Nasional

Konsumsi BBK di Tol Trans Sumatera Meningkat Signifikan Selama Cuti Bersama

WARTABANGKA, PALEMBANG – PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), mencatatkan adanya peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tol Trans Sumatera selama libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Secara total Bahan Bakar Berkualitas (BBK) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 56% dibandingkan dengan konsumsi normal harian periode 1-15 Oktober 2020, menjelang berakhirnya libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Peningkatan tersebut dipicu seiring dengan mulai banyak beroperasi nya sarana transportasi umum dan kendaraan pribadi, industri, pusat perbelanjaan, dan pelaku UMKM, di era kenormalan baru ini.

Unit Manager Communication, Relations & CSR Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan dalam keterangan resminya mengungkapkan, konsumsi BBM Gasoline Nonsubsidi jenis Pertalite naik sebesar 51,3% yaitu menjadi 42,7 Kiloliter dari konsumsi normal harian yaitu sebesar 28,2 Kiloliter.

Untuk Pertamax naik sebesar 95% yaitu menjadi 12,6 Kiloliter dari konsumsi normal harian yaitu sebesar 6,5 Kiloliter. Sementara, konsumsi Pertamax Turbo naik sebesar 56,8% yaitu menjadi 0,7 Kiloliter dari konsumsi normal harian yaitu sebesar 0,5 Kiloliter.

Untuk konsumsi BBM Gasoil Nonsubsidi jenis Dexlite naik sebesar 5,7% yaitu menjadi 4,1 Kiloliter dari konsumsi normal harian yaitu sebesar 3,9 Kiloliter. Dan untuk Pertamina Dex konsumsinya naik sebesar 84,2% yaitu menjadi 4,6 Kiloliter dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu sebesar 2,5 Kiloliter.

Sementara, untuk konsumsi BBM Gasoil Subsidi jenis Biosolar naik sebesar 20,4% yaitu menjadi 106 Kiloliter dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu sebesar 88,1 Kiloliter.

Kenaikan tertinggi produk Gasoline ada di produk Pertamax yaitu sebesar 95%, diikuti oleh Pertamax Turbo yaitu sebesar 56,8%. Sementara, konsumsi Gasoil tertinggi ada di produk Pertamina Dex yaitu 84,2%. Umar menambahkan, secara umum ketahanan stok BBM di SPBU Tol Trans Sumatera relatif aman.

Untuk arus kendaraan terpantau aman dan ramai lancar, tercatat mengalami peningkatan sebesar 11,5% yaitu rata-rata menjadi 33.288 kendaraan per Hari dibandingkan dengan kondisi normal periode 1-15 Oktober 2020, yaitu sebesar 29.083 kendaraan.

“Konsumsi BBM Nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex semakin meningkat, hal ini seiring dengan meningkatnya minat, kepedulian dan kesadaran konsumen terhadap penggunaan BBM terbaik untuk menjaga ketahanan mesin kendaraan,” kata Umar.

Selain untuk menjaga performa mesin kendaraan, penggunaan BBK juga senantiasa menjaga stabilisasi udara, dikarenakan emisi gas buang yang dihasilkan berkadar karbon rendah dan ramah lingkungan.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, dalam layanannya Pertamina tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan baik di kantor maupun di seluruh fasilitas operasional.

Sebelum memulai pekerjaan, seluruh operator dan petugas SPBU diperiksa suhu badannya serta dipastikan dalam kondisi fit. Saat bertugas, operator diwajibkan mengenakan masker, face shield dan sarung tangan. Secara rutin juga dilakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh fasilitas SPBU.

“Untuk menekan rantai penyebaran Covid-19, Pertamina menghimbau kepada seluruh konsumen setia untuk melakukan metode pembayaran secara nontunai atau cashless melalui aplikasi MyPertamina yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store atau App Store,” tutup Umar.

Dengan bertransaksi menggunakan aplikasi MyPertamina, konsumen juga dapat memperoleh berbagai program promo menarik seperti setiap pembelian produk Pertamax akan mendapatkan cashback sebesar Rp 250 ribu per liter sampai dengan periode Desember 2020. (*/rls)

Presiden Jokowi: Semangat Sumpah Pemuda Harus Terus Menyala

WARTABANGKA, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menegaskan, semangat Sumpah Pemuda yang terjadi pada 92 tahun silam, harus dijaga untuk menghadapi perubahan dunia yang cepat.

“Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 92 dan Peresmian Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Papua Barat secara virtual, di Jakarta, Rabu (28/10).

Lebih lanjut dikatakan, dalam arus besar globalisasi, sering terjadi persaingan antarnegara dan antarindividu. Kompetisi tersebut tidak jarang berujung pada upaya saling mengalahkan dan menghancurkan.

Hal tersebut menjadi energi negatif yang merugikan semua pihak. Presiden Jokowi menegaskan, permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama.

“Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama,” jelasnya.

Ditegaskan, kunci untuk mencapai Indonesia Maju adalah bersatu dan bekerja sama. Dalam hal ini, Jokowi meminta agar upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan.

“Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta untuk memperjuangkan persatuan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Ditambahkan, untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan.

“Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga meresmikan Stasiun TVRI di Papua Barat.

Menurutnya, salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Peresmian tersebut juga dilakukan untuk menegaskan keseriusan komitmen menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini.

“TVRI stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI yang ke-30 akan segera diresmikan beroperasi, melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)

Kementerian PANRB Tegaskan 28 dan 30 Oktober 2020 Adalah Cuti Bersama

WARTABANGKA, JAKARTA– Masyarakat diimbau teliti atas beredarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait hari libur nasional dan cuti bersama. SKB resmi yang dijadikan acuan cuti bersama dan libur nasional tahun 2020 adalah SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB No. 440/2020, 03/2020, 03/2020.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji menerangkan bahwa SKB tersebut bisa dilihat pada situs jdih.menpan.go.id.

“Dalam SKB tersebut, tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 adalah cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW,” jelas Dwi, Selasa (27/10).

Sedangkan tanggal 29 Oktober 2020 adalah hari libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Lanjutnya dikatakan, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN. Hal ini berdasarkan Keppres No. 17/2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020.Dengan cuti bersama dan libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, berpotensi terjadi mobilisasi masyarakat ke lokasi wisata.

Namun, Presiden Joko Widodo mengimbau agar momen ini tidak menjadi penyebab melonjaknya angka positif Covid-19.

“Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid-19,” ujar Presiden Jokowi, pada keterangan persnya.

Namun, untuk warga yang memiliki kepentingan mendesak pada rentang waktu tersebut, diharapkan agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga menegaskan agar masyarakat menghindari kerumunan. (don/HUMAS MENPANRB)

PFI Palu Buka Pendaftaran Anggota Baru

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – Organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu kembali membuka kesempatan bagi jurnalis yang ada di Sulawesi Tengah, untuk mendaftarkan diri sebagai anggota baru.

Pendaftaran dimulai Senin (26/10/2020) dan berakhir Senin (2/11/2020).

Ketua PFI Palu, Rony Shandi mengatakan, pengrekrutan anggota baru PFI Palu merupakan bentuk regenerasi organisasi untuk jurnalis foto di Sulteng, khususnya Palu.

Dan program ini rencananya akan digelar setahun sekali.

“Open member recruitment ini juga merupakan amanat yang disepakati dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PFI Palu III yang diselenggarakan 2017,” terangnya di Palu, Minggu (25/10/2020).

Menurut Rony, dalam pengrekrutan kali ini mereka yang diwajibkan mendaftar harus dari kalangan jurnalis (karyawan tetap atau jurnalis lepas) yang ditunjang dengan pembuktian karya berupa foto atau video.

“Di luar dari itu tidak bisa diterima. Karena ini sudah ketentuan PFI Pusat melalui kongres 2019. Dan PFI Palu tidak ada target berapa jumlah anggota baru yang akan diterima,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris PFI Palu, M Taufan SP Bustan menambahkan, bagi jurnalis yang berminat bergabung bersama PFI Palu, diharuskan mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan panitia.

Ada pun persyaratan lainnya, menyetor kliping karya foto terbaru (foto maksimal tiga bulan terakhir) yang telah tayang di medianya masing-masing sebanyak lima karya terhitung mulai Januari 2020 hingga Oktober 2020.

Setelah itu pendaftar wajib mengikuti sesi wawancara dan pemaparan karya jurnalistik sebagai bentuk keseriusan ingin bergabung bersama PFI Palu.

“Lalu dilakukan verifikasi berkas. Dan hanya pendaftar yang memenuhi semua persyaratan yang diterima,” tandas Taufan.

Untuk jurnalis yang berdomisili di Palu dapat mengambil formulir di Sekretariat Bersama PFI Palu di Jalan Ahmad Yani Lorong III, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur.

Sedangkan untuk jurnalis di luar Palu bisa menghubungi Panitia Pengrekrutan PFI Palu, Edy di nomor WA 085241234525 dan Mugni di nomor WA 082396455450. (rls/*)

PFI Medan Sesalkan Intimidasi Terhadap Jurnalis Saat Liput Aksi Demo di DPRD Sumut

WARTABANGKA, MEDAN- Aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bergulir di sejumlah daerah di Indonesia pada Kamis (8/10), termasuk di antaranya berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Aksi penolakan UU baru inipun dinodai dengan ulah oknum aparat yang melakukan intimidasi dan intervensi terhadap jurnalis yang melakukan peliputan.

Kejadian ini menimpa Raden Armand, reporter Indozone.id. Ia yang mengabadikan momen demonstrasi, termasuk aksi kekerasan oknum aparat terhadap demonstran, malah dipaksa menghapus foto-foto dari kameranya.

Armand bercerita awalnya ia meliput di DPRD Sumut sekitar jam 15.30 WIB menggunakan ID Pers, memakai helm dan patuh dengan protokol kesehatan. Saat demo sudah rusuh, ada pendemo yang ditarik paksa oleh oknum prtugas, dan kemudian dipukuli oleh oknum diduga aparat berpakaian seragam PDH.

Ketika itu, menurut Armand momen ini menarik dan langsung difoto. Selesai motret Armand menjauh, tiba-tiba ditarik oleh oknum diduga aparat berpakaian sipil.

“Lalu oknum tersebut mengatakan ‘Saya gak mau foto itu ada, saya mau foto itu dihapus’. Saya ditarik sampai dekat DPRD Medan. Dan sudah ada sekitaran 5 oknum yang mengelilingi dan memaksa meminta hapus dan berusaha menarik kamera saya,” ujar Armand.

Oknum tersebut, tambah Armand, meminta beberapa foto pemukulan demonstran dihapus. “Jadi karena sudah dikepung, saya terpaksa menunjukkan hasil jepretan dan beberapa hasil jepretan dihapus. Setelah itu mereka pergi,” ungkapnya.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan, Rahmad Suryadi mengatakan kejadian seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Bahkan sudah beberapa kali menimpa anggota PFI Medan, termasuk Raden Armand yang merupakan anggota PFI.

Rahmad berharap oknum aparat lebih bertanggung jawab dalam bertugas dan tidak melakukan tindakan represif terhadap siapapun, terlebih pada jurnalis yang sedang menjalankan tugas.

“Seharusnya oknum aparat sudah memahami bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak ada pembenaran untuk mengintimidasi jurnalis yang bertugas. Mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Dengan ini PFI Medan memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Menyesalkan tindakan oknum aparat yang mengintimidasi dan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalis saat melakukan peliputan demonstrasi menolak Omnibus Law di DPRD Sumut, Kamis (8/10) sore.

2. Mengimbau aparat penegak hukum agar memahami mekanisme kerja-kerja jurnalis yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana saat kejadian korban sudah mengenakan ID Pers namun malah diminta untuk menghapus foto-foto kekerasan oknum aparat terhadap pendemo di kamera fotografer.

3. Meminta kepada oknum pelaku intimidasi bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa anggota PFI Medan, Raden Armand reporter Indozone.id.

4. Meminta kepada semua pihak, termasuk kepolisian untuk menghormati kerja jurnalis dan kebebasan pers agar tidak terulang kejadian serupa di masa yang akan datang. (rls)

Kelamaan WFH, Angka Kehamilan IRT di Babel Naik Hampir 5 Persen

WARTABANGKA, PANGKALPINANG- Selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), angka kehamilan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengalami peningkatan. Hal tersebut dipicu karena pasangan suami istri selama pandemi Covid-19 lebih banyak beraktivitas di rumah.

“Iya, angka kehamilan meningkat selama pandemi, ini karena banyak pasangan usia subur yang tidak melanjutkan penggunaan alat kontrasepsi. Secara nasional, angka kehamilan mencapai 10 persen. Kita nggak sampai 5 persen, di bawah 5 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Fazar Supriadi disela kegiatan pencanangan Bhakti Sosial KB Kesehatan dan Hari Kontrasepsi Nasional di halaman Kantor Gubernur Babel, Selasa (8/9).

BKKBN, lanjutnya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, agar masyarakat tetap menggunakan alat kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan di masa pandemi. Karena dikhawatirkan, saat mengalami morning sickness di trisemester pertama, imun ibu hamil mengalami penurunan hingga rentan terpapar Covid-19.

“Kami tetap melakukan sosialisasi, bahkan yang sempat viral kemarin adalah cara kita menyampaikan sosialisasi menggunakan mobil keliling itu, nikah boleh, kawin boleh, tapi hamil jangan,”tuturnya.

Diakui Fazar, selama pandemi ini, peserta KB yang tadinya aktif menggunakan alat kontrasepsi, menjadi terputus, karena kekhawatiran mendatangi puskesmas atau tempat pelayanan KB.

“Angka putus pakai KB naik, karena orang was-was mau ke puskesmas, petugas juga was-was. Tetapi kami tetap memberikan pelayanan dengan menggunakan APD serta membatasi jadwal pertandingan hari, agar tidak ada kerumunan massa, ” ulasnya.

Alkon (alat kontrasepsi) yang menjadi favorit peserta KB masih pada suntik dan pil. Meskipun, disarankan beralih ke MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).(*/two)

Siti Jamilah Resmi Jabat Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Babel

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro, resmi melantik sekaligus memimpin pengambilan sumpah sepuluh pejabat administrator Bawaslu provinsi secara daring. (IST)

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro resmi melantik sekaligus memimpin pengambilan sumpah sepuluh pejabat administrator Bawaslu provinsi secara daring.

Salah satu pejabat administrator yang dilantik adalah Siti Jamilah yang sebelumnya menjabat Plt Kabag Administrasi dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Siti Jamilah

Dalam sambutannya, Sekjen Bawaslu RI meminta para pejabat eselon tingkat III yang baru dilantik tersebut bisa bekerja cepat sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyukseskan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19.

“Jadi Saudara-Saudara (yang dilantik) harus langsung bekerja, lari, cepat, dan tepat sesuai perundang-undangan. Jangan cepat tapi tidak sesuai aturan,” kata Gunawan dalam sambutannya di Kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin 14, Jakarta, Selasa (25/8).

Dia juga meminta kesepuluh pejabat itu menunaikan tugasnya sebagai bagian dari sekretariat Bawaslu Provinsi dengan baik. Sekretariat Bawaslu menurutnya merupakan sistem pendukung dari pengawasan pemilu sehingga harus mampu memberikan dukungan kepada pimpinan Bawaslu di provinsi masing-masing. Hal ini baginya agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik di tengah pandemik covid-19 yang belum usai.

“Saya minta saudara-saudara langsung bekerja dan menyesuaikan diri di masing-masing sekretariat agar membantu kepala sekretariat. Bisa cepat melakukan supporting menyukseskan Pilkada 2020,” tandas doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung tersebut.

Presiden Jokowi Minta KPK Tindak Tegas Koruptor Tanpa Pandang Bulu

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan web seminar dengan tema “Aksi Nasional Pencegahan Korupsi” yang diikuti oleh para menteri, DPR RI, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seluruh kepala desa, serta undangan lainnya, Rabu (26/8).

Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutan mengatakan, sesuai amanat presiden bahwa KPK tetap memegang sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Dia menjelaskan, hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia, yaktu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, untuk mewujudkan itu semua pimpinan KPK berdasarkan kajian, telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang dicanangkan oleh Presiden RI sebagai berikut, membangun SDM, membangun infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Seiring dengan hal tersebut, KPK juga telah merumuskan fokus area.

“Fokus area KPK terkait korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait  pelayanan publik, dan korupsi terkait SDA,” ungkapnya.

KPK juga merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Presiden RI Joko Widodo dalam arahan menyambut baik kepada KPK RI mengadakan kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi, karena upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran guna mencegah tindak pidana korupsi.

“Perintahkan kepada KPK agar ditindak tegas setiap terjadi korupsi, jangan pandang bulu,” ujarnya. “Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama  juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Presiden mengaku, bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak mudah dan ini menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi korupsi. Untuk itu presiden mengajak para peserta rapat untuk terus membenahi regulasi nasional  dengan tujuan ke depan kehidupan bernegara lebih baik.

