DPRD Babel Setujui Raperda APBD 2021

WARTABANGKA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 menjadi Perda setelah disetujui oleh seluruh fraksi dengan beberapa catatan dan masukan. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (26/11).

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Babel, Ranto Sendhu mengatakan, RAPBD 2021 disusun dalam kondisi tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

Menurut dia, pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan dunia usaha.

“Dengan saling dukung dan kerjasama yang baik seluruh komponen di Bangka Belitung, dengan semangat gotong royong, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 dan memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian di tahun 2021,” kata Ranto saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Berdasarkan pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, dia menyebutkan, ada empat catatan strategis untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan bagi pemprov terkait RAPBD ini.

Berikut empat catatan strategis yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah :

  1. Tak bisa dipungkiri dampak dari pandemi Covid-19 hingga saat ini terus terasa. Ekonomi menjadi sektor paling utama yang terdampak. Untuk itu, pemerintah daerah harus berfikir kreatif dan inovatif bagaimana memulihkan ekonomi dengan mencari sumber-sumber alternatif sektor PAD, masih perlu dilakukan terobosan-terobosan yang baru untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini, namun dengan tidak memberatkan masyarakat agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal meski dalam kondisi
    pandemi.
  2. Karena kita dalam kondisi tekanan yang tidak pasti akibat pandemi ini, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah provinsi
    memperhatikan betul agar melakukan inventarisir kegiatan yang tepat dan jelas manfaatnya bagi masyarakat dan menunda apabila kegiatan tersebut dalam skala prioritas yang tidak begitu penting.
    Hal ini untuk menjaga agar pelayanan pemerintah yang berdampak
    langsung terhadap masyarakat dapat terjaga. Kami mengharapkan di tahun 2021 nanti, terus dilakukan secara intensif pengendalian kas daerah agar tetap terjaga positif. Pemerintah provinsi juga harus selektif dalam merealisasikan
    anggaran belanja sesuai sumber pendanaan. Selain itu, tahun depan usaha-usaha pemulihan ekonomi daerah secara bertahap harus ditangani secara serius.
  3. Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan, peminjaman dana pihak
    ketiga jangan sampai mengorbankan pendapatan para ASN kita, harus dihitung dengan cermat dan tepat, sehingga tunjangan seperti TPP tidak dipotong, karena masyarakat sedang dalam tekanan terpuruknya ekonomi. Sedangkan ASN adalah salah satunya yang mampu menjaga daya beli dimasyarakat agar tidak semakin rendah.
  4. Pengelola cafe, warung makan, restoran, dan yang skala UMKM sangat berharap ada kebijakan daerah kabupaten/kota terhadap pajak restoran ditengah pandemi Covid-19. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah dapat mencarikan jalan keluar yang win-win solution terhadap penerapan pajak tersebut.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Babel yang telah bekerja maksimal dalam mengkaji dan memproses RAPBD 2021 ini sehingga dapat disetujui.

“Alhamdulillah setelah melalui proses pembahasan dari komisi-komisi dan badan anggaran telah memberikan persetujuan terhadap RAPBD Provinsi Babel tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan kepada kami, dan ada beberapa catatan nanti segera kami tindaklanjuti,” ucap Erzaldi.

“Semoga apa yang sudah kita buat bersama-sama ini dapat kita laksanakan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap anggaran yang kita presentasikan, wajib kita pertanggungjawabkan secara terukur dan transparan,” pungkasnya.

Adapun rincian RAPBD 2021 yakni, pendapatan sebesar Rp2.568.266.259.038, belanja Rp3.108.627.167.849, defisit Rp540.360.908.811, pembiayaan daerah Rp540.360.908.811, dan SILPA tahun sebelumnya Rp295.064.908.811. (*/DEI)

loading...

About nath

Check Also

Enam Pramugara Pikul Peti Jenazah Yulian Andika Korban Sriwijaya SJ 182

WARTABANGKA, PANGKALPINANG — Enam pramugara Sriwijaya Air, memikul peti jenazah almarhum Yulian Andika, pramugara Sriwijaya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *