DPD RI Pantau dan Kawal Kesepakatan Delapan Desa dengan PT GML

WARTABANGKA.COM, SUNGAILIAT – Rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) terhadap aduan masyarakat delapan desa terkait perkebunan kelapa sawit PT Gunung Maras Lestari (GML) kembali digelar, Kamis (17/6).

Apapun delapan desa tersebut yakni Desa Bukit Layang, Desa Mabat, Desa Mangka, Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Puding Besar, Desa Kayu Besi dan Desa Sempan.

Wakil Ketua I BAP DPD RI, dr. Asyera Respati menjelaskan, setelah mendengar pemaparan sejumlah pihak terkait maka menghasilkan keputusan secara bersama.

Yakni, perusahaan bersepakat untuk membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kebun plasma. “Perusahaan juga sepakat untuk tanggung jawab sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Bangka akan kembali mengagendakan pertemuan selambat-lambatnya 30 hari setelah rapat hari ini. Sedangkan Pemprov Babel kata Asyera, menyepakati untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tumpang tindih lahan PT GML dengan kawasan hutan dan PT Timah dalam kurun waktu 30 hari.

“Perusahaan juga akan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 1 sampai 2 persen dari keuntungan bersih sesuai dengan peraturan yang ada,” bebernya.

Terkait keputusan bersama ini, Senator Asal Provinsi Bangka Belitung Ustad Zuhri mengatakan siap mengawal keputusan itu. “Kita akan pantau dan ini kan sudah disepakati. Itu dokumen resmi dan menjadi kesepakatan bersama,” singkatnya.

Kades Bukit Layang Andry mewakili desa lain menjelaskan beberapa tuntutan masyarakat sendiri perihal besaran CSR PT GML Rp35 ribu per hektare per tahun untuk masyarakat, dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Tuntutan kedua, dikatakannya, masyarakat ingin pihak PT juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di sekitar kawasan perkebunan secara adil.

“Kemudian plasma. Keharusan melaksanakan Permentan, di mana dengan desa maju, negara menjadi kuat. Dimana dengan adanya plasma, kita ketahui dapat meningkatkan pembangunan desa. Kita ingin desa, dapat maksimal memanfaatkan sumber pendapatan asli desanya,” kata Andry.

Kades juga menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang mempertanyakan hak guna usaha (HGU) atas tanah pihak PT GML. 

Direktur PT GML Datuk Ramli Sutanegara menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi tuntutan 8 desa sesuai dengan aturan yang ada. “Nanti CSR akan kita naikkan. Intinya kita komitmen dengan keputusan yang ada,” kata Ramli. (Zen)

loading...

Check Also

Pelaku Pembunuhan Guru Ngaji di Simpangperlang Diserahkan Keluarga ke Polisi

WARTABANGKA.COM, KOBA -MF alias DD, pelaku pembunuhan terhadap Jauhari (41), warga Simpangperlang, Kecamatan Koba, diserahkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *