa cepat. Kita ingin ketika masa kampanye nanti, kompetensi mereka sudah meningkat,” harap Robi.

Robi juga mengungkapkan, kehadiran Ketua DKPP RI ini bertujuan untuk menekankan tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalitas penyelenggara dalam menghadapi Pilkada.

“Poin-poin penting yang dapat kami petik dari Ketua DKPP tadi, yakni integritas, profesionalitas dan proporsionalitas bagi seorang penyelenggara itu adalah harga mati. Yang kita fokuskan apa yang dilakukan kalau terjadi dugaan pelanggaran agar kita selalu berpihak pada netralitas dan profesionalitas dalam mengawal seluruh tahapan pada Pilkada Bangka Tengah,” tandasnya. (*/)

Menteri Pertanian Lepas Ekspor Cangkang Sawit, Sagu dan Tapioka

WARTABANGKA.COMSUNGAILIAT – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi langkap ekspor cangkang kelapa sawit oleh PT Budi Agri Sejahtera (BAS) dan tepung tapioka serta sagu yang dikemas dalam bentuk mie instan produksi PT Bangka Asindo Agri (BAA), PT Langit Bumi Lestari (LBL) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menteri Syahrul menggunting pita sebagai tanda pelepasan ekspor cangkang sawit didampingi Gubernur Babel dan sejumlah pejabat, Sabtu (8/8). WARTABANGKA.COM/ZEN

Hal ini mengingat untuk menjaga pasokan pangan tetap aman terutama di masa pandemi Covid 19. Dia mengatakan, selama ini di Indonesia banyak memiliki mie dari gandum, tapi hari ini bersama kita lihat ada mie yang dibuat dari tepung sagu dan tapioka.

“Ubi ini kan bisa ditanam dimana saja, maka dari itu kami berterima kasih kepada gubernur dan perusahaan yang sudah mengembangkan potensi ini,” ujar Menteri yang akrab disapa SYL di PT Bangka Asindo Agri Kenanga, Sabtu (8/8). 

Lanjutnya memang di Indonesia memiliki banyak tepung dan mie, namun dengan adanya mie dari tepung tapioka dan sagu ini menambah varian baru jenis bahan makanan di Indonesia.

“Kami harap ini bisa menjadi kekuatan kedepan, apalagi dimasa seperti sekarang ini akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menurutnya, tidak hanya dengan tapioka dan tepung sagu, tapi saat ini juga cangkang kelapa sawit yang merupakan limbah sudah di ekpsor ke negara Jepang, sebagai bahan baku energi terbarukan di negara tersebut. 

“Ini berkat kerja sama masyarakat, pemerintah provinsi dan daerah serta perusahaan dibantu dengan situasi yang aman dan kondusif oleh Polri dan TNI,” paparnya. 

“Kalau melihat dari kondisi yang ada saat ini banyak daerah yang memiliki hal ini seperti cangkang kelapa sawit dan tepung tapioka, tapi potensi ekpsor nya ada di Babel ini, tinggal diperkuat saja,” pungkas Kementan. (*/)