Warta

Ratusan mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Babel, Evaluasi Dua Tahun Kinerja Jokowi-Amin

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Dua tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin diwarnai dengan aksi mahasiswa, termasuk juga di Bangka Belitung (Babel), Jumat sore (22/10).

Evaluasi, demikian seruan aksi yang diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung DPRD Babel.

“Disini kita mengevaluasi dua tahun sudah kabinet maju mundur,” kata Presma UBB, Rio Saputra dalam orasinya.

Dihadapan Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo dan anggota Komisi IV Fitra Wijaya, setidaknya ada 10 tuntutan yang mencakup permasalahan nasional dan 10 tuntutan yang mencakup permasalahan di Babel yang disampaikan mahasiswa.

Sedangkan untuk tuntutan nasional, mahasiswa menyayangkan banyaknya regulasi yang dinilai mendiskreditkan.

Salah satunya revisi Undang-undang KPK dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Keduanya ini membungkam, membungkam KPK dengan pemecatan pegawainya yang kompeten dan membungkam warga suara sipil/akademisi. Intimidasi dimana-mana,” ungkapnya.

“Dua tahun ini kami nilai banyak permasalahan. Dan tuntutan ini sudah melalui kajian kami. Untuk itu kami harap wakil rakyat kami di DPRD menyuarakan tuntutan ini ke pusat,” katanya sembari mendesak dukungan kesepakatan bermaterai ke Wakil Ketua DPRD Babel.

Sementara menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua Hendra Apollo mengaku senang atas kepedulian mahasiswa terhadap situasi saat ini.

“Saya sudah baca tuntutannya dan saya mendukung,” ujarnya di hadapan mahasiswa.

Di atas mobil pickup, Hendra juga menandatangi kesepakatan atas tuntutan mahasiswa.

“Ini sejiwa dengan saya, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Berkenaan dengan permasalahan di daerah, terkhusus persoalan tambang diakuinya memang belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, dikatakan politisi Partai Golkar ini, kini besar royalti dari sumber daya alam timah diperjuangkan oleh pemerintah provinsi.

“Karena tidak sesuai dengan kenyataannya, SDA kita habis dan lingkungan kita rusak, kita hanya jadi penonton,” jelasnya seraya menaruh harapan kepada mahasiswa yang kedepannya menjadi figur-figur pemimpin yang akan menyelamatkan Babel. (*/ryu)

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pertamina Pastikan Stok dan Penyaluran BBM di Sumbagsel Aman

WARTABANGKA, PALEMBANG– Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran energi kepada konsumen, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kecukupan kebutuhan BBM di seluruh SPBU, mengingat aktivitas masyarakat terus meningkat dan kembali normal.

Hal ini juga berpengaruh langsung pada peningkatan kegiatan perekonomian yang tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pertumbuhan perekonomian pada semester 1 tahun 2021 sekitar 3.1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada Q3 2021, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di rentang 4%-5% year-on-year.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan mengungkapkan, adanya penurunan level pada program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Sumbagsel berdampak pada peningkatan konsumsi BBM retail dan industri.

Pada kuartal 3 (Q3) tahun 2021 konsumsi Gasoline di Sumbagsel mencapai 721.399 Kilo liter (KL), meningkat hingga 7,8% dibandingkan Q3 tahun 2020. Sementara untuk BBM gasoil, terjadi peningkatan sekitar 19,7% atau 78.948 KL.

Selain adanya tambahan penyaluran, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok dan penyaluran Solar Subsidi. Pertamina Patra Niaga melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain dengan penerapan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC).

“Dalam proses penyalurannya pun, Pertamina Patra Niaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku,” tambah Umar.

Konsumsi harian Solar Subsidi di Sumbagsel sejak September 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,8% atau 288 KL/Day dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan upaya agar stok dan penyaluran BBM Non Subsidi seperti Dexseries, Pertaseries, dan Pertalite dalam kondisi aman, upaya tersebut antara lain melalui penghitungan proyeksi kebutuhan Solar Subsidi dan memastikan suplai yang dilakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi. Untuk stok dan penyaluran, masyarakat tidak perlu khawatir.

Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan seperti melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pertamina Patra Niaga tidak segan memberikan sanksi tegas.

Hingga saat ini, tahun 2021 terdapat 7 SPBU di Sumbagsel telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai, penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual Solar Subsidi akibat penyelewengan yang dilakukan seperti terbukti melakukan traksaksi yang tidak wajar, pengisian jeriken tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi.

Pertamina Patra Niaga juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke aparat terkait jika diketemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM Subsidi di lapangan. ‘Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi secara intens dengan aparat untuk melakukan penindakan secara tegas jika ditemukan penyimpangan penyaluran Solar yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutup Umar.(rls)


Dorong Pertumbuhan Pertashop, Menteri BUMN Erick Tohir Apresiasi UMKM dan BUMDes

WARTABANGKA, LAMPUNG – Pertamina sebagai Agent of Development selalu mendorong pertumbuhan ekonomi negara agar semakin berkembang.

Salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pertashop.

Untuk itu, Pertamina membuka peluang kerja sama kemitraan bisnis Pertashop dengan berbagai pihak di antaranya BUMDes, Koperasi, Pesantren hingga pelaku usaha atau UMKM di seluruh Indonesia.

Sebagai upaya mendorong semangat para pengusaha Pertashop untuk mencapai kinerja terbaik, Pertamina memberikan penghargaan kepada para pengusaha Pertashop terbaik.

Antara lain UMKM Lokal Non Mitra, Angka penjualan terbaik dan Sarfas terbaik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Direktur Utama Subholding Commercial And Trading Alfian Nasution di Lampung pada acara Sosialisasi Nasional Program Percepatan Implementasi Pertashop Kepada BUMDes dan BUMDesma Regional Sumatera, Sabtu (16/10).

Erick Thohir menyampaikan, bahwa Pemerintah telah mendorong beberapa kebijakan, program-program yang dapat memastikan tiga hal termasuk Pertashop yakni bagaimana BUMN bisa membantu pendanaan, BUMN melakukan pendampingan, juga BUMN dapat membuka akses pasar.

“Alhamdulillah dari data-data yang saya dapat, di Sumatra ini sudah ada 1.033 Pertashop, khususnya di Lampung ada 206 Pertashop,” ujar Menteri Erick.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa program Pertashop sejalan dengan program Pertamina One Village One Outlet (OVOO).

Dengan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan kehadiran Pertamina.

Selain itu, imbuh Nicke, dengan mendorong pertumbuhan Pertashop, maka semua pihak juga ikut berkontribusi pada tiga hal.

Pertama, mendorong penurunan emisi karbon karena produk yang dijual di Pertashop adalah produk ramah lingkungan. Pada saat ini dari shifting pengguna Premium ke Pertalite, diprediksi terjadi penurunan emisi karbon sebesar 5 juta ton dan pada 2022, seiring pertumbuhan Pertamax diharapkan penurunan emisi karbon dapat tercapai 12 juta ton.

Kedua, mengingat dispenser Pertashop merupakan produksi dalam negeri, maka juga akan mendorong pertumbuhan TKDN dan sesuai dengan implementasi SDGs no 8, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak.

Terakhir, Pertashop juga bekerja sama dengan perbankan dan bisa menciptakan new crowd sentra-sentra bisnis di desa, sehingga dana akan bergulir di pedesaan.

Namun tantangan dalam implementasi pengembangan Pertashop di seluruh Indonesia sangat banyak dan sulit jika hanya dilakukan satu pihak.

“Oleh karena itu diperlukan bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak termasuk melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa,” tutur Nicke.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa dalam pemulihan perekonomian, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai program, termasuk untuk lembaga pedesaan.

“Dukungan kepada Pertashop merupakan wujud keseriusan Pemda untuk mendorong perekonomian desa serta memastikan ketersediaan energi dengan harga yang sama di SPBU,” tegas Arinal.

Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian desa tersebut, Pertamina telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Pertamina terus berupaya untuk dapat menghadirkan Pertashop di 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia. Sampai dengan awal bulan Oktober 2021, jumlah Pertashop yang sudah beroperasi telah mencapai 2.848 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. (*/rls)

Hadiri PON XX Papua, Hellyana Keluhkan Fasilitas Atlet di Babel

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana mengeluhkan fasilitas latihan untuk atlet-atlet di Babel.

Fasilitas berlatih di Babel dinilainya, masih manual dan tentu jauh berbeda dibandingkan provinsi lainnya.

“Kita memberi masukan bahwa fasilitas untuk berlatih di Babel masih sangat jauh dari yang diharapkan, masih sangat manual. Dibandingkan dengan provinsi lain, Babel sangat tertinggal. Kita mengharapkan adanya perbaikan sapras (sarana dan prasarana) serta penghargaan atau bonus terhadap prestasi emas yang sudah diberikan,” ungkap Hellyana ketika dihubungi wartabangka, usai mengunjungi atlet Senam Ritmik, di Rumah Subsidi, Papua, Jumat (8/10).

“Aku baru lihat atlet Senam Ritmik dari Belitung Timur dan atlet-atlet dari Bangka Belitung. Harapannya tentu atlet-atlet kita bisa mengharumkan Bangka Belitung. Saya mengunjungi mereka untuk tahu keberadaan atlet-atlet kita dibandingkan. Dan pastinya kepedulian pemerintahan kita, Bangka Belitung terhadap even-even besar seperti ini. Saya selaku Anggota DPRD Bangka Belitung, tentu memberi semangat dan dukungan kepada para atlet,” tutur Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Kendati demikian kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Pulau Belitung itu, anggaran untuk kejuaraan PON XX Papua sebesar Rp7 miliar sangatlah kurang.

“Tapi kita berharap, prestasi atlet Babel tidak turun dan harus tetap semangat. Diharapkan di anggaran ini, ada anggaran dari DPRD untuk bonus atlet.

“Pendapat pelatih Senam Ritmik mbak Ayu, atlet harus banyak-banyak tanding diluar dan belajar serta berlatih di daerah-daerah yang biasa juara. Seperti Lampung dan Jakarta yang biasa dikirim ke luar negeri,” imbuhnya.

baca juga: Hadir di PON XX Papua, Hellyana Harap Babel Menjadi Tuan Rumah PON XXII

Kedepan lanjut Hellyana, harus ada persiapan Pra PON bagi para atlet-atlet agar lebih siap bertanding

“Waktu mengunjungi atlet Senam Ritmik, perasaan mereka sangat bangga telah dikirim dan diloloskan untuk ikut kejuaraan sekelas PON,” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam perolehan medali PON XX Papua Tahun 2021 hingga Jumat (8/10), Babel masih menduduki peringkat ke-27 klasemen sementara perolehan medali dengan 1 emas, 1 perak dan 4 perunggu. (*/ryu)

Hadir di PON XX Papua, Hellyana Harap Babel Menjadi Tuan Rumah PON XXII

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana berharap, Babel dapat menjadi Tuan Rumah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII.

Hellyana menilai, atlet-atlet dari Babel mampu bersaing dan terbukti banyak lolos dalam kejuaraan tingkat nasional.

“Saya berharap, untuk PON selanjutnya, 10 tahun mendatang Babel harus sudah bisa menjadi Tuan Rumah PON. Setelah ini Insyaallah Provinsi Aceh yang menjadi tuan rumah pada Tahun 2025, karena Tahun 2024 ada Pilkada,” ungkap Hellyana ketika dikonfirmasi wartabangka via telepon seluler saat berada di Stadion Lukas Enembe, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (8/10).

Keinginannya agar Babel menjadi Tuan Rumah PON XXII menurut Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu, bisa dilakukan ketika seluruh masyarakat Babel dan Stakeholder berperan aktif mewujudkannya.

“Hasil bincang dengan Ketua DPRD Papua Pak Jhony, ia mengatakan sebenarnya kalau bicara kesiapan memang semua dipaksakan. Namun intinya demi marwah pemerintahan dan demi persatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka Papua bersedia untuk menjadi tuan rumah PON kali ini,” ucapnya. (*/ryu)

Menteri BUMN Apresiasi PT Timah Tbk Dukung Kontingen Babel di PON XX Papua

WARTABANGKA, MIMIKA – Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir mengapresiasi anggota Holding Pertambangan Indonesia MIND yakni PT Timah Tbk yang telah mendukung kontingen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Papua.

Erick menilai langkah yang dilakukan PT Timah Tbk sudah sangat bagus. Dimana emiten Berkode TINS ini memfasilitasi keberangkatkan tiket pesawat bagi para atlet beserta tim sebanyak 178 orang.

Selain itu, untuk memacu prestasi atlet Babel, PT Timah Tbk juga memberikan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali.

“Saya rasa bagus, saya mendengar PT Timah Tbk mendukung kontingen Bangka Belitung, saya rasa bagus.” ucap Menteri BUMN seraya memberikan jempolnya saat menonton pertandingan bola basket di GOR Basket Sport Center, Mimika pada Senin, (4/10).

Selain PT Timah Tbk, dirinya mengapresiasi
PT Freeport Indonesia yang sudah membangun sarana pertandingan bola basket, GOR Basket Sport Center Mimika dan atletik, Mimika Sport Center.

“Lalu ada PT Freeport yang bangun gedung bola basket, atletik juga, sudah sesuai dengan strategi besar BUMN yang dilakukan kerja sama dengan Kemenpora. Kita rangkul olahraga nasional,” tambah Erick.

Secara keseluruhan ia memuji, gelaran PON XX Papua yang dilaksanakan tahun ini. “Hal ini tentunya juga dapat menjadi inspirasi bagi provinsi lain, ” jelas Erick. (rls)

Dukung Kontingen Babel di PON XX, Direksi PT Timah Saksikan Langsung Pertandingan di Papua

WARTABANGKA, PAPUA – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Papua baru saja dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Jayapura, Sabtu (2/10).

Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Wibisono menghadiri langsung pembukaan PON XX di Papua, sebagai bentuk dukungan emiten Berkode TINS ini kepada kontingen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam ajang olahraga empat tahunan ini.

“Pembukaan PON berjalan dengan sangat baik, saya sendiri merasakan ambience kegiatan pembukaan bersama para atlet Babel di tengah stadion. Rangkaian berjalan dengan lancar dan untuk itu saya atas nama PT Timah Tbk mengucapkan selamat untuk Papua, juga selamat dan sukses untuk dunia olahraga Indonesia. Kehadiran kami ke Papua untuk memberikan dukungan moril langsung kepada kontingen Babel yang berlaga di PON XX ini,” kata Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Wibisono.

Dukungan PT Timah Tbk terhadap ajang olahraga ini tak main-main, bahkan Komisaris Utama PT Timah Tbk, M. Alfan Baharudin langsung terlibat untuk menyukseskan kontingen dengan menjadi ketua kontingen Babel di PON XX.

PT Timah Tbk sejak awal telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung para pejuang olahraga Babel yang bertanding di PON XX dengan mengucurkan bantuan Rp1,4 miliar untuk biaya pemberangkatan para atlet dan tim.

“Kalau semakin banyak dukungannya, akan membuat para atlet semakin bersemangat untuk bertanding. Kita berharap nanti akan banyak medali yang dibawa pulang ke Bumi Serumpun Sebalai,” katanya.

Pria yang akrab disapa Soni ini, menyebutkan dirinya akan turut menyaksikan beberapa pertandingan yang akan diikuti para kontingen Babel.

“Rencananya kita akan memberikan dukungan langsung dengan hadir di beberapa pertandingan seperti cabor atletik, billiard, bola basket, dan panjat tebing,” ujarnya.

“Saya mewakili perusahaan sangat bangga dengan perjuangan seluruh kontingen Babel di PON XX Papua, terharu sekali melihat atlet kita dari Babel menunjukkan hasil latihan dan kerja kerasnya sejauh ini. InsyaAllah kita akan segera mendapatkan hasil terbaik di PON,Babel Pacak!!,” tegas Wibisono.

Untuk memacu prestasi atlet, PT Timah Tbk telah menyiapkan bonus bagi para atlet Babel yang Berhasil meraih medali dalam ajang ini.

“Bertandinglah dengan sportif, kalah menang itu biasa tapi harus menunjukkan hasil dan spirit terbaiknya, membawa medali untuk mengharumkan nama Bangka Belitung,” sebutnya.(rls)

Wujudkan Pencapaian Target Nasional, Sekretariat DPRD Babel Gelar Vaksinasi Gratis

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bakal menggelar vaksinasi gratis, Jumat (1/10) mendatang. Vaksinasi dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga selesai, di pelataran parkir Gedung DPRD Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, vaksinasi gratis dilaksanakan guna mendukung percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya di Babel.

“Antusiasnya memang kurang, ini bisa dilihat dari kegiatan yang sempat dilakukan partai kami, serta organisasi lainnya,” kata Amri usai rapat Badan Anggaran, Rabu (29/9).

Amri menyampaikan, kurangnya minat masyarakat ini tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau daerah lainnya disebabkan beberapa hal, seperti ketakutan akan efek setelah suntik yang diterima masyarakat selama ini.

“Ketakutan akan halal atau tidak vaksin yang disuntikkan, lalu beranggapan tidak penting sertifikat vaksin sebab tidak bepergian. Waktu itu di partai saja di Pangkalpinang, dari 1000 hanya tercapai 600 orang, itu pun bukan dari Pangkalpinang tapi daerah sekitarnya seperti Kace, Bakam dan lainnya,” tuturn Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel itu.
 
“Hal ini yang harus dihilangkan pemahamannya, vaksin ini penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama orang di dekatnya. Jika sudah vaksin ada kekebalan tubuh, agar tidak mudah terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, tidak ada efek buruk yang terjadi usai dilakukan vaksin.

“Contohnya saya sudah dua kali vaksin tidak apa-apa. Jadi angan percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau kehalalan itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Jika warga tidak lagi percaya MUI, mau percaya siapa lagi,” tanyanya.

Kendati demikian lanjutnya, kedepan vaksinasi ini wajib dilakukan dengan sistem Door to Door, agar pencapaian target dapat terealisasi.

Selain itu, warga yang tadinya tidak mau atau takut bisa ikut vaksinasi tanpa banyak keraguan.

“Kami saja pas di partai dengan sistem Door to Door, lumayan ada 40 orang yang mau vaksin,” jelas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bangka itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat ikut vaksinasi dimana saja jika ada yang melaksanakannya. Ini demi kebaikan bersama,” tukasnya. (*/ryu)

Amri: Kami Masih Mengakui, Pulau Tujuh Masuk Bangka Belitung

WARTABANGKA, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi menegaskan, Pulau Tujuh merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi sebagai unsur legislatif, bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang diwakili langsung oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah sebagai unsur eksekutif, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Skala 1 : 250.000, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Ibis Hotel Jakarta, Jumat (24/9).

Amri menyampaikan di hadapan pihak Kemendagri, bahwa Bangka Belitung telah menyelesaikan Perda RZWP3K pada Tahun 2020.

Dimana Perda ini pun difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kemendagri.