“Yang suka memeras inilah yang membahayakan akidah pembangunan nasional kita, yang seharusnya dapat dikerjakan secara cepat, menjadi lambat akibat dikarenakan ketakutan-ketakutan itu,” ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo berharap, kegiatan aksi nasional pencegahan korupsi dapat mencegah terjadinya korupsi di tanah air, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat sejahtera. (Diskominfo Babel)

Penulis  : Hasan. A.M.
Foto  : Umar
Editor : Listya

Ketum Dekranas Dorong Pemasaran Produk dengan Platform Online

Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi

WARTABANGKA.COM, PANGKALPINANG – Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas 2020 secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/8).

Munas Dekranas 2020 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Wuri Maruf Amin. Dalam sambutannya ditekankan bahwa di masa pandemi ini, dekranas harus terus mendorong pemasaran produk kerajinan dengan platform online.

“Manfaatkan teknologi digital, buka peluang untuk memperluas pemasaran produk kita dan bantu UKM dalam beradaptasi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini,” ujarnya.

Munas kali ini menjadi strategis karena dekranas mempunyai agenda yang strategis, yakni menyelaraskan, menyempurnakan AD-ART, serta menyusun program kerja 2019-2024, dan hal ini nantinya akan menjadi pedoman dekranasda seluruh Indonesia.

Ketua Dekranas Wury Maruf Amin juga menekankan untuk meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk agar sesuai dengan selera pasar, sehingga produk kerajinan kita dapat bersaing ke pasar global, serta mengajak seluruh peserta untuk mendukung program pemerintah dengan menggalakkan kampanye Bangga buatan Indonesia. 

Tak hanya itu, Ketua Dekranas Wury Maruf Amin juga mengapreasiasi setinggi-tingginya kepada ketua harian dan pengurus dekranas-dekranasda masa kerja 2014-2019 yang telah melakukan tugas dengan baik serta telah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Usai mengikuti munas dekranas, Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi melakukan rapat kerja dengan pengurus untuk menyesuaikan program-program kegiatan Dekranasda Babel, di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Babel.

Dalam penjelasannya, sesuai hasil munas, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan termasuk penambahan kepengurusan pusat, yang tadinya hanya melibatkan enam kementerian saja, namun sekarang melibatkan 11 kementerian.

“Kita menyesuaikan, dilihat tadi adanya penambahan bidang. Maka kita juga akan melibatkan OPD sesuai kementerian yang ditambahkan seperti ESDM, dishub, diknas, dan ini akan mempengaruhi susunan bidang-bidang dan akan langsung kita sesuaikan,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Dekranasda Melati Erzaldi juga ingin mematangkan konsep expo live/virtual yang rencananya akan digelar Dekranasda Babel pada September nanti, serta membentuk tim kurator agar bisa dimasukkan ke dalam kepengurusan dekranas.

Ibu Melati Erzaldi juga ingin memastikan agar OPD terkait dapat memastikan bahan baku di tingkat pengrajin, agar ketika nanti produk kerajinan Babel masuk ke pasar global dan permintaan pasar cukup tinggi maka bisa memenuhinya. (Diskominfo Babel)

Penulis : Lisia Ayu
Foto : Umar
Editor : Listya

Distamben Babel Luncurkan Inovasi Si Peri Terbang

Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengirimanan Terpadu Bahan Tambang) dihadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi solusi lambatnya birokrasi di Bangka Belitung. Inovasi ini dibuat untuk mengatasi keluhan perusahaan tambang terhadap layanan birokrasi. (IST)

WARTABANGKA.COM, JAKARTA – Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengirimanan Terpadu Bahan Tambang) dihadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi solusi lambatnya birokrasi di Bangka Belitung.

Inovasi ini dibuat untuk mengatasi keluhan perusahaan tambang terhadap layanan birokrasi.

Mereka merasakan infesiensi dalam pengurusan izin tambang karena hampir 100 izin usaha tambang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten sebagai pusat pelayanan.

“Inovasi ini kita buat dalam rangka pengoptimalisasian pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pemohon yang akan melakukan pengiriman barang tambang dalam proses jual-beli,” ujar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman saat diwawancarai tim humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual beberapa pekan lalu.

Berkat Si Peri Terbang, waktu layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu satu hingga dua hari menjadi 30 menit. Pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke unit pelayanan karena layanan dapat diakses 24 jam melalui http://esdm.babelprov.go.id.