Dalam Perda itu khususnya pengelolaan ruang laut pun mengakomodir peta batas wilayah laut termasuk pulau tujuh.

“Kami sampai hari ini, masih mengakui bahwa wilayah itu masih wilayah kami dan mohon maaf kepada wakil gubernur, atas nama Pimpinan DPRD Babel belum bisa menyepakati kalau yang Pulau Tujuh dimasukkan ke Kabupaten Lingga, satu sisi mereduksi Undang-undang Pembentukan Provinsi Babel, kemudian Perda RZWP3K,” tegas Amri.
 
Pihak legislatif menilai, bahwa pulau tujuh tersebut bagian dari Babel sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Babel.

Tiga tahun setelah penerbitan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah melahirkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Lingga.

“Ya mohon maaf, mengklaim kembali apa yang telah masuk Kepulauan Bangka Belitung. Kami menyebutnya undang-undang pembentukan kabupaten mengalahkan undang-undang pembentukan provinsi,” terangnya.

Saat proses pembentukan Kabupaten Lingga 19 tahun yang lalu kata Amri, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak dilibatkan dalam hal memberi masukan dan keputusan mengikat lainnya.

Sehingga secara tidak langsung, Babel tidak mengetahui dinamika pembentukan kabupaten dimaksud.

“Kami tidak mengetahui dalam proses pembentukan Undang-undang Kabupaten Lingga bisa menarik beberapa pulau yang dalam wilayah Bangka Belitung. Apakah waktu itu teman-teman dari Babel tidak diundang dan alasan lainnya. Tapi sejauh ini, kami masih mengakui, Pulau Tujuh masuk Bangka Belitung,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Batas AntarDaerah Wilayah I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Drs Wardani MAP, menjelaskan rapat koordinasi bertujuan terhadap penegasan peta batas kewenangan pengelolaan sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Khususnya pasal 27 secara spesifik mengatur kewenangan daerah provinsi di laut,” jelas Drs Wardani MAP.

Pasal 27 berdasarkan undang – undang diatas menerangkan, bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Semisalnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Kepulauan Bangka Belitung lanjutnya, bagian dari wilayah yang masuk dalam peta kerja bersama dengan Kepulauan Riau dan 18 Provinsi lainnya.

Sejauh ini terdapat empat provinsi yang telah menyepakati peta kerja wilayah kelautan dimaksud.

Dan diantaranya masih masuk catatan Kemendagri termasuk status quo Pulau Tujuh yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung.

Tercatat hasil verifikasi pulau oleh Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2004 hingga 2007 dan berlanjut hingga saat ini, Pulau Tujuh yang diklaim oleh Kabupaten Lingga, masih bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah turut menyampaikan argumentasinya untuk menguatkan status quo Pulau Tujuh itu.

Berdasarkan perubahan peta kerja dalam pengelolaan daerah terluar Pulau Bangka, Pulau Tujuh masuk wilayah administrasi Kecamatan Belinyu.

“Tepatnya dari Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Antara Pulau Bangka dengan Pulau Tujuh itu berjarak 30 mil, sementara dari Kabupaten Lingga ke tempat tujuan yakni Pulau Tujuh berjarak 60 mil,” paparnya. (*/rls)

Pertamina Patra Niaga Menggelar Simulasi Operasi Keadaan Darurat Level 0 di Area Dermaga FT Pangkal Balam

WARTABANGKA, PANGKALPINANG– Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel melalui Fuel Terminal (FT) Pangkal Balam Kepulauan Bangka Belitung menggelar Simulasi Operasi Keadaan Darurat Level 0 dengan skenario tumpahan BBM dan kebakaran di Area Dermaga Fuel Terminal Pangkal Balam disertai pencurian, Jumat (17/9). Simulasi Keadaan Darurat Level 0 adalah kondisi darurat yang bisa ditanggulangi oleh lokasi.

Simulasi kejadian bermula dari adanya laporan kejadian terdapat salah satu selang penerimaan di jalur darat pecah dan mengakibatkan tumpahan di daerah jetty dan perairan sekitar dermaga. Pada saat proses penanggulangan tumpahan, terjadi percikan api yg berasal dari gesekan besi di sekitar tumpahan tersebut.

Petugas Security yang sedang patroli melihat terjadinya luberan BBM di area dermaga dan langsung melaporkan pada petugas RS. Terkait tumpahan tersebut, menurut laporan Port Spv Pangkal Balam sudah menyebar ke perairan sekitar dermaga. Menurut penilaian tersebut, FT Manager Pangkal Balam, Rizky Kurniawan mendeklarasikan Keadaan Darurat Level 0 tumpahan BBM dan mengaktifkan Puskodal dan Organisasi Keadaan Darurat.

Penanggulangan dilakukan oleh Tim Penanggulangan Tumpahan BBM oleh On Scenne Commander (OSC) tumpahan BBM dengan cara mengisolasi BBM yang tumpah dengan menggunakan Oil Boom yang dikonfigurasikan sehingga tumpahan BBM yang sudah ke perairan tidak menyebar lebih jauh.

Tumpahan BBM jenis Pertamax di-isolasi dan dilakukan penyemprotan Oil Dispersant untuk mengurai BBM. BBM Pertamax yang dapat dievakuasi sebanyak 400 liter dimasukan kedalam 2 drum ukuran 200 liter.

Pada saat proses penanggulangan tumpahan tersebut selesai oleh Tim Maintenance & Technical Support, saat sedang membuka baut selang penerimaan, tangan dari petugas tersebut licin sehingga membuat kunci terlepas membentur besi dari flange dan menimbulkan gesekan panas.

Di saat yang sama Petugas Penanggulangan yang lain sedang memindahkan selang yang rusak tersebut dengan manual crane namun masih terdapat sisa yang cukup banyak didalam hose tersebut sehingga tumpah di area tersebut melewati celah pada sedang dan BBM tersebut terbakar seketika dan melukai 2 orang Tim Maintenance atas nama Fernando Faisal dan Henri.

Penanggulangan dilakukan oleh Fire Brigade dipimpin oleh On Scene Commander Penanggulangan Kebakaran. Dengan personil dibagi kedalam 4 tim yaitu Nozzle 1 dan 2 serta Foam 1 dan 2 dengan masing-masim tim berjumlah 4 orang. Fire Brigade memakai konfigurasi hydrant nomor 1 dan 12 juga memakai Fix Foam Monitor di area dermaga. Pada saat penanggulangan terdapat 2 orang dari Fire Brigade yang pingsan atas nama Soni dan Budi akibat kelelahan sehingga dilakukan evakuasi korban dam diberikan penanganan pertama oleh tim medis.

Pada saat proses pemadaman berlangsung, terdapat 2 oknum atas nama Ade dan Rian yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pencurian dengan cara menaiki pagar pembatas dekat tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan mengambil bekas besi yang berada di Scrap Yard, dilakukan penangkapan oleh Tim Sekuriti dan Tim Komunikasi menghubungi Polsek Tamansari guna proses lebih lanjut.

Proses pemadaman selesai dan telah dilakukan pemeriksaan 360, sudah tidak lagi ditemukan adanya titik api. FT Manager Pangkal Balam mendeklarasikan Organisasi Keadaan Darurat resmi selesai dan dilakukan pencatatan sarfas yang mengalami kerusakan.

Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Agustina Mandayati menjelaskan, simulasi keadaan darurat sangatlah penting guna meningkatkan kehandalan sumber daya, sistem dan fasilitas penanggulangan keadaan darurat di suatu lokasi ketika menghadapi kondisi yang sebenarnya.

“Pada pelaksanaan simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat di masa Covid-19 ini, Pertamina Patra Niaga telah membuat mekanisme yang efektif dan tentunya sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas Agustina